More Related Content
Similar to PART. 11 PERBANDINGAN BERBAGAI SISTEM EKONOMI.pptx (20)
Recently uploaded (20)
PART. 11 PERBANDINGAN BERBAGAI SISTEM EKONOMI.pptx
- 1. PERBANDINGAN BERBAGAI SISTEM EKONOMI DOSEN : M. HAZIM SAIFUDDIN, S.Pd.I, MM STIMA IMMI BEKASI
- 2. BAB I Pendahuluan Di tahun 1976, The First International Conference on Islamic, di selenggarakan di Makkah, telah memberikan kesempatan kepada para ekonom muslim dan ahli syariah untuk membahas isu-isu besar dalam ekonomi.apa yang dimulai pada 1930an dan 1940an sebagai sebuah cabang fiqh dan berkembang menjadi kumpulan ajaran dan prinsip ekonomi islam di tahun 1950an dan 1960an masih terus berkembang menjadi sebuah disiplin yang lebih koheren dan unikyang kemudian dikenal menjadi Ekonomi Islam Ada tiga kelompok yang dapat kita amati di dalam pemikiran ekonomi islam: 1. Siddiqi(1981) 2. Khan (1989) 3. berisi tulisan-tulisan ekonomi Islam didirikan Barat
- 3. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Siddiqi, 1981) menunjukan bahwa terdapat kesepakatan diantara para ekonomi muslim tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi islam. Misalnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan larangan riba di dalam sistem ekonomi islam. Terdapat tiga perbedaan wilayah pembahasan: 1. penfsiran beberapa istilah dan konsep yang ditemui di dalam Al- Quran dan sunnah 2. pendekatan/ metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi islam dan sistem ekonomi islam. 3. sebagai akibat perbedaan tersebut, maka terdapat pula perbedaan pandangan mengenai penafsiaran sistem ekonomi islam.
- 4. literatur ekonomin islam dengan sederahana dibagi menjadi 5 kelompok( Siddiqi 1981) : 1. filsafat ekonomi islam 2. sistem ekonomi islam, yang mencakup studi komperatif antara islam dan isme-isme yang lain. 3. kritik islam terhadap sistem ekonomi kontemporer 4. analisis ekonomi menurut kerangka islam 5. sejarah pemikiran ekonomi islam.
- 5. Tujuan dan Ruang Lingkup Studi kitabini akan berkonsentrasi pada enam ahli muslim modern yang karya-karyanya dalam bidang ekonomi islam dikenal luas oleh para mahasiswa ekonomi islam. Mereka adalah : Muhammad Abdul Mannan Muhammad nejatullah siddiqi Syed nawab haider naqvi Monzer khaf Sayyid Mahmud taleghani Muhammad baqir as-sadr
- 6. untuk membuat analisis dan perbandingan pemikiran ekonomi islam modern yang bermakna, wilayah analisis harus dijelaskan. Wilayah tersebut hendaknya meliputi isu atau topik utama serta pendekatan dan pandangan seseorang terhadap ekonomi islam secara keseluruhan untuk maksud ini, terdapat lima wilayah analisis sebagai berikut: 1. pendekatan atau pandangan dasar terhadap ekonomi sebagai suatu keseluruhan. 2. asumsi dasar 3. kerangka institusional 4. distribusi 5. produksi.
- 7. Sumber Penganbilan dan Perbatasan seperti yang telah disampaikan diatas, karya utama para ahli itulah yang akan diambil sebagai rujukan utama melalui pemikiran mereka. Karya mereka itu adalah: 1. M.A. Mannan: Islamic ekonomics : Theory And Practiice, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. dan The Making Of the Islamic economy, Cairo, 1984. 2. M.N. Siddiqi: Some Aspects of the Islamic Economy (second ed.), Lahore, Islamic Publication, 1978. dan The Economic Enterprise in Islam (second ed.) , Lahore , Islamic publication, 1971. 3. S.N.H. Naqvi: Ethics and Economic: An Islamic Synthesis, Islamic Foundation, Leicester, 1981. 4. Monzer Kahf: The Islamic Economy, Muslim students Association (US Canada), Plainfield, 1978. 5. Sayyid Mahmud Taleghani: Islam and Ownership (terj.), Mazda Press, Lexington, 1982. 6. Muhammad Baqir as- Sadr: Iqtissaduna (terj) vol. 1 dan 2, World Organization For Islamic, Teheran, 1982.
- 8. BAB 2 Muhammad Abdul Mannan Muhammad Abdul Mannan di lahirkan di Bangladesh pada 1938. Menerima gelar Master di bidang Ekonomidari Universitas Rasjshahi pada 1960. pada tahun 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA (Economics). Pada 1973 ia lulus doktor dari universitas sama dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pendahuluan Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi islam berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka(suatu) masyarakat islam yang didalamnya jalan hidup islam ditegakkan sepenuhnya (1984a:51).
- 9. Asumsi dasar Basis teoritis mannan berisi sejumlah asumsi dasar (1984a: 247). Manusia islam yang ia maksud adalah seseorang yang menginginkan bersatunya ekonomi dan moral yang maksimum, dianggap bersifat individualistic, namun juga sekaligus koperatif dan bertanggung jawab secara sosial. Mannan menolak materialime hitoris dan percaya bahwa hal itu adalah versi moral dan spiritual dari manusia yang memadukan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan biologis, yakni berlawanan dengan sebagian peri dari deteerminisme ekonomi marxis. Ia juga menolak gagasan mengenai kekuasaan konsumeAn maupun produsen yang baginya secara implicit menunjukkan adanya dominasi dan eksploitasi.
- 10. 1. Ciri-Ciri dan Kerangka Institusional 1. Kerangka sosial islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara 2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional 3. Mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. 4. Implementasi zakat dan penghapusan bunga (riba) 5. Distribusi 6. Produksi
- 11. Kesimpulan Pendekatan elektrik manan terlihat jelas didalam pembahasannya mengenai produksi. Sekalipun ia ,menyebut kualitas, kuantitas, maksimisasi dan partisipasi sebagai sifat proses produksi, uraiannya mengenai bagaimana sifat-sifat teersebut akan berperan tidaklah jelas, terutama yang mengenai kuantitas dan maksimisasi. Kelihatannya, mannan hanya melihat eksploitasi dalam suatu system yang dinyatakan sebagai sosialitik, dimana sosialisasi sarana produksi dijadikan norma.
- 12. BAB 3 Muhamma Nejatullah Siddiqi Muhammad Nejatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur , India, pada 1931memperoleh pendidikan awal di Darsagh Jamaat i-Islami, Ranpur, dan pendidikan universitasnya di Muslim University, Aligarh. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun lima puluhan kemudian diterbitkan dalam ekonomi islam, yakni Some Aspects of The Islamic Economy (1970) dan The Economic Enterprise in Islam (1972). Pendahuluan Tidak seperti Mannan, Siddiqi tidak berupaya memberi definisi ekonomi islam. Is melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang (1978: 11-3). Bagi Siddiqi (1978: 2), ekonomi islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut.. Sebagaimana Mannan, Siddiqi (1978:3-9) setuju bahwa Al-quran dan sunah-sunah Nabi Muhammad Saw. hanya memberi prinsip-prinsip dasar yang beerhubungan dengan kegiatan ekonomi saja.
- 13. Paradigma Al-quran dan asumsi dasar Bukan ekonomi barat, melainkan al-quran lah yang telah memberikan pradigma yang elas bagi eonomi islam(siddiqi, 1988b:166). Pradigma alquran memberikan sebagian dari asumsi dasar bagi pendekatan siddiqi. Menurut siddiqi islam memberikan tekanan yang kuat pada perilaku menolong. Prinsip ini mengajarkan bahwa, bersama dengan perjuangannya untuk dirinya sendiri, seorang muslim harus peduli kepada kesejahteraan orang lain, dengan demikian meningkatkan kerjasama dan kebajikan.
- 14. Ciri-ciri sistem ekonomi islam 1. Hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara 2. Peranan negara yang positif dan aktif 3. Implementasi zakat dan penghapusan riba 4. jaminan kebutuhan dasar bagi semua Distribusi Siddiqi(1986:275-8) menganggap distribusi kekayaan dan pendapatan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-prktik pasar yang jujur. Itu semua membuat Siddiqi membahas distribusi, hak atas harta dan kepemilikan awal di dalam islam. Kekayaan dapat diusahakan atau diwarisi, namun dipandang sebagai suatu amanah dari Allah Swt., sang pemilik mutlak. Siddiqi (1986:156) tegas sekali menggariskan bahwa oleh karena tidak ada pernyataan eksplisit di dalam Al-quran dan Sunnah yang melarang kepemilikan kekayaan oleh swasta, maka di bolehkan. Hanya saja bersifat terbatas .
- 15. Produksi baginya maksimalisasi laba bukanlah merupakan motif utama produksi. Yang ada, menurut Siddiqi (1979:11-34); Notes 37-8; 1988b:171) adalah keberagaman tujuanyang mencakup maksimalisasi laba dengan memperhatikan kepentingan masyarakat , produk kebutuhan masyarakat, penciptaan, serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Jadi, jika maksimalisasi laba tak lagi merupakan motif satu-satunya maupun utam, konsep rasionalitas pun lalu memiliki arti yang berbeda (1979: 102). Kerjasama (sebagai lawan dari persaingan sampai-mati) dengan produsen lain dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial akan menjadi norma, sehingga mengharuskan adanya akses yang lebih besar kepada informasi dalam sistem ekonomi islam (1988b: 172) Barang haram tidak akan diproduksi, barang mewah akan minimal, dan barang perlu akan di tingkatkan produksinya (1979: 101) sementara praktik perdagangan yang jujur akan di dorong oleh pahala surga yang di janjikan kepada pedagang yang jujur di dalam Al-quran (1979: 103)
- 16. BAB 4 Syed Nawab Haider Naqvi Syed Nawab Haider Naqvi dilahirkan di Pakistan pada 1935. ia memperoleh pendidikan Universitas di AS, mendapatkan Master dari Universitas Yale (1961) dan Ph.D. dari universitasPrinceton (1966). Dari lembaga yang amat bergengsi tersebut, Naqvi lalu mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset tenar di Norwegia, Turkidan Jerman Barat sebelum akhirnya kembali ke Universitas Quad-i-Azam, Pakistan, pada 1975. Pendahuluan Ada tiga tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam.Pertama,kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah,yakni al-adl wa l-ihsan (1983:v). Kedua,melalui prinsip al-adl wa ihsan ,ekonomi Islam memerlukan suatu bias yang melekat di dalam kebijakan- kebijakan yang memeihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Tema ketiga adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalm kegiatan ekonomi.
- 17. Aksioma Etika Islami dan Sistem Ekonomi Naqvi (1981: 48-61) mengusulkan empat aksioma menurutnya, menyimpulkan pandangan yang terpadu, seimbang dan realistik mengenai sifat dan peranan manusia, yakni kesatuan, keseimbangn, kemauan bebas, dan tanggung jawab. Ke empat aksioma ini merupakan tiang penyangga bagi sistemekonomi islam yang dibangunnya. Aksioma tanggung jawab memiliki tiga implikasi bagi prilaku ekonom: 1. Dalam menghitung profit margin biaya upah harus cocok dengan tingkat upah. 2. Economic returns bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan dimuka . 3. Islam melarang segala transaksi tak jelas yang disebut gharar.
- 18. Ciri-ciri ekonomi islam Naqvi 1. Hubungan harta Sistem Insentif 3. Alokasi sumber dan pembuatan keputusan Negara 4. Jaminan sosial dan program anti-kemiskinan 5. Penghapusan riba dan implementasi zakat
- 19. Distribusi sama dengan Siddiqi dan Mannan, Naqvi (1981: 40) menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya awal yang tak merata akan mengharuskan dilakukannya redistribusi yang berat kepada si miskin. Naqvi menambahkan bahwa zakat bukanlah tindakan amal dan bukan pula altruisme(sikap mementingkan orang lain) orang kaya. Melainkan hak yang melekat yang dimiliki oleh si miskin di dalam islam. Jika Siddiqi dan Mannan memandang sedekah dan zakat sebagai hak orang miskin, maka Naqvi menambahinyadengan kepemilikan sumber lain. Jadi, Naqvi meletakkan penekanan besar kepada distribusi pra produksi atau distribusi awal yang menurut pendapatnya, merupakan sebab utama ketidak adilan (1984: 26) Pentingnya keadilan sosial bagi Naqvi (1981: 88) berarti bahwa rintangan atau kesukaran mewujudkan kesamaan pendapatan harus dihilangkan lebih dahulu sebelum ketimpangan marginal income dapat diatasi. Oleh karena itu, Naqvi mengusulkan perlunya membatasi kepemilikan swata hanya sampai batas yang berada dalam batas kemampuan orang memanfaatkannya, agar setiap orang berada pada titik awal yang sama.
- 20. Produksi ada empat hal yang ia tunjuk (1984: 43-4) : 1. kebutuhan untuk menegakkan al-adl(keadilan) antara upah dan laba akan menentukan batas laba maksimum. 2. jika laba yang berlebihan ditiadakan, maka struktur pasar seperti monopoli dan oligopolijuga akan tersingkir. 3. Proporsi barang-barang publik (seperti rumah sakit, sekolah ,dan utilitaspublik lainnya) di dalam GNP akan lebih besar dibanding barang-barang swasta di dalam perekonomian islam daripada di dalam sistem kapitalis. 4. bahkan dalam masalah barang-barang swasta , keranjang konsumsi tidak akan dipenuhi oleh barang-barang mewah melainkan akan amat di penuhi oleh barang-barang kebutuhan dasar dan tentu saja tidak akan ada barang haram yang di produksi.
- 21. BAB 5 Monzer Kahf Pendahuluan Kahf memandang ekonomi sebagaisuatu bagian dari agama. Oleh karena itu, per definisi berhubungan dengan kepercayaan dan perilaku manusia, maka perilaku ekonomi haruslah merupakan salah satu aspek agama. Sejauh yang menyangkut islam, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Al-quran dan Sunnah Nabi (Saw.) yang merupakan sumber ajaran dan hukum islam mengandung nilai dan norma ekonomi. Lebih jauh, menurut Kahf (1987: 2) sebagian besar warisan fiqh yang diambil dari Al-quran dan Sunnah juga berisi bentuk-bentuk dan legalitas transaksi ekonomi. Jadi, sejak dari awalnya, kegiatan ekonomi itu memang senantiasa agamis sifatnya dan merupakan suatu tindakan ibadah jika dilaksanakan menurut apa yang digariskan oleh agama. Guna menambah dukunganatas adanya hubungan yang dekat antara agama dan ekonomi/perilaku ekonomi, ia mengutip fakta historisnya bahwa di Barat sekalipun.
- 22. Asumsi Dasar Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikankan manusia sebagai rational economic man, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man (ibadurrahman), (QS 25:63). Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Islamic man tidak materaialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial reposibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.
- 23. Kerangka Institusional 1. Kepemilikan 2. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber 3. Implementasi zakat Distribusi 1. penilaian yang tepat atas faktor produksi 2. penetapan harga output yang tepat 3. Redistribusi output (pendapatan) bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar Produksi Dalam rangka mendorong produktivitas dan menghambatterjadinya pengangguran sumber, Kahf (1978: 30-31) mengutip 20 klausal yang disampaikan oleh Sadr. Kedua puluh klausal itu pada dasarnya dapat diringkas menjadi : 1. pemanfaatan adalah alasan bagi kepemilikan 2. harus ada pemanfaatan yang terus- menerus untuk mempertahankan hak milik 3. kegiatan antara yang tidak produktif adalah terlarang
- 24. 5. Tidak boleh ada penimbunan 6. Spekulasi adalah terlarang 7. harus menyediakan kebutuhan dasar bagimasyarakat 8. menghindari kemewahan 9. negara berperan besar sebagai perencana dan penyedia. Oleh karena produksi dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk memperbaiki kesejahteraan materiil semata melainkan juga kesejahteraan spiritual, maka menurut Kahf (1978: 31-32) hal ini memiliki implikasi pada tujuan produksi, yakni: 1. barang yang mungkin saja menguntungkan secara materiil, namun dilarang oleh islam, tidak dipandang menguntungkan dan tidak boleh diproduksi. 2. Adalah amat penting untuk mendistribusikan benefit produksi kepada sebanyak mungkin orang. 3. Kelangkaan tidak lagi dilihat dalam konteks kebutuhan, melainkan sebagai akibat dari kemalasan manusia dan keengganan untuk menggali sepenuhnya benefit dari hadiah dari Allah Swt.
- 25. BAB 6 Sayyid Mahmud Taleghani Sayyid Mahmud Taleghani dilahirkan di desa Golyard, distrik Taliqan, Iran Utara. Ia mendapatkan pendidikan formalnya di Qom, di MadrasahRazaviya dan Fayziya yang terkenal dan memperoleh sertifikat kompetensi dalam bidang ijtihad dari para gurunya disana. Dari Qom ia melanjutkan di Teheran. Di sana ia berusaha mencapai Pemuda Muslim Iran, yang dikhawatirkannya telah terseret ke arah komunisme. Pendahuluan Manusia mengemban peranan sentral di dalam pemikiran ekonomi Taleghani.sebagai khalifah Allah Swt. Di bumi manusia secara keseluruhan, telah di anugerahi hak dan tanggung jawab tertentu berkenaan dengan kegiatan ekonominya (1983: 72-3). Karakter manusia menurut Taleghani memiliki dua aspek yakni prinsip internal yang konstan(mencakup keinginannya akan harta) dan dorongan eksternal (yang berubah-ubah) disebabkan oleh kondisi lingkungan dan ekonomi.
- 26. Asumsi dasar Ia memandang pemahaman akan islam dan konsep-konsep Tauhid, Khilafah, dan akhirat membuahkan kerjasama alamidan sukarela antar individu untuk mencapai tujuan masyarakat di dalam islam. Ia bersikeras bahwa manusia itu bebas dan independen (1983: 91). Hal ini, menurut Taleghani (1983: 145), merupakan hak yang harus ada, tertinggi, dan tak dapat di cabut bagi setiap manusia. Ia membela hak tersebut sampai menyatakan bahwa kebebasan individu tidak dapat dirampas sekalipun atas nama masyarakat maupun pemerintah (1983: 145). Individualisme mutlak ini ternyata bertentangan dengan pernyataan bahwa kebebasan individu itu harus tunduk pada hak kolektif dan dibatasi oleh perintah dan larangan demi kesejahteraan orang banyak (1983: 91). Kelihatannya ia berusaha untuk memisahkan pandangannya dari kapitalisme menjadi kolektivisme/sosialisme, namun berakhir tanpa pendirian yang konkret mengenai isu sentral ini.
- 27. Karakteristik sistem ekonomi islam Sesudah menjelaskan pendekatan dan asumsi-asumsi dasarnya, selanjutnya Taleghani membahas karakteristik sistem ekonomi Islam menurut pemikirannya. Ada tiga isu besar yang dapat kita lihat. 1. Hak Memiliki Harta Ini adalah persoalan yang paling pokok yang dibahas oleh Taleghani. Manusia, sebagai khalifah Allah SWT. 2. Pengambilan Keputusan dan Alokasi Sumber Peranan Negara Negara diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan (qisth) berlangsung disemua bidang kehidupan. Hal ini dilakukan Negara dengan memikul tanggung jawab sebagai wali atau penyelia kesejahteran public. 3. Pelarangan Riba dan Implementasi Zakat
- 28. Distribusi dan Produksi Didasarkan pada dan dalam hubungannya dengan, pandangannya mengenai kepemilikan harta, Taleghani selanjutnya membicarakan distribusi. Ia tidak membedakan proses distribusi produk (distribusi pasca-produksi) dan produksi dan distribusi sumber daya alam. Bagi Taleghsni (1982: 134), produksi tidak terbatas dalam sumber daya alam dan penyiapan produk akhir, (melainkan juga) meliputi semua penggunaan berikutnya serta distribusinya kepada mereka yang membutuhkan. Mengingat hal itu, pembatasan hak kepemilikan hanya pada sumber daya alam saja ternyata memainkan peranan yang amat penting didalam mencapai keadialan ekonomi. Jika kita mulai dengan benar, menurut Taleghani, masalah ekonomi yang muncul dari hubungan ekonomi akan berkurang banyak (1983: 136). Ia mencelah system kapitalisme yang tidak berupaya member penyelesaian yang memuaskan pada masalah distribusi awal. Oleh karena itu melihat semua tanah dan sumber daya alam sebagi pemilik umum, maka menjadi tugas pemerintah untuk mendistribusikannya kepada para individu menurut kemauan mereka bekerja dan menurut kebutuhan mereka.
- 29. BAB 7 Muhammad Baqir As-Sadr Muhammad Baqir As-Sadr dilahirkan di Kadhimiyeh, Baghdad pada 1935. sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual islam syiah yang termasyhur, wajar saja Sadr mengikuti langkah kaki mereka. Ia memilih untuk menuntut pengajaran islam tradisional di hauzah atau sekolah tradisional di Iraq, dan di situlah ia belajar fiqh, ushul, dan teologi. Ia amat menonjol dalam prestasi intelektualnya, sehingga pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat mujtahid mutlaq, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi marja (otoritas pembeda). Pendahuluan Menurut Sadr, ekonomi islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan alam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan.
- 30. Asumsi dasar Sadr menyatakan bahwa rational economic man itu tidak cocok dengan sistem Ekonomi Islam. Sebagai gantingya, ada Islamic man, yakni seorang individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan Ummah, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. Tidak seperti rational economic man, maka Islamic man beriman kepada dunia spiritual atau dunia yang tak terlihat, dan hal ini telah menjadikannya tidak begitu melekat pada duni materi. Hal itu berakibat munculnya pengertian yang berbeda tentang rationality maupun perilaku nasional. Tidak seperti ratonal economic man yang motivasinya semata-mata kepuasan pribadi, maka Islamic man juga dipandu oleh pengawas dari dalam. Konsep kekhalifahan dan keadilan menuntut dipenuhinya kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membebani kebebasan individu.
- 31. Karakteristik sistem ekonomi 1. hubungan kepemilikan 2. Pengambilan keputusan, alokasi sumber dan kesejahteraan public: peranan Negara 3. Pelanggaran Riba dan Implementasi Zakat
- 32. Distribusi 1. Pre-production distribution 2. Post Production distribution Dengan pandangan mengenai pekerja prioritas itu, Sadr kemudian menuliskan daftar imbalan bagi masing-masing factor produksi. 1.Tenaga kerja upah atau bagian laba 2.Tanah sewa (bagi hasil tanam) 3.Modal uang bagian laba 4.Alat/ modal fisik upah/ kompensasi.
- 33. Produksi Sadr membedakan dua aspek produksi sebagaimana ia membedakan dua aspek ilmu ekonomi. pertama, adalah aspek objektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis seperti alat-alat analisis yang digunakan (capital/labor ratio), hokum-hukum produksi, fungsi biaya, dan sebagainya. 1. Strategi doktrin/intelektual 2. Strategi Legislatif 3. Prinsip tak ada kerja, tak ada hasil 4.Pelarangan transaksi tidak produktif, seperti membeli rumah dan menjual mahal tanpa kerja.
- 34. 5.Pelarangan riba (yand dipahami sebagai bunga uang) 6.Pelarangan kegiatan tak produktif atau tak diharapkan, seperti judi. 7.Dilarangnya penimbunan (uang ataupun barang) 8.Pelarangan kegiatan yang menyebabkan lupa kepada Allah Swt. 9.Dilarangnya pemusatan atau kosentrasi kekayaan; 10.Meregulasi dan mengecek manipulasi di pasar; 11.Dilarangnya tindakan yang berlebihan maupun pengeluaran mubazir. Disamping sejumlah contoh yang dikutip diatas, Sadr masih member prioritas kepada motivasi individual dan kesadaran moral manusia sebagai pembimbingnya di dalam kegiatan produktif. Sebagai kesimpulan umum, besar sekali kemungkinan bahwa Sadr lebih menyukai penyeliaan daripada keterlibatan langsung Negara di dalam produksi.
- 35. BAB 8 Perbedaan Pemikiran Ekonomi Islam Pendahuluan Jika pandangan ketiga orang tersebut terakhir itu dapat di diterima, maka ekonomi islam dapat dibagi menjadi mahzab-mahzab yang berbeda dan mutually exclusive didasarkan pada nilai teori mereka sendiri. Kesemua mahzab tersebut harus pula didasarkan pada filsafat ilmu yang berbeda, serta terwujud dalam lembaga dan kebijakan politik dan sosio-ekonomi yang berbeda untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Semuanya menyatakan sama-sama memakai pandangan tauhidi yang sama yang menunjukkan kegiatan ekonomi pada nilai keagamaan dan etika islam. Dengan kata lain, identitas islami bagi displin ekonomi harus terbedakan dari Ekonomi Barat, diikuti olah analisis dan kebijakan yang diambil secara Islami. Tidak hanya sekadar mengkritisi sosialisme dan kapitalisme, melainkan mereka juga harus mengingat perbedaan-perbedaaan di dalam ekonomi Barat itu sendiri., yang dalam kenyataanyynya terdiri dari sejumlah mazhab pemikiran.
- 36. Sebagai tambahan, keenam-enamnya menegaskan bahwa sistem ekonomi islam mengizinkan tiga bentuk hak kepemilikan, yakni: 1.Kepemilikan pribadi atau swasta 2.Kepemilikan publik atau social 3.Kepemilikan Negara. Berdasar penafsiran mereka mengenai konsep khilafah, mereka menerangkan ketiga bentuk kepemilikan tersebut, menetapkan batas- batasnya, demikian pula peranan serta hubungan antara individu, Negara dan masyrakat. Distribusi Masalah distribusi berhubungan amat dekat dengan persoalan kepemilikan. Dalam pemikiran keenam sarjana itu, ada dua hal fundamental yang disepakati, yakni: 1. kekayaan tidak boleh berakumulasi di tangan orang-orang kaya saja (Al-Quran, Al-Hasyr:7) 2. baik kerja maupun kebutuhan adalah sumber pendapatan yang sah.
- 37. Sejauh menyangkut distribusi pascaproduksi, keenam sarjana itu sama setuju bahwa setiap orang haruslah menerima imbalan yang wajar bagi konsribusi kerja atau ekonomi mereka melalui kepemilikan mereka atas modal ataupun tanah. Imbalan itu adalah sebagai berikut: 1. tenaga kerja upah tetap atau bagi laba 2. tanah sewa atau bagi hasil 3. modal fisik sewa atau kompensiasi 4. modal uang bagi laba. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya Mannan, Siddiqi, dan Kahf menafsirkan hadis ini sebgai suatu indicator perekonomian pasar bebas, dengan Negara dipercaya untuk menjalankan fungsi yang semestinya, yakni suatu pasar yang bebas dari segala bentuk manipulasi. Taleghani dan Sadr terlihat mengambil jarak dalam persoalan kekuatan pasar dan peranan Negara ini. Kehati-hatian mereka itu harus dilihat dalam dua hal berikut ini:
- 38. 1. kedua ahli ini tidak mengutuk kekuatan pasar itu sendiri, melainkan menolak untuk menerima sistem pasar seperti di jumpai di dalam perekonomian kapitalis. 2. keduanya mengomentari dan membandingkan kapitalisme dan sosialisme sebagai usaha untuk menunjukkan suatu posisi tidak ke kiri dan tidak pula ke kanan. Pendekatan, Runag Lingkup Dan Asumsi Keenam sarjana melihat ekonomi Islam bersifat multidisipliner atau interdisipliner, dan bahwa aspek-aspek historis, cultural, dan religious manusia haruslah diperhatikan, bersma dengan unsur-unsur politik dan social di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan perubahan tersebtu, maka motivasi, tujuan dan perilaku dipercaya dapat membentuk suatu sifat Islami. Bagi keenamnya, peluasan horizon waktu hingga ke akhirat serta pencapaian falah (kebahagiaan dunia dan di akhirat) dipandang sebagai tulang punggung bagi pengambilan keputusan di dalam ekonomi islam, karena setiap individu akan di batasi oleh pertimbangan pahala dan dosa .
- 39. SELESAI