Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan posisi perempuan dalam politik di Indonesia. Secara historis, peran perempuan dalam politik telah mengalami perkembangan, dari semula hanya terbatas pada rumah tangga menjadi dapat berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota lembaga legislatif, bahkan menjabat posisi eksekutif. Namun demikian, representasi politik perempuan di Indonesia masih belum memenuhi target 30% yang ditetapkan dalam undang-
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Ìý
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
Ìý
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi terlaksananya demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana mereka dapat memilih pemimpin secara langsung dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilu masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pendidikan politik oleh lembaga pemilu dan partai politik.
ºÝºÝߣ ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...KESBANGPOL11
Ìý
Dokumen ini membahas forum peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik menuju sukses pemilu 2024. Forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Ìý
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessMat Sahudi
Ìý
Dokumen tersebut memberikan pedoman bagi kader partai dalam merencanakan strategi untuk memenangkan pemilu/pemilukada dengan menggunakan analisis jaringan. Pedoman tersebut mencakup sistem politik yang kompleks dan subyektif, pengambilan keputusan berfokus pada aksi kecil namun berdampak besar, serta kerja politik yang melibatkan interaksi dan tarik dorong dengan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu inklusif khususnya terkait partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam politik. Terdapat pemahaman bahwa pemilu harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Dokumen tersebut membahas definisi dan perkembangan partai politik di Indonesia. Secara ringkas, partai politik didefinisikan sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi rakyat dan berperan dalam pemerintahan. Sejarah partai politik di Indonesia meliputi masa penjajahan, revolusi kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai politik berperan merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa sistem pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan karena jumlah mereka sangat besar. Besarnya jumlah perempuan merupakan potensi. Jika mereka dapat berpartispasi secara otonom, maka akan memberi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih cepat.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah
Dokumen tersebut membahas pandangan Islam terhadap kepemimpinan wanita dalam politik. Secara umum, ulama salaf menyatakan larangan wanita menjadi pemimpin. Namun, ulama kontemporer seperti Qordhawi dan Ath-Thabari memperbolehkan wanita berpolitik dan menjadi pemimpin negara selain kepemimpinan khilafah."
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Ìý
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessMat Sahudi
Ìý
Dokumen tersebut memberikan pedoman bagi kader partai dalam merencanakan strategi untuk memenangkan pemilu/pemilukada dengan menggunakan analisis jaringan. Pedoman tersebut mencakup sistem politik yang kompleks dan subyektif, pengambilan keputusan berfokus pada aksi kecil namun berdampak besar, serta kerja politik yang melibatkan interaksi dan tarik dorong dengan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu inklusif khususnya terkait partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam politik. Terdapat pemahaman bahwa pemilu harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Dokumen tersebut membahas definisi dan perkembangan partai politik di Indonesia. Secara ringkas, partai politik didefinisikan sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi rakyat dan berperan dalam pemerintahan. Sejarah partai politik di Indonesia meliputi masa penjajahan, revolusi kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai politik berperan merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa sistem pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan karena jumlah mereka sangat besar. Besarnya jumlah perempuan merupakan potensi. Jika mereka dapat berpartispasi secara otonom, maka akan memberi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih cepat.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah
Dokumen tersebut membahas pandangan Islam terhadap kepemimpinan wanita dalam politik. Secara umum, ulama salaf menyatakan larangan wanita menjadi pemimpin. Namun, ulama kontemporer seperti Qordhawi dan Ath-Thabari memperbolehkan wanita berpolitik dan menjadi pemimpin negara selain kepemimpinan khilafah."
Dokumen ini membahas berbagai masalah gender di Indonesia, termasuk budaya yang memposisikan perempuan pada peran sosial yang lebih sempit, ketidaksetaraan gender dalam politik dan pendidikan, serta diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Dokumen ini juga menyinggung topik kekerasan gender seperti pelecehan seksual dan pandangan stereotip terhadap perempuan di media. Berbagai perspektif feminis seperti paradigma fungsionalisme dan konflik digunakan untuk men
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara konsep seks dan gender. Seks merujuk pada karakteristik biologis seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran dan sifat yang diharapkan dari setiap jenis kelamin.
2. Proses sosialisasi memainkan peran penting dalam membentuk citra gender sebagai "kodrat" sejak lahir. Melalui keluarga, sekol
The document discusses the history of gender equality in the United States. It outlines how women historically had few rights and were treated as property. Key events in the fight for equality included women gaining the right to vote in 1920 and the feminist movement of the 1960s-70s advocating for reforms. Today, statistics show progress toward equality but also remaining issues like a gender pay gap and lack of paid family leave. The document uses these historical and current facts to introduce a discussion on ongoing gender issues.
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan IndonesiaWildanAhmil1
Ìý
Presentasi tentang Hubungan birokrasi dalam pemerintahan indonesia. menjelaskan bagaimana keadaan birokrasi eksisting serta menganalisa hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan birokrasi
[Ringkasan]
Budaya politik merujuk pada orientasi individu dan masyarakat terhadap sistem politik, yang terdiri atas tingkat individu dan masyarakat. Orientasi politik mencakup pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan orientasi politik melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan media.
Budaya politik merupakan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara yang mencakup pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian, komponen, tipe, dan perkembangan budaya politik di Indonesia serta beberapa negara lain.
[Ringkasan]
Budaya politik merujuk pada orientasi individu dan masyarakat terhadap sistem politik yang terdiri atas tingkat individu dan masyarakat. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan media untuk menanamkan nilai-nilai budaya politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan integritas dan kepemimpinan yang amanah. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya memiliki integritas dan komitmen yang kuat sebagai pemimpin, menghindari praktik politik uang yang dapat merusak integritas, serta perlunya reformasi sistem untuk mendukung terciptanya proses politik yang adil dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran perempuan dalam politik di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih besar, keterwakilan mereka dalam lembaga politik masih sangat rendah. UU Partai Politik baru mensyaratkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan legislatif, namun capaian saat ini masih jauh di bawah target. Dokumen ini mendorong peningkatan peran politik perempuan.
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Peningkatan Partisipasi Perempuan Indonesi Pasca Pemilu 2009Hermione Wulohering
Ìý
Dokumen tersebut membahas peningkatan partisipasi politik perempuan Indonesia pasca pemilu 2009. Ada peningkatan jumlah perempuan di parlemen meskipun belum mencapai kuota 30%. Affirmative action seperti kuota dan zipper system membantu meningkatkan representasi perempuan, namun belum sepenuhnya menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam politik.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian partai politik dan sistem pemilihan umum serta hubungannya dengan sistem kepartaian di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
Ìý
Demokrasi, Hukum Dan Produk Hukum (MAHASISWA) membahas 3 poin utama:
1. Deskripsi pranata hukum sebagai sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan penting masyarakat dan mewujudkan ketertiban sosial.
2. Fungsi pranata hukum menjalankan integrasi masyarakat dengan mempertahankan kesatuan di antara kelompok yang berbeda pendapat guna mendorong
Makalah ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan hal penting dalam demokrasi, seperti melalui pemilihan umum dan ikut serta dalam partai politik. Makalah ini juga mendefinisikan politik dan contoh-contoh praktek politik sehari-hari seperti mengambil keputusan untuk minum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Golput meningkat signifikan pada pemilu nasional dan daerah pasca Orde Baru.
2. Hal ini dapat membahayakan demokrasi jika terus meningkat menjadi mayoritas.
3. Beberapa faktor penyebab golput antara lain rasionalitas ekonomi masyarakat dan korupsi yang masih tinggi.
1. Perem uan
Materi pada kegitan Pendidikan Politik Perempuan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB – Sulteng
28 – 29 Oktober 2010
2. • Usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama
• Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan negara
• Seni meraih, mengelola
dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
• Segala sesuatu tentang
proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan
publik.
3. Sistem Politik & Kerangka Kerjanya
Sosial – Ekonomi – Budaya – Ekologi - dll
KEKUASAAN
Eksekutif – Legislatif – Yudikatif - Birokrasi
Lingkungan Politik Global
Lingkungan Politik Lokal
IN PUT
PROSES OUT PUT
POLITIK
Kelompok Kepentingan – Partai Politik
MASYARAKAT
Sosial – Ekonomi – Budaya – Ekologi - dll
6. Fakta Ironi Perempuan
Hampir
seluruh jenis
pekerjaan
digelutinya
dengan tekun
• Tapi hanya sedikit atau kurang lebih sekitar 1 % saja
faktor produksi yang dimiliki oleh perempuan.
7. Fakta Ironi Perempuan
Populasi jumlah
perempuan di Indonesia
lebih besar (105 juta) di
banding laki-laki (104
juta)
Data sensus 2000.
• Tapi proporsi keterwakilan politik mereka jauh lebih kecil
dibanding laki-laki
10. Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan
dalam dinamika Sistem Politik Indonesia
Rezim Politik Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi
Sistem Politik Demokrasi Demokrasi Otoritarian Demokrasi
Liberal Liberal
Sistem Multi Partai Penyederhanaan Multi Partai Multi Partai
Kepartaian (118 OPP) 24 OPP > 10 OPP > fusi jadi 3 OPP (2 Parpol + 1 Golkar ) 48 > 24 > 38 OPP
Sistem Proporsional Proporsional Tertutup ( Nomor Urut ) dan Proporsional Terbuka
Tertutup ( Suara Terbanyak )
Pemilihan (Nomor Urut) Pengangkatan langsung TNI + Golongan Fungsional
Gerakan Kooptasi /Depolitisasi Domestifikasi Kesadaran Kebijakan Aksi Afirmatif
Politik Ormas Perempuan Sosial Perempuan melalui (Quota 30 % dan
Dinamika Ormas melalui KOWANI Gerakan PKK, dan Dharma Sistem 3:1)
Lingkungan Perempuan Wanita
Sistem Domestifikasi Kesadaran Gender Mainstreaming
(Gerwani, Sosial Perempuan melalui
Politik Wanita Berkembang Gerakan Sosial Gerakan Politik dan
Gerakan PKK, dan Dharma Pemberdayaan Perempuan Feminisme oleh LSM
Marhaen, Wanita
GW Sosialis) melalui LSM-LSM (apolotis) dan Ormas Perempuan
Dinamika
Partisipasi
Politik
Perempuan
Tahun Pemilu