![Forum
GCG atau GGG adalah sebuah keputusan/peraturan yang dibentuk oleh suatu perusahaan atau
suatu negara yang dibentuk agar organisasi tersebut dapat mencapai visi/misi dan target yang
sudah ditetapkan oleh perusahaan, dengan landasan atau koridor yang sudah ditetapkan oleh
perusahaan.
"Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan
komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang
mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004)."
Corporate Gorvenance/Goverment Gorvenance yang baik tentu saja dapat menghasilkan
outcome yang baik, bisa dilihat dari berberapa sisi antara lain, pertumbuhan dari sisi
ekonomi/pencapaian, meningkatnya kepercayaan baik dari investor atau juga dari dalam
perusahaan.
ada 5 Konsep dasar GGG/GCG antara lain,
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak
sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi
hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang
berlaku.
Dari ke 5 konsep tersebut yang menurut saya dapat diterapkan dengan baik di Indonesia antara
lain,
transparansi & Fairness - Negara yang miskin dan berkembang cenderung memiliki Gorvenance
yang buruk dan menurut saya kedua poin ini akan sangat memberikan perbedaan di Indonesia.
Daftar Pustaka
Nihal's Explained. (2015, Maret,31). Good Gorvenance Explained [Video File].
Retrieved https://www.youtube.com/watch?v=cgagtQ4QZps
OREAinfo. (2015, Juni, 30). What is Good Gorvenance [Video File]. Rerieved
https://www.youtube.com/watch?v=bTyE5BRuokU](https://image.slidesharecdn.com/beggriyokohapzialipendekatangggdiindonesiauniversitasmercubuana2017-170910022458/85/Pendekatan-Good-Governance-sesuai-dengan-budaya-Indonesia-Riyoko-Yudhi-Wibowo-4-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (9)
Similar to Pendekatan Good Governance sesuai dengan budaya Indonesia, Riyoko Yudhi Wibowo (20)
More from Riyoko Yudhi Wibowo (11)
Pendekatan Good Governance sesuai dengan budaya Indonesia, Riyoko Yudhi Wibowo
- 1. Pendekatan Good Gorvenance sesuai dengan budaya Indonesia Riyoko Yudhi Wibowo I. Pendahuluan Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun, dan Indonesia termasuk dalam salah satu negara di Asia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Indonesia melewati penjajahan yang termasuk lama, baik dari Jepang maupun Belanda, belasan bahkan puluhan tahun. Dari kertepurukan tersebut Indonesia perlahan bangkit menunjukan jati dirinya kepada dunia, dari presiden pertama kita I.R Soekarno sampai sekarang di masa Joko Widodo. Indoneisa sangat kental sekali dengan sistem pemerintahan Belanda, baik dari sistem ketatanegaraannya maupun pelaksanaanya. Untuk mencapai suatu ketatanegaraan yang baik, dan rakyat yang sejahtera, diperlukan suatu sistem pengaturan dan pengendalian yaitu GGG atau Good Government Governance. Penerapan GGG ini tentu dengan tujuan yang pasti menjadikan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik dan tentu saja dapat mengembangkan negara ini dan masyrakatnya menjadi lebih berkualitas. The United Development Programme (UNDP) mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory to manage a countrys affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population. Lebih lanjut UNDP menegaskan bahwa It is complex mechanisms, process, relationships, and institutions trough which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Dari definisi diatas kita tahu bahwa GGG dan GCG adalah sebuah sistem yang mengatur sebuah ketatanegaraan atau organisasi yang tentu akan mengatur dan membantu setiap warga negara untuk dapat mendapatkan keadilan dan tentu saja agar negara itu dapat berkembang dengan baik. II. Pembahasan Negara kita Indonesia adalah negara berkembang, dimana salah satu ciri yang pasti dari negara berkembang pasti ada gap antara miskin dan kaya, dan hal ini bisa kita lihat sendiri di Indonesia. Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya, dari sisi alam, bahkan tenaga, Indonesia memiliki angkatan kerja di usia produktif yang sangat tinggi, lalu mengapa Indonesia tidak kunjung berkembang dan mengalahkan negara-negara
- 2. lainya ?. Banyak hal yang menjadi alasan namun yang bisa kita lihat sekarang dari sisi GGG/GCG. UNDP memberikan karateristik dari good governance antara lain, sebagai berikut : 1. Participation. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses- proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 5. Consensus Orientation. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equity. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 9. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Kriteria tersebut adalah karateristik dari good governance yang berjalan dengan baik, dan saya percaya akan memberikan hasil yang tentu baik juga. Jika kita bandingkan dengan sistem yang ada di Indonesia sekarang, tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki, kita berbicara soal partisipasi masyarakat, contohnya saja dalam pemilu, atau pilkada banyak sekali kasus dimana ada warga yang tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya melalui pemilihan tersebut. Selanjutnya kita berbicara soal Hukum, tentu di Indonesia ada hukum yang berlaku, namun kita bisa lihat prakteknya, bahwa hukum seringkali memihak, kepada siapa hukum itu dijatuhkan dan tentu ini bukan suatu yang adil. Kita berbicara soal transparansi, di negara maju setiap perusahaan berani membuka dirinya kepada publik, bahkan seringkali soal keuangan dipaparkan di website perusahaan tersebut, dibandingkan kita di Indonesia, untuk melaporkan hasil keuangan saja memiliki banyak rangkap, dan sudah jelas itu sudah tidak riil, atau sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, hal ini bisa disebut juga sebagai ketidakjujuran.
- 3. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki baik dari sistem yang ada, dan juga tentu manusia yang ada di dalam sistem pemerintahan tersebut. Kita berbicara soal KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) hal ini adalah hal yang lumrah di Indonesia, justru aneh jika kita tidak melihat adanya hal ini di perusahaan atau di sistem pemerintahan kita sendiri. Namun, rakyat Indonesia sekarang sudah bisa melihat perubahan yang perlahan tapi pasti, perubahan sistem birokrasi, melakukan evaluasi dari SDMnya, memberikan inovasi untuk sistemnya, dan hal ini adalah hal yang baik. Penerapan Good Governance seharusnya itu mudah di Indonesia, salah satu kemudahan yang unik di Indonesia terletak dari ideologi negara kita, yaitu Pancasila, yang berbunyi demikian, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Secara garis besar ideologi negara kita memberikan good governance yang baik dan pasti, namun pada prakteknya banyak hal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara kita, tidak sesuai dengan Ideologi negara kita yang jelas-jelas menggambarkan sebuah good governance yang baik. Kalau berbicara pendekatan GGG seperti apa yang baik untuk diterapkan di Indonesia, kita bisa lihat sendiri dari ideologi negara kita, negara yang adil, yang beradab, baik secara hukum dan ekonomi. Indonesia sedang berjuang untuk membuang nilai- nilai yang salah, yang telah melekat lama di negara Indonesia, membutuhkan komitmen yang pasti dan orang-orang yang tidak mau kalah dengan kejahatan, orang-orang yang mempunyai karakter yang baik, orang yang perduli dengan rakyatnya bukan orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Daftar Pustaka Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004 WHAT IS GOOD GOVERNANCE? (n.d.). Retrieved September 09, 2017, from http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/ What is Good Governance? (n.d.). Retrieved September 09, 2017, from http://www.unescap.org/resources/what-good-governance
- 4. Forum GCG atau GGG adalah sebuah keputusan/peraturan yang dibentuk oleh suatu perusahaan atau suatu negara yang dibentuk agar organisasi tersebut dapat mencapai visi/misi dan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dengan landasan atau koridor yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. "Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004)." Corporate Gorvenance/Goverment Gorvenance yang baik tentu saja dapat menghasilkan outcome yang baik, bisa dilihat dari berberapa sisi antara lain, pertumbuhan dari sisi ekonomi/pencapaian, meningkatnya kepercayaan baik dari investor atau juga dari dalam perusahaan. ada 5 Konsep dasar GGG/GCG antara lain, 1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dari ke 5 konsep tersebut yang menurut saya dapat diterapkan dengan baik di Indonesia antara lain, transparansi & Fairness - Negara yang miskin dan berkembang cenderung memiliki Gorvenance yang buruk dan menurut saya kedua poin ini akan sangat memberikan perbedaan di Indonesia. Daftar Pustaka Nihal's Explained. (2015, Maret,31). Good Gorvenance Explained [Video File]. Retrieved https://www.youtube.com/watch?v=cgagtQ4QZps OREAinfo. (2015, Juni, 30). What is Good Gorvenance [Video File]. Rerieved https://www.youtube.com/watch?v=bTyE5BRuokU