Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Download as DOCX, PDF15 likes96,440 views
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Pembahasan mencakup pengertian, penyebab, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara (20)
Recently uploaded (20)
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
- 1. PERADILAN DI LINTASAN KERETA API Makalah Disusun untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran PPKn Disusun Oleh : Kelompok Bali (XII- Akuntansi 3) Asep gilang (05) Elsarani Mutiara S (12) Erni (13) Ferdian Aldi G (14) Olivia Ishaniffah (22) Santi susanti (34) SMK NEGERI 1 TASIKMALAYA 2015
- 2. KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun Makalah ini dengan Judul Peradilan di Lintasan Kereta Api dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak dan dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia, begitu juga dengan penyebab serta solusi dari permasalah tersebut. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini, namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada kami membuka selebar- lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik yang membangun kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata semoga makalah inidapat memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan. Tasikmalaya, 12 Oktober 2015 Penulis.
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1 B. Rumusan Masalah 2 C. Tujuan Penulisan 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pelanggaran hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 4 B. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara . 4 C. Kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia. 6 D. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia 9 E. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara . 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 12 B. Saran 12 DAFTAR PUSTAKA 13
- 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang masalah Hak Asasi Manusia atau sering disebut HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dalam peroses penciptaannya sampai ia meninggal dunia. HAM merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan YME. Oleh karena itu kita harus mensyukuri dan menggunakan hak- hak tersebut sebaik-baiknya tanpa melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setiap negara yang demokratis pasti akan menegakkan HAM, begitu halnya dengan Indonesia yang merupakan negara hukum, patokan dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945, yang sangat menjungjung tinggi akan tegaknya HAM. Berbicara tentang hak asasi manusia, sering kali kita menghubungkannya dengan hak warga negara, tetapi dalam kenyataannya itu berbeda, hak warga negara merupakan seperangkat hak yag melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagi anggota dari sebuah negara, Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraanya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Bila ada hak pasti ada kewajiban, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sementara itu kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh
- 5. seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang beralaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk memperoleh sebuah hak terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiaban, kewajiban dilaksanakan hak pun didapat. Akan tetapi dalam kenyataanya sering kali terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga akan menimbulkan terjadinya pelanggran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita flash back ke belakang pada tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi, banyak mengalami kemajuan dalam bidang penegakan ham bagi seluruh rakyatnya. Instrumen-instrumen hak warga negara pun dibuat untuk menunjang komitmen penegakan yang lebih optimal. Namun seiring kemajuan zaman, pelanggaran hak dan pengingkaran kewjiban malah sering terjadi di sekitar kita, dan bahkan semakin membabi buta. Saat ini banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiaban warga negara yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Contoh kecilnya adalah bahwa masih banyak orang yang tidak membayar pajak. Membayar pajak itu merupakan kewajiban kita selaku warga negara. Orang yang tidak membayar pajak berarti sudah mengingkari kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu masih banyak lagi contoh kasus pengingkaran terhadap kewajiban warga negara yang mungkin kita abaikan begitu saja. Semua kasus pelanggaran itu tidak mungkin terjadi kalau bukan ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Diantaranya
- 6. adalah pemahaman masyarakat yang minim mengenai pentingnya Hak dan Kewajiban. Kurangnya rasa kesadaran masyarakat dan juga tumbuhnya sifat apatisme dalam diri masyarakat yang semakin merambat. Sehingga membuat banyak gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan terjadinya pelanggaran Hak dan Kewajiban. Dari kasus-kasus diatas kami mencoba untuk mengangkat apa sebenarnya yang menjadi titik permasalahan yang terjadi berhubungan dengan pelanggara hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang permasalahan diatas kami dapat mengambil rumusan masalah, diantaranaya : 1. Apa yang dimaksud dengan pelanggran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ? 2. Apa saja penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ? 3. Apa saja kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia? 4. Apa saja kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia? 5. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ?
- 7. C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk mengetahui: 1. pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3. kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di indonesia. 4. kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. 5. upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
- 8. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Pelanggran hak warga negara adalah pelanggaran terhadap hak- hak warga negara yang telah tertulis pada undang- undang yang ada, entah itu dalam hal menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain, dan lain- lain. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia . Namun seperti yang kita ketahui dan kita rasakan hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap warga negara, baik oleh negara maupun warga negara lainnya. Pengingkaran merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang- undang.
- 9. B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Sebagai anggota dari suatu negara, yakni sebagai warga negara maka secara otomatis akan memperoleh yang namanya hak warga negara maupun kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak- hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang yang akhirnya akan menimbulkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun faktor- faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya : 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
- 10. 3. Sikap tidak toleran Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. 4. Penyalahgunaan kekuasaan Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 5. Ketidak tegasan aparat penegak hukum Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi
- 11. contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. 6. Penyalahgunaan teknologi Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. C. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara 1. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran menurut UU yaitu : a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum. b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
- 12. c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah,dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. 2. Kasus Pelanggaran Hak yang terjadi di Indonesia Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di Negara kita. a. Hukuman Mati Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing- masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal sepertimewakili kebenaran itu sendiri. Seharusnya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945 mengalami serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati kita sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam Bab XA. Pasal 28A dengan eksplisit mengatakan: Setiap orang berhak untuk
- 13. hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi, hak untuk hidup atau the right to life adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. Hak untuk hidup ini adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain. b. Tragedi Trisakti Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.Tragedi ini jelas merupakan pelanggaran HAM dan Hak Warga Negara khususnya. c. Penggusuran Rumah Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu.Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.
- 14. d. Pilkada Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara. Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah, sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas.Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas keahlian yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik perebutan kekuasaan. Di sinilah pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi. e. Email Berujung Bui Kasus yang menimpah Prita Mulyasari cukup menarik.Sebetulnya bukan termasuk besar, tetapi rupanya ada konspirasi yang membesar-besarkan. Kasus ini bermula dari kejadian Curhat dan bersifat pribadi dari korban ( pasien ) di RS Omni Internasional atas dampak pengobatan yang mengakibatkan korban mengalami
- 15. luka tambahan dari luka lama. Curhat tersebut dia ungkapkan kepada sahabatnya via email. Artinya si Prita dapat disebut sebagai pihak Konsumen dari penyedia jasa layanan usaha RS Omni tersebut. Sebagai konsumen Prita punya hak menyampaikan unek- unek ketidakpuasannya terhadap pelayanan penyedia jasa dan itupun dilindungi Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap Prita jelas- jelas melanggar Haknya Sebagai Warga Negara, Polres dan Kajari Tangerang dapat dituntut balik beserta Rumah sakitnya, demi nama baik dan kerugian yang diderita ibu 2 orang anak Balita ini. D. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga negara Pada saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebakan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
- 16. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, diantaranya adalah: 1. Membuang sampah sembarangan 2. Melanggar aturan lalu lintas , misalnya tidak memakai helm , tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa STNK dan sebagainya. 3. Merusak fasilitas Negara , misalnya mencorat coret bangunan milik umum , merusak jaringan telephon, dan sebagainya. 4. Tidak membayar pajak kepada Negara , seperti Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) , Pajak kendaraan bermotor, retribusi parker dan sebagainya. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. E. Upaya pemerintah Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat menghormati hukum itu sendiri. Indonesia sendiri adalah negara hukum,maka dari itu pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas,
- 17. agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Mengoptimalakan peran Lembaga lembaga penegak ham, seperti Komnas HAM, pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus). 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh
- 18. lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus- kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
- 19. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat kami tarik kesimpulan diantaranya : 1. Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 2. Penyebab terjadinya pelanggran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan baik itu dari pemerintah atau negara, maupun berasal dari rakyatnya sendiri. 3. Di Indonesia kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi, dari mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. 4. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan ham. Tetapi meskipun demikian pada kenyataannya saat ini permasalahan- permasalahan tersebut masih belum menemukan titik temu yang cukup baik.
- 20. B. Saran Apabila kita menginginkan hak yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu sebagai warga negara. Dengan begitu kehidupan di negara Indonesia ini akan berjalan dengan aman dan tentram tanpa adanya perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, selain itu kami menyarankan kepada pemerintah supaya dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga kita sebagai warga negara dapat menikmati apa yang menjdi hak kita, dengan begitu dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara, dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.
- 21. DAFTAR PUSTAKA Djohar.Willy. (2015). Pelanggaran hak warga negara Indonesia. Tersedia online: https://willydjohar.wordpress.com/. Html. 19/10/2015. Purwaningsih,Ayu. (2015). Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara.Tersedia online: http://materikuayu.blogspot.co.id. Html.18/10/2015. Salikun. Rapii Pramedya,Yusnawan Lubis,Asep Sutisna Putra. 2015 .Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.