More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pedoman Penandaan Batas Perhutanan Sosial.pptx (16)
Pedoman Penandaan Batas Perhutanan Sosial.pptx
- 1. Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1188/MENLHK/KUM.1/11/2022 Tentang Pedoman Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang bpkhtlpalembang bpkhtl2palembang
- 2. Pengertian Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi pemasangan tanda batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penandaan batas. (Kepmenlhk No: SK.118/2022) Penataan Batas adalah kegiatan yang meliputi pembuatan Rintis Batas, pemasangan Pal Batas, pembuatan Tanda Batas pada Pal Batas, dan pengukuran batas serta penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan Penataan Batas. (Permenlhk No 7/2021)
- 3. Tujuan Memberikan kepastian hukum terhadap letak, batas dan luas Kawasan hutan/areal persetujuan berusaha kehutanan/areal perhutanan sosial dan KHDTK. Kepastian Letak:  Letak geografis (…BT, ….LS)  Letak administratif (Desa …, Kecamatan …, Kabupaten …, Provinsi ….)  Letak wilayah Kelola (KPH Unit …) Kepastian Batas:  Panjang Batas (…meter, ….KM)  Batas Buatan/Alam(Sungai …, Jalan…)  Jumlah Pal Batas/Tugu Batas  Koordinat Pal Batas Kepastian Luas:  Luas Areal Kerja ( … Ha)
- 4. Tipologi batas areal Persetujuan Pengelolaan PS PS KTH A PS KTH B PBPH PT A PS KTH C PS KTH D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Batas sendiri KTH D 2. Batas sendiri KTH C sekaligus (berimpit) batas fungsi KH 3. Batas Persekutuan KTH A dan PBPH PT A 4. Batas sendiri KTH A 5. Batas sendiri KTH A sekaligus (berimpit) batas luar KH 6. Batas Persekutuan KTH A dan KTH B sekaligus (berimpit) batas fungsi KH 7. Batas sendiri KTH B sekaligus (berimpit) batas luar KH 8. Batas Sendiri KTH B 9. Batas Sendiri KTH C
- 5. Tipologi batas areal kerja Dalam P 7/2021 untuk Batas Persetujuan Pengelolaan PS tidak dinyatakan kewajiban Penggantian biaya dan/atau rekonstruksi batas
- 6. Alur Penataan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan PS (umum)
- 7. Penyusunan Rencana Penandaan Batas Rencana Penandaan Batas areal izin pemanfaatan PS memuat persetujuan pemegang PS untuk melaksanakan penandaan batas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berbeda dengan penataan batas Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan KHDTK, pada penandaan batas areal izin PS pendetilan trayek batas dan hal-hal teknis lainnya diterbitkan berdasarkan instruksi kerja Kepala BPKHTL. Lampiran Kepmenlhk No: SK.118/2022
- 8. Penerbitan Instruksi Kerja Instruksi Kerja memuat: • Dasar pelaksanaan • Daftar trayek batas • Pembagian tugas pelaksanaan • Metode pengukuran • Tata cara pembuatan, penomoran dan penandaan batas • Tata tertib dan pelaporan Dalam P 7/2021 untuk Batas Persetujuan Pengelolaan PS tidak dinyatakan kewajiban Penggantian biaya dan/atau rekonstruksi batas
- 9. Tim Pelaksana Pelaksana Penandaan Batas di Lapangan • Pemegang Persetujuan PS atau Kelompok PS • Dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah • Disaksikan oleh aparatur desa/kelurahan, aparatur Kecamatan, tokoh/pemuka Masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH setempat dan/atau Dinas Kehutanan setempat dan/atau Pemegang izin lainnya yang bersinggungan Pelaksana Supervisi • BPKHTL secara Desak Analisis dan/atau pemeriksaan lapangan paling kecil 10% dan tersebar proposional • Direktorat yang membidangi persetujuan pengelolaan PS dapat melakukan supervisi untuk memberikan informasi terkait areal yang akan dilakukan penataan batas
- 12. Tanda Batas
- 13. ContohTanda batas PapanPengumuman berbentuk empat persegi panjang ukuran 20 x 30 cm dari plat dari seng tebal dicat warna kuning yang bertuliskan nama Pemegang persetujuan pengelolaan PS dan dipasang pada tempat yang strategis sepanjang trayek batas PalBatas terbuat dari pipa paralon yang diberi bahan cor beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran diameter ± 2 inci dengan panjang ± 150 cm atau kayu kelas awet I/II PenomoranPalBatas Penomoran pal batas dilakukan pada bagian pal batas yang dipasang plat dari seng A-1 KTH 1 AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL KTH … HP 10 KTH PS KTH …
- 14. Pelaporan
- 15. PEMBIAYAAN Pasal 126 (P 7/2021) (1) Biaya Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTT, dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibebankan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, dan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penataan Batas Areal Kerja Yang Sekaligus Merupakan Batas Luar Dan/Atau Batas Fungsi Kawasan Hutan (belum ditata batas) Perhitungan Besarnya Biaya Sesuai Dengan Standar Biaya Di Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan Hal Batas Areal Kerja Yang Sekaligus Merupakan Batas Luar Dan/Atau Batas Fungsi Kawasan Hutan (telah ditata batas) <5 Th >5 Th Pemegang IPH, PPPKH, Pengelola KPH Dan KHDTK Wajib Mengganti Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Tersebut Pemegang IPH, PPPKH, Pengelola KPH Dan KHDTK Wajib Melaksanakan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan; Perhitungan Besarnya Biaya Sesuai Dengan Standar Biaya Di Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan Dalam P 7/2021 untuk Batas Persetujuan Pengelolaan PS tidak dinyatakan kewajiban Penggantian biaya dan/atau rekonstruksi batas Kepmenlhk No: SK.118/2022 • Dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Balai yang membidangi PS dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan • Biaya penataan batas dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan
- 16. Terima Kasih. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah II Palembang bpkhtlpalembang bpkh2palembang@gmail.com