Pedoman umum gnrm kemenko pmk
1 like33 views
Peraturan ini menetapkan pedoman umum gerakan nasional revolusi mental sebagai acuan pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergi oleh penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Pedoman ini berisi tentang tujuan, sasaran, prinsip, dan cakupan pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pedoman umum gnrm kemenko pmk (20)
Recently uploaded (6)
Pedoman umum gnrm kemenko pmk
- 1. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1208, 2017 KEMENKO-PMK. Pedoman Umum GNRM. PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); www.peraturan.go.id
- 2. 2017, No. 1208 -2- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GNRM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan GNRM secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi. www.peraturan.go.id
- 3. 2017, No. 1208 -3- Pasal 2 Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi: a. Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien sesuai dengan Peta Jalan GNRM 2017-2019; b. Koordinator masing-masing program GNRM dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan GNRM; c. Menteri/Kepala Lembaga dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis GNRM di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing; d. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan GNRM di Provinsi masing-masing; dan e. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis GNRM di Kabupaten/Kota masing- masing. Pasal 3 Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id
- 4. 2017, No. 1208 -4- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Padatanggal 24 Agustus 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd PUAN MAHARANI Di undangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id
- 6. 2017, No. 1208 -6- www.peraturan.go.id
- 8. 2017, No. 1208 -8- www.peraturan.go.id
- 10. 2017, No. 1208 -10- www.peraturan.go.id
- 12. 2017, No. 1208 -12- www.peraturan.go.id
- 14. 2017, No. 1208 -14- www.peraturan.go.id
- 16. 2017, No. 1208 -16- www.peraturan.go.id
- 18. 2017, No. 1208 -18- www.peraturan.go.id
- 20. 2017, No. 1208 -20- www.peraturan.go.id
- 22. 2017, No. 1208 -22- www.peraturan.go.id
- 24. 2017, No. 1208 -24- www.peraturan.go.id
- 26. 2017, No. 1208 -26- www.peraturan.go.id
- 28. 2017, No. 1208 -28- www.peraturan.go.id
- 30. 2017, No. 1208 -30- www.peraturan.go.id
- 32. 2017, No. 1208 -32- www.peraturan.go.id
- 34. 2017, No. 1208 -34- www.peraturan.go.id
- 36. 2017, No. 1208 -36- www.peraturan.go.id
- 38. 2017, No. 1208 -38- www.peraturan.go.id
- 40. 2017, No. 1208 -40- www.peraturan.go.id
- 42. 2017, No. 1208 -42- www.peraturan.go.id
- 44. 2017, No. 1208 -44- www.peraturan.go.id
- 46. 2017, No. 1208 -46- www.peraturan.go.id
- 48. 2017, No. 1208 -48- www.peraturan.go.id
- 50. 2017, No. 1208 -50- www.peraturan.go.id
- 52. 2017, No. 1208 -52- www.peraturan.go.id
- 54. 2017, No. 1208 -54- www.peraturan.go.id
- 56. 2017, No. 1208 -56- www.peraturan.go.id