Perma 04 2019
•
0 likes•100 views
Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
1 of 8
Download to read offline
Recommended
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019KantorHukum1Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dengan formasi sebanyak 5.203 orang untuk 30 jabatan berbeda dan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik upload
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik uploadKantorHukum1Permenagraria tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Skb 3 menteri atr.bpn.kemendagri.kemendes
Skb 3 menteri atr.bpn.kemendagri.kemendesKantorHukum1SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Permen pupr11 2019
Permen pupr11 2019KantorHukum1Peraturan ini mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang terdiri dari pemasaran dan PPJB itu sendiri. Pemasaran rumah dilakukan pelaku pembangunan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai rencana proyek, harga, dan jadwal pembangunan. Calon pembeli dapat membatalkan pembelian bila terjadi kelalaian pelaku pembangunan dalam memenuhi jadwal. PPJB ditandatangani setelah pemasaran
1557202703 49 pmk-03_2019
1557202703 49 pmk-03_2019KantorHukum1Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
32 pmk0102019 induk
32 pmk0102019 indukKantorHukum1Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini memperluas jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk mendukung ekspor jasa dan daya saing industri jasa nasional. Jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk ekspor antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa konsult
Permendikbud nomor 51 tahun 2018
Permendikbud nomor 51 tahun 2018KantorHukum1Tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...KantorHukum1Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
Bn1011 2018
Bn1011 2018KantorHukum1Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1Peraturan Presiden ini mengatur tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset tanah melalui redistribusi tanah negara dan legalisasi tanah warga, diikuti dengan penguatan akses petani terhadap modal dan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian.
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74KantorHukum1Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Bn1984 2014
Bn1984 2014KantorHukum1Peraturan ini mengatur ukuran kapal minimum 5.000 GT untuk angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan memungkinkan kapal berukuran lebih kecil dialihkan ke lintas lain dalam 4 tahun. Direktur Jenderal bertugas memantau pelaksanaan peraturan ini.
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016KantorHukum1Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pm 38 tahun_2017
Pm 38 tahun_2017KantorHukum1Peraturan Menteri ini mengatur perubahan kesembilan atas peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan angkutan udara. Perubahan tersebut mencakup penambahan ketentuan modal disetor, persyaratan izin rute baru, dan tata cara audit terhadap perusahaan angkutan udara yang mengalami kecelakaan.
Pm 77
Pm 77KantorHukum1 [Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur pengangkut
Pm 77
Pm 77KantorHukum1 [Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur tentang penge
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvs
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvsKantorHukum1Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparanSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALITAS DALAM MINUTA AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real SolutionPMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul “PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?” bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. – Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini – Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti – Assistant Tax Manager enforceA
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern,
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA REPUBLIK INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
More Related Content
More from KantorHukum1 (13)
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...KantorHukum1Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
Bn1011 2018
Bn1011 2018KantorHukum1Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1Peraturan Presiden ini mengatur tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset tanah melalui redistribusi tanah negara dan legalisasi tanah warga, diikuti dengan penguatan akses petani terhadap modal dan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian.
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74KantorHukum1Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Bn1984 2014
Bn1984 2014KantorHukum1Peraturan ini mengatur ukuran kapal minimum 5.000 GT untuk angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan memungkinkan kapal berukuran lebih kecil dialihkan ke lintas lain dalam 4 tahun. Direktur Jenderal bertugas memantau pelaksanaan peraturan ini.
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016KantorHukum1Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pm 38 tahun_2017
Pm 38 tahun_2017KantorHukum1Peraturan Menteri ini mengatur perubahan kesembilan atas peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan angkutan udara. Perubahan tersebut mencakup penambahan ketentuan modal disetor, persyaratan izin rute baru, dan tata cara audit terhadap perusahaan angkutan udara yang mengalami kecelakaan.
Pm 77
Pm 77KantorHukum1 [Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur pengangkut
Pm 77
Pm 77KantorHukum1 [Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur tentang penge
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvs
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvsKantorHukum1Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...KantorHukum1
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74KantorHukum1
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
Recently uploaded (6)
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparanSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALITAS DALAM MINUTA AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real SolutionPMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul “PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?” bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. – Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini – Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti – Assistant Tax Manager enforceA
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern,
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA REPUBLIK INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsisaintaslan1
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002