Regulasi managemen kredit perbankan
Download as PPTX, PDF2 likes937 views
Regulasi perbankan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1953. Saat ini, regulasi perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan peran Bank Indonesia sebagai regulator sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2011. Regulasi tersebut mencakup pendirian, kepemilikan, dan bentuk hukum bank serta pengelolaan dana bank, mekanisme pemberian kredit, dan prinsip kerahasiaan informasi nasabah.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Regulasi managemen kredit perbankan (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Regulasi managemen kredit perbankan
- 1. Regulasi Managemen Kredit/Pembiayaan Perbankan PRESENTED by: Ahmad Muhoriah. SH
- 3. Lembaga Regulasi Perbankan Meskipun lembaga perbankan di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank secara legal formal baru dimulai sejak tahun 1953. Regulasi terhadap bank-bank di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Central yang juga merupakan lembaga legislator dibidang keuangan dan moneter Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka peran regulasi dibidang keuangan termasuk bidang
- 4. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Hukum Bank Bank umum dapat menjalankan usahanya setelah memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia Adapun bagi Bank Umum pendiriannya dapat dilakukan secara kemitraan dari kombinasi sebagai berikut; Warga negara Indonesia Badan Hukum Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Asing (*khusus untuk Badan Hukum Asing ditentukan bahwa harus ada rekomendasi yang sekurang- kurangnya memuat keterangan bahwa Badan Hukum Asing yang bersangkutan WNI/Bada n Hukum Indonesia Pendirian, kepemilikan dan badan hukum bank adalah suatu proses individu-individu manusia yang berkelompok disuatu badan hukum dalam suatu kesatuan mendirikan, memiliki dan mewujudkan serta mengoperasikan suatu bank. Secara hukum, pendirian, kepemilikan dan bentuk hukum bank diatur dalam pasal 21 dan 22 UU No. 10/1998 Tentang Perbankan Mendirik an bank umum WNI/Bada n Hukum Indonesia WNA/ Badan Hukum Asing Mendirik an bank umum WNI/Bada n Hukum Indonesia
- 5. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Hukum Bank Pihak-pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia Pemerintah Daerah Kerjasama diantara para pihak tersebut Mendirikan BPR WNI/Badan Hukum Indonesia Pemerintah Daerah
- 6. modal Modal Inti Modal disetor Agio saham Modal sumbangan Cadangan umum Cadangan tujuan Laba yang ditahan Laba tahun lalu Laba tahun berjalan Modal Pelengka p Cadangan revaluasi tetap Cadangan penghapusan aktiva produktif Modal Pinjaman Pinjaman subordinasi Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Hukum Bank
- 8. Mekanisme Dana Bank Ketentuan mengenai izin penghimpunan dana masyarakat dan modal bank diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap wakttu dapat diuangkan Uang tunai yang dimiliki bank bisa bersumber dari modal sendiri ataupun sumber lain diluar bank yang dititipkan kepada bank dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali baik secara keseluruhan maupun berangsur-angsur Operasional bank bertujuan mendapatkan keuntungan dan selisih bunga pinjaman kepada debitur dengan suku bunga simpanan yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai nasabah penyimpan. Selisih suku bunga yang diterima sebagai keuntungan bank disebut SPREAD Managemen dana bank adalah proses pengelolaan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat
- 9. Mekanisme Dana Bank SUMBER DANA 1. DANA BANK SENDIRI: Setoran Modal pemegang Saham Cadangan Laba Laba Bank yang belum dibagi tahun berjalan 2. DANA MASYARAKAT (Simpanan): Simpanan GIRO Simpanan TABUNGAN. Simpanan DEPOSITO Sertifikat Deposito Deposit On Call 3. DANA PINJAMAN LEMBAGA LAIN: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Call Money Pinjaman dari bank- bank di luar negeri 4. SUMBER DANA LAIN Setoran Jaminan Dana Transfer Surat Berharga Pasar Uang Diskonto BANK INDONESIA
- 10. Mekanisme Dana Bank FUNGSI-FUNGSI MODAL BANK Melindungi para kreditur Menjamin kelangsungan opersional Memenuhi standar modal minimal (CAR)
- 11. Mekanisme Dana Bank modal bank sendiri Dana pinjaman Dana masyara kat Sumber lain Penyaluran dalam bentuk kredit / pembiayaan m a s y a r a k a t Managemen dana bank Keuntungan Bank / Spread INCOME
- 12. Mekanisme Dana Bank Prinsip pengelolaan dana bank KEBUTUHAN DANA JANGKA PENDEK DIPENUHI DARI SUMBER DANA JANGKA PENDEK KEBUTUHAN DANA JANGKA PANJANG DIPENUHI DARI SUMBER DANA JANGKA PANJANG TUJUAN OPTIMUM CAPITAL MIX Tidak terjadi kelebihan dana (idle fund) Tidak mengalami kesulitan likuiditas
- 13. Industri perbankan tidak selalu dalam situasi dan kondisi yang sehat, lancar, dan liquid. Tetapi dapat juga mengalami situasi-situasi sulit yang daoat membahayakan kelangsungan usahanya, membahayakan kelangsungan usaha bank-bank lain, bahkan menyebabkan krisis moneter atau krisis ekonomi nasional. Berkenaan dengan hal itu maka Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan-kebijakan atas bank-bank yang dalam situasi sulit tersebut untuk melakukan tindakan sebagai berikut : 1. Pemegang saham menambahkan modal 2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris 3. Bank menghapusbukukab kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariahyang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya 4. Bank melakukan marger atau konsolidasi dengan bank lain 5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban 6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian bank kepada pihak lain 7. Bank menjual sebagian atau seluruh aset atau harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Ruang lingkup regulasi perbankan tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum perbankan Mekanisme Dana Bank
- 14. Batas maksimum pemberian kredit
- 15. Perihal batas maksimum pemberian kredit diatur dalam Pasal 8, 11, 12, 12A, dan 13 UU No 10/1998 Tentang Perbankan Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab I pasal 1 ayat (12) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Drs.H. Malayu S.p. Hasibuan). Manajemen perkeriditan bank adalah kegiatan Batas maksimum pemberian kredit Pengertian kredit
- 16. 2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif b. Kredit konsumtif c. Kredit perdagangan Batas maksimum pemberian kredit 1. Jenis kreditdiliha darisegi kegunaan a. Kredit investasi b. Kredit modal kerja 3. Jenis kredit dilihat dari jangkawaktu a. Kredit jangka pendek b. Kredit jangka menengah c. Kredit jangka panjang 4. Jenis kerdit dilihatdari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan b. Kredit tanpa jaminan 5. Jenis kredit dilihat dari sektor usaha a. Kredit pertanian b. Kredit peternakan c. Kredit industri d. Kredit pertambangan e. Kredit pendidikan f. Kredit profesi g. Kredit perumahan Jenis-jenis kredit
- 17. Prinsip pemberian kredit dilakukan dengan 2 analisis Batas maksimum pemberian kredit 5 C 1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Colleteral 5. Condition 7 P 1. Personality 2. Party 3. Purpose 4. Prospect 5. Payment 6. Profitability 7. Protection
- 18. Batas maksimum pemberian kredit Prospek pemberian kredit Pengajuan berkas-berkas Penyelidikan berkas pinjaman Wawancara 1 On the spot Wawancara 2 Keputusan kredit Penyaluran/ penarikan dana
- 19. Bank Indonesia menetapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential regulation) yang merupakan standarisasi lembaga keuangan internasional terhadap sistem oerbankan nasional yang didalamnya memuat BMPK (Batas Maximum Pemberian Kredit) dan ketentuan mengenai pihak terafiliansi, kriteria keluarga dari pihak terafiliasi termasuk pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pemberlakuan ketentuan yang populer disebut L3 (Legal Lending Limit) adalah ketentuan yang membatasi presentase jumlah kredit dibandingkan dengan modal bank. Ketentuan BMPK ini menunjukan bahwa perputaran dana bank hanya terkonsentrasi pada pemilik bank satu dan pemilik bank yang lain dan pihak-pihak yang terkait. Hal tersebut sama juga dengan meminjamkan terhadap Batas maksimum pemberian kredit
- 20. Disamping itu pihak-pihak yang terkait juga dapat melakukan pinjaman silang antar bank satu dengan bank lain tanpa batas maximum dalam pemberian kredit. Apabila perusahaan-perusahaannya mengalami kredit macet, ia masih dapat memperoleh kredit/pembiayaan lagi. Dengan kata lain bank-bank didirikan adalah sebagai kasir bagi pihak-pihak terkait seperti pinjam meminjam dana antar bank. Apabila bank dalam kondisi kesulitan likuiditas dan/atau krisis sistemik Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort mempunyai kewajiban mengeluarkan bantuan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan segala resikonya. Bahkan terdapat pihak- pihak yang dibebaskan dari BMPK. Batas maksimum pemberian kredit
- 21. RAHASIA BANK
- 22. Bank sebagai lembaga keuangan memuat berbagai data keuangan dari berbagai pihak, baik dari bank itu sendiri, kreditur dan debitur, untuk kepentingan bank itu sendiri. Dalam pengelolaan bank didasarkan juga pada prinsip kerahasiaan bank atau rahasia bank (Secrecy of Bank) adanya rahasia bank ini didasarkan pada pemikiran bahwa bank sebagai lembaga keuangan harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat disimpan dan tertutup dengan baik atau dirahasiakan oleh managemen bank. Menjelang pertengahan abad 19, pemerintah di negara- negara Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan dan sejak abad ke 19 undang-undang tentang RAHASIA BANK
- 23. Ketentuan mengenai rahasia bank didasarkan atas teori-teori rahasia bank yaitu: RAHASIA BANK Teori rahasia bank bersifat mutlak Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa ataupun dalam keadaan luar biasa Teori rahasia bank bersifat nisbi Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya apabila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori rahasia bank bersifat mutlak terlalu mementingkan individusehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. Teori ini diikuti oleh bank swiss Adapun teori rahasia bank bersifat nisbi, kepentingan negara dan masyarakat diletakan di atas kepentingan individu, jika kepentingan negara dan masyarakat menghendaki untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tabungan nasabah di bank, hal ini dapat dilakukan, misalnya nasabah terlibat tindak pidana korupsi atau terlibat pidana pencucian uang. Indonesia sendiri saat ini lebih menganut teori rahasia bank bersifat
- 24. TERIMAKASIH