Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
Download as PPT, PDF1 like6,089 views
Dokumen tersebut membahas definisi pencucian uang, proses pencucian uang yang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
- 2. 2 DEFINISI PENCUCIAN UANGDEFINISI PENCUCIAN UANG Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU (Ps.1.1)
- 3. 3 Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. apakahapakah Pencucian UangPencucian Uang ituitu??
- 4. P I D A N A A S A L Setiap orang yang : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Ps.3) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.4) (PASAL 2(PASAL 2-1-1 UU TPPU)UU TPPU) Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.5.1) berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untukmelakukan tindak pidana pencucian uang (Psl.10)
- 5. KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta kekayaan (Pasal 3 UU TPPU) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, Atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan (Pasal 4) Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau Menggunakan Harta kekayaan (Pasal 5) Pasal 3, UU No. 8 Tahun 2010 PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010 pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahunpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limadan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).miliar rupiah). Pasal 5, UU No. 8 Tahun 2010: PELAKU PASIF: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6. 1. Korupsi 2. Penyuapan 3. Penyelundupan tenaga kerja 4. Penyelundupan migran 5. Perbankan 6. Pasar Modal 7. Asuransi 8. Narkotika 9. psikotropika 10. Perdagangan orang 11. Perdgn. Senjata gelap 12. Penculikan 13. Terorisme 14. Pencurian 16. Kepabeanan 17. Cukai 18. Penggelapan 19. Penipuan 20. Pemalsuan uang 21. Perjudian 22. Prostitusi 23. Perpajakan 24. Kehutanan 25. Lingkungan hidup 26. Kelautan 27. Tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara lebih dari 4 tahun
- 7. PROSES PENCUCIAN UANGPROSES PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu :
- 8. 8 Bentuk placement: - Menempatkan dana pada bank. Kadang- kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. - Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. - Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. - Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. - Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK. PROSES PENCUCIAN UANGPROSES PENCUCIAN UANG Bentuk layering: - Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. - Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. - Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
- 9. 9 - perbankan - lembaga pemberi kredit - pedagang valuta asing - Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Pedagang Efek - Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi - Money broker - Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan - Akuntan, Pengacara dan Notaris - Surveyor dan agen real estat - Kasino dan permainan judi lainnya - Pedagang logam mulia - Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barangbarang mewah dan berharga
- 10. 10 Berdasarkan UU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini: a. Transaksi yang menyimpang dari: - profil; - karakteristik; atau - kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK. c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.
- 11. 11 1. Transaksi a. Tunai, contoh: Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (structuring). Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing). b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, contoh: Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.
- 12. 12 c. Transfer dana, contoh: Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha yang jelas. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus. Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (pass-by). Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap. Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (high risk).
- 13. 13 2. Perilaku nasabah a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll). b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya. c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tandatangan yang berbeda atau foto yang tidak sama. d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas. e. Dll.
- 14. 1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila: a) Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, letter of credit, bills of exchange atau instrumen lain. b) Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan. 2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK. 3. Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client accounts yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah. 4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas. 5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus. 6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda. 14
- 15. 7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya. 8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif. 9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri. 10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya. 11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat. 12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif. 13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain. 15
- 16. 16 16
- 17. PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMEPENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME UU No. 8 Tahun 2010 Terorisme adalah salah satu kejahatan asal (predicate crime) dari money laundering (Pasal 2 ayat (1) huruf n) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n.
- 18. Sumber Money Laundering adalah hasil kejahatan (proceeds of crime) Sumber pendanaan terorisme bisa berasal dari hasil kejahatan (proceeds of crime) maupun kegiatan yang sah (Ref: FATF Money Laundering Typologies Report, 2001-2002) Menggunakan teknik yang sama untuk menyembunyikan asal-usul sumber dana. (Pencucian uang terbalik).
- 19. 19 19 How Terrorism Funding WorkHow Money Laundering Work DIRTY/CLEAN MoneyDIRTY Money
- 20. 20
- 21. Rekening dibuka atas nama pelajar atau tanpa pekerjaan yang jelas yang memiliki pola transaksi di luar profil; Beberapa rekening atas nama berbeda yang memiliki alamat yang sama; Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya incoming transfer dengan nilai yang relatif besar yang kemudian ditarik tunai atau transfer dalam beberapa kali transaksi; Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran (transaksi pass-by), penarikan tunai lewat ATM dengan nilai relatif kecil namun sering, hingga nilai saldo minimal; Peningkatan aktifitas transaksi setelah terjadinya aksi teror; diduga dana digunakan untuk membantu proses kaburnya pelaku; Underlying transactions berupa donasi (ke/dari yayasan, organisasi amal, LSM), hasil penjualan buku, investasi usaha, biaya hidup untuk anggota keluarga; Beberapa wire transfer ke beneficiary yang sama.
- 22. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Psl. 1 Angka 11 UU PP TPPU) Bank; perusahaan pembiayaan; Perush. asuransi dan perush.pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Pihak PelaporPihak Pelapor perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia; pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang. Penyedia Jasa Keuangan/PJKPenyedia Jasa Keuangan/PJK Penyedia Brg dan/atau Jasa / PBJPenyedia Brg dan/atau Jasa / PBJ Kttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPUKttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPU
- 23. Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Menyampaikan Laporan ke PPATK
- 24. 1. Melakukan hubungan usaha 2. Terdapat transaksi min. 100 juta 3. Terdapat transaksi yang terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris 4. Meragukan kebenaran informasi
- 25. 1. Identifikasi Pengguna Jasa 2. Verifikasi Pengguna Jasa, dan 3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
- 26. Penyedia Jasa Keuangan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); Transaksi Keuangan Tunai (TKT) minimal atau setara Rp500.000.000,00 , baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain menyampaikan laporan Transaksi minimal setara dengan Rp500.000.000,00 Laporan setiap orang Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) / Cross Border Cash Carrying (CBCC) Rupiah atau mata uang asing senilai Rp 100 juta atau lebih
- 27. 27 Kerahasiaan Pelaporan Anti Tipping-Off : Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada PJ atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dg cara apa pun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK Sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) Batas Waktu LTKM: max 3 hk sejak diketahui LTKT: max 14 hk sejak tanggal transaksi LTK transfer dana : max 14 hk sejak tanggal transaksi Prinsip Kerahasiaan Dikeculiakan dari Prinsip Kerahasian pihak Pelapor Rahasia Bank dan Rahasia Non-Bank
- 28. Sanksi Administratif PJK yang Tidak Lapor : Dikenakan oleh LPP (Lembaga Pengatur dan Pengawas) atau PPATK Bentuk sanksi : Peringatan Teguran tertulis Pengumuman kepada publik Denda administratif Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana
- 29. Pencucian UangPencucian Uang CONTOH KASUSCONTOH KASUS
- 31. Tuan X adalah merupakan seorang pejabat yang berkedudukan di instansi Y. Tuan X diberi tanggungjawab untuk melakukan pengadaan barang berupa komputer 1000 unit dengan anggaran negara senilai @ 14.000.000,00, total Rp. 14.000.000.000,00. Tuan X menunjuk langsung rekanan PT. B dalam pengadaan barang tersebut dan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 1.500.000.000,00 yang kemudian di pergunakan untuk membuka rekening Efek di PT. C Securities. Tuan X membuka rekening atas nama istrinya Ny. Z (Ibu rumah tangga/wiraswasta) Terjadi mark up yang dilakukan oleh Tuan X dan Tuan X mendapatkan keuntungan pribadi atas tindakan tersebut.
- 32. Tuan X mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dari seorang pengusaha karena Tuan X telah memberikan keringanan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Mr. V. Mr V kemudian memerintahkan perusahaannya, PT. A di British Virgin Island untuk mentransfer dana tersebut ke Bank S di Jakarta untuk Tuan X. Tuan X setelah memperoleh konfirmasi transfer dimaksud kemudian memerintahkan kepada pejabat Bank S untuk mentransfer kembali dana yang diperolehnya (pada hari yang sama), dengan rincian: Rp. 500.000.000,00 ke rekening milik Sdri. H (anak) di Bank L. Rp. 1.500.000.000,00 ke rekening perusahaan asuransi PT. K di Bank J sebagai pembukaan polis asuransi untuk beberapa nama tertanggung. Rp. 2.000.000.000,00 ke rekening milik Tuan X di Bank T. Rp. 750.000.000,00 ke rekening US$ di Bank Z atas nama Sdr. O (anak). Rp. 250.000.000,00 ke rekening PT. C Securities di Bank D.
- 33. Tuan X memperoleh dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari Tuan H sebagai bagian dari keuntungan atas penjualan narkotika seperti yang diperjanjikan. Keseluruhan dana dipergunakan bagi kepentingan transaksi Efek pada PT. H Sekuritas. Beberapa waktu kemudian, Tuan X menjual seluruh saham yang telah dibelinya dan kemudian Tuan X langsung menarik dana dimaksud dalam beberapa kali penarikan dengan nilai antara Rp. 150 juta hingga Rp. 350 juta. Tuan X menggunakan dana dimaksud untuk melakukan pembelian properti dan beberapa asset yang diperuntukan bagi Tuan X dan keluarganya.
- 34. Modus Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan proceed of crime.