More Related Content
Similar to Pancasila 3LA_Kelompok 2punya fani pinjam dulu.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Pancasila 3LA_Kelompok 2punya fani pinjam dulu.pptx
- 1. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH Bangsa Indonesia editing by : kelompok 2
- 2. Anissa Putri Pratiwi ( 062330310439 ) ANGGOTA KELOMPOK Aril Suseno ( 062330310441 ) Irfani Nurjanah ( 062330310449 )
- 3. PENDAHULUAN Pancasila memiliki sejarah yang sangat panjang dalam masa pembentukannya, yang terkait erat dengan sejarah perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan, mencapai kemerdekaan, dan membangun identitas kebangsaan serta memiliki nilai nilai yang terkandung didalamnya, seperti nilai Historis, Sosiologis, dan Politis. Dalam sejarahnya, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai hasil dari berbagai pemikiran dan pengalaman yang berakar dari nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat masyarakat Indonesia.
- 4. A. KONSEP DAN URGENSI PANCASIA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA Konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia berakar pada nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas nasional dan menjadi dasar ideologis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman dalam mengatasi keberagaman, Pancasila menyatukan berbagai elemen bangsa melalui prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Urgensinya terletak pada perannya yang vital dalam menjaga persatuan di tengah tantangan ideologi asing, konflik internal, serta dinamika global. Di masa kini, Pancasila tetap relevan sebagai landasan menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, seperti radikalisme dan krisis sosial, serta membangun masyarakat yang adil dan makmur.subjudul
- 5. SISTEMATIK PERIODE RUMUSAN PANCASILA Sidang BPUPKI ( Periode Pengusulan ) Piagam Jakarta ( Periode Perumusan ) Sidang PPKI ( Periode Pengesahan )
- 6. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letjeen Kumakichi Harada. Dan sehari setelah dilantik, dimulailah sidang pertama BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, sekarang bernama Gedung Pancasila. Sidang ini dilaksanakan dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Di depan sidang, mereka memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. SIDANG BPUPKI Periode Pengusulan
- 7. RUMUSAN DARI ANGGOTA BPUPKI Pada sidang perdana ini, Muhammad Yamin merumuskan 5 asas ndasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama "Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu meliputi: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Mufakat dan Demokrasi 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat Sementara dalam sidang BPUPKI pertama, hari terakhir atau tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari: 1. Kebangsaan Indonesia 2.Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan 3.Mufakat atau Demokrasi 4.Kesejahteraan Sosial 5.Ketuhanan Yang Berkebudayaan.
- 8. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi, katanya, yang dikutip dari Risalah BPUPKI. Paparan Sukarno tersebut pada akhirnya dirumuskan sebagai apa yang hari ini kita sebut Pancasila, dan kini ditetapkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 sendiri diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
- 9. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, Rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (1987) mengungkapkan, terjadi silang pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satu poin yang paling alot diperdebatkan adalah tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Oleh karna itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara dimana anggotanya terdiri dari sembilan orang yang disebut panitia sembilan yang melibatkan Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Maramis. Dari beberapa rumusan tersebut didapatkan sebuah rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. PIAGAM JAKARTA Periode Perumusan
- 10. PIAGAM JAKARTA . Piagam Jakarta terdiri dari 4 paragraf yang nantinya digunakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di paragraf ke-4 terkandung 5 poin yang merupakan cikal-bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni: 1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 11. Panitia sembilan bekerja selama tujuh hari dari 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam waktu yang singkat, panitia sembilan berhasil menyusun rancangan Undang- Undang Dasar yang terdiri dari 37 pasal. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk disahkan sebagai UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya di gedung Dairi Shomubu (Kementerian Dalam Negeri) di Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh 21 anggota PPKI yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Sidang ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengesahkan rancangan UUD 1945 yang disusun oleh panitia sembilan. Sebelum sidang dimulai, terdapat sebuah panitia kecil yang ditunjuk untuk menyempurnakan rancangan UUD 1945. Panitia kecil ini terdiri dari tiga orang, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Panitia kecil ini bekerja sepanjang malam sebelum sidang PPKI berlangsung. SIDANG PPKI Periode Pengesahan
- 12. Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI di bahas kembali, pada pembahasannya terdapat perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan sila pertama yang berbunyi " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", di ganti menjadi " Ketuhanan Yang Maha Esa" di karenakan Ir. Soekarno mendapat laporan utusan Angkatan Laut Jepang yang bernama Kaigun mengatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur tidak beragama Islam Setelah rancangan UUD 1945 disempurnakan oleh panitia kecil, sidang PPKI dimulai pada pukul 10.00 WIB. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua PPKI. Sidang ini berlangsung dengan lancar dan cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, rancangan UUD 1945 berhasil disahkan oleh PPKI dengan suara bulat tanpa perubahan. Dengan demikian, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
- 13. B. ALASAN MENGAPA DIPERLUKAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA 1.Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia 2.Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia 3.Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 4.Pancasila sebagai Jiwa Bangsa 5.Pancasila sebagai Perjanjian luhur
- 14. C. MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGI, DAN POLITIS TENTANG PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA 1.Sumber Historis Pancasila Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber Sosiologis Pancasila Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. 3. Sumber Politis Pancasila Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.
- 15. D. MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. A.Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960-an NASAKOM lebih populer dari pada Pancasila. B.Pada zaman pemerintahan presiden Socharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Socharto ada kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4. C.Pada masa pemerintahan era 67 reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.. 2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan BerBangsa dan Bernegara. Pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali". Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan BerBangsa dan Bernegara.
- 16. E. MENDESKRIPSIKAN ESENSI DAN URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA UNTUK MASA DEPAN 1.Esensi Pancasila dalam kajian Sejarah Bangsa Pancasila pada hakikatnya merupakan Philosofische Grondslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. alasan filosofis berdirinya suatu negara setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.
- 17. pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: 1.pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain 2.penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu 3.melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA
- 18. hasil dari Survei yang dilakukan pada 1 Juni 2018
- 19. CONTOH KASUS
- 20. PEMBAHASAN Dalam Pemilu 2024, polarisasi politik antara pendukung dua kubu calon AniesMuhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar-Mahfud menjadi sangat tajam. Polarisasi ini tidak hanya terbatas pada perdebatan politik, tetapi meluas hingga ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Saling tuduh, berita hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah merebak di media sosial dan ruang publik. Masyarakat terpecah berdasarkan afiliasi politik, bahkan di antara keluarga dan lingkungan terdekat. Hal ini diperparah dengan narasi yang mengaitkan agama, yang pada akhirnya memicu ketegangan sektarian. Polarisasi yang sama juga mulai terlihat menjelang Pemilu 2024, di mana dukungan terhadap calon presiden kembali menciptakan pembelahan sosial yang tajam. Kampanye hitam, hoaks, dan provokasi dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menimbulkan risiko bagi stabilitas persatuan bangsa.
- 21. PENJELASAN 1. Keterkaitan Masalah Polarisasi Politik dengan Materi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Dalam arus sejarah bangsa Indonesia, Pancasila muncul sebagai jawaban atas berbagai potensi perpecahan yang dihadapi bangsa. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya. Pada masa penyusunan dasar negara, perbedaan ideologi antara golongan Islam, nasionalis, dan sosialis sempat mengancam persatuan bangsa. Namun, Pancasila dirumuskan sebagai jalan tengah yang mengakomodasi semua elemen tersebut. Esensi dari Pancasila adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman (sila ketiga: Persatuan Indonesia) dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan bijaksana dan beradab (sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan). Polarisasi politik yang terjadi, baik pada Pemilu 2019 maupun menjelang Pemilu 2024, merupakan bentuk baru dari ancaman perpecahan yang serupa dengan tantangan-tantangan di masa lalu. Perpecahan ini terutama terjadi karena masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang saling berlawanan, tidak hanya dalam pandangan politik, tetapi juga dalam isu agama, identitas, dan sosial. Polarisasi ini bertentangan dengan semangat Pancasila, di mana perbedaan pandangan politik seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat, bukan menjadi pemicu perpecahan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berperan dalam mengatasi berbagai ancaman disintegrasi, seperti: .Pemberontakan DI / TII dan PRRI / Permesta Peristiwa G30S / PKI Konflik sektarian yang muncul di beberapa daerah pasca Reformasi.
- 22. ALASAN MEMILIH KASUS POLARISASI POLITIK Memilih kasus polarisasi politik untuk dibahas berkaitan dengan beberapa alasan penting, yang menunjukkan urgensi penerapan Pancasila di tengah tantangan modern, khususnya dalam konteks demokrasi: Relevansi Kontemporer: Polarisasi politik, khususnya dalam Pemilu 2019 dan persiapan Pemilu 2024, adalah fenomena yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ini memperlihatkan bagaimana tantangan baru muncul dalam demokrasi Indonesia, di mana perbedaan pandangan politik memicu perpecahan sosial. Kasus ini memperlihatkan bahwa Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata, bukan hanya sebagai ideologi formal, tetapi sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menghadapi polarisasi. Ujian Terhadap Nilai Persatuan: Sila Persatuan Indonesia adalah salah satu elemen inti dari Pancasila. Dalam situasi polarisasi politik yang ekstrem, nilai persatuan ini terancam, karena masyarakat lebih terpecah berdasarkan afiliasi politik daripada bersatu sebagai bangsa. Memilih kasus ini menyoroti pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan, yang menjadi semangat utama Pancasila sejak awal kemerdekaan. Tantangan Demokrasi Modern: Polarisasi politik juga menguji sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Idealnya, demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik, demokrasi sering kali berubah menjadi ajang adu kekuatan politik yang justru merusak persatuan. Memilih kasus ini penting untuk menyoroti bagaimana prinsip musyawarah dan kebijaksanaan bisa diterapkan kembali dalam konteks politik modern. Pendidikan Pancasila dalam Era Digital: Polarisasi politik sering kali diperburuk oleh penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila sangat dibutuhkan, terutama dalam memfilter informasi dan mencegah disintegrasi sosial. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda dalam era digital, agar mereka memahami pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan pandangan.
- 23. TERIMA KASIH Q & A Session