![Selain
itu,
lanjut
Wanma,
dengan
pernyataan
dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap
kemerdekaan ini maka mereka tidak lagi memikirkan
opsi referendum.
dengan konsekuensinya.
"Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi
Petisi itu kemudian diserahkan kepada DPRD Papua
Barat
yang
diharapkan
meneruskannya
ke
militer Indonesia. Kami dengan TNI sudah menambah
dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini.
pemerintah pusat di Jakarta.
Selain menyampaikan petisi
"Tapi saya kira menyelesaikan masalah Papua
dengan menggunakan kekuatan militer bukan solusi
untuk
pemerintah
Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Obama
memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan
yang tepat," tegas Wanma.
Situasi politik Papua memanas
Papua.
"Saya sudah menyurati kedutaan besar Amerika
keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III
di Jayapura, pertengahan Oktober lalu.
Serikat di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang
karena kami mempercayai Presiden Obama," ujar
Pemerintah sejauh ini berupaya mengedepankan
dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi
Wanma.
"Rakyat
Papua
meminta
Obama
menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta
paling timur itu.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
mengambil langkah nyata
masalah di sini," tambahnya.
menyelesaikan
membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua
dan Papua Barat (UP4B) yang diharap bisa
Saat
ditanya
apakah
muncul
kekhawatiran
pemerintah akan menanggapi dengan keras
mempercepat penyelesaian masalah Papua. [taz,
up/bbc]
untuk
setelah
aparat
pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan
Pendapat saya :
Dari kutipan wacana di atas dapat diketaui bahwa para separatis Papua Barat dan
rakyat rakyat Papua Barat yang menghendaki untuk memisahkan diri dari NKRI
telah mengingkari kewajiban warga Negara dalah hal menjaga keutuhan bangsa
dan Negara. Menurut saya mereka seharusnya sadar diri dan bercermin kepada
para pendahulunya bagaimana berat dan usahanya untuk menjaga keutuhan bangsa
pada zaman dahulu. Bagaimana merebut tanah air ini dari para penjajah.
Bagaimana susahnya mencapai kemerdekaan ini, malah sekarang mereka ingin
memisahkan diri dari NKRI. Sebaiknya jika ada masalah diselesaikan baik baik.
Jangan dengan membentuk kelompok seperti itu. Kita harus sadar kita ini bangsa
Indonesia dan kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjaga dan
membangun keutuhan NKRI tercinta ini. Belum tentu juga setelah mereka berpisah
dengan Indonesia mereka dapat hidup dengan nyaman dan damai, mungkin bias
sebaliknya. Maka dari itu, kita rakyat Indonesia berjanji dan berjuang bersama
sama untuk menjaga keutuhan NKRI ini dan memajukan bangsa ini menjadi
bangsa yang lebih maju.](https://image.slidesharecdn.com/pengingkarankewajibanwarganegara-140226200835-phpapp01/85/Pengingkaran-kewajiban-warga-negara-11-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pengingkaran kewajiban warga negara (20)
Pengingkaran kewajiban warga negara
- 1. TUGAS PKN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Disusun oleh : Prisma Hilmi Rozandika ( 20 )
- 2. Kata Pengantar Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya , penulis dapat menyelesaikan makalah Kewajiban Warga Negara dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara dengan baik dan lancar . Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.MakalahKewajiban Warga Negara dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara ini disajikan dalam konsep dan bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalah ini . Dengan makalah ini , diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota warga negara. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarya menyusun makalahKewajiban Warga Negara dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara . Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa konsep dan pemikiran dalam penyusunan makalah ini . Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca .Saran , kritik dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses membangun mutu makalah ini . Nganjuk, 17 Februari 2013 Penulis
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENDAHULUAN LATAR BELAKANG 4 RUMUSAN MASALAH 5 TUJUAN PENULISAN 5 MANFAAT PENULISAN 5 PEMBAHASAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 6 KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945 7 PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 8 BESERTA PENDAPAT PENUTUP KESIMPULAN 13 SARAN 14 DAFTAR PUSTAKA 14 BAB I PENDAHULUAN
- 4. 1.1 LATAR BELAKANG Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan , sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara . Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan . 1.2 RUMUSAN MASALAH
- 5. Rumusan masalah pada makalah ditujukan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah . Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah , sebagai berikut : 1. Apa kewajiban warga negara ? 2. Bagaimana kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 ? 3. Apa saja bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan apa bentuk pendapat dari permasalahan tersebut ? 1.3 TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk mencari tujuan dari dibahasnya pembahasan atas rumusan masalah dalam makalah . Ada pun tujuan penulisan makalah , sebagai berikut : 1. Memahami kewajiban warga negara . 2. Memahami kewajiban kewajiban warga Negara menurut UUD 1945. 3. Memahami bentuk bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan dapat memberikan solusi atau pendapat dari permasalahan tersebut. 1.4 MANFAAT PENULISAN Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah . Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut : 1. Memahami kewajiban warga negara . 2. Memahami kewajiban kewajiban warga Negara menurut UUD 1945. 3. Memahami bentuk bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan dapat memberikan solusi atau pendapat dari permasalahan tersebut. BAB II
- 6. PEMBAHASAN 2.1 KEWAJIBAN WARGA NEGARA Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban . Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara . Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok . Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang . Oleh sebab itu , untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut .
- 7. 2.2 KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945 Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi. a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu: 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 28 menyatakan, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Arti pesannya adalah: 1. Hak berserikat dan berkumpul. 2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat). 3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya) b. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Arti pesan yang terkandung adalah: 1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan. 2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah. 3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan. 4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya. 5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
- 8. 6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah. Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Arti pesannya adalah: 7. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik. 8. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam Pasal 30 menyatakan, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Arti pesannya: o bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara. d Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Arti pesannya adalah: 1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. 2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. 3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam. 4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain. 5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu. 2.3 Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Beserta Pendapat
- 9. Pengingkaran terhadap kewajiban warga Negara mencakup kejahatan melanggar hokum baik pidana maupun perdata seperti pembunuhan, tidak mau membayar pajak maupun korupsi. Selain itu, kegiatan mengganggu ibadah agama lain seperti ancaman kekerasan terhadap pemeluk agama lain merupakan pengingkaran kewajiban menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Penyimpangan terhadap kewajiban warga Negara diperlukan kebaikan dan kesadaran yang dibangun oleh masyarakat seperti kesadaran umum dan moral agar setiap warga dapat saling menghormati. Demi kondisi Negara yang lebih baik, maka pengingkaran kewajiban warga Negara merupakan hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dan warga Negara. Berikut contoh contoh pengingkaran kewajiban warga Negara : 1. Pengingkaran terhadap pembayaran pajak atau retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan atau pemda setempat. Rabu, 20 November 2013 18:59 MAKASSAR, BKM -- Sebanyak 72 pengusaha Hiburan Makassar menolak membayar pajak hiburan seiring dengan pemberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan hingga dipenghujung akhir tahun 2013 ini. Perda yang mulai diterapkan Januari 2013 lalumewajibkan pengusaha karaoke umum di kota Makassar untuk membayar pajak 50 persen dari omset. Mereka menilai kenaikan pajak dari 35 persen menjadi 50 persen sangat membebani pengusaha. 72 usaha hiburan tersebut berjenis, karaoke umum, rumah bernyanyi keluarga, pub dan massage, diskotik serta pijat tradisonal. Menyikapi sikap dari 72 usaha hiburan tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurmiati, Selasa, (19/11) meminta pihak Dispenda Makassar segera bersikap tegas dengan mengeluarkan peringatan keras kepada usaha hiburan yang menolak membayar pajak. Apalagi besaran dari pajak tersebut memang terlalu "Perda dan perwali sangat jelas mengatur kewajiban para pengusaha hiburan. Jadi hal yang sangat lucu jika ada pengusaha yang mengaku usahanya merugi dengan adanya regulasi perda dan perwali tersebut," tegas legislator Hanura itu. Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Asryadi Samad menegaskan akan memanggil seluruh stakeholder yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) dan Dispenda untuk membahas permintaan kebijaksanaan penurunan pajak hiburan sebesar 25 persen dari 50 persen. "Pada prinsipnya selaku anggota dewan kami akan memfasilitasi rencana judicial revieuw dari permintaan penurunan pajak hiburan,"ujar Asryadi Samad. Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makaassar (AUHM), Zulkarnaen Ali Naru mengatakan, pihaknya akan tetap berusaha memperjuangkan aspirasi pengusaha hiburan seperti rumah bernyanyi dan karaoke yang ada di kota Makassar. tinggi dan tidak dilandasi aturan yang ada sebelumnya. "semua pengusaha TMH
- 10. yang ada di Makassar merasa keberatan dengan kenaikan pajak itu. Memang sangat tinggi dan memberatkan, jadi wajar ada penolakan," katanya. Zul menambahkan,pihaknya mendapat isyarat positif dari Komisi B terkait rencana revisi penetapan nilai pajak hiburan. Atau permintaan peninjauan ulang nilai pajak hiburan hingga 25 persen. "Kami mengajukan permintaan legislatif review dalam perda/perwali itu agar walikota Makassar mencabut atau membatalkan pemberlakuan peraturan walikota nomor 12 tahun 2012 tentang pajak daerah. Kami minta jangan memeras pengusaha," tutupnya. (ril/war/b) Pendapat saya : Dari kutipan wacana di atas, telah kita ketahui bahwa sebanyak 72 pengusaha hiburan yang berada di Makassar enggan untuk membayar pajak atau retribusi yang telah ditentukan oleh pemda setempat. Padahal telah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemda setempat untuk membayar pajak sebesar 50% dari omset mereka. Tetapi menurut saya memang benar, peraturan pembayaran pajak yang ditentukan oleh pemda setempat terlalu besar sehingga dapat merugikan para pengusaha hiburan tersebut. Sebaiknya pemerintah setempat mereview kembali peraturan tersebut dan untuk para pengusaha hiburan tersebut tetap wajib membayar pajak sesuai dengan UUD 1945 dalam bidang ekonomi yang mewajibkan warga Negara membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu. 2. Pengingkaran kewajiban warga Negara dalam menjaga keutuhan Negara Para pengunjuk rasa yang mengarah ke kantor DPRD Papua Barat itu menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia dan membawa petisi berisi pernyataan MANOKWARI (voa-islam.com) Obama Datang Papua Senang. Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia dimanfaatkan oleh separatis Papua Barat untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka berharap pada Obama agar mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan mengintervensi Pemerintah RI. Bersamaan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, hari Kamis (17/11). rakyat. Tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, mengatakan isi petisi itu antara mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua. lain "Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sekaligus telah terbentuk pemerintahan transisi," kata Wanma. "Kedua, karena kami sudah merdeka maka kami menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta," tambah dia.
- 11. Selain itu, lanjut Wanma, dengan pernyataan dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap kemerdekaan ini maka mereka tidak lagi memikirkan opsi referendum. dengan konsekuensinya. "Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi Petisi itu kemudian diserahkan kepada DPRD Papua Barat yang diharapkan meneruskannya ke militer Indonesia. Kami dengan TNI sudah menambah dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini. pemerintah pusat di Jakarta. Selain menyampaikan petisi "Tapi saya kira menyelesaikan masalah Papua dengan menggunakan kekuatan militer bukan solusi untuk pemerintah Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Obama memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan yang tepat," tegas Wanma. Situasi politik Papua memanas Papua. "Saya sudah menyurati kedutaan besar Amerika keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Jayapura, pertengahan Oktober lalu. Serikat di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang karena kami mempercayai Presiden Obama," ujar Pemerintah sejauh ini berupaya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi Wanma. "Rakyat Papua meminta Obama menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta paling timur itu. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah nyata masalah di sini," tambahnya. menyelesaikan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diharap bisa Saat ditanya apakah muncul kekhawatiran pemerintah akan menanggapi dengan keras mempercepat penyelesaian masalah Papua. [taz, up/bbc] untuk setelah aparat pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan Pendapat saya : Dari kutipan wacana di atas dapat diketaui bahwa para separatis Papua Barat dan rakyat rakyat Papua Barat yang menghendaki untuk memisahkan diri dari NKRI telah mengingkari kewajiban warga Negara dalah hal menjaga keutuhan bangsa dan Negara. Menurut saya mereka seharusnya sadar diri dan bercermin kepada para pendahulunya bagaimana berat dan usahanya untuk menjaga keutuhan bangsa pada zaman dahulu. Bagaimana merebut tanah air ini dari para penjajah. Bagaimana susahnya mencapai kemerdekaan ini, malah sekarang mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebaiknya jika ada masalah diselesaikan baik baik. Jangan dengan membentuk kelompok seperti itu. Kita harus sadar kita ini bangsa Indonesia dan kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjaga dan membangun keutuhan NKRI tercinta ini. Belum tentu juga setelah mereka berpisah dengan Indonesia mereka dapat hidup dengan nyaman dan damai, mungkin bias sebaliknya. Maka dari itu, kita rakyat Indonesia berjanji dan berjuang bersama sama untuk menjaga keutuhan NKRI ini dan memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju.
- 12. 3. Pengingkaran kewajiban warga Negara tentang pertahanan dan keamanan Negara. SURABAYA Densus 88 Anti Teror menangkap 2 orang terduga pelaku teroris, di kawasan Kedung Cowek Surabaya, Senin (20/1) malam. Terduga teroris ditangkap di sebuah SPBU tanpa perlawanan, meski sempat melarikan diri dari sergapan polisi. Kepala Kepolisian Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono mengatakan, sejumlah tempat hiburan dan pos-pos polisi, diduga akan menjadi sasaran aksi terorisme dari kedua orang yang ditangkap. Unggung Cahyono mengatakan, Sasarannya dia pos-pos, pos-pos kita, pos polisi, sasarannya pos dia. Sempat malarikan diri, sudah kita ikuti mulai tadi (Minggu) malam, jadi ransel ini sudah dibawa mulai tadi malam sebetulnya, kita ikuti terus mulai tadi malam, maka tadi (Senin) pagi kita laksanakan evaluasi dengan Densus di Polda, baru tadi kita laksanakan penangkapan malam hari. Unggung Cahyono mengatakan, hasil penggeledahan di rumah terduga pelaku teroris di jalan Tanah Merah Sayur 1 Nomor 14, polisi menemukan 2 bom rakitan, bendera jihad warna hitam bertuliskan huruf Arab, tas punggung, tiga buah HP, charger, baterai, timer dari jam digital, rangkaian elektronik berupa saklar dan transistor, lampu LED 5 buah, sumbu api 1 plastik, paku panjang 5 cm dan sejumlah barang bukti lainnya. Jadi tadi tepatnya jam tujuh (19.00 WIB), itu di pom bensin Kedung Cowek, dia ditangkap 2 orang, inisialnya R dengan M. Jadi yang kita laksanakan penggeledahan di rumah, kita laksanakan sterilisasi, ditemukan ada bom di situ, tambah Cahyo Saat ini, kedua terduga pelaku teroris dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Unggung menegaskan proses penangkapan berjalan tanpa adanya baku tembak atau perlawanan, sehingga terduga teroris ditangkap dalam keadaan hidup. Tidak ada, tidak ada. Kita tangkap (mereka) dalam keadaan hidup-hidup, demikian menurut Unggung Cahyono. Pendapat saya : Dari kutipan wacana diatas dapat kita ketauhi bahwa sekarang ini banyak muncul teroris teroris yang ingin menghancurkan Negara ini. Mereka telah ingkar akan kewajibannya sebagai warga Negara menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mengapa hal ini terjadi ?hal ini terjadi dikarenakan kurangnya rasa patriotism mereka, kurangnya rasa cinta tanah air mereka. Maka kita sebagai warga Negara hendaknya meningkatkan rasa cinta tanah air kita, budaya kita dan jauhi orang orang yang mengajak kita berbuat yang tidak bercerminkan nilai nilai Pancasila. Maka perangilah para teroris dengan cara meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah, mengingkatkan rasa kepedulian kita terhadap Negara dan teruslah menuntut ilmu dan membanggakan Negara.
- 13. BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan , sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Selain kita mendapatkan hak sebagai warga Negara, kita juga tetap harus melaksanakan apa yang seharusnya atau apa kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik. Jika kita satu sama lain mendapatkan hak dengan baik dan melaksanakan kewajiban dengan baik, maka tidak akan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Hidup menjadi aman, damai. Negara kita menjadi aman, damai tentram dan sejahtera. Maka kita sebagai warga Negara yang baik harus sadar diri akan hal tersebut. 3.2 SARAN Kita sebagai warga Negara yang baik hendaknya menyeimbangkan mana yang merupakan hak kita sebagai warga Negara dan mana yang merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Peran tersebut yaitu : o Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembagalembaga negara o Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan o Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional o Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada fakir miskinMenjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
- 14. o Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa o Menciptakan kerukunan umat beragama o Ikut serta memajukan pendidikan nasionalMerubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa o Memelihara nilainilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll) Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara o Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Hak http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/