More Related Content
Similar to Penyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptx (20)
Recently uploaded (7)
Penyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptx
- 1. 24 Maret 2022 Hijrah Apriyansyah Analis Kebijakan Muda, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB PENYUSUNAN Peta Proses Bisnis PERMENPANRB Nomor 19 TAHUN 2018 PROVINSI BENGKULU
- 2. 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI ROAD MAP RB 2020-2024* Hasil yang diharapkan peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. *PermenPANRB 25/2020 Organisasi Tata Laksana Deregulasi Kebijakan SDM Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Manajemen Perubahan 2 Aspek Pemenuhan Proses Bisnis dan SOP, dengan indikator: 1. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP); 2. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP; 3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan PermenPANRB 26/2020
- 3. 3 Proses Bisnis untuk menjaga Keselarasan, Konsistensi, dan Efektivitas Penyusunan Organisasi 1. Adanya lompatan proses pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang seragam; 3. Uraian jabatan yang seragam akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur; Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisa Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Harmonis Praktek Terbaik Mandat ? ? Struktur Organisasi ? Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = ? lompatan proses lompatan proses Kondisi Saat Ini Kesenjangan
- 4. 4 INTENSI STRATEGIS ORGANISASI MANDAT STRUKTUR ORGANISASI BISNIS PROSES ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN SPESIFIKASI JABATAN PEMANGKU JABATAN Bisnis Proses dalam Sistem Pengorganisasian
- 5. PROSES BISNIS SEBAGAI BAGIAN DARI PENYEDERHANAAN PELAYANAN BIROKRASI 5 PROSES BISNIS
- 6. Target Sasaran K L D EMBAGA EMENTERIAN DAERAH Sesuai dengan rencana strategis masing-masing instansi PERMENPANRB 19/2018
- 7. 7 Pasal 7 (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; Pasal 49 (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 80 - Ringan - Sedang - Berat UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 8. 8 Penjelasan Pasal 2 huruf g: Yang dimaksud dengan asas tata kerja yang jelas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
- 9. 9 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
- 10. 10 PERMENPANRB NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
- 11. APA ITU PROSES DAN PROBIS ? 11 Proses Bisnis Serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait dan berhubungan yang berurutan, dimana merubah input menjadi output Kumpulan aktivitas atau tugas yang terstruktur dan terkait yang menghasilkan layanan atau produk yang spesifik bagi satu atau beberapa penerima hasil tertentu
- 12. DEFINISI PETA PROSES BISNIS Adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan 12
- 13. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS 13 Definitif Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas Urutan Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. Sederhana Representatif Mewakili seluruh aktivitas organisasi dan digambarkan secara sederhana Nilai Tambah Transformasi yang terjadi dalam proses harus meberikan nilali tambah pada penerima. Keterkaitan Proses bisnis harus saling terkait dalam struktur organisasi. Fungsi silang Proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Pelanggan Pelanggan akhir menerima hasil dari proses niai tambah pada penerima Konsensus subyektif Disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.
- 14. Level ProsesBisnis Rencana Road Map KeMenPanRB terkait Bisnis Proses secara Nasional untuk Kementerian/Lembaga dibagi 4 level sbb: Proses Bisnis antar Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas sektor dibawah KemenKo Proses Bisnis antar UKE 1 dan/atau antar UKE 2 dalam satu Kementerian/Lembaga/Pemda Proses Bisnis antar UKE 2 dalam satu UKE 1 dalam satu K/L atau antar OPD dalam satu Pemda Level I Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam bentuk RUU) Level II Level III Level IV
- 15. Proses Bisnis Level IIIPadaK/L/D (Pemda) to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers
- 16. Proses Bisnis Level IVPadaK/L/D (Perangkat Daerah) to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers
- 18. Peta Proses TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROBIS PROSES INTI Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama a. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah b. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi c. Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna PROSES PENDUKUNG DAN MANAJEMEN Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal b. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti PROSES LAINNYA Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.
- 19. Jenis Gambar Peta Flowchart Peta Relasi Peta Lintas Fungsi Peta Subproses
- 20. 20 Peta Proses Bisnis Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen Peta Sub Proses Bisnis Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya Peta Lintas Fungsi Peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja Peta Relasi Peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis SOP Pengembangan Peta Lintas Fungsi sebagai dasar dalam penyusunan SOP Makro dan SOP Mikro Alur Penggambaran Peta Proses Bisnis (Flowchart) Permenpanrb No 19 Tahun 2018
- 21. HUBUNGAN KERANGKA KERJA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 25 tahun 2004
- 22. SASARAN STRATEGIS K/L DAN PEMDA STRUKTUR PROGRAM K/L/D dalam RENSTRA/RPJMD Sebagai BASIS PENYUSUNAN BISNIS PROSES PETA PROSES LV 0 PETA SUBPROSES LV 1 sd LV n
- 23. MODEL PEMETAAN PROSES BISNIS 23
- 24. Menurunkan Per Misi Cara Mengidentifikasi Proses Utama (Level 0) Sesuai RPJMD Misi 1. Membangun Ekonomi dan Insraftruktur Secara Merata dan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif; 2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Bermanfaat yang Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan; 3. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi yang Bersih Efektif dan Profesional Serta Transformasi Pelayanan Publik; 4. Membangun Sumber Daya Manusia Menjadi Berkualiras Berdaya Saing dan Berbudaya Serta Toleran dan Religius; 5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak serta Kelompok Disabilitas Secara Terpadu Visi Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat 1 Menjabarkan Visi & Misi 3 Mengidentifikasi Proses Utama 2 4 Mengidentifikasi Sub Proses Mengidentifikasi Peta Relasi dan CFM 5
- 25. No Misi Tujuan Sasaran IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES JENIS PROSES (Utama/Pendu kung/Lainnya) Identifikasi Kalimat Sub Proses KODE PROSES ORGANISASI TERKAIT 1 Membangun Ekonomi dan Insfrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inlusif Meningkatknya Perekonomian Daerah 1. Meningkatkanya Nilai Investasi 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Nilai Investasi Daerah 2. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Inklusif Proses Utama/ Pendukung 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Pengembangan Promosi Penanaman Modal 3. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Pengelolaan Data dan Sisten Informasi Penanaman Modal 5. Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Insdustri 6. Pengendalian Izin Usaha Industri 7. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 8. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 9. Pengawasan Pemeriksaan Koperasi 10. Pengembangan UMKM PB-BKL 01 a. Kepala Daerah b. Setda c. Dinas PMPTSP d. Inspektorat e. Dinas Perindag f. Dinas UMKM Meningkatknya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah 1. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Strategis 2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar Proses Utama 1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peningkatan Pengelolaan Pelayaran 3. Peningkatan Pengelolaan Perkeretaapian 4. Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Pengembangan Permukiman 7. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagalistrikan PB-BKL 02 a. Kepala Daerah b. Setda c. Bappeda d. Bappenda e. Inspektorat f. Dinas Perhubungan g. Dinas PUPR h. Dinas PKKP i. Dinas ESDM Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata 1. Menurunnya Angka Kemiskinan 2. Menunrunnya Angka Pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Merata Proses 1. . 2. . 3. . PB-BKL 03 a. b. c. Tabel Instrumen Penentuan Proses OPD penanggung jawab dan stakeholders terkait Dilihat dari Program Elaborasi kalimat Misi, Tujuan, dan Sasaran Elaborasi kalimat Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 26. No Misi Tujuan Sasaran IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES JENIS PROSES (Utama/Pendu kung/Lainnya) KODE PROSES ORGANISASI TERKAIT 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Bermanfaat yang Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan; Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan 1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Pengelolaan SDA dan Pertumbuhan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing Proses Utama PB-BKL 04 a. Peningkatan Kualitas dan Kebermanfaatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Proses PB-BKL 05 a. Tabel Instrumen Penentuan Proses
- 27. No Misi Tujuan Sasaran IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES JENIS PROSES (Utama/Pendu kung/Lainnya) KODE PROSES ORGANISASI TERKAIT 3 Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Profesional Serta Transformasi Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Proses Utama/Pendukung PB-BKL a. Penguatan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Proses Utama/Pendukung PB-BKL a Peningkatan Profesionalitas Pelayanan Publik Proses Utama/Pendukung PB-BKL a Tabel Instrumen Penentuan Proses
- 28. No Misi Tujuan Sasaran IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES JENIS PROSES (Utama/Pendu kung/Lainnya) KODE PROSES ORGANISASI TERKAIT 4 Membangun Sumber Daya Manusia Menjadi Berkualitas, Berdaya Saing dan Berbudaya Serta Toleran dan Religius Meningkatnya Kualitas SDM 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Berdaya Saing, Berbudaya, dan Religius Proses Utama a. 5 Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terpadu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu Proses Utama a. Tabel Instrumen Penentuan Proses
- 29. PB-BKL 07 Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu PROSES INTI PB-BKL 02 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar PB-BKL 03 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Merata PB-BKL 12 Peningkatan Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan PB-BKL 08 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan PB-BKL 11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PB-BKL 10 Perencanaan dan penelitian pembangunan PROSES PENDUKUNG PB-BKL 09 Penguatan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Dukungan teknis manajerial, teknis pendikung, dan pengawasan Masyarakat Kebijakan/regulasi Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan Dunia Usaha Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan Legislatif Media Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan Akademisi/ Profesional hasil kajian, konsultasi Kebijakan/regulasi Akuntabilitas/ Laporan Layanan, perizinan dll Layanan perizinan dll Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Legislatif Media Akademisi/ Profesional Layanan publikasi Akuntabilitas/ Laporan Bahan kebijakan Eksekutif/ Pemerintah PB-BKL 01 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Inklusif Rekomendasi Peta Proses Bisnis Provinsi Bengkulu PB-BKL 04 Peningkatan Pengelolaan SDA dan Pertumbuhan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing PB-BKL 05 Peningkatan Kualitas dan Kebermanfaatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan PB-BKL 06 Peningkatan Kualitas SDM Berdaya Saing, Berbudaya, dan Religius Diambil dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD
- 30. No Misi Tujuan Sasaran IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES JENIS PROSES (Utama/Pendu kung/Lainnya) Identifikasi Kalimat Sub Proses KODE PROSES ORGANISASI TERKAIT 1 Membangun Ekonomi dan Insfrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inlusif Meningkatknya Perekonomian Daerah 1. Meningkatkanya Nilai Investasi 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Inklusif Proses Utama/ Pendukung 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Pengembangan Promosi Penanaman Modal 3. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Pengelolaan Data dan Sisten Informasi Penanaman Modal 5. Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Insdustri 6. Pengendalian Izin Usaha Industri 7. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 8. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 9. Pengawasan Pemeriksaan Koperasi 10. Pengembangan UMKM PB-BKL 01 a. Kepala Daerah b. Setda c. Dinas PMPTSP d. Inspektorat e. Dinas Perindag f. Dinas UMKM Meningkatknya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah 1. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Strategis 2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar Proses Utama 1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peningkatan Pengelolaan Pelayaran 3. Peningkatan Pengelolaan Perkeretaapian 4. Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Pengembangan Permukiman 7. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagalistrikan PB-BKL 02 a. Kepala Daerah b. Setda c. Bappeda d. Bappenda e. Inspektorat f. Dinas Perhubungan g. Dinas PUPR h. Dinas PKKP i. Dinas ESDM Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata 1. Menurunnya Angka Kemiskinan 2. Menunrunnya Angka Pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Merata Proses 1. . 2. . 3. . PB-BKL 03 a. b. c. Tabel Instrumen Penentuan Proses OPD penanggung jawab dan stakeholders terkait Dilihat dari Program Elaborasi kalimat Misi, Tujuan, dan Sasaran Elaborasi kalimat Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 31. Contoh Identifikasi Peta Sub Proses Provinsi Bengkulu PB-BKL 01 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian yang Berkualitas dan Inklusif Infrastruktur yang menunjang layanan kepada masyarakat Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dukungan penganggaran yang lebih tepat sasaran Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat PB-BKL 01.01 Pengembangan Iklim Penanaman Modal PB-BKL 01.02 Pengembangan Promosi Penanaman Modal PB-BKL 01.03 Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PB-BKL 01.04 Pengelolaan Data dan Sisten Informasi Penanaman Modal PB-BKL 01.05 Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Insdustri PB-BKL 01.06 Pengendalian Izin Usaha Industri PB-BKL 01.07 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional PB-BKL 01.08 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam PB-BKL 01.09 Pengawasan Pemeriksaan Koperasi PB-BKL 01.10 Pengembangan UMKM PB-BKL 02 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar PB-BKL 11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PB-BKL 10 Perencanaan dan penelitian pembangunan PB-BKL 03 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Merata PB-BKL 08 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- 32. Contoh Identifikasi Peta Relasi Provinsi Bengkulu PB-BKL 01 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian yang Berkualitas dan Inklusif Kepala Daerah Bappeda DPRD Dinas PMPTSP Bappenda Inspektorat Dinas UMKM Dinas Perindag Badan Pusat Statistik Sekolah Infrastruktur yang menunjang layanan kepada masyarakat Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Dukungan penganggaran yang lebih tepat sasaran Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PB-BKL 02 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar PB-BKL 10 Perencanaan dan penelitian pembangunan PB-BKL 08 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat PB-BKL 11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PB-BKL 03 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Merata
- 33. Tulis nama unit organisasi yang terlibat. Untuk posisi paling atas dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) Lanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (Relationship Map); Diambil dari peta sub-proses
- 34. No Sub Proses Output/ Outcome OPD Penanggung jawab Identifikasi Aktivitas PJ Aktivitas 1 Pengembang an Promosi Penanaman Modal Jumlah Minat Investor Dinas PMPTSP 1. Penyusunan rencana pengembangan promosi penanaman modal (RP3M) 2. Verifikasi dan sinkronisasi RP3M 3. Pembahasan RP3M 4. Persetujuan RP3M 5. Penyusunan draft/konsep kebijakan RP3M 6. Penetapan kebijakan RP3M 7. Penganggaran pelaksanaan RP3M 8. Pelaksanaan Pengembangan Promosi Penanaman Modal 9. Pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 10.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 11.Pendokumentasian jumlah minat investasi dari Investor 12.Publikasi angka jumlah minat Investor 1. Dinas PMPTSP 2. Bappeda 3. DinPMPTSP, Bappeda, Setda, Kepala Daerah, DPRD 4. Kepala Daerah 5. Dinas PMPTSP 6. Kepala Daerah 7. Dinas PMPTSP 8. Dinas PMPTSP 9. Inspektorat 10.Dinas PMPTSP 11.Badan Pusat Statistik 12.Dinas PMTSP Tabel Instrumen Penentuan Lintas Fungsi
- 35. Contoh Peta Lintas Fungsi PB.BKL.01.02 - CFM.01 Insepktorat Setda DPRD Kepala Daerah Dinas PMPTSP Bappeda PB-BKL.01.02. CFM 01 Pengembangan Promosi Penanaman Modal pembahasan dan verifikasi RP3M Pembahasan RRP3M Penetapan kebijakan RP3M Penyusunan rencana pengembangan promosi penanaman modal Penyusunan draft kebijakan RP3M Tidak Penganggaran pelaksanaan RP3M Pendokumentasian jumlah minat investasi dari Investor Ya Tidak Persetujuan RP3M Tidak Ya BPS Pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pelaksanaan program promosi penanaman modal Publikasi angka jumlah minat Investor
- 36. Terima Kasih
Editor's Notes
- #24: TAHAP 1 (renstra, LK, tusi) ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi. b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah. c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.