![[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/gwtvltrytegm67ktqctk-signature-1b2d166024a2c7ab04cac8bc4c0e3a1cb3c51c8694f8606efc02a9e63a440901-poli-160906205606-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx (20)
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
- 1. Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan Makassar, 18 Agustus 2022
- 2. Permen PP PP UU UU UU No 41/1999 jo UU No 19/2004 Kehutanan UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja PP No 23 tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan PP No 33 tahun 2014 Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Permen LHK No 7 Tahun 2021 Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. HUKUM PPKH DASAR
- 3. PERUBAHAN NOMENKLATUR 3 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Huta (PPKH) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
- 4. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN A. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri B. Persetujuan Kerjasama dengan Surat Dirjen PKTL a.n MenLHK C. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei dengan Surat Dirjen PKTL a.n MenLHK Infrastruktur non komersial < 5 Ha dan Pertambangan Rakyat dilimpahkan kepada Gubernur 4 PPKH MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
- 5. 5 5
- 6. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan Telekomunikasi, antara lain stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya fasilitas umum industri selain industri primer hasil hutan pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, udara, darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau TPA sampah, Pengolahan Limbah atau kegiatanpemulihan lingk hidup KEGIATAN-KEGIATAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 367) PPKH 6
- 7. Proyek Prioriatas Nasional dilakukan oleh Pemerintah Dilakukan oleh selain instansi pemerintah Pelepasan Kawasan Hutan Bersifat permanen Bersifat non permanen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PROYEK PRIORITAS NASIONAL (pasal 368) PPKH menyebabkan fragmentasi (seperti Jalan, transmisi ketenagalistrikan) (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan: 1. bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau 2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi,pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan Tidak menyebabkan fragmentasi
- 8. PPKH pada Provinsi dibawah/sama kecukupan luas Kawasan hutan Pada Provinsi di atas kecukupan luas kawasan hutan Membayar PNBP Kompensasi Untuk PSN, Food Estate, Hankam, Sarpras Keselamatan Lalu Lintas, Infrastruktur Pemerintah non komersial, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya, yang bersifat sementara religi, kegiatan Eksplorasi, Survey, Tanpa PNBP kompensasi, tanpa PNBP dan tanpa penanaman DAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) DARI MENTERI (Pasal 369) Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Penamanan rehabilitasi DAS Ratio min 1 : 1 Penamanan rehabilitasi DAS Ratio min 1 : 1 Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
- 9. OSS Pimpinan badan hukum/badan usaha Masyarakat dan/atau perorangan bagi yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pimpinan badan hukum/badan usaha Masyarakat dan/atau perorangan bagi yang belum memiliki Perizinan Berusaha, untuk kegiatan Eksplorasi) Pimpinan badan hukum/badan usaha Masyarakat dan/atau perorangan bagi yang belum meliliki Perizinan Berusaha, untuk kegiatan Operasi Produksi/Eksploitasi) Menteri atau Kepala Lembaga Pemeirntah Gubernur Bupati/Walikota Kegiatan Non Usaha PPKH PEMOHON PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 377-378)
- 10. 10 PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH (Pasal 379 382) B. PERSYARATAN TEKNIS a. Surat Permohonan b. peta skala paling kecil 1:50.000; c. peta citra penginderaan jauh; d. rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan; e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani; f. perizinan berusaha di bidangnya; dalam belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi : - keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk permohonan PPKH kegiatan pertambangan, atau - penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk permohonan PPKH kegiatan panas bumi; g. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan dalam belum memiliki perizinan berusaha dan belum memiliki dokumen lingkungan, maka penyelesaian dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan dimasukkan dalam pernyataan komitmen A. PERSYARATAN ADMINISTRASI 1) PERNYATAAN KOMITMEN : a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH; b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan c. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan d. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas; e. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan; f. menyampaikan perizinan berusaha **) dalam hal saat permohonan PPKH belum memiliki perizinan berusaha; g. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan **) dalam hal saat permohonan PPKH belum memiliki perizinan berusaha; h. menyampaikan NIB **) dalam hal saat permohonan PPKH belum memiliki perizinan berusaha 2) PAKTA INTEGRITAS; dan 3) PROFIL BADAN USAHA ATAU BADAN HUKUM termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha /badan hukum; Seluruh dokumen discan dimasukkan dalam CD/FD
- 11. PROSES di OSS PROSES di Sistem OSS PROSES DI KLHK MenLHK menerbitkan PPKH + Peta 34 HK permohonan PPKH melalui Sistem OSS KLHK menotifikasi PPKH dengan mnggunggah SK + Peta ke system OSS TELAAH TEKNIS, Spasial, Kuota, Tutupan Lahan, Gambut, Karst, Inpres 5 / 2009 (PIPPIB), dll TELAAH HUKUM Kesesuaian fungsi KH Bebas tumpang tindih (CnC) terhadap perizinan lain Kesesuaian dokumen Pemegang PPKH Melakukan Pemenuhan Komitmen (Tata Batas) PPKH Definitif (Penetapan Areal Kerja PPKH) DITERUSKAN Ke KLHK 20 HK Pelaku Usaha mendapat SK + Peta PPKH ALUR PENERBITAN PPKH KEGIATAN BERUSAHA YANG TELAH MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (Izin Ketenagalistrikan) Pemohon PPKH mengupload permohonan dan syarat permohonan ke Sistem OSS; Verifikasi di Sistem OSS oleh Verifikator; Pemohon menyampaikan dokumen hardcopy ke loket KLHK; Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh verifikator Pelaku Usaha dapat melakukan Kegiatan Operasi Produksi di dalam Kawasan Hutan
- 12. PEMENUHAN KOMITMEN DAN PENETAPAN BATAS AREAL KERJA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 389 - 396) Penetapan Batas Areal Kerja PKH Pemohon mendapat SK + Peta PPKH Pemegang PPKH melaksanakan pemenuhan Komitmen Jk waktu pemenuhan komitmen paling lama 1 (satu) tahun Komitmen yang harus dipenuhi : a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH; b. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas; c. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan; d. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; e. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; f. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan
- 13. PERPANJANGAN PEMENUHAN KOMITMEN (Pasal 390 dan 391) Komitmen yang harus dipenuhi : a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH; b. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas; c. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan; d. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; e. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; f. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha; g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan Dapat diperpanjang 1 tahun hanya bagi PPKH instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes atau BUMDes Bersama (Pasal 390 ayat (3)) Dapat diperpanjang 1 tahun hanya bagi PPKH yang pada saat permohonan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi pemegang PPKH yang wajib memiliki Perizinan Berusaha dan/atau belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (Pasal 391)
- 14. PPKH yang pada saat permohonan belum memiliki izin usaha eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan; instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi; dan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang bersifat sementara; industri selain industri primer hasil hutan; pertanian dalam rangka pertahanan pangan; pertanian dalam rangka pertahanan energi; dan kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya religi; pertahanan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan fasilitas umum 2 Tahun Sesuai Izin Bidang 20 Tahun Selama Digunakan PPKH JANGKA WAKTU (Pasal 406) PPKH 14
- 15. LARANGAN PEMEGANG PPKH (Pasal 373, 392 dan 404) Pasal 373 : Kegiatan Pertambahan di HL dilarang : penambangan pola terbuka kecuali 13 tambang dlm Kepres 41 th 2004 menyebabkan turunnya permukaan tanah kecuali di dlm AMDAL telah dilakukan kajian berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara Permanen terjadi kerusaan akuiver air tanah Pasal 392 : dilarang melakukan kegiatan sblm mendapat PBAK PPKH, kecuali : a. kegiatan pemenuhan komitmen a.l bangyn direksi kit, penyusunan AMDAL b. PPKH untuk : - Kegiatan pembangunan nas bersifat vital yaitu panas bumi, migas, listrik, waduk, - Kegiatan PSN yang ditetapkan Pemerintah, - Kegiatan PEN, - Sarana penunjang keselamatan umum; - Penanganan bencana alam; dan/atau - Pertahanan dan keamanan Pasal 404, Pemegang PPKH dilarang : a. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau mengubah nama PPKH tanpa persetujuan Menteri; b. menjaminkan/mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain; dan c. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan. d. .. dst SANKSI (BAB V Pasal 509 - 514) 1 2 Teguran tertulis ( 3 Kali) 3 Pembekuan PPKH; dan/atau Pencabutan PPKH
- 16. SANKSI (BAB V. Pasal 509 514) a. melakukan kegiatan sebelum memperoleh PBAK PKH,; b. tidak membayar PNBP Kawasan Hutan; c. tidak melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS; d. tidak membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang PPKH pada provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya; e. tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal ppkh; f. tidak membayar PSDH dan/atau DR; g. tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri; h. tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau i. tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan PPKH yang sudah tidak digunakan. Pasal 510 TEGURAN TERTULIS 3 kali, masing masing 30 Hari a. menjaminkan atau mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain; b. tidak melaksanakan Tata Batas areal PPKH; c. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau e. tidak melaksanakan perintah pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 Pasal 511 PEMBEKUAN PPKH Selama 6 bulan a. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama Pemegang PPKH tanpa persetujuan Menteri; b. melakukan kegiatan pertambangan terbuka pada Kawasan HL; c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan HL yang mengakibatkan: 1. Turunnya permukaan tanah; 2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau 3. Terjadinya kerusakan akuiver air tanah. d. melakukan tindak pidana bidang LHK yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan PPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511. Pasal 512 PENCABUTAN PPKH
- 17. 17 17
- 18. PEMOHON Ka Dishut Prov Ka KKHDTK Dirut Perhutani PERSETUJUAN KERJASAMA Dari Dirjen a.n MenLHK PKS Pemohon dengan Dishut Prov/KA KHDTK/Perhutani Ka Dishut/Dirut Perhutani/ Ka KHDTK Melakukan PENILAIAN TEKNIS (dituangkan dalam BA) Kadishut Prov/ Ka KHDTK/ Dirut Perhutani mengajukan permohonan persetujuan ke KLHK PROSES KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 384 - 385) JENIS KEGIATAN PPKH KERJASAMA a. religi non komersil, tempat ibadah, pemakaman; b. wisata budaya non komersial; c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan; d. PLTMH < 1 MW; e. jalur listrik masuk desa < 70 kV; f. kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, tanggul penahan banjir; g. rest area dan sarana keselamatan lalin; h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jln baru; i. embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air; j. papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu; k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan; l. latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses; m. alat ukur klimatologi dan geofisika; n. bumi perkemahan; atau o. menara telekomunikasi. p. Lapangan tembak q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam
- 19. 19 Kerjasama dilakukan antara pemohon dengan Dinas Kehutanan Provinsi/Perum Perhutani; Berdasarkan kajian, Ka Dinas Kehutanan Provinsi/Dirut Perum Perhutani mengajukan permohonan Kerjasama kepada Menteri Jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Persyaratan lebih sederhana, namun tetap harus ke Pusat KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KETENAGALISTRIKAN DENGAN MEKANISME KERJASAMA
- 20. 20 PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMA (Pasal 385) a. Surat Permohonan b. peta skala paling kecil 1:50.000; hardcopy dan shp-nya c. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan) dan Persetujuan Lingkungan d. perizinan berusaha di bidangnya yang masih berlaku minimal 6 bulan Seluruh dokumen discan dimasukkan dalam CD/FD e. pakta integritas dalam bentuk akta notariil: 1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri; 4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; 5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) siap menghadapi konsekuensi hukum.
- 21. 21 KEMBALI HIJAU
- 22. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Prof. Abdul Rahman Basalamah I No. 1 Makassar 22
Editor's Notes
- #19: A template for students to design a field trip to a location for other students to view. Includes directions to the student of what to include on each slide and what content should be considered.油