More Related Content
What's hot (19)
Viewers also liked (8)
![Hi_We_are_Kelompok_1st[1]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/6f9d7d0e-0e46-4754-8e99-2d0c7c5146ca-160428065131-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Similar to Power point eptik (20)
Recently uploaded (20)
Power point eptik
- 3. PENGERTIAN CYBER CRIME Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Tetapi istilah cybercrime juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia nyata di mana komputer atau jaringan komputer dipakai untuk memungkinkan atau mempermudah kejahatan itu bisa terjadi.
- 4. SEJARAH CYBER CRIME Cyber crime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak system telepon baru Negara dengan merubah otoritas. Berikut akan ditunjukan seberapa sibuknya para hacker telah ada selama 35 tahun terakhir. Awal 1960 fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium kepintaran buatan (arti ficial intel ligence) MIT, menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata hacker berarti positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.
- 5. KLASIFIKASI CYBER CRIME Cyber piracy Cyber trespass Cyber vandalism
- 6. JENIS CYBER CRIME 1. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni 2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu- abu 3. Cybercrime yang menyerang individu 4. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) 5. Cybercrime yang menyerang pemerintah
- 7. CONTOH KASUS KASUS PERTAMA Pada awal bulan Desember 2012 tersangka MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D melalui alamat website http://lowongan-kerja.tokobagus.com/hrd- rekrutmen/lowongan-kerja-adaro-indonesia4669270.html mengiklankan lowongan pekerjaan yang isinya akan menerima karyawan dalam sejumlah posisi termasuk HRGA (Human Resource-General Affairs) Foreman dengan menggunakan nama PT. ADARO INDONESIA. KASUS KEDUA Februari 2012. Mochmmad Feri Kuntoro, Bapak dua anak itu telah melaporkan pencurian pulsa yang diduga dilakukan provider 9133 ke Polda Metro Jaya. Feri mengaku, setiap hari pulsanya disedot sebanyak Rp2.000 ketika SMS konten masuk ke handphone-nya.
- 8. ANALISA KASUS KASUS PERTAMA Sesuai dengan penjelasan polda sulsel bahwa pelaku dijerat hukuman Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Subs. Pasal 378 KUHP. KASUS KEDUA Kasus tersebut merupakan pelanggaran pada UU ITE pasal 28 ayat 1 dengan sangsi pidana dari pasal 45 ayat (2), serta pasal 35 UU ITE 2008 dengan sangsi pidana sesuai dengan Pasal 51.
- 9. KESIMPULAN Sarana yang dipakai dalam kasus tersebut tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga orang yang melakukan kejahatan ini diperlukan adanya proses pembelajaran. Motif pelaku kejahatan disamping karena uang, bisa juga karena keisengan yang berujung pada tindakan pidana. Suatu tindakan kejahatan memang sudah semestinya diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat dengan melihat peraturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam negara tersebut. Kejahatan bisa juga timbul karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya karena kejahatan ini bersifat maya dimana si pelaku tidak tampak secara fisik.
- 10. SARAN Dari kesimpulan yang penulis ambil dalam makalah ini, penulis memberikan saran kepada semua pengguna media elektronik agar mampu menilai informasi yang diterima melalui media tersebut, apakah informasi tersebut benar atau hanya modus kejahtan dari pembuat informasi untuk menghindari kejahatan khususnya melalui media elektronik. Pengamanan media elektronik oleh pemerintah juga diperlukan agar pelaku tidak dapat menyebarluaskan informasi palsu dengan mudah, misalnya disediakannya aplisakasi pelacakan nomor telephone atau penyedia website khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Penegakan hukum tentang kejahatan-kejahatan ITE juga perlu dipertegas dalam hal klasifikikasi kejahatannya dengan pasal yang semestinya sesuai kejahatan yang ada. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera atau mengurungkan niat kejahatan bagi pelaku dengan melihat adanya UU ITE yang berlaku.