More Related Content
What's hot (20)
Similar to ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
- 1. SYAMSUL ARIFIN Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa ISU STRATEGIS, POTENSI PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Internal yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan 2022
- 2. PEMILU 2024 2 Pemilu 2019 dan 2024 memiliki kesamaan Pemilu dan Pemilihan mendatang jadi kompleks, karena diselenggarakan di tahun yang sama (2024) Modal yang membuat kita optimis: pengalaman menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19;
- 3. STRUKTUR BAWASLU 1 2 3 4 5 6 7 8 BAWASLU RI BAWASLU Provinsi BAWASLU Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa(PKD) Pengawas TPS
- 4. Pasal 462 UU No 7/2017 1. Langsung 2. Umum 3. Bebas 4. Rahasia 5. Jujur 6. Adil 1. Mandiri 2. Jujur 3. Adil 4. Berkepastian Hukum 5. Tertib 6. Terbuka 7. Proporsional 8. Profesional 9. Akuntabel 10. Efektif 11. Efisien Pasal 2 (Asas-Asas Pemilu) Pasal 3 (Prinsip Penyelenggaraan Pemilu) UU NO 7 TAHUN 2017 ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMILU
- 5. TAHAPAN PEMILU (ELECTORAL PROSES) a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 167 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 6. PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement) Pelanggaran Pemilu Pelanggaran Pidana Pelanggaran Administratif Penegakan Hukum Pemilu Pelanggaran Kode Etik Sengketa Hasil Sengketa Proses (Non Hasil) Sengketa Pemilu Bawaslu PTUN MK DKPP Bawaslu SPP Pelanggaran Administratif TSM Bawaslu MA KEPOLISIAN Kejaksaan
- 7. 7 ISU STRATEGIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DASAR HUKUM ISU STRATEGIS Konsolidasi dan Sinkronisasi Data DP4 Kemendagri dengan DPT KPU; Pelayanan bagi Pemilih Pindahan (DPTb) terkait ketersediaan surat suara; Penggunaan Surat Perekaman e-KTP sebagai pengganti e-KTP untuk menggunakan hak pilih (Putusan MK 20/2019); Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPT masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK); PKPU 11/2018 Jo PKPU 37/2018 Jo PKPU 11/2019 (Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri) PKPU 12/2018 Jo PKPU 12/2019 (Pemutakhiran Daftar Pemilih Luar Negeri)
- 8. 8 POTENSI MASALAH Terdapat data kependudukan yang tidak sinkron antara Kemendagri dengan KPU; Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak jadi menggunakan hak pilih di TPS pindahan; Terlambatnya SUKET dari Disdukcapil bagi Pemilih yang belum memiliki e-KTP; Banyaknya DPK yang menggunakan hak pilih pada hari H kaitannya dengan ketersediaan surat suara. MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM Melakukan program PDPB (Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan); Sosialisasi intensif kepada Partai Politik dan Masyarakat tentang mekanisme dan jangka waktu serta konsekuensi pemilih pindahan; Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pentingnya SUKET sebagai alternatif pengganti e-KTP bagi Pemilih; Memastikan kecermatan dan ketelitian petugas PPDP pada saat Coklit dan optimalisasi Bimtek Coklit POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
- 9. 9 ISU STRATEGIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK (PKPU 6/2018) Pendaftaran Pembukaan Akses SIPOL bagi Partai Politik; Mengunggah Dokumen Persyaratan dalam SIPOL; Menyerahkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan; Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan; Penetapan Status Pendaftaran. Verifikasi Administrasi Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu; Dugaan Kegandaan Anggota di internal maupun antar Partai Politik; Dugaan Keanggotaan Partai Politik Yang Tidak Sesuai Persyaratan (ASN, TNI, POLRI). Verifikasi Faktual Verifikasi Kepengurusan Partai Politik (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota); 30% Keterwakilan Perempuan di Kepengurusan tingkat Pusat; Kantor Partai Politik; Keanggotaan Partai Politik. Penetapan Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- 10. 10 1 POTENSI PERMASALAHAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK Keterlambatan pengisian data dan unggah dokumen persyaratan di SIPOL PELANGGARAN ADMINISTRASI BAWASLU 2 3 4 5 SIPOL mengalami troubleshooting dan traffic uploading Pendaftaran dilakukan di hari terakhir Masa Pendaftaran Penyerahan Dokumen Pendaftaran tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SIPOL Dualisme Kepengurusan tingkat Pusat dan Daerah 6 Tidak terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan, Jumlah Sebaran Pengurus dan Anggota
- 11. 11 PENGISIAN DATA DAN UNGGAH DOKUMEN DI SIPOL Mensosialisasikan masa pendaftaran kepada Partai Politik Mendorong Partai Politik untuk mengunggah data dan dokumen sebelum Masa Pendaftaran dimulai Memberikan panduan terkait tata cara pengisian dan pengunggahan dokumen kepada LO dan Operator SIPOL dari Partai Politik Mendorong Partai Politk mendaftar di awal Masa Pendaftaran Memastikan kesiapan operation system melalui simulasi pengoperasian SIPOL KELENGKAPAN, KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA DAN DOKUMEN PENDAFTARAN Melakukan Bimtek kepada Partai Politik terkait kelengkapan data dan dokumen persyaratan Berkoordinasi dengan stakeholder guna memastikan keabsahan dan kebenaran data dan dokumen persyaratan Mengisi kertas kerja sebagai sarana kontrol MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM 1 2 TERWUJUDNYA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU YANG BERKEPASTIAN, BERKEADILAN, DAN BERKEMANFAATAN HUKUM 11
- 12. 12 ISU STRATEGIS PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD (PKPU 20/2018 Jo PKPU 31/2018) Masa Pengajuan Bakal Calon (14 hari setelah hari terakhir pengumuman pengajuan Bakal Calon); 30% Keterwakilan Perempuan di setiap Dapil; Syarat Calon Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak; Pengajuan Bakal Calon bagi Partai Politik Lokal Aceh dan Bakal Calon DPRP untuk Papua; Pengajuan Bakal Calon yang merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019; Surat Pengunduran Diri bagi Bakal Calon yang Berstatus ASN, TNI, POLRI dan/atau Penyelenggara Pemilu; Kelengkapan Dokumen Syarat Calon dan Pencalonan; Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap.
- 13. 13 POTENSI MASALAH Pengajuan Bakal Calon melewati Masa Pengajuan; Tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan; Bakal Calon yang diajukan merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019; Keterlambatan penyerahan surat pengunduran diri sebagai ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; Ketidaklengkapan dokumen persyaratan calon dan pencalonan. MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik tentang masa pendaftaran dan menyiapkan heldesk; Memetakan jumlah keterwakilan 30% di tiap Dapil; Memastikan bakal calon yang diajukan bukan berasal dari Anggota DPR/DPRD yang berbeda dengan yang diwakili pada Pemilu 2019 atau apabila tetap mengajukan bakal calon dengan status tersebut maka mempersiapkan surat pengunduran diri sebelum masa pengajuan bakal calon; Mempersiapkan surat pengunduran sebelum masa pengajuan bakal calon terhadap bakal calon yang berstatus ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; Optimalisasi helpdesk dan koordinasi intensif antara LO Partai Politik dengan KPU terkait dokumen persyaratan calon dan pencalonan. POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD
- 14. 14 1 Kesetaraan Nilai Suara (harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya) PKPU 16/2017 2 3 4 5 Intergralitas Wilayah Kesinambungan Sumber Data Penataan Dapil (Data Kependudukan dan Data Wilayah) Alokasi Kursi Setiap Dapil 6 Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi ISU STRATEGIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
- 15. 15 POTENSI MASALAH Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari Pemilu sebelumnya yang berdampak pada alokasi kursi setiap Dapil; Terdapat perubahan Kelurahan di satu Kecamatan atau pemekaran Kecamatan yang berdampak pada integralitas wilayah; Faktor bencana alam yang mengakibatkan pada berkurangnya cakupan wilayah di satu atau beberapa Dapil. MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM Koordinasi intensif dengan Kemendagri dan stakeholder terkait serta optimalisasi PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan); Memastikan updating data kependudukan dan data wilayah kepada KPU Kab/Kota; Koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan daerah-daerah yang terjadi bencana alam maupun yang rawan terjadi bencana alam; Memerhatikan dengan data dukung yang komprehensif terhadap masukan pihak-pihak dalam melakukan penataan Dapil. POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
- 16. 16 ISU STRATEGIS KAMPANYE PEMILU (PKPU 28/2018 Jo PKPU 33/2018) No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI 1 Tim Kampanye yang berpotensi selalu berubah. Melakukan langkah-langkah persuasif dengan melakukan pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye dan koordinasi yang intensif. 2 Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan. Sosialisasi kepada peserta Pemilu. Menyediakan layanan dan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh stake holder Pemilu terutama pihak pengamanan menjelang pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum. 3 Penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye yang berpotensi tidak tepat waktu. Melakukan pertemuan dan kesepakatan terkait penyerahan Desain dan Materi APK; Menyediakan layanan helpdesk dan melakukan koordinasi secara intensif menjelang penyampaian Desain dan Materi APK; dan Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU tentang Kampanye mengenai batas waktu penyerahan Desain dan Materi APK 4 Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi yang diperbolehkan. Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu; Untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dilakutan Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU tentang Kampanye mengenai sanksi lebih lanjut terkait pemasangan APK tidak pada tempatnya. 5 Iklan Kampanye ditayangkan di luar waktu masa Kampanye. pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye; dan Pertemuan sosialisasi dengan stake holder Pemilu, media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan (daring) terkait pengaturan Iklan Kampanye di Media.
- 17. 17 Lanjutan No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI 6 Media Sosial: Penyebaran Berita Hoax dan Akun media sosial yang tidak terdaftar. Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye; Koordinasi yang intensif dengan Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait untuk penertiban akun media sosial yang melanggar ketentuan; dan Perlu adanya aturan mengenai batas akhir penggunaan media Sosial, sebelum dimulainya masa tenang dan pihak mana yang bertanggung jawab menutup akun media sosial peserta Pemilu 7 Black Campaign Melakukan pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye untuk mencegah terjadinya black campaign; 8 Debat Pasangan Calon: potensi dianggap terjadinya kebocoran soal, dan pemilihan panelis dan moderator yang tidak netral. Melakukan pertemuan dan kesepakatan dengan peserta Pemilu untuk memilih panelis dan moderator dengan kriteria yang telah ditetapkan; Pakta Integritas Panelis dan moderator Mencetak soal pada waktu yang tidak terlalu jauh dari waktu pelaksanaan debat sehingga kemungkinan dianggap terjadi kebocoran soal dapat ditekan; 9 ASN terlibat dalam kampanye Sosialisasi bekerjasama dengan KASN, BKN terkait netralitas ASN dalam Pemilu 10 Kegiatan Lain berpotensi melanggar peraturan UU. Melakukan Pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye; Pengaturan terkait sanksi apabila, ada yang melaksanakan kampanye Kegiatan Lainnya diluar yang ditetapkan oleh KPU.
- 18. 18 1 Sumber Dana Kampanye PKPU 29/2018 Jo PKPU 34/2018 2 3 4 5 Bentuk Dana Kampanye Pembatasan Pembiayaan Dana Kampanye Pencatata Dana Kampanye Audit Dana Kampanye 6 Larangan dan Sanksi Dana Kampanye ISU STRATEGIS DANA KAMPANYE PEMILU
- 19. 19 POTENSI MASALAH Pembatalan Peserta Pemilu karena tidak menyerahkan LADK (pasal 338 ayait 1 dan 2); Tidak ditetapkannya sebagai calon terpilih karena tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP (pasal 338 ayat 3 dan 4); Potensi sengketa antara KPU dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Peserta Pemilu dikarenakan infomasi temuan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan dalam hasil audit terlambat diberikan, sehingga Peserta Pemilu terlambat melakukan pengembalian sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dan dikenai sanksi Pidana; Potensi sengketa antara KPU dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Peserta Pemilu dikarenakan opini patuh/tidak patuh pada hasil audit yang tidak sesuai atau multitafsir dapat menggiring persepsi negatif terhadap Peserta Pemilu. MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM Sosialisasi/bimtek tahapan dan regulasi; Menyediakan layanan helpdesk; Memastikan seluruh proses administrasi dan pelaksanaan tahapan terlaksana sesuai dengan ketentuan dan terdokumentasikan; KPU harus secara aktif meminta Peserta Pemilu melaporkan kepada KPU apabila terdapat sumbangan yang terindikasi sebagai sumbangan terlarang; Juknis metode pengembalian sumbangan terlarang ;ke kas negara KPU meminta KAP agar segera menyampaikan apabila dalam proses audit terdapat temuan penerimaan dan/atau penggunaan sumbangan terlarang dalam laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU
- 20. sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak risiko
- 21. Berdasarkan Databoks Katadata, proyeksi penduduk Indonesia pada 2024 memiliki kemiripan dengan jumlah penduduk saat ini. Pada tahun tersebut, Indonesia diprediksi memiliki 282.246.600 penduduk. Penduduk dengan usia sudah bisa memberikan suaranya dengan rentan umur dari 20 - 44 tahun (Gen z - Millenial) diperkirakan pada tanggal 2024 akan mencapai lebih dari 110 juta orang. Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia (2024)
- 22. Pandangan Anak Muda Terhadap Politik Berdasarkan Survey Indikator Publik Indonesia pada tahun 2021, terlihat rendahnya kepercayaan Anak Muda terhadap lembaga partai politik yang tercatat 32.67% Anak Muda sedikit percaya kepada Partai Politik Adanya ketidakpuasan Anak Muda terhadap demokrasi di Indonesia, terlihat aspek Indonesia menjadi kurang demokratis dan Indonesia tetap sama menjadi 2 aspek tertinggi yang dibicarakan oleh Anak Muda. Adanya ketidakpuasan Anak Muda terhadap Parpol atau Politisi dalam mewakili aspirasi Masyarakat, tercatat 52.7% Anak Muda mengatakan Parpol atau Politisi belum berhasil mewakili aspirasi Masyarakat. 9.6 18 27.8 44.5 8.8 15.5 40 35.7 0 10 20 30 40 50 TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB INDONESIA MENJADI LEBIH DEMOKRATIS INDONESIA MENJADI KURANG DEMOKRATIS INDONESIA TETAP SAMA KEADAANNYA Survei Pandangan Anak Muda Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia Dalam Beberapa Tahun Terakhir Survei Anak Muda Survei Nasional 12 52.7 25.7 0.3 9.4 TIDAK BAIK SAMA SEKALI TIDAK TERLALU BAIK CUKUP BAIK SANGAT BAIK TIDAK TAHU/TIDAK MENJAWAB SURVEI PANDANGAN ANAK MUDA SOAL APAKAH PARPOL ATAU POLITISI BERHASIL MEWAKILI ASPIRASI MASYARAKAT Sumber: Indikator Politik Indonesia 2021
- 23. Publik belum merasakan kedekatan dengan partai. Hal ini terkuak dari masing-masing generasi yang mengaku tidak memiliki kedekatan dan kesamaan dengan parpol. Rasa berjarak ini tampak kuat di tengah generasi muda. Pada Gen Z dan Gen Y-muda, lebih dari 70 persen tidak merasakan adanya kedekatan dengan parpol. Temuan ini menyumbang narasi penting di masa pemanasan mesin partai menyongsong Pemilu 2024. Tanpa adanya rasa kesamaan visi, misi, atau ideologi antar masyarakat dan partai, niscaya suara pemilih akan mudah beralih. Pandangan Publik Terhadap Politik 1 16% 72% Gen Z Tidak tahu Ada Tidak Ada 8% 20% 72% Gen Y-Muda Tidak tahu Ada Tidak Ada 1 24% 66% Gen Y-Tua Tidak tahu Ada Tidak Ada 8% 31% 61% Gen X Tidak tahu Ada Tidak Ada 1% 29% 70% Baby Boomers Tidak tahu Ada Tidak Ada Gen Z 1998 2012 (10-25 tahun) Gen Y 1981 -1996 (26-41 tahun) Gen X 1965-1980 (42-57 tahun) Baby Boomers 1946-1964 Sumber: Litbang Kompas, 17-30 Januari 2022
- 24. Melihat survei Change.org, mayoritas anak muda Indonesia lebih peduli terhadap isu ekonomi atau kesejahteraan. Tercatat ada 42% responden yang menyatakan kepeduliannya terhadap isu tersebut. Lalu, 13% responden menyatakan peduli terhadap isu infrastruktur. Disusul 11% responden yang peduli terhadap masalah penegakan hukum. Mungkin para kandidat calon presiden boleh mencoba berbagai taktik untuk mengesankan kaum milenial, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan memberikan suara mereka. Bisa jadi mereka melirik dan mengubah pilihan sesuai dengan kandidat capres dan cawapres yang benar-benar memahami aspirasi mereka, bukan sekadar gimmick politik belaka. Isu Penting di Kalangan Anak Muda 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Kesehatan Sosial Pendidikan Lingkungan Penegakan Hukum Infrastruktur Ekonomi atau Kesejahteran Isu yang Menjadi Kepedulian Anak Muda (Data per November 2020) Persen
- 25. Mengapa Generasi Milenial Penting Untuk Melek Politik? Generasi milenial mendominasi jumlah pemilih di tahun 2024, artinya merekalah pemangku kepentingan sesungguhnya. Memilih pemimpin yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka menjadi suatu hal yang penting Generasi milenial yang memiliki karakter melek teknologi, diharapkan dapat menjadi aktor dalam memfilter berita hoaks maupun ujaran kebencian kepada masyarakat Generasi milenial yang berpikiran terbuka dan melek politik, diharapkan mampu menyebarkan dan menjaga nilai-nilai toleransi atas persaingan politik, sehingga Pemilu dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa Generasi milenial yang mampu mendapatkan dan mengolah sumber informasi dengan cepat dan akurat, mampu memberikan kritik objektif kepada pemerintah
- 26. 26 ISU STRATEGIS PARTIPASI MASYARAKAT PEMILU INKLUSIF SOSIALISASI dan PENDIDIKAN PEMILIH PEMANTAUAN, SURVEY, dan HITUNG CEPAT PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN (MASYARAKAT ADAT, WILAYAH PERBATASAN, dan PENYANDANG DISABILITAS)
- 27. 27 ISU STRATEGIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ASPEK REGULASI (PKPU 3/2019 Jo 9/2019) No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI 1 Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019: Suara sah calon yang meninggal dunia dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia; Suara sah calon yang TMS dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Perubahan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, dan Pasal 55 ayat (3) PKPU 3/2019 Jo 9/2019 2 Putusan MK Nomor 20/ Tahun 2019: - Pemberlakuan surat perekaman kartu tanda penduduk elektronik sebagai pengganti KTP-el Perubahan Pasal 7 PKPU 3/2019 Jo 9/2019 Pemilih menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan menunjukkan KTP- el atau Suket kepada KPPS. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Suket untuk dapat memberikan hak pilihnya. 3 Perubahan nomenklatur formulir tungsura untuk memudahkan pemahaman terhadap formulir tersebut Mis: Model C1.Plano menjadi Model C.Hasil Model C1 menjadi Model C. Hasil Salinan
- 28. 28 ISU STRATEGIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ASPEK TEKNIS (PKPU 3/2019 Jo 9/2019) No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI 1 Kekurangan dan keterlambatan Logistik Pemungutan Suara Membuat perencanaan logistik berdasarkan hasil evaluasi pemilu sebelumnya Monitoring dan supervisi kegiatan distribusi logistik 2 Surat Suara tertukar antar dapil 3 Pemilih menggunakan C.Pemberitahuan orang lain Penegasan pada saat bimtek terkait tugas- tugas kpps Penegasan pada saat bimtek kpps terkait tata cara pemungutan suara Membuat video simulasi tugas kpps dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara 4 pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan 5 Pemilih yang tidak membawa KTP-el atau Suket memaksa masuk ke TPS 6 Inkonsistensi KPPS dalam memberikan suara sah dan tidak sah 7 Pemungutan suara ditutup sebelum pikul 13.00 waktu setempat 8 TPS untuk lokasi-lokasi khusus, seperti Lapas, rutan, lokasi bencana, rumah sakit Koordinasi dengan pihak-pihak terkait 9 Penghitungan suara di TPS melebihi satu hari Putusan MK 20/2019: dilanjutkan tanpa jeda di
- 29. 29 ISU STRATEGIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU (PKPU 4/2019) No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI 1 Rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-tugas PPK Penegasan pada saat bimtek PPK terkait tata cara penerimaan logistik hasil pemungutan suara dan tata cara rekapitulasi ppk Membuat video simulasi tugas PPK dan tata cara rekapitulasi penghitungan suara 2 Kesalahan PPK dalam pengisian formulir terkait pemilih dan pengguna hak pilih 3 Pembukaan kotak suara pada saat penerimaan logistik hasil pemungutan suara di TPS 4 Keterbatasan tempat/lokasi rapat rekapitulasi PPK Koordinasi dengan pihak-pihak terkait 5 Keterlambatan pengiriman hasil pemungutan suara Monitoring dan supervisi
- 30. TAHAPAN POTENSIAL TERJADI TINDAK PIDANA LARANGAN DALAM KAMPANYE Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemili yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Pasal 280 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 31. 8 PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 43 Partai Politik Mempunyai Akun SIPOL 24 Partai Politik dengan Dokumen Persyaratan Pendaftaran lengkap dan diterima, serta berlanjut dalam tahapan verifikasi administrasi 16 Partai Politik dengan Dokumen Persyaratan Pendaftaran tidak lengkap dan dikembalikan 40 Partai Politik yang Mendaftar 3 Partai Politik Tidak Mendaftar
- 32. POTENSI KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM Tahapan Potensial Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Kampanye Pemilu Masa Tenang Pemungutan dan penghitungan suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 34. TERIMA KASIH