Outline penelitian
Download as DOCX, PDF2 likes17,632 views
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku pemilih masyarakat Melayu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang tahun 2009. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan tinjauan pustaka mengenai teori-teori perilaku pemilih seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Outline penelitian (20)
Outline penelitian
- 1. OUTLINE PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT MELAYU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009 (Studi Pada Masyarakat Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang) Disusun Oleh: Uti Muhammad Syafiuddin NIM.E.02109018 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2012
- 2. 1. Indikasi Permasalahan Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi dimana rakyat memiliki peranan penting didalam urusan negara. Menurut Larry dan March (1998:43) Demokrasi merupakan kekuasaan rakyat berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Rakyat membuat kontrak sosial lewat perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah. Pembuatan kontrak sosial tersebut dilakukan melalui Pemilu (Pemilihan Umum) yakni sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara (legislatif dan eksekutif). Menurut Budiardjo, (1996:243) Pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara serta membentuk proses demokratisasi yang semakin solid dan berkembang maka dibentuk daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Agustino (2006:12) Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreativitasnya serta pengharapan atas perbaikan kesejahteraan masyarakat (menjadi nyata) melalui pemrioritasan pada pertumbuhan demi pertumbuhan itu sendiri. Otonomi daerah juga memberikan hak-hak politik bagi masyarakat daerah, salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada. Menurut Madjid (2009:105) Dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro-demokrasi di daerah. Pemerintah di
- 3. tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dan juga akan terciptanya respon yang baik dari Pemerintah terhadap rakyatnya . Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam memilih atau dipilih. Setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga Negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan perilaku politik. Menurut Budiarjo (2008:369) Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan sikap politik. Huntington dan Nelson (1994:116-127) mengatakan bahwa perilaku pemilih mempunyai sifat berubah-ubah sesuai dengan selera yang melatar belakanginya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai latar belakang tertentu dalam memberikan suaranya dalam Pemilu. Dari penjabaran diatas, apakah unsur-unsur psikologis masih menjadi faktor utama perilaku pemilih masyarakat atau masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan identifikasi calon kandidat atau figur, atau pilihan masyarakat itu dipengaruhi oleh hal-hal lain. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Untuk itulah penulisan outline yang akan diteruskan menjadi judul skripsi tentang perilaku pemilih ini dilakukan, terutama pada daerah yang mempunyai latar belakang sistem kekerabatan dan kebudayaan yang kuat seperti di daerah Kertaton Gusti Muhammad Saunan tepatnya di lingkungan, Desa Negeri Bru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Keraton Gusti Muhammad Saunan merupakan basis kerajaan melayu yang ada diketapang. Sehingga ada yang
- 4. mengasumsikan perilaku pemilih di daerah ini lebih dekat dengan faktor sosiologis yang menekankan pentingnya status sosial-ekonomi, agama, etnik, dan wilayah tempat tinggal. 2. Pembatasan Masalah Dalam penelitian ini penulis member batas terhadap permasalahan yang akan dibahas untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang. Maka peneliti membatasi masalah akan diteliti, yaitu : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ketapang. Serta mencoba melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada perilaku pemilih. 3. Tinjauan Pustaka Perilaku Politik Prilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Menurut Rahman (2002:50) perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan kultur politik. Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan negaranya dengan warga negara lainnya. Perilaku politik dalam pemilu selanjutnya disebut perilaku pemilih. Karena warga negara bisa memiliki hak untuk memilih dan hak untuk tidak menjatuhkan pilihan politiknya.
- 5. Apakah pemilih tersebut memilih partai politik A atau B. Warga negara biasa diberi hak untuk secara bebas menjatuhkan pilihan politiknya. Menurut Nursal (dalam Efriza, dkk 2006:187) Secara sederhana perilaku pemilih dapat didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidiat tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian untuk dapat menjelaskan mengapa orang menjatuhkan pilihannya perlu digunakan pisau analisis yang tepat. Dalam studi politik, lebih khusus teori perilaku pemilh, ada tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam pemilu, yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan pendekatan rasional choice. a. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis digagas dan dikembangkan oleh ilmuan dari University Of Colombian. Oleh karena itu pendekatan ini lazim pula disebut dengan pendekatan Colombia. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang seperti: (1) status ekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendepatan, dan kelas; (2) agama; (3) etnik; dan (4) wilayah tempat tinggal misalnya kota, desa,pesisir ataupun pedalaman. b. Pendekatan Psikologis Pendekatan psikologis atau lazim disebut dengan mashab Machigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi sikap politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa ada sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai
- 6. utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. c. Pendekatan Rasional Pendektan rasional itu para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut pertimbangan dan pemikiran yang logis. Pendektan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan berdasarkan penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan perimbangan-pertimbangan rasional. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didsarkan pada jabatan, informasi, dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya. Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4 sebagai berikut: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur lebih lanjut lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah. Agustino mengemukakan bahwa Ide dasar dari pemberian otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; memelihara stabilitas antara pemerintah pusat dan daerah; serta
- 7. mengembangkan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan (2009:26-32). Hal ini tentunya sangat relevan dengan tujuan dan konsep dari desemtralisasi. Keberadaan dan fungsi pemerintahan daerah diupayakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 4. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriftif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Devine (dalam Harrison 2009:86) mengatakan bahwa keuntungan dari pendekatan kualitatif dalam ilmu politik sering diabaikan, padahal kekuatannya terletak dalam fakta bahwa riset ini membuat periset terlihat dalam seting sosial yang menjadi tujuan penelitiannya, membuat periset bisa mengamati sendiri orang-orang dalam situasi sehari-sehari dan ikut serta beraktivitas bersama mereka.
- 8. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik Dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. ___________. 2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: Gramedia. ______________. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia. Diamond, Larry dan Marc F. Plattner. 1998. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi, Bandung: ITB. Efriza, Dkk, 2006, Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa. Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta; Prenada Media Group. Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Reneka Cipta. Madjid, Nurcholish. 2009 Cita-cita Politik Islam. Jakarta; Paramadina. Rahman, Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC.