More Related Content
What's hot (20)
Similar to Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
- 1. Permen ATR/ BPN No. 11 Tahun 2021 Telaah Singkat TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
- 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Lampiran II Permen ATR/ BPN No. 1/2018) 01 02 03 Rencana Detail Tata Ruang (Permen ATR/ BPN No. 16/2018) Pemberian Persetujuan Substansi (Permen ATR/ BPN No. 8/2017) Menggantikan
- 3. 01. PENYUSUNAN Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- 4. Lamanya penyusunan dan penetapan RTRW Tahapan penyusunan RTRW Substansi Data dan Informasi Substansi Analisis Struktur Ruang Pola Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Arahan pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Content yang berubah
- 5. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Lama 15 bulan penyusunan 12 bulan untuk penyusunan dan 18 bulan sampai penetapan Tahapan penyusunan Penyusunan dan pembahasan Penyusunan (sudah tidak melewati tahapan pembahasan) Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik RTRW ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Data dan Informasi TAMBAHAN: peta bidang pertanahan yang berisikan gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar) serta neraca penatagunaan tanah Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) Peta Indikatif Penunadaan Pemberian Izin Baru (PIPPI Analisis TAMBAHAN: potensi dan permasalahan regional dan global penatagunaan sumber daya air pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi analisis transportasi dan sistem pergerakan analisis perizinan pemanfaatan ruang (termasuk di dalamnya analisis data PITTI dan PIPPIB). Struktur ruang Sistem perkotaan Sistem pusat permukiman Tidak ada jalan desa, tambahan jembatan, tidak ada klasifikasijalam berdasarkan kewenangan
- 6. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Pola Ruang TAMBAHAN: Badan Air Kawasan Hutan Adat Kawasan Pergaraman Kawasan Transportasi Sempadan Pantai Sempadan Sungai Kawasan sekitar danau atau waduk Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten Hutan Rakyat Perkebunan rakyat Kawasan Industri Sentra Industri Kecil dan Menengah Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Strategis Kab Penetapan kawasan strategis Kawasan strategis (tidak ada kata penetapan) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi: nilai strategis kawasan; delineasi kawasan; tujuan pengembangan kawasan; dan arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR. Kebijakan pengembangan KSK akan menjadi acuan dalam ketentuan umum zonasi dan indikasi program RTRW Kabupaten.
- 7. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Arahan pemanfaatan ruang Indikasi program perwujudan struktur dan pola ruang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan Ruang KUPZ Ketentuan perizinan Ketentuan insentif dan disinsentif Arahan sanksi. KUZ Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTRW ketentuan insentif dan disinsentif arahan sanksi TAMBAHAN OVERLAY KETENTUAN KHUSUS KUZ: kawasan cagar budaya kawasan resapan air kawasan sempadan kawasan pertahanan dan keamanan kawasan karst kawasan migrasi satwa kawasan pertambangan mineral dan batubara ruang dalam bumi
- 8. X X X Permen ATR/ BPN No 1/2018
- 9. Permen ATR/ BPN No 11/2021
- 10. 02. PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK)
- 11. Content yang berubah Lamanya penyusunan dan penetapan RDTR Tahapan penyusunan RDTR Perubahan (penambahan, penghapusan, penggantian) Substansi Data dan Informasi Substansi Analisis Struktur Ruang Pola Ruang Ketentuan Khusus Teknik Peraturan Zonasi
- 12. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 16/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Lama 24 bulan Penyusunan dan Penetapan 8 bulan penyusunan RDTR dan 4 bulan Penetapan (12 bulan) Tahapan penyusunan Konsultasi publik pada tahapan penyusunan raperkada tentang RDTR minimal dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan DPRD, perguruan tinggi, pemerintah Provinsi, swasta, asosiasi perencana, dan masyarakat Penyusunan RDTR mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, dan kawasan lintas kabupaten/kota Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik Ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR kabupaten/kota Penyusunan dan pembahasan Penyusunan (sudah tidak melewati tahapan pembahasan) Perubahan (penghapusan, penambahan dan penggantian) Naskah Akademik Kajian Kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR kabupaten/kota BWP Wilayah Perencanaan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Tidak ada Data dan informasi TAMBAHAN: Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan
- 13. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 16/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Analisis TAMBAHAN: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup kinerja layanan atau jasa ekosistem efisiensi pemanfaatan sumber daya alam tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Struktur ruang Penyesuaian dengan basis data banyak yang beda Pola ruang Penyesuaian dengan basis data banyak yang beda Ketentuan Khusus TAMBAHAN: kawasan resapan air kawasan sempadan kawasan karst kawasan pertambangan mineral dan batubara kawasan migrasi satwa ruang dalam bumi Teknik Peraturan Zonasi Zona Performa (Performance zoning) Zona Fiskal (Fiscal zoning) Zona Pemufakatan Pembangunan (Negotiated Development) Zona Pertampalan Aturan (Overlay Zone) Zona Ambang (Floating Zone) Zona Banjir (Flood Plain Zone) TPZ Khusus Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control) Zona Pelestarian Cagar Budaya
- 14. Permen ATR/ BPN No 16/2018 X X
- 15. Permen ATR/ BPN No 11/2021
- 17. Pemberian Persub RTRW Pemberian Persub RDTR Tahapan Evaluasi Menteri Persiapan Lintas Sektor Pelaksanaan Lintas Sektor Kelengkapan Dokumen untuk Penerbitan Persub Ketentuan Lain-lain Content yang berubah
- 18. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 8/2017 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Pemberian Persub RTRW naskah akademik rancangan peraturan daerah rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya materi teknis RTRW provinsi, kabupaten, dan kota tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah berita acara kesepakatan substansi antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota (jika tidak dapat diterbitkan, maka digunakan notula hasil pembahasan terakhir yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup keterangan kesesuaian substansi berita acara pembahasan bersama Pemerintah Daerah provinsi Pemberian Persub RDTR kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah rancangan peraturan kepala daerah beserta seluruh lampirannya materi teknis RDTR kabupaten/kota tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup (jika validasi tidak diterbitkan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan persetujuan substansi menggunakan permohonan validasi kajian lingkungan hidup strategis) keterangan kesesuaian substansi (diterbitkan setelah dilakukan konsultasi dan asistensi substansi oleh Pemerintah Daerah)
- 19. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 8/2017 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Tahap Evaluasi Menteri kebijakan strategis nasional ruang terbuka hijau publik (untuk kawasan perkotaan di kabupaten dan kota) peruntukan kawasan hutan lahan pertanian pangan berkelanjutan mitigasi bencana Tidak ada Persiapan Lintas Sektor (materi rapat) rancangan Perda RTR album peta tabel pemeriksaan mandiri materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis dokumen kajian lingkungan hidup strategis naskah akademik atau kajian kebijakan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah RTR materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis Pelaksanaan Lintas Sektor Pelaksanaan paling lama 2 (dua) hari kerja Pelaksanaan lintas sektor dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari Pembahasan lintas sektor diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Menteri Yang harus dipersiapkan Pemda : program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan (sebelumnya masuk ke tahapan evaluasi)
- 20. Content Perubahan Permen ATR/ BPN No. 8/2017 Permen ATR/ BPN No. 11/2021 Kelengkapan dokumen untuk Penerbitan Persub tabel pemeriksaan mandiri tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR album peta berita acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah tabel hasil persandingan muatan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebelum dan sesudah pembahasan lintas sektor tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturah daerah/peraturan kepala daerah peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RTRW provinsi, kabupaten, dan kota peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RDTR berita acara pertemuan lintas sektor Ketentuan lain-lain Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 21. Permen ATR/ BPN No 8/2017 X
- 22. Permen ATR/ BPN No 11/2021