Otonomi daerah
Download as PPTX, PDF17 likes21,043 views
[Ringkasan] 1) Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat; 2) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak masa Orde Baru dengan pemerintahan pusat yang kuat, dan dilanjutkan dengan upaya desentralisasi lebih serius di masa reformasi; 3) Dampak positif otonomi daerah antara
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Otonomi daerah (20)
Recently uploaded (20)
Otonomi daerah
- 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Khoirunnisah (08121003061) Jamilah (08121003059) Lilis Suganda (08121003063) Bayu Pratama (08121003060) Kiki Octaviani D (08121003058) Ihsan rihsansah (08121003062)
- 3. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu: Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya Menggali sumber-sumber keuangan sendiri Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya
- 5. Asas dalam mengelola daerah yang meliputi : 1.Desentralisasi Pelayanan Publik/Rakyat kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan politis dan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pelayanan kepada rakyat. 2. Dekonsentrasi Diselenggarakan karena tidak semua tugastugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota)
- 6. VISI OTONOMI DAERAH 1. Politik: Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilh secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsife; 2. Ekonomi: Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan lpendayagunaan potensi; 3. Sosial: Menciptkan kemampuan masyarakat untukmerespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
- 7. KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan 2. 3. 4. 5. 6. 7. dalam hubungan domestik kepada daerah; Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah; Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula; Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif; Peningkatan efisiensi administrasi keungan daerah; Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah; Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
- 9. SUMBER PENERIMAAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH: 2. PAJAK DAERAH; 3. RETRIBUSI DAERAH; 4. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH; 5. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.
- 10. Dana Pertimbangan Daerah, terdiri atas: 1. DANA BAGI HASIL DARI PAJAK DAN SUMBER DAYA ALAM; 2. DANA ALOKASI UMUM; DAN 3. DANA ALOKASI KHUSUS. 4. PINJAMAN DAERAH: DAERAH DPAT MEMINJAM DARI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (MELALUI PEMERINTAH PUSAT) DENGAN PERSETUJUAN DPRD. 5. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH TERMASUK DANA DARURAT, BERASAL DARI PINJAMAN APBN.
- 11. 1) Daerah otonom Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut 2) Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
- 12. 3) Desentralisasi Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri 4) Dekonsentrasi Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah 5) Sentralisasi Memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat 6) Medebewind Pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tentang urusan yang menjadi kewenangannya kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai anggarannya
- 13. 1) Otonomi Daerah Menurut UU 22 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. 2) Otonomi Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14. 5. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI Otonomi Daerah di Masa Orde Baru 1) Pelaksanaan INDONESIA Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengahtengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis).
- 15. 6. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH A. Dampak Positif pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat Dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran
- 16. B. Dampak Negatif Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara