Muhammadiyah dan ekonomi islam
Download as DOCX, PDF0 likes3,905 views
Dokumen tersebut membahas tentang Muhammadiyah dan ekonomi Islam. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa Muhammadiyah lahir dari para pedagang yang menggabungkan bisnis dan dakwah, serta secara bertahap membangun gerakan ekonomi melalui koperasi dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya untuk memberdayakan anggotanya. Dokumen juga menjelaskan kerangka dasar ekonomi Islam meliputi ide-ide, pendekatan nilai, dan apl
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (15)
Similar to Muhammadiyah dan ekonomi islam (20)
Recently uploaded (20)
Muhammadiyah dan ekonomi islam
- 1. Muhammadiyah Dan Ekonomi Islam John Jelly Tobing,B100110372 johnjellytobing@gmail.com Universitas Muhammadiyah Surakarta Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani 凌畆粁採刃 (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan 僚亮凌 (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Ekonomi islam Selama ini kalau kita berbicara tentang muamalah, terutama ekonomi, kita akan berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip dasar dari muamalah itu sendiri, yang menyatakan: Perhatikan apa yang dilarang, diluar itu maka boleh dikerjakan. Tetapi pertanyaan kemudian mengemuka, seperti apakah ekonomi dalam sudut pandang Islam itu sendiri? Bagaimana filosofi dan kerangkanya? Dan bagaimanakah ekonomi Islam yang ideal itu? Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumptions and ideas, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Quran, Sunnah, dan Fiqih Al Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan positive part of economics science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun. Jiwa ekonomi Muhammadiyah, sebetulnya sudah terlihat dari profil kehidupan pendirinya. Adalah KH. Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai pedagang batik (bussinessman) di samping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khatib. KH. Ahmad Dahlan sering melakukan perjalan-an ke berbagai kota untuk berdagang. Dalam perjalanan bisnisnya, KH. Ahmad Dahlan selalu membawa misi dakwah Islamiyah. Naluri dan aktivitas bisnisnya tentu disinari oleh ajaran Islam, sehingga tingkah laku yang dilakukannya dicontoh dan menjadi inspirasi bagi para pengikutnya. Kepada para aktivis organisasi dan para pendukung gerakannya, KH. Ahmad Dahlan berwanti-wanti: Hidup-hidupilah Muhammad-iyah, dan jangan hidup dari Muhammadiyah. Himbauan ini menimbul-kan konsekuensi tertentu. Warga
- 2. Muhammadiyah tidak bisa memper-juangkan kepentingan ekonominya lewat organisasi ini. Mereka hanya menyumbangkan harta dan tenaganya untuk dakwah dan amal usaha, misalnya mendirikan sekolah dan panti asuhan anak yatim piatu atau menyantuni fakir miskin (Dawam Rahardjo, 1995:48). Lebih lanjut Dawam mengatakan, konsekuensi yang lain adalah bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, mereka harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat, shadaqah, infaq atau memberi wakaf, warga Muhammadiyah harus menengok ke organisasi lain. Pada waktu itu, yang bergerak di bidang sosial- ekonomi adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian bernama Sarekat Islam (SI) itu. Itulah sebabnya warga Muhammadiyah sering berganda keanggotaan, Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Warga Muhammadiyah di kota-kota Industri, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasikmalaya, Tulungagung, dan kota lainnya meru- pakan tulang punggung gerakan koperasi, terutama koperasi batik. Tetapi aktivitas mereka tidak atas nama Muhammadiyah, walaupun langkah tokoh- tokoh koperasi tersebut sangat jelas keberpihakannya kepada Muhammadiyah. Dari ulasan di atas, jelaslah bahwa Muhammadiyah lahir dari para pedagang (entrepreneur), dan ternyata para pengurus Muhammadiyah pada perkembangannya hingga mencapai tingkat kejayaan, juga lebih didominasi oleh para pebisnis yang memiliki misi yang jelas terhadap perjuangan amar maruf nahi munkar. Fakta tersebut tentu berimplikasi positif pada eksistensi lembaga dan pemberdayaan ekonomi bagi tubuh Muhammadiyah. Musthafa Kamal Pasha (2003:135) mengemukakan bahwa dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang luas dan besar itu, luas dan besar pula amal usaha Muhammadiyah. Sudah barang tentu pada mula-mula usahanya belum sebesar yang ada sekarang ini, lebih-lebih pada saat itu banyak pula rintangan dan halangan yang dihadapi, baik dari ulama-ulama yang belum dapat menerima cara pemahaman agama Islam KH Ahmad Dahlan, maupun kaum pemegang adat yang gigih mempertahankan tradisi nenek-moyangnya. Segala rintangan dan halangan tersebut, sama sekali tak mengurangi usaha Muhammadiyah. Dengan segala kesabaran dan keuletannya, KH. Ahmad Dahlan terus berusaha mengatasinya tanpa memperhatikan betapa beratnya rintangan dan halangan. KH. Ahmad Dahlan juga selalu mengajarkan dalam pengajiannya bahwa Islam tidak hanya bersifat ucapan, akan tetapi harus diaplikasi-kan dalam serangkaian aksi nyata berupa amalan yang konkrit dalam berbagai bidang. Sebagai organisasi gerakan Islam, di samping mengem-bangkan bidang pendidikan, sebenarnya Muhammadiyah pun telah merintis gerakan-gerakan sosial sejak didirikan. Namun secara kelem-bagaan, Muhammadiyah baru melakukan aksi sosial berupa pembagian zakat fitrah khususnya untuk fakir miskin sejak tahun 1926. Pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1921, Muhammadiyah memprogramkan perbaikan ekonomi rakyat, salah satunya adalah dengan membentuk komisi penyaluran tenaga kerja pada tahun 1930. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1959 mulai dibentuk jamaah Muhammadiyah di setiap cabang dan terbentuknya dana dakwah. Usaha Muhammadiyah memperbaiki ekonomi anggota dan umat mendorong rencana kongres besar produksi dan niaga Muhammadiyah
- 3. pada tahun 1966. Dua tahun berikutnya, tahun 1968, Muktamar ke-37 di Yogyakarta menetapkan program Pemasa (Pembangunan Masyarakat Desa), sehingga dibentuk Biro pemasa sebagai pelaksana. Pokok pan- dangan Muhammadiyah terhadap pembangunan desa tersebut meru-pakan strategi dakwah pengembangan masyarakat yang berorientasi pedesaan. Selanjutnya dalam menanggapi permasalahan bidang eko-nomi khususnya Bank, Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga Bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram. Sementara Bank Peme-rintah, Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa hukumnya mutasyabihaat (Abdul Munir Mulkhan, 1990:115). Dalam hal kerjasama dalam bidang perbankan, Muhammadiyah pernah menandatangani kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Pertimbangan sikap Muhammadiyah terhadap bunga Bank dan kerjasama tersebut waktu itu adalah kepentingan umum. Permasalahan ekonomi dan bank kembali muncul ke permukaan dalam Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1989 dalam pokok acara Asuransi dan Koperasi Simpan Pinjam. Program-program ekonomi yang dirancang ternyata menjadi dorongan untuk terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Penegasan peran Muhammadiyah untuk terlibat dalam problematika perekonomian nasional, terlahir pada Muktamar ke- 41 di Solo tahun 1985 dengan terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah secara resmi. Namun yang sangat disayangkan adalah perkembangan Majelis Ekonomi tersebut mengalami kevakuman lebih dari sepuluh tahun. Anwar Ali Akbar dan Masud (2002:117) mengemukakan bahwa kevakuman majelis ini karena memang hanya diorientasikan sebagai advokasi bagi problem-problem perekonomian nasional. Sadar akan hal itu, tepatnya pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh, akhirnya nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah diubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM). Tentunya hal ini mempunyai tujuan agar terjadi perubahan orientasi yang terfokus pada misi pem- berdayaan dan pembinaan ekonomi umat. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Amien Rais merumuskan visi dan misinya ke dalam tiga jalur, yaitu: 1) mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah, 2) mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan 3) memberdayakan angota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dalam upaya membumikan visi dan misi guna terciptanya pember-dayaan ekonomi umat, pada dasarnya Muhammadiyah telah memiliki modal yang memadai. Sebagaimana dikemukakan Anwar Ali Akbar dan Masud (2002:117), selama ini Muhammadiyah sudah banyak me-miliki aset atau sumberdaya yang bisa dijadikan modal, diantaranya: pertama, sumberdaya manusia. Sebagai organisasi yang berbasis massa masyarakat perkotaan, Muhammadiyah mempunyai SDM maju yang sangat beragam dan berpendidikan; kedua, lembaga yang telah didirikan. Pada awal perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan berbagai macam bangunan sesuai dengan fungsi dan orientasi masing-masing yang juga bisa dioptimalkan sebagai wadah pemberdayaan eko-nomi umat; ketiga, organisasi Muhammadiyah, dari pusat sampai ke ranting. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM) kembali berubah nama menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-44 di Jakarta.
- 4. Namun, sebagaimana diungkap Muarif (2005:223), dalam persoalan ekonomi ini, Persyarikatan Muhammadiyah mengalami posisi dilematis. Di satu sisi, visi ekonomi ketika hendak membangun perekonomian yang tangguh haruslah didasarkan pada profesionalisme. Adapun untuk mengantarkannya pada profesionalisme itu biasanya menggunakan cara yang mengarah pada dunia bisnis kapitalis. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi kerakyatan yang pada awal berdirinya persyari- katan menjadi agenda utama. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Umar Chapra (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua aliran dalam ekonomi, yaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio dan nalarnya. Kedua aliran ini merupakan ekstrim diantara dua kutub yang berbeda. Lalu apa hubungannya kedua aliran tersebut dengan pelaksanaan ekonomi Islam? Ternyata hubungannya adalah akan selalu ada orang-orang yang mempunyai pikiran dan ide yang bersumber dari dua aliran tersebut. Jadi atau tidak jadi ekonomi Islam akan diterapkan, akan ada yang menentang dan mendukungnya. Oleh karena itu sebagai orang yang optimis, maka penulis akan menyatakan Ya, Islam dapat diterapkan dalam sebuah sistemekonomi. Tetapi optimisme ini akan dapat terwujud manakala etika dan perilaku pasar sudah berubah. Dalam Islam etika berperan penting dalam menciptakan utilitas atau kepuasan (Tag El Din, 2005). Konsep Islam menyatakan bahwa kepuasan optimal akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau hasil optimal yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialami oleh kita. Islam sebenarnya memandang penting adanya distribusi, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk dari distribusi itu sendiri. Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodolodi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep shuratic process (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, insyaAllah ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Al Harran, 1996). Utilitas yang optimal akan lahir manakala distribusi dan adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang ihsan kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya. Referensi i. Noer, Deliar. 1993, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990 1942 ii. Syamsudin, M. Din. 1990, Muhammadiyah Kini dan Esok iii. Hamzah Amr, 1989, Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah iv. AR, Sukrianto, 1986, Gerakan Dakwah Muhammadiyah Menatap Masa Depan