Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Secara garis besar dokumen menjelaskan alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, serta tujuan dari perlindungan konsumen.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen memberikan jaminan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen serta dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia.
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...Yudi Nugroho
油
1. Tulisan ini membahas penerapan etika bisnis oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 1940 di Yogyakarta dan bergerak di bidang jamu tradisional dan farmasi.
2. Sido Muncul berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara beretika dengan memperhatikan kepuasan konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan juga melakukan inovasi produk untuk memenuhi
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Makalah Bab V Menciptakan Nilai, Kepuasan, dan Loyalitas Pelangganarief kurniawan
油
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemasaran yang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang pengertian pelanggan, nilai pelanggan, dan kepuasan pelanggan dalam konteks manajemen pemasaran bagi perusahaan.
Etika dan Hukum Bisnis merupakan materi kuliah yang membahas tentang peranan etika dan hukum dalam kegiatan bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, dan tujuan kuliah untuk memahami kedudukan etika dan hukum bisnis serta implementasinya dalam pengelolaan bisnis."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang 9 tren perilaku konsumen Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dokumen tersebut juga menjelaskan perbedaan barang dan jasa serta model perilaku konsumen menurut Howard-Sheth.
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlalLailiya NR
油
PT. Unilever Indonesia dikategorikan sebagai perusahaan global karena (1) memiliki jaringan distribusi dan pasar yang mencakup seluruh dunia, (2) memproduksi berbagai merek global yang diterima di mana-mana, dan (3) memiliki komitmen untuk menciptakan nilai bagi masyarakat di mana pun beroperasi.
isu sosial dan etika dalam sistem informasiKasi Irawati
油
Dokumen tersebut membahas isu-isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi, termasuk privasi data, keamanan informasi, dan dampak sosial dari teknologi. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip etika yang relevan seperti tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban dalam mengelola sistem informasi."
Dokumen tersebut membahas tentang leasing, mulai dari pengertian, sejarah, jenis-jenis transaksi, dan metode pembayaran leasing. Terdapat juga contoh perhitungan pembayaran leasing dengan asumsi berbeda.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya dalam akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Dijelaskan aliran biaya melalui proses produksi mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan barang jadi. Diberikan contoh pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi perusahaan manufaktur.
Dokumen tersebut membahas tentang relativitas keuntungan dalam bisnis. Ia menjelaskan bahwa keuntungan penting namun tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan bisnis. Bisnis sebaiknya memberikan manfaat kepada berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku konsumen dan teori tingkah laku konsumen, khususnya pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dan berkurang seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi (hukum menurunnya marginal utility). Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen dan nilai guna suatu barang.
Dokumen tersebut menjelaskan penggunaan Business Model Canvas (BMC) sebagai alat untuk merancang model bisnis secara sistematis dan visual. BMC memungkinkan pengguna untuk menggambarkan hubungan antar sembilan komponen bisnis seperti nilai tawaran, segmen pelanggan, aktivitas inti, sumber daya kunci, dan arus pendapatan. BMC dapat digunakan secara kolaboratif dengan menempelkan catatan pada poster besar yang menempel di
Etika dan Hukum Bisnis merupakan materi kuliah yang membahas tentang peranan etika dan hukum dalam kegiatan bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, dan tujuan kuliah untuk memahami kedudukan etika dan hukum bisnis serta implementasinya dalam pengelolaan bisnis."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang 9 tren perilaku konsumen Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dokumen tersebut juga menjelaskan perbedaan barang dan jasa serta model perilaku konsumen menurut Howard-Sheth.
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlalLailiya NR
油
PT. Unilever Indonesia dikategorikan sebagai perusahaan global karena (1) memiliki jaringan distribusi dan pasar yang mencakup seluruh dunia, (2) memproduksi berbagai merek global yang diterima di mana-mana, dan (3) memiliki komitmen untuk menciptakan nilai bagi masyarakat di mana pun beroperasi.
isu sosial dan etika dalam sistem informasiKasi Irawati
油
Dokumen tersebut membahas isu-isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi, termasuk privasi data, keamanan informasi, dan dampak sosial dari teknologi. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip etika yang relevan seperti tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban dalam mengelola sistem informasi."
Dokumen tersebut membahas tentang leasing, mulai dari pengertian, sejarah, jenis-jenis transaksi, dan metode pembayaran leasing. Terdapat juga contoh perhitungan pembayaran leasing dengan asumsi berbeda.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya dalam akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Dijelaskan aliran biaya melalui proses produksi mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan barang jadi. Diberikan contoh pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi perusahaan manufaktur.
Dokumen tersebut membahas tentang relativitas keuntungan dalam bisnis. Ia menjelaskan bahwa keuntungan penting namun tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan bisnis. Bisnis sebaiknya memberikan manfaat kepada berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku konsumen dan teori tingkah laku konsumen, khususnya pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dan berkurang seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi (hukum menurunnya marginal utility). Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen dan nilai guna suatu barang.
Dokumen tersebut menjelaskan penggunaan Business Model Canvas (BMC) sebagai alat untuk merancang model bisnis secara sistematis dan visual. BMC memungkinkan pengguna untuk menggambarkan hubungan antar sembilan komponen bisnis seperti nilai tawaran, segmen pelanggan, aktivitas inti, sumber daya kunci, dan arus pendapatan. BMC dapat digunakan secara kolaboratif dengan menempelkan catatan pada poster besar yang menempel di
Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dalam bertransaksi dengan penyedia barang dan jasa. Dokumen tersebut menjelaskan definisi konsumen menurut undang-undang dan hak serta kewajiban konsumen beserta prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti keadilan, keseimbangan, dan keamanan.
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu dalam 4 bidang utama: hukum perorangan, keluarga, harta warisan, dan perikatan. Mencakup topik seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, harta benda, dan pengaturan kontrak antar pihak.
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
Teori organisasi telah berkembang melalui berbagai perspektif, dimulai dari perspektif klasik yang menekankan efisiensi, kemudian neo-klasik yang memperhatikan faktor manusia, modern yang melihat organisasi sebagai sistem terbuka, hingga postmodern yang menekankan kompleksitas. Metafor yang digunakan antara lain mesin, organisme, dan kolase. Peran administrasi pun bergeser dari pelaksana menjadi pengambil keputusan hingga
Draf deal memo (kesepakatan bersama jasa boga)Legal Akses
油
Deal memo ini merupakan kesepakatan antara penyedia jasa boga dengan penerima jasa untuk penyediaan makanan dan minuman beserta peralatan dan pelayanannya dalam suatu acara. Kesepakatan ini mencakup detail paket menu, lokasi dan waktu acara, harga jasa, serta syarat pembayaran dimana penerima jasa diwajibkan membayar uang muka sebelum acara.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
Draf PERJANJIAN SEWA APARTEMEN ini berisi draf perjanjian yang mengatur tentang hubungan sewa menyewa diantara Permilik Apartemen dan Penyewa Apartemen. Draf ini di dalamnya mengatur tentang pembagian hak dan kewajiban, Ruang Lingkup, Masa Sewa, Biaya Sewa, Security Deposit, Pemeliharaan dan Perbaikan Apartemen, dan lain-lain. Draf PERJANJIAN SEWA APARTEMEN ini dapat di-download dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum pengguna.
Untuk download versi lengkap (format MS Word), silahkan kunjungi: http://www.legalakses.com/perjanjian-sewa-apartemen/
Surat perjanjian ini membahas jual beli mobil antara Wardoyo Puspita sebagai penjual dan Wahyu Yatim Miranda sebagai pembeli. Mobil yang diperjualbelikan adalah Toyota Kijang Innova tahun 2011 dengan harga Rp. 200 juta yang akan dibayar secara kredit dalam tiga kali cicilan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran, penyerahan mobil, sanksi untuk wanprestasi, dan penyelesaian seng
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Dokumen tersebut membahas etika dalam pemasaran dan hubungan antara produsen dan konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan tanggung jawab moral produsen untuk menyediakan produk berkualitas dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi. Dokumen tersebut juga membahas teori-teori yang relevan seperti teori kontrak dan teori biaya sosial dalam menjelaskan hubungan antara produ
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan konsumen dalam bisnis dan menjelaskan hak-hak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.
2. Implementasi perlindungan konsumen pada Bank CIMB Niaga melalui keterbukaan informasi dan pemenuhan hak-hak konsumen.
3. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah penipuan dan praktik tidak adil serta
Menurut dokumen tersebut:
1. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian dan pikiran bawah sadar yang dapat memicu impuls belanja.
2. Etika pemasaran mempengaruhi empat unsur pemasaran yaitu harga, produk, promosi, dan penempatan.
3. Konsumen memiliki hak dasar seperti hak atas informasi, pilihan, dan keamanan produk berdasarkan Undang-Undang Hak
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
3, BE & GG, Fatin, Hapzi Ali, Ethics and Business:Ethics of Consumer Protecti...FatinahGhiyats1
油
Dokumen tersebut membahas tentang bisnis etik dan tata kelola PT Pertamina (Persero) dalam 3 bagian utama. Pertama, menjelaskan bahwa Pertamina dimiliki sepenuhnya oleh negara dan Dewan Komisaris serta Direksinya diangkat langsung oleh pemerintah. Kedua, membahas program PKBL Pertamina untuk membina usaha kecil dan lingkungan sekitar. Ketiga, upaya Pertamina dalam melindungi konsumen di SPBU melal
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dari aspek hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai definisi, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, termasuk definisi konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti penipuan melalui iklan dan pemberian informasi yang keliru. Dokumen tersebut juga membahas mengenai label produk, jaminan mutu, dan pengaturan lainnya dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha serta upaya yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen untuk membela konsumen.
Perilaku konsumen salah satu hal penting yang harus dipahami oleh para pelaku usaha. Lalu apa saja komponen- komponen yang perlu dipahami? Untuk dapat mendalami materi ini bisa langsung cek pada ppt ya!
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
油
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
1. Manajemen stratejik adalah proses identifikasi dan pelaksanaan misi organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungan. Perencanaan stratejik merupakan bagian dari proses manajemen stratejik yang mencakup empat tugas utama termasuk evaluasi situasi internal dan eksternal serta pengembangan misi dan tujuan strategis.
2. Dalam merumuskan strategi SDM, manajer harus mempertimbangkan tiga tantangan
Kepemimpinan transaksional dan transformasional memberikan pengaruh berbeda terhadap pengikut. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada pertukaran imbalan, sedangkan transformasional memberi inspirasi dan motivasi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Karakteristik pemimpin dan gaya kepemimpinan masing-masing juga berbeda, dengan transformasional lebih proaktif dan menciptakan visi bersama.
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)Nurmansyah Arif W
油
Dokumen tersebut membahas tentang biaya modal dan struktur modal perusahaan multinasional. Ia menjelaskan pengertian biaya modal, faktor-faktor yang mempengaruhinya, fungsi biaya modal, dan pendekatan untuk menghitung biaya modal individual dan keseluruhan seperti WACC. Dokumen juga membahas perbedaan struktur modal antara perusahaan domestik dan multinasional serta faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal MNC.
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainNurmansyah Arif W
油
Dokumen tersebut membahas mengenai akuisisi antarperusahaan dan investasi pada entitas lain. Terdapat dua jenis perluasan perusahaan yaitu secara internal dan melalui penggabungan usaha atau akuisisi. Penggabungan usaha dapat berupa merger, konsolidasi, atau akuisisi saham. Metode akuntansi yang diterapkan bergantung pada jenis penggabungan usahanya.
TOYOTA menghadapi masalah kualitas produk di Amerika akibat perbedaan budaya kerja. Mereka melakukan recall mobil dan menanggung kerugian miliaran dolar. TOYOTA kemudian melakukan perbaikan internal dan meminta maaf atas kesalahan, dalam upaya memperbaiki citra perusahaan.
Dokumen ini membahas mengenai perencanaan personel dan perekrutan SDM yang meliputi merencanakan dan memprediksi kebutuhan pekerja, teknik perekrutan yang efektif, sumber kandidat dari dalam dan luar perusahaan, serta perekrutan tenaga kerja yang lebih beragam seperti orang tua tunggal dan pekerja berumur.
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi, kreativitas, dan komersialisasi. Inovasi adalah kombinasi dari menghasilkan ide-ide baru dan pengimplementasiannya menjadi produk atau layanan yang berguna secara komersial. Kreativitas diperlukan untuk inovasi dan sumbernya meliputi kecelakaan, asosiasi, kognitif, dan kepribadian. Komersialisasi dimulai dengan mengidentifikasi peluang pasar baru atau perubahan
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceA
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01
油
Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern,
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppta1011231229
油
Hukum perlindungan konsumen
4. Meningkatkan kualitas barang dan jasa
Meningkatkan kesadaran dan kemampuan
konsumen untuk melindungi diri
Mengangkat harkat dan martabat konsumen
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan
konsumen
6. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan jasa
Hak untuk memilih atau mendapat barang dan jasa
Hak untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi
Hak untuk mendapat perlindungan dan advokasi
dalam penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen
7. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa
Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
8. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah
terbujuk;
Teliti sebelum membeli;
Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang
memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan
dan kesehatan;
Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
Perhatikan label, keterangan barang dan masa
kadaluarsa;
10. Permasalahan :
Berbelanja barang secara online, tapi barang yang di beli
tidak sama dengan yang saya lihat di foto pada iklan yang
dipajang. Pertanyaan seperti itu, apakah itu termasuk pelanggaran
hak konsumen? Apakah dapat menuntut penjual untuk
mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli
tersebut ?
Jawaban :
Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen yaitu
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;