Skb 3 menteri atr.bpn.kemendagri.kemendes
0 likes5,289 views
SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
1 of 6
Download to read offline
Recommended
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
油
Perdes No. 15 Tahun 2017 ttg Sewa Tanah Kas DesaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten NagekeoPenataan Ruang
油
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Proposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanBe Doel
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proposal ini meminta dukungan dana untuk pengadaan peralatan praktik di Satuan Karya Bhayangkara Polsek Gombong guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan praktik di bidang keamanan masyarakat, lalu lintas, pertolongan pertama, dan pemadam kebakaran.Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...infosanitasi
油
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumBiaya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SP...
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SP...Joy Irman
油
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)Kacung Abdullah
油
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
油
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air MinumPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip penguasaan air oleh negara, dasar hukum, jenis izin dan prioritas pemberian izin, serta persyaratan permohonan izin."
Modul format buku register
Modul format buku registerDede Subhan
油
Modul ini membahas tentang tata administrasi kantor desa dan kelurahan. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, tingkat keamanan dokumen, kecepatan proses, penggunaan kertas dan pengetikan, jenis-jenis naskah dinas, dan kewenangan penandatanganan dokumen oleh pejabat terkait.
Surat dana talangan
Surat dana talanganaishie1234
油
Surat ini merupakan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul "Pengemas Lautan Dilema Dengan Sinar Kapal Dorong" yang meliputi bidang budidaya ikan lele mas di kolam terpal di Kabupaten Pekalongan oleh kelompok mahasiswa Nur Aisah, Vauzul Ilhamnudin dan Muhammad Kholil dari Universitas Sriwijaya.Surat perjanjian sewa menyewa alat berat(1)
Surat perjanjian sewa menyewa alat berat(1)Operator Warnet Vast Raha
油
Surat perjanjian ini mengatur penyewaan alat berat excavator selama 60 hari oleh Haji Usman Latire kepada Arman untuk pekerjaan di tambak. Harga sewa Rp. 650.000 per jam dan mencakup biaya operator, bahan bakar, dan perawatan. Pembayaran dilakukan setiap 10 hari dan 14 hari untuk lembur. Jika terjadi sengketa, akan diselesaikan secara musyawarah atau melalui hukum.
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014Tulus Priyono
油
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise has also been shown to boost self-esteem and can serve as a healthy way to manage stress.Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
油
際際滷 resmi dari LKPP untuk Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum
PerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumJoy Irman
油
Peraturan Menteri Kesehatan No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumDaftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...
Daftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...Toko Stationery ATK Kantor Lengkap - Alat Tulis Sekolah
油
Katalog Harga Eceran Gambar Peralatan Sekolah siap download supplier ATK Alat tulis Kantor Murah untuk mendapatkan Daftar Price List Perlengkapan Sekolah dan Kantor. pemesanan wa ke 08119227169 , kunjungi toko fisik kami di bina mandiri stationery atau online https://www.alattulis.biz.id/
embung kecil.pptx
embung kecil.pptxHerbaktiDimasPerdana
油
Dokumen tersebut membahas tentang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek pembangunan embung, meliputi pengumpulan data, survey lokasi, analisis sosial ekonomi, geologi, hidrologi, topografi, perencanaan desain, dan penyusunan laporan. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria pemilihan lokasi embung yang ideal yaitu memenuhi kebutuhan air masyarakat, lahan tanah yang mendukung secaraProsedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13
Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13Claudius Herry
油
SOP Kemen PUPR Irjen Bina MargaKonsep Organisasi dan Sistim Informasi Manajemen Kesehatan
Konsep Organisasi dan Sistim Informasi Manajemen KesehatanGita Kostania
油
Materi 2 MK. Sistim Informasi Kesehatan, Prodi DIV Kebidanan, Poltekkes Kemenkes SurakartaPengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019KantorHukum1
油
Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dengan formasi sebanyak 5.203 orang untuk 30 jabatan berbeda dan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik upload
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik uploadKantorHukum1
油
Permenagraria tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara ElektronikMore Related Content
What's hot (20)
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)Kacung Abdullah
油
Form Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
油
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air MinumPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip penguasaan air oleh negara, dasar hukum, jenis izin dan prioritas pemberian izin, serta persyaratan permohonan izin."Modul format buku register
Modul format buku registerDede Subhan
油
Modul ini membahas tentang tata administrasi kantor desa dan kelurahan. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, tingkat keamanan dokumen, kecepatan proses, penggunaan kertas dan pengetikan, jenis-jenis naskah dinas, dan kewenangan penandatanganan dokumen oleh pejabat terkait.Surat dana talangan
Surat dana talanganaishie1234
油
Surat ini merupakan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul "Pengemas Lautan Dilema Dengan Sinar Kapal Dorong" yang meliputi bidang budidaya ikan lele mas di kolam terpal di Kabupaten Pekalongan oleh kelompok mahasiswa Nur Aisah, Vauzul Ilhamnudin dan Muhammad Kholil dari Universitas Sriwijaya.Surat perjanjian sewa menyewa alat berat(1)
Surat perjanjian sewa menyewa alat berat(1)Operator Warnet Vast Raha
油
Surat perjanjian ini mengatur penyewaan alat berat excavator selama 60 hari oleh Haji Usman Latire kepada Arman untuk pekerjaan di tambak. Harga sewa Rp. 650.000 per jam dan mencakup biaya operator, bahan bakar, dan perawatan. Pembayaran dilakukan setiap 10 hari dan 14 hari untuk lembur. Jika terjadi sengketa, akan diselesaikan secara musyawarah atau melalui hukum.LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014Tulus Priyono
油
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise has also been shown to boost self-esteem and can serve as a healthy way to manage stress.Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
油
際際滷 resmi dari LKPP untuk Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum
PerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumJoy Irman
油
Peraturan Menteri Kesehatan No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumDaftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...
Daftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...Toko Stationery ATK Kantor Lengkap - Alat Tulis Sekolah
油
Katalog Harga Eceran Gambar Peralatan Sekolah siap download supplier ATK Alat tulis Kantor Murah untuk mendapatkan Daftar Price List Perlengkapan Sekolah dan Kantor. pemesanan wa ke 08119227169 , kunjungi toko fisik kami di bina mandiri stationery atau online https://www.alattulis.biz.id/embung kecil.pptx
embung kecil.pptxHerbaktiDimasPerdana
油
Dokumen tersebut membahas tentang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek pembangunan embung, meliputi pengumpulan data, survey lokasi, analisis sosial ekonomi, geologi, hidrologi, topografi, perencanaan desain, dan penyusunan laporan. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria pemilihan lokasi embung yang ideal yaitu memenuhi kebutuhan air masyarakat, lahan tanah yang mendukung secaraProsedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13
Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13Claudius Herry
油
SOP Kemen PUPR Irjen Bina MargaKonsep Organisasi dan Sistim Informasi Manajemen Kesehatan
Konsep Organisasi dan Sistim Informasi Manajemen KesehatanGita Kostania
油
Materi 2 MK. Sistim Informasi Kesehatan, Prodi DIV Kebidanan, Poltekkes Kemenkes SurakartaDaftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...
Daftar harga atk 315 macam alat alat tulis kantor dan sekolah 2023 (bag.1) ve...Toko Stationery ATK Kantor Lengkap - Alat Tulis Sekolah
油
More from KantorHukum1 (20)
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019KantorHukum1
油
Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dengan formasi sebanyak 5.203 orang untuk 30 jabatan berbeda dan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik upload
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik uploadKantorHukum1
油
Permenagraria tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara ElektronikPerma 04 2019
Perma 04 2019KantorHukum1
油
Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaPermen pupr11 2019
Permen pupr11 2019KantorHukum1
油
Peraturan ini mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang terdiri dari pemasaran dan PPJB itu sendiri. Pemasaran rumah dilakukan pelaku pembangunan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai rencana proyek, harga, dan jadwal pembangunan. Calon pembeli dapat membatalkan pembelian bila terjadi kelalaian pelaku pembangunan dalam memenuhi jadwal. PPJB ditandatangani setelah pemasaran
1557202703 49 pmk-03_2019
1557202703 49 pmk-03_2019KantorHukum1
油
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama32 pmk0102019 induk
32 pmk0102019 indukKantorHukum1
油
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini memperluas jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk mendukung ekspor jasa dan daya saing industri jasa nasional. Jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk ekspor antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa konsultPermendikbud nomor 51 tahun 2018
Permendikbud nomor 51 tahun 2018KantorHukum1
油
Tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah KejuruanPojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...KantorHukum1
油
Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank UmumBn1011 2018
Bn1011 2018KantorHukum1
油
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan PerdataPerpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1
油
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset tanah melalui redistribusi tanah negara dan legalisasi tanah warga, diikuti dengan penguatan akses petani terhadap modal dan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian.Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74KantorHukum1
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tertPermendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
油
Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019Bn1984 2014
Bn1984 2014KantorHukum1
油
Peraturan ini mengatur ukuran kapal minimum 5.000 GT untuk angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan memungkinkan kapal berukuran lebih kecil dialihkan ke lintas lain dalam 4 tahun. Direktur Jenderal bertugas memantau pelaksanaan peraturan ini.Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016KantorHukum1
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pm 38 tahun_2017
Pm 38 tahun_2017KantorHukum1
油
Peraturan Menteri ini mengatur perubahan kesembilan atas peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan angkutan udara. Perubahan tersebut mencakup penambahan ketentuan modal disetor, persyaratan izin rute baru, dan tata cara audit terhadap perusahaan angkutan udara yang mengalami kecelakaan.Pm 77
Pm 77KantorHukum1
油
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur pengangkutPm 77
Pm 77KantorHukum1
油
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur tentang penge
Recently uploaded (6)
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan
油
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfPPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002
油
UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA REPUBLIK INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYATINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002
油
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALITAS DALAM MINUTA AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIKKonsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01
油
Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern, Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceAPPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002
油
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002
油