![EDIT Pengawasan dan Penanganan Tahapan Rekapitulasi Pilkada 2024[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/editpengawasandanpenanganantahapanrekapitulasipilkada20241-241209094114-249cf6ae-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to Pencegahan Pelanggaran dan Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Pencegahan Pelanggaran dan Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024.pptx
- 1. Pencegahan Pelanggaran dan Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 Disampaikan oleh Bimo Mahardhika, S.H. (Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Garut) pada Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Penyelenggara Badan Ad Hoc PPK dan PPS se-Kabupaten Garut Selasa, 1 Oktober 2024 / Gor Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler
- 2. APA ITU KEJAKSAAN? Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 3. BIDANG-BIDANG PADA KEJAKSAAN PEMBINAAN PIDUM BARANG BUKTI INTELIJEN PIDSUS PERDATA & TATA USAHA NEGARA MILITER
- 4. pidana: MELAKUKAN PENUNTUTAN MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) MELAKSANAKAN PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT MELAKSANAKAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEPUTUSAN LEPAS BERSYARAT MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN DALAM TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN RI
- 5. INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM: FUNGSI PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM CIPTA KONDISI YANG MENDUKUNG DAN MENGAMANKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN q KERJASAMA INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM DENGAN LEMBAGA INTELIJEN DAN / ATAU PENYELENGGARA INTELIJEN DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PENGAWASAN MULTIMEDIA TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN RI
- 6. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA: FUNGSI DENGAN KUASA KHUSUS ATAS NAMA NEGARA & PEMERINTAH BERTINDAK BAIK DI DALAM PENGADILAN (LITIGASI) MAUPUN DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) PERTIMBANGAN HUKUM PENDAPAT HUKUM / LEGAL OPINION PENDAMPINGAN HUKUM / LEGAL ASSISTANCE TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN RI
- 7. Melakukan Langkah-Langkah guna mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024; Melakukan pemetaan terhadap potensi aght sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini dalam penyelenggaraan pemilihan Melakukan koordinadi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Instruksi jaksa agung
- 8. DASAR HUKUM UUD RI 1945; PASAL 5 AYAT (1), PASAL 18 AYAT (4), PASAL 20, PASAL 21, PASAL 22 D AYAT (2) PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28 D AYAT (3). PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANGUNDANG. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
- 9. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
- 10. DASAR HUKUM PERATURAN BERSAMA KETUA BAWASLU RI, KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG RI, NOMOR 5 TAHUN 2020, NOMOR 01 TAHUN 2020 DAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. PKPU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- 11. PENGERTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis -UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
- 12. a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap; b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan; g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK PASAL 17 UU 1/2015
- 13. i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK PASAL 17 UU 1/2015
- 14. a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; b. membentuk KPPS; c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; d. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; e. mengumumkan daftar pemilih; f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara; g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara; h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPS PASAL 20 UU 1/2015
- 15. j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK; l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL; n. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; o. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebgaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan; p. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK; TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPS PASAL 20 UU 1/2015
- 16. q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPS PASAL 20 UU 1/2015
- 17. SENTRA GAKKUMDU KEJAKSAAN RI POLRI BAWASLU RI Amanat Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- 18. DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN PELANGGARAN PEMILIHAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN a. Tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan; b. Terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pemilihan. BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020
- 19. BAWASLU Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP ) KPU PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020
- 20. MODUS PELANGGARAN KODE ETIK NO KATEGORI DESKRIPSI 1. VOTE MANIPULATION Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu dengan lainnya. 2. BRIBERY OF OFFICIALS Pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candicacy). 3. UN-EQUAL TREATMENT Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain. 4. INFRINGEMENTS OF THE RIGHT TO VOTE Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu. 5. VOTE AND DUTY SECRECY Secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain. 6. ABUSE OF POWER Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. 7. CONFLICT OF INTEREST Benturan kepentingan.
- 21. MODUS PELANGGARAN KODE ETIK No Kategorisasi Deskripsi 8. SLOPPY WORK OF ELECTION PROCESS Ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu. 9. INTIMIDATION AND VIOLENCE Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental. 10. BROKEN OR BREAKING OF THE LAWS Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. 11. ABSENCE OF EFFECTIVE LEGAL REMEDIES Kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. 12. THE FRAUD OF VOTING DAY Kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. 13. DESTROYING NEUTRALITY, IMPARTIALITY, AND INDEPENDENT Menghancurkan/menganggu/mempengaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian
- 22. PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK PENYELENGGARA JUJUR MANDIRI AKUNTABEL BERKEPASTIAN HUKUM AKSESBILITAS TERTIB TERBUKA PROPORSIONA L PROFESIONAL EFEKTIF EFISIEN KEPENTINGAN UMUM
- 23. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan BAWASLU PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 KPU
- 24. MITIGASI KERAWANAN ASPEK ADMINISTRASI 1. KEJELASAN REGULASI TERKAIT TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME DALAM TAHAPAN PILKADA 2. SOSIALISASI YANG MASIF TERHADAP PESERTA PILKADA TERKAIT TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME DALAM TAHAPAN PILKADA 3. SINERGITAS DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT 4. PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF TERKAIT FUNGSI VERIFIKASI 5. PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN BAIK INTERNAL MAUPUAN EKSTERNAL
- 25. TINDAK PIDANA PEMILIHAN PELANGGARAN / KEJAHATAN PEMILIHAN BAWASLU DAPAT DIDAMPINGI OLEH PENYIDIK DAN JAKSA DALAM GAKKUMDU PENYIDIK POLRI PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 JAKSA / PENUNTUT UMUM HAKIM/PN
- 26. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya paling lama 14 hari kpd Jaksa Penuntut Umum sejak laporan diterima dari Bawaslu (Pasal 146 UU 10/2016) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas (untuk dilengkapi) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum . Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Penyidik Polri (Penuntutan) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara (Pasal 148 UU 1/2015)
- 27. Penuntut Umum membuat rencana surat dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Penuntut Umum melimpahakan Berkas Perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan. PENUNTUTAN oleh Jaksa Penuntut Umum
- 28. SETIAP ORANG ANGGOTA KPU PROVINSI ANGGOTA KPU KAB/KOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN ANGGOTA PPK ANGGOTA PPS ANGGOTA KPPS CALON SAKSI PASLON Pejabat Negara, ASN, Kades, Majikan, Ketua dan Sekretaris Parpol, Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota dll SUBYEK PELAKU
- 29. DELIK PILKADA UU NO. 1 TAHUN 2015: PASAL 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 194, 195, 196, 197, DAN PASAL 198 (22 PASAL) UU NO. 8 TAHUN 2015: MENGUBAH : PASAL 184, PASAL 185, 189, 191 (1), 191 (2), 193 (2), 193 (3), 193 (4), 193 (5), 193 (6), 195, 196 MENGHAPUS : PASAL 192 (1), 192 (2), 197 (2) UU NO. 10 TAHUN 2016: MENAMBAH : PASAL 177 A, 177 B, 178 A, 178 B, 178 C (1), 178 C (2), 178 C (3), 178 D, 178 E (1), 178 E (2), 178 F, 178 G, 178 H, 182 A, 182 B, 185 A (1), 185 A (2), 185 B, 186 A (1), 186 A (2), 187 A (1), 187 A (2), 187 B, 187 C, 187 D, 190 A, 193 A (1), 193 A (2), 193 B (1), 193 B (2), 198 A MENGUBAH : PASAL 180 (1), 180 (2), 193 (1), 193 (2), 193 (3), 193 (4), 193 (5), 193
- 30. DELIK PILKADA (Sesuai tahapan) DI SEMUA TAHAPAN: PASAL 179, 181, 187 D, 193 A (2), 193 A (2), 193 B (1), 193 B (2), 198 A PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH: PASAL 177, 177 A, 177 B, 182 PENDAFTARAN PASLON & PERSEORANGAN : PASAL 180 (1), 180 (2), 184, 186 A (1), 185, 185 A (1), 185 A (2), 185 B, 186 (1), 186 (2), 187 B, 187 C, PASCA PENETAPAN PASLON: PASAL 191 (1), 191 (2), 190 PENETAPAN PASLON : PASAL 186 A (2), KAMPANYE : PASAL 187 (1), 187 (2), 187 (3), 187 (4), 187 (5), 187 (6), 187 (7), 187 (8), 187 A (1), 188, 189, PENCETAKAN SURAT SUARA : PASAL 190 A PEMUNGUTAN SUARA : PASAL 178, 178 A, 178 B, 178 C (1), 190, 178 C (3), 178 D, 178 G, 178 H, 182 A, 182 B, 195 PASCA PEMUNGUTAN SUARA & PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA : PASAL 178 E (1), 178 E (2), 178 F, 183, 193 (2), 193 (5), 193 (6), 193 (7), 194, 197 (1)
- 31. KETENTUAN PIDANA PASAL 177A (1) UU 10 2016 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) PASAL 177B UU 10 2016 Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) PASAL 178D UU 10 2015 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 32. KETENTUAN PIDANA PASAL 178E (1) UU 10 2016 Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). PASAL 178G UU 10 2016 Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). PASAL 178H UU 10 2015 Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 33. KETENTUAN PIDANA PASAL 193 (3) UU 10 2016 Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). PASAL 193 (7) UU 10 2016 Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 34. PELAKSA NAAN PILKADA KODE ETIK PIDANA ADMINIS TRASI SENGK ETA ATURAN UU LAINNYA DKPP SENTRA GAKKUMDU: DELIK PILKADA APH: DELIK KHUSUS (TIPIKOR) KEMEN PAN-RB: ASN POLISI MILITER: KETERLIBATAN OKNUM BAWASLU PTUN: KEPUTUSAN KPU
- 35. LANGKAH STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PILKADA PENYELENGGARA PILKADA HARUS BERSIKAP PROFESIONAL, PROPORSIONAL, ADIL DAN TIDAK MEMIHAK KOMITMEN PESERTA PILKADA DAN PARTAI PENDUKUNGNYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILUKADA BERINTEGRITAS SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK TURUT SERTA MENJAGA PELAKSANAAN PEMILUKADA BERJALAN DENGAN LANCAR DAN BERKUALITAS OPTIMALKAN SEGALA SUMBER DAYA UNTUK MENANGKAL PENYEBARAN BERITA HOAX
- 36. ISU KERAWANAN PILKADA 2024 KEAMANAN: Kerusuhan berbasis SARA, melibatkan tokoh politik / public / apparat. Bencana alam mengganggu tahapan. Intimidasi terhadap peserta / penyelenggara / pemilih. Pengrusakan. OTORITAS PENYELENGGARA NEGARA: Masalah netralitas ASN / TNI / POLRI Penyalahgunaan PEMUNGUTAN SUARA: Perlengkapan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan Keterlambatan logistic Surat suara yang tertukar Pelanggaran saat pemungutan suara Pemungutan dan penghitungan suara ulang Catatan khusus dari Pengawas saat pemungutan suara Komplain dari saksi saat pemungutan dan penghitungan suara
- 37. HAK MEMILIH: Pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam DPT Pemilih tidak memenUHI HAK MEMILIH Pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam DPT Pemilih tidak memenuhi syarat, namun terdaftar dalam DPT Penduduk potensi memilih, namun tidak memiliki KTP Elektronik Penggelembungan jumlah data pemilih Pemilih pindah memilih, namun tidak dapat memberikan hak suarauhi syarat, namun PENGAWASAN : TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS Ketiadaan Pengawas pada tingkat kelurahan / Desa ISU KERAWANAN PILKADA 2024
- 38. PEMUNGUTAN SUARA : Perlengkapan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan Keterlambatan logistic Surat suara yang tertukar Pelanggaran saat pemungutan suara Pemungutan dan penghitungan suara ulang Catatan khusus dari Pengawas saat pemungutan suara Komplain dari saksi saat pemungutan dan penghitungan suara PARTIPASI PEMILIH : Menghalangi pemilih memberikan suara di TPS Mobilisasi tambahan secara mendadak Pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara tambahan ISU KERAWANAN PILKADA 2024 AJUDIKASI DAN KEBERATAN: Gugatan atas hasil Keberatan dan / atau sengketa proses pilkada
- 39. HAK DIPILIH : Penolakan terhadap calon Perempuan Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, suku dan agama tertentu Dokuman palsu dalam proses pencalonan PARTIPASI KELOMPOK MASYARAKAT : Laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti Pengawas Ketiadaan Pemantau Mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan tahapan oleh kelompok masyarakat ISU KERAWANAN PILKADA 2024
- 40. KAMPANYE : Penyelenggara yang tidak professional merugikan kampanye calon Kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan Keberpihakan penyelenggara dalam tahapan kampanye Kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan Iklan kampanye di luar jadwal Materi kampanye bermuatan SARA Kampanye melalui media sosial bermuatan SARA, Hoax dan ujaran kebencian Pelanggaran lokasi kampanye Konflik antar pendukung kampanye ISU KERAWANAN PILKADA 2024
- 41. UNJUK RASA/KERUSUHAN BERBASIS AGAMA/BUDAYA/ SUKU/ETNIS DATA PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT TETAPI TERDAFTAR DALAM DPT NETRALITAS ASN (PNS/PPPK), TKK, TKS, PENYELENGGARA POTENSI KERAWANAN PILKADA 2024 DI KABUPATEN GARUT PENERIMAAN SUAP OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN PEMBERIAN SUAP OLEH PESERTA PEMILIHAN KORUPSI PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
- 42. KORUPSI DANA HIBAH PILKADA Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 DASAR HUKUM
- 43. PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH DAERAH dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada Rp69.538.602.849 Rp16.454.146.000
- 44. Modus operandi korupsi dana hibah MARK UP SPJ / LPJ FIKTIF SUAP MENYUAP GRATIFIKASI PEMERASAN PENGGELAPAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
- 45. MARK UP ANGGARAN Anggaran yang diajukan untuk kegiatan PILKADA digelembungkan sehingga terdapat selisih dana yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PROYEK & LPJ FIKTIF Dibuat proyek-proyek & LPJ fiktif yang tidak pernah dilaksanakan, namun anggarannya tetap dicairkan. PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan harga yang tidak wajar atau kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi. MODUS OPERANDI DALAM PENGELOLAAN DANA PILKADA YANG MENGARAH KEPADA TINDAK PIDANA KORUPSI
- 46. PENGGUNAAN DANA KAMPANYE SECARA ILLEGAL Menggunakan dana negara untuk membiayai kegiatan kampanye, atau menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang tidak jelas asal-usulnya. MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN PENGELOLAAN DANA PILKADA PENCUCIAN UANG Hasil korupsi dari dana Pilkada disamarkan dengan cara diinvestasikan ke dalam aset- aset lain atau ditransfer ke luar negeri. MODUS OPERANDI DALAM PENGELOLAAN DANA PILKADA YANG MENGARAH KEPADA TINDAK PIDANA KORUPSI
- 47. Pencegahan dalam pengelolaan dana hibah pilkada 1.PENANAMAN ADAB, ETIKA, DAN NILAI-NILAI INTEGRITAS. 2.membuat perencanaan pemanfaatan dan penggunaan anggarannya sesuai dengan JADWAL yang akan dilaksanakan. 3.SALING KONTROL dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ANTARA KETUA DENGAN seKretariat 4.KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN yang akan ditunjuk minimal memiliki pemahaman terkait pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan 5.Pejabat perbendaharaan yang ditunjuk melaksanakan tugas sesuai wewenangnya dan tidak melebihi kewenangannya, sehingga mekanisme pembayaran menerapkan prinsip tepat jumlah, tepat penerima, dan tepat waktu. 6.Membuat Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Realisasi penggunaan anggaran sebagaimana perencanaan kebutuhan yang
- 52. Benazir Bhutto (Perdana Menteri Pakistan Perempuan Pertama) pernah berkata, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga, dia cantik sekali bermandikan cahaya, tapi jangan pernah lupa bahwa kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga, kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Kita semua yang berada disini, tidaklah gagah karena almamater, pekerjaan, seragam, pangkat, maupun jabatan, akan tetapi kegagahan kita adalah ketika dapat memberikan sumbangsih untuk bangsa ini.
- 53. whatsapp 0821-1112-2123 HOTLINE KEJAKSAAN NEGERI GARUT instagram @kejari_garut Twitter / x @kejari_garut facebook Kejaksaan Negeri Garut
- 54. TERIMA KASIH HATUR NUHUN KAYU BAKAR HENDAK DIBELAH SANGAT KERAS BAGAIKAN JATI KALAU ADA KATA YANG SALAH MOHON MAAF SEPENUH HATI