More Related Content
What's hot (20)
Similar to PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx (20)
Recently uploaded (17)
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
- 1. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ¡°perizinan Usaha¡± Dosen Pengampuh: I NYOMAN BUDIONO, M.M Kelompok 3 Sarmila. S (18.62202.051) Muhaibah Yunus (19.62202.052) Disa Julia Putri (19.62202.051) Prodi : Akuntansi Syariah
- 2. Pengertian perizinan usaha perizinan usaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah Pelaku Usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Definisi lain dari Perizinan Usaha seperti menjadikan ciri khusus/identitas dari seorang yang mendirikan usaha, sehingga usaha tersebut mendapat pandangan yang Legal atau sah, karena telah mendapatkan izin/ lisensi dari pemerintah yang berwenang
- 3. Macam-macam perizinan usaha Surat izin tempat usaha ( SITU ) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP ) Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan Surat Izin Gangguan ( HO ) Tanda Daftar Industri Surat Izin Usaha Industri Surat Izin BPOM Sertifikat halal
- 4. Surat Izin Tempat Usaha 1. Pengertian surat izin tempat usaha Surat Izin Tempat Usaha atau SITU merupakan legalitas yang diberikan oleh badan hukum setempat kepada perseorangan, perusahaan maupun badan untuk memperoleh tempat usaha. Pembangunan tempat usaha ini diatur dan disesuaikan dengan tata ruang wilayah tersebut. 2. Dasar hukum surat izin tempat usaha SITU sendiri memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda. Peraturan daerah tersebut juga telah mengatur tentang tata cara sistem untuk mendapatkan SITU.
- 5. Contoh Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) 3. Prosedur dalam pengurusan SITU ? Mengisi formulir SITU dengan melampirkan keterangan izin surat tertulis dari tetangga kanan, kiri, depan dan belakang. ? Meminta pengesahan terhadap formulir permohonan SITU yang diketahui oleh pejabat kelurahan dan kecamatan setempat. ? Seteleh izin SITU tersebut sudah diketahui oleh lurah dan camat setempat, maka selanjutnya adalah formulir permohonan SITU tersebut diurus ke kota madya atau kabupaten setempat untuk memperoleh SITU. ? Membayar izin usaha tersebut dan mendaftar ulang. ? Selesai
- 6. Surat Izin Usaha Perdagangan 1. Pengertian surat izin usaha perdagangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan. 2. Durasi pembuatan dan masa berlaku SIUP Aturan baru mengenai SIUP ini menyatakan bahwa masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usaha. Jadi selama bisnis yang dijalankan berjalan dengan baik dan tidak ada informasi-informasi mengenai perusahaan yang diubah, maka Anda tidak perlu memperpanjang SIUP. Lain halnya kalau Anda memutuskan untuk mengubah bidang usaha, meningkatkan modal sehingga klasifikasi SIUP perusahaan juga berubah, atau pindah domisili usaha. Kalau demikian maka meski SIUP belum habis masa berlakunya, Anda harus tetap memperbaharuinya.
- 7. Contoh Surat Izin Usaha Perdagangan 3. Prosedur dalam pengurusan SIUP ? Mengambil formulir pendaftaran/surat permohonan di Kantor Dinas Perdagangan ? Mengisi Formulir Pendaftaran atau Surat Permohonan di Kantor Dinas Perdagangan ? Membayar Tarif Pembuatan SIUP, Tarif pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan akan beragam tergantung pada peraturan di daerah pembuatannya. ? Pengambilan SIUP, Setelah mengajukan permohonan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan, biasanya prosesnya akan memakan waktu sekitar dua minggu.
- 8. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan 1. Pengertian surat izin tanda daftar perusahaan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-undang, yang didalamnya terdapat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, kemudian di legalisir (disahkan) oleh para pejabat yang berwenang pada bidangnya. 2. Dasar hukum surat izin tanda daftar perusahaan Dasar hukum untuk menguatkan perintah diharuskannya mendaftarkan perusahaan ke pemerintah, sebagai berikut : ? Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. ? Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- 9. Contoh Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan 3. Persyaratan pengurusan tanda daftar perusahaan ? Mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Perusahaan ? Formulir pendaftaran perusahaan perusahaan perseroan terbatas ( PT ) ? Formulir pendaftaran perusahaan koperasi ? Formulir pendaftaran perusahaan persekutuan komanditer (CV) ? Formulir pendaftaran perusahaan perorangan ( PO ) ? Formulir pendaftaran bentuk usaha lainnya ( BUL ) ? Scan KTP asli direktur / pemilik ? Scan asli NPWP ? Scan asli akta notaris pendirian perusahaan bagi badan usaha atau badan hokum ? Scan asli izin teknis/ operasional ? Scan asli bukti plunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir ? Scan asli bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ? Scan asli pengesahan anggaran dasar ( AD ) dan kementrian hukum dan HAM ? Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- 10. Surat Izin Gangguan ( HO ) 1. Pengertian Surat Izin Gangguan ( HO ) Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie) adalah suratketerangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. 2. Dasar Hukum Surat Izin Gangguan ( HO ) Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk nenentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2012, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini.
- 11. Contoh Surat Izin Gangguan (HO) 3. persyaratan Pembuatan Surat Izin Gangguan ( HO ) ? Fotocopy surat tanah atau sertifikat tanah dan surat bukti lainnya. ? Fotocopy kartu identitas pemohon dan NPWP. ? Fotocopy akte pendirian bangunan. ? Fotocopy tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan. ? Persyaratan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan. ? Daftar bahan baku penunjang. ? Fotocopy IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) yang asli.
- 12. Tanda Daftar Industri 1. Pengertian tanda daftar industri Tanda Daftar Industri (TDI) adalah dokumen pengesahan yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industriyang mengolah bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seturuhnya sampai dengan Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Dasar hukum tanda daftar industri ? Peraturan menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/6/2008, tentang Ketentuandan tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ? Perda No. 16 tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. ? Perda No. 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- 13. Contoh Tanda Daftar Industri 3. Prosedur pengurusan Tanda Daftar Industri ? Pemohon mengisi Formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota. ? Pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi. ? Setelah persyaratan lengkap, instansi yang berwenang mengeluarkan tanda daftar industri. Waktu proses 7 hari kerja setelah berkas lengkap dan segala biaya yang timbul dari pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
- 14. Surat Izin Usaha Industri 1. Pengertian Surat Izin Usaha Industri Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Izin Usaha Industri ini wajib dimiliki secara pribadi maupun perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang. Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini 2. Dasar hukum surat Izin Usaha Industri Terkait izin usaha di Indonesia, Kementerian Industri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian 30/2019 yang mulai berlaku efektif pada 18 Oktober 2019. Peraturan ini diterbitkan sebagai revisi dari Peraturan 15/2019, dengan menyederhanakan persyaratan proses Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Ekspansi dibawah Kerangka Kerja Layanan Perizinan Usaha Terintegrasi Elektronik untuk bisnis-bisnis di Indonesia.
- 15. Contoh surat izin usaha 3. Persyaratan mendapatkan surat izin usaha industri ? Mengisi formulir permohonan ? Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris ? Foto copy NPWP ? Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya ? Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ? Surat keterangan Domisili Perusahaan ? Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat ? Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran ? Foto copy Surat Izin Gangguan/HO ? Foto copy SIUP dan TDP ? Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota
- 16. Surat izin BPOM 1. Pengertian surat izin BPOM Izin Edar BPOM adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib wajib memiliki Izin Edar BPOM. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu, menggunakan Bahan Tambahan Pangan tertentu (seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dll), atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai Makanan Pendamping ASI (MPASI), Makanan untuk Lansia, dan lain sebagainya. 2. Dasar hukum surat izin BPOM Di Indonesia, aturan mengenai bahan pangan, makanan, dan minuman tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengamanan Makanan dan Minuman. Dikeluarkan dan disahkannya peraturan ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kualitas dari setiap makanan dan minuman yang beredar atau diperjual belikan di Tanah Air.
- 17. Contoh surat izin BPOM 3. Tahap memperoleh surat izin BPOM Untuk mendapatkan izin edar dari Badan BPOM, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu: ? Mengajukan permohonan Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB); ? Pendaftaran perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan akun; ? Pendaftaran produk pangan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP)
- 18. Sertifikat Halal 1. Pengertian sertifikat halal Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari¡¯at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 2. Tujuan sertifikat halal Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
- 19. Contoh sertifikat halal 3. Cara membuat sertifikat halal ? Anda sebagai pemohon mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen (terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk) ? BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan- persyaratan yang diajukan Anda ? Anda menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dimakan ? LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dimakan, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal sebuah produk. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk ? Dari hasil pemeriksaan LPH, MUI melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal ? BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.