Permendikbud 160-tahun-2014
1 like943 views
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 mengatur pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan penggunaannya, sementara yang lainnya harus kembali ke kurikulum 2006 sampai ada ketetapan baru. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan bertujuan untuk kelancaran proses pendidikan.
1 of 4
Downloaded 20 times
Ad
Recommended
Permendikbud tahun2016 nomor 24
Permendikbud tahun2016 nomor 24Alvin Cg
油
Peraturan ini menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kompetensi dasar berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Peraturan ini juga mengatur pendekatan pembelajaran tematik terpadu untuk SD dan pembelajaran mata pelajPermendikbud no 160 th 2014 permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_d...
Permendikbud no 160 th 2014 permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_d...Winarto Winartoap
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 menetapkan pemberlakuan kembali Kurikulum 2006 di satuan pendidikan dasar dan menengah yang sebelumnya melaksanakan Kurikulum 2013, mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Satuan pendidikan yang telah mengikuti Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan kurikulum tersebut, sedangkan yang belum melaksanakan mendapat pelatihan untuk persiapan. Peraturan ini berlaku hingga tahun pelajaran 2019/2020 dan diatur lebih lanjut oleh pihak berwenang.01 sk dirjen dikdasmen 305 2016
01 sk dirjen dikdasmen 305 2016Chusnul Labib
油
Keputusan ini menetapkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang tercantum dalam 5 lampiran yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan khusus. Pelaksanaan Kurikulum 2013 akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Penelitian dan Pengembangan.Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Prosesalvinnoor
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 mengatur standar proses pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dokumen ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pendidikan nasional.01 salinan sk penetapan sekolah k13 mandiri (1)
01 salinan sk penetapan sekolah k13 mandiri (1)punkdick
油
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan satuan pendidikan pelaksana kurikulum 2013 secara mandiri untuk mengoptimalkan implementasinya. Satuan pendidikan yang terakreditasi A dan B dapat diusulkan oleh kepala daerah atau ketua yayasan, dengan tanggung jawab meliputi pelatihan dan penyediaan buku kurikulum. Keputusan ini berlaku sejak 14 Juli 2016 dan biaya terkait menjadi tanggung jawab anggaran direktorat.Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaianalvinnoor
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 menetapkan standar penilaian pendidikan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mengikuti standar yang berlaku secara nasional, dan peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan tercantum dalam berita negara Republik Indonesia.Permendikbud no. 64 th 2013 ttg Standar Isi
Permendikbud no. 64 th 2013 ttg Standar IsiAbdul Hafifudin
油
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.Pos an 2021
Pos an 2021punkdick
油
Peraturan ini mengatur prosedur operasional standar pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021. Lingkup peserta asesmen mencakup satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdaftar di Dapodik atau EMIS. Peserta didik yang terpilih secara sampling akan mengikuti asesmen kompetensi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumNur Kholiq
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 menetapkan pelaksanaan kurikulum untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2013/2014. Dokumen ini juga mencakup pedoman untuk penyusunan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dilampirkan dalam berita negara Republik Indonesia.Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumAmrizal Ahmad
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 mengatur implementasi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan dari SD hingga SMK secara bertahap mulai tahun ajaran 2013/2014. Dokumen ini mencakup pedoman penyusunan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi kurikulum. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pendidikan nasional.Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016hataji
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 menetapkan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi acuan dalam pengembangan berbagai standar pendidikan. Peraturan ini mencakup kompetensi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, dan SMA. Dengan diberlakukannya peraturan ini, peraturan sebelumnya nomor 54 tahun 2013 dicabut.Permen 37 tahun 2018
Permen 37 tahun 2018Chusnul Labib
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2018 mengubah peraturan sebelumnya tentang kompetensi inti dan dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah, dengan menambahkan muatan informatika. Akta ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam era digital dengan integrasi informatika ke dalam pembelajaran. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 20 Desember 2018.Permen 35 tahun 2018
Permen 35 tahun 2018Chusnul Labib
油
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan menambahkan mata pelajaran Informatika dan menetapkan pelaksanaannya mulai tahun ajaran 2019/2020.Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21Alvin Cg
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmen
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.Permen tahun2013 nomor64
Permen tahun2013 nomor64Wakija Wakija
油
Peraturan ini menetapkan Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Peraturan ini wajib diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya peraturan ini untuk semua tingkat kelas. Peraturan sebelumnya tentang Standar Isi dicabut dengan dPermendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusanalvinnoor
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai standar pendidikan dan menghapus peraturan sebelumnya. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Mei 2013.Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 160 Tahun 2014 menetapkan pemberlakuan kembali kurikulum 2006 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun ajaran 2014/2015. Satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan penggunaannya, sementara yang belum melaksanakan perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Peraturan ini berlaku hingga tahun ajaran 2019/2020 dan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3Nur Khadzik
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 mengatur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat tetap menggunakan kurikulum tersebut, sedangkan yang belum akan melaksanakan Kurikulum 2006 hingga tahun pelajaran 2019/2020. Peraturan ini juga mencakup pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik untuk implementasi Kurikulum 2013.Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 160 Tahun 2014 menetapkan pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013 di satuan pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester dapat terus menggunakan kurikulum tersebut, sedangkan yang belum melaksanakannya akan mendapatkan pelatihan untuk mempersiapkan penerapan kurikulum 2013. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 11 Desember 2014.3. permendikbud th. 2016 no. 024 ttg. ki dan kd
3. permendikbud th. 2016 no. 024 ttg. ki dan kdOtto Hartono
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kompetensi dasar berisi kemampuan minimal yang harus dicapai siswa. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 Juni 2016.Permendikbud tahun2016 nomor024
Permendikbud tahun2016 nomor024andri setyawan
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan dasar untuk kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah, yang bertujuan untuk memperkuat proses pembelajaran. Dokumen ini mencakup pengaturan tentang struktur kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di berbagai tingkatan sekolah. Ketentuan sebelumnya yang terkait dengan kompetensi inti dan dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Permendikbud tahun 2016 nomor 024
Permendikbud tahun 2016 nomor 024kimiasheila
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan dasar dalam kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi ini terdiri dari empat kategori yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta digunakan sebagai dasar untuk pembaruan buku teks pelajaran. Peraturan ini mulai berlaku pada 29 Juni 2016 dan mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa.Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang ki & kd pelajaran kurikulum 2013
Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang ki & kd pelajaran kurikulum 2013ifahkholifah1
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini memberikan pedoman bagi proses pembelajaran dan merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan. Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan sebelumnya tentang kurikulum 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.A. permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
A. permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumNarto Wastyowadi
油
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum baru secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Pedoman tersebut meliputi penyusunan kurikulum sekolah, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.Permendikbud nomor-81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Garuda.
Permendikbud nomor-81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Garuda.Nayantaka Husna Hartono
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 menetapkan pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2013/2014 dengan pedoman yang mencakup penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap pada sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan merupakan bagian dari berbagai regulasi pendidikan nasional.Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengatur ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru yang mengajar di SMP/SMA/SMK yang beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 dalam tahun pelajaran 2014/2015. Peraturan ini termasuk penyesuaian beban belajar dan syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru, serta ketentuan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Implementasi peraturan ini berlaku hingga 31 Desember 2016 dan mencakup pedoman kegiatan yang diakui sebagai ekuivalensi beban kerja guru.Permendikbud no-4-tahun-2015
Permendikbud no-4-tahun-2015Gum Rowi
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 menetapkan ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru di SMP, SMA, dan SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 di semester pertama menjadi kurikulum 2006 di semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi perbedaan beban belajar antara kedua kurikulum dan memastikan guru memenuhi syarat beban kerja 24 jam tatap muka per minggu. Ekuivalensi kegiatan tersebut diakui maksimal 25% dari beban mengajar guru dan harus dibuktikan dengan dokumentasi resmi.Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulum
Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulumHilmi Hasan
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 menetapkan ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru di SMP/SMA/SMK yang beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006. Dokumen ini mengatur beban belajar peserta didik dan syarat untuk memenuhi tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan kurikulum masing-masing. Ekuivalensi kegiatan pembelajaran dibatasi maksimal 25% dari beban mengajar guru dan berlaku hingga 31 Desember 2016.Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015
Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015Gus Priyono Koes
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengatur ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru SMP/SMA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 dan mengikuti kurikulum tahun 2006. Peraturan ini diperlukan untuk memenuhi beban kerja guru yang minimal 24 jam tatap muka per minggu, serta mengoptimalkan penataan beban mengajar di sekolah. Ekuivalensi kegiatan tersebut dapat mencakup kegiatan bimbingan, pengelolaan kelas, dan pembinaan ekstrakurikuler, hingga maksimal 25% dari beban mengajar.More Related Content
What's hot (9)
Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumNur Kholiq
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 menetapkan pelaksanaan kurikulum untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2013/2014. Dokumen ini juga mencakup pedoman untuk penyusunan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dilampirkan dalam berita negara Republik Indonesia.Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
Permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumAmrizal Ahmad
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 mengatur implementasi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan dari SD hingga SMK secara bertahap mulai tahun ajaran 2013/2014. Dokumen ini mencakup pedoman penyusunan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi kurikulum. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pendidikan nasional.Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016hataji
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 menetapkan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi acuan dalam pengembangan berbagai standar pendidikan. Peraturan ini mencakup kompetensi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, dan SMA. Dengan diberlakukannya peraturan ini, peraturan sebelumnya nomor 54 tahun 2013 dicabut.Permen 37 tahun 2018
Permen 37 tahun 2018Chusnul Labib
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2018 mengubah peraturan sebelumnya tentang kompetensi inti dan dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah, dengan menambahkan muatan informatika. Akta ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam era digital dengan integrasi informatika ke dalam pembelajaran. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 20 Desember 2018.Permen 35 tahun 2018
Permen 35 tahun 2018Chusnul Labib
油
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan menambahkan mata pelajaran Informatika dan menetapkan pelaksanaannya mulai tahun ajaran 2019/2020.Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21Alvin Cg
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmen
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.Permen tahun2013 nomor64
Permen tahun2013 nomor64Wakija Wakija
油
Peraturan ini menetapkan Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Peraturan ini wajib diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya peraturan ini untuk semua tingkat kelas. Peraturan sebelumnya tentang Standar Isi dicabut dengan dPermendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusanalvinnoor
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai standar pendidikan dan menghapus peraturan sebelumnya. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Mei 2013.Similar to Permendikbud 160-tahun-2014 (20)
Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 160 Tahun 2014 menetapkan pemberlakuan kembali kurikulum 2006 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun ajaran 2014/2015. Satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan penggunaannya, sementara yang belum melaksanakan perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Peraturan ini berlaku hingga tahun ajaran 2019/2020 dan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3Nur Khadzik
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 mengatur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat tetap menggunakan kurikulum tersebut, sedangkan yang belum akan melaksanakan Kurikulum 2006 hingga tahun pelajaran 2019/2020. Peraturan ini juga mencakup pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik untuk implementasi Kurikulum 2013.Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 160 Tahun 2014 menetapkan pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013 di satuan pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester dapat terus menggunakan kurikulum tersebut, sedangkan yang belum melaksanakannya akan mendapatkan pelatihan untuk mempersiapkan penerapan kurikulum 2013. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 11 Desember 2014.3. permendikbud th. 2016 no. 024 ttg. ki dan kd
3. permendikbud th. 2016 no. 024 ttg. ki dan kdOtto Hartono
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kompetensi dasar berisi kemampuan minimal yang harus dicapai siswa. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 Juni 2016.Permendikbud tahun2016 nomor024
Permendikbud tahun2016 nomor024andri setyawan
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan dasar untuk kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah, yang bertujuan untuk memperkuat proses pembelajaran. Dokumen ini mencakup pengaturan tentang struktur kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di berbagai tingkatan sekolah. Ketentuan sebelumnya yang terkait dengan kompetensi inti dan dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Permendikbud tahun 2016 nomor 024
Permendikbud tahun 2016 nomor 024kimiasheila
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan dasar dalam kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi ini terdiri dari empat kategori yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta digunakan sebagai dasar untuk pembaruan buku teks pelajaran. Peraturan ini mulai berlaku pada 29 Juni 2016 dan mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa.Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang ki & kd pelajaran kurikulum 2013
Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang ki & kd pelajaran kurikulum 2013ifahkholifah1
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini memberikan pedoman bagi proses pembelajaran dan merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan. Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan sebelumnya tentang kurikulum 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.A. permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum
A. permendikbud nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulumNarto Wastyowadi
油
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum baru secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Pedoman tersebut meliputi penyusunan kurikulum sekolah, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.Permendikbud nomor-81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Garuda.
Permendikbud nomor-81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Garuda.Nayantaka Husna Hartono
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 menetapkan pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2013/2014 dengan pedoman yang mencakup penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap pada sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan merupakan bagian dari berbagai regulasi pendidikan nasional.Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengatur ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru yang mengajar di SMP/SMA/SMK yang beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 dalam tahun pelajaran 2014/2015. Peraturan ini termasuk penyesuaian beban belajar dan syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru, serta ketentuan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Implementasi peraturan ini berlaku hingga 31 Desember 2016 dan mencakup pedoman kegiatan yang diakui sebagai ekuivalensi beban kerja guru.Permendikbud no-4-tahun-2015
Permendikbud no-4-tahun-2015Gum Rowi
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 menetapkan ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru di SMP, SMA, dan SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 di semester pertama menjadi kurikulum 2006 di semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi perbedaan beban belajar antara kedua kurikulum dan memastikan guru memenuhi syarat beban kerja 24 jam tatap muka per minggu. Ekuivalensi kegiatan tersebut diakui maksimal 25% dari beban mengajar guru dan harus dibuktikan dengan dokumentasi resmi.Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulum
Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulumHilmi Hasan
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 menetapkan ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru di SMP/SMA/SMK yang beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006. Dokumen ini mengatur beban belajar peserta didik dan syarat untuk memenuhi tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan kurikulum masing-masing. Ekuivalensi kegiatan pembelajaran dibatasi maksimal 25% dari beban mengajar guru dan berlaku hingga 31 Desember 2016.Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015
Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015Gus Priyono Koes
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengatur ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru SMP/SMA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 dan mengikuti kurikulum tahun 2006. Peraturan ini diperlukan untuk memenuhi beban kerja guru yang minimal 24 jam tatap muka per minggu, serta mengoptimalkan penataan beban mengajar di sekolah. Ekuivalensi kegiatan tersebut dapat mencakup kegiatan bimbingan, pengelolaan kelas, dan pembinaan ekstrakurikuler, hingga maksimal 25% dari beban mengajar.P2tk.dikdas.kemdikbud.go.id files permen_no_4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegi...
P2tk.dikdas.kemdikbud.go.id files permen_no_4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegi...Nanang Handriyanto
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 mengatur ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru yang mengajar di SMP/SMA/SMK yang menjalankan kurikulum 2013 pada semester pertama dan kurikulum 2006 pada semester kedua. Hal ini dilakukan untuk menjawab perbedaan beban belajar dan memenuhi syarat tunjangan profesi guru. Melalui evaluasi ini, guru tidak hanya harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam, tetapi juga dapat menggunakan kegiatan pembimbingan sebagai tambahan beban kerja yang diakui.Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulum
Permen no 4_tahun_2015_ttg_ekuivalensi_kegiatan__guru_perubahan_kurikulumNur Yasin
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru yang beban mengajarnya tidak terpenuhi setelah perubahan kurikulum dari 2013 ke 2006. Ekuivalensi kegiatan tersebut diakui setinggi-tingginya 6 jam per minggu dan meliputi kegiatan sebagai wali kelas, pembina OSIS, dan guru piket.Permendikbud no. 4 tahun 2015
Permendikbud no. 4 tahun 2015Joko Suwarno
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru yang beban mengajarnya tidak terpenuhi setelah perubahan kurikulum dari 2013 ke 2006. Ekuivalensi kegiatan tersebut diakui setinggi-tingginya 6 jam per minggu dan meliputi kegiatan sebagai wali kelas, pembina OSIS, dan guru piket.PERMEN NO 4 TH 2015 TTG Ekuivalensikegiatanguruperubahankurikulum
PERMEN NO 4 TH 2015 TTG EkuivalensikegiatanguruperubahankurikulumGito Brahmana
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2015 menetapkan ekuivalensi kegiatan pembelajaran bagi guru yang bertugas di SMP/SMA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 dan beralih ke kurikulum 2006. Peraturan ini mengatur beban belajar dan persyaratan untuk tunjangan profesi guru, serta mencakup pengakuan terhadap kegiatan pembimbingan yang dapat dihitung dalam beban mengajar. Implementasi ekuivalensi berlaku hingga 31 Desember 2016 dan dilaporkan kepada dinas pendidikan untuk verifikasi.Sk kepbalitbang penetapan sekolah
Sk kepbalitbang penetapan sekolahYendi Sutan Rajo Endah
油
Keputusan ini menetapkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013, meliputi sekolah yang menerapkannya secara resmi, secara mandiri, dan untuk 1 semester saja. Pengawasan pelaksanaan kurikulum baru ini akan dilakukan secara bersama oleh direktorat terkait di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan.Permendikbud tahun2016 nomor021
Permendikbud tahun2016 nomor021SMPK Stella Maris
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.Permendikbud no. 21 tahun 2016
Permendikbud no. 21 tahun 2016hataji
油
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang mencakup kompetensi inti dan spesifik untuk setiap mata pelajaran. Setiap satuan pendidikan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu tiga tahun setelah diundangkan, menggantikan peraturan sebelumnya. Standar isi tersebut ditetapkan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal sesuai dengan jenjang pendidikan.Ad
Permendikbud 160-tahun-2014
- 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006; Mengingat : 1. Undang足Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013.
- 2. Pasal 1 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pasal 2 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013. (3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 3 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi: a. kepala satuan pendidikan; b. pendidik; c. tenaga kependidikan; dan d. pengawas satuan pendidikan. (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 4 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Pasal 5
- 3. Hal足hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 7 Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang足undangan. Pasal 8 Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang足undangan. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
- 4. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR