More Related Content
What's hot (20)
Similar to Perlindungan konsumen (20)
More from nurulliaalf (6)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Perlindungan konsumen
- 1. PERLINDUNGAN KONSUMEN ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA BY : NURULLIA ALFIANI SALAMAH 25216640 2EB15
- 2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Asas Asas Manfaat Asas Keadilan Asas Keseimbangan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas Kepastian Hukum Tujuan Meningkatkan Kesadaran, Kemampuan dan Kemampuan Konsumen untuk melindungi diri Mengangkat Hakekat dan Martabat Konsumen Meningkatkan Pemberdayaan Konsumen Meningkatkan Kualitas Barang/Jasa Menumbuhkan Kesadaraan Pelaku Usaha
- 4. Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
- 5. Hak Konsumen Hak ata kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa Hak memilih dan mendapatkan barang/jasa yang sesuai Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang/jasa Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar Hak untuk mendapat kompensasi apabila barang/jasa tidak sesuai
- 6. Kewajiban Konsumen Membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keselamatan dan keamanan konsumen. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
- 8. Hak Pelaku Usaha Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang perdagangkan.
- 9. Kewajiban Pelaku Usaha Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang/jasa yang diperdagangkan Memperlakukan dan Melayani konsumen dengan benar Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan Memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba barang/jasa Memberi kompensasi Memberi Garansi
- 10. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 8 Sampai 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
- 11. larangan dalam memproduksi / memperdagangkan. Apabila: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan ; tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto; tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto
- 12. larangan dalam menawarkan / memproduksi pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah : barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru; Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi. Barang atau jasa tersebut tersedia. Tidak mengandung cacat tersembunyi. Kelengkapan dari barang tertentu. Berasal dari daerah tertentu. Secara langsun g atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 13. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain : menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu. Tidak mengandung cacat tersembunyi. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain. Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- 14. larangan dalam periklanan Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya : mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa. Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai periklanan.
- 15. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- 16. Sanksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Yang tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi diskriminatif, sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha
- 18. Sumber: Elsi Kartika Sari, S.H., 2005, Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.