Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
0 likes191 views
rencana kegiatan tim manajemen 2018
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok (20)
More from BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN (20)
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
- 1. RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN (RKTM) PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT UAPPA/B-W NAMA PENANGGUNGJAWAB : SUSILAWATI, SP, M.Si BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2018
- 2. LEMBAR PENGESAHAN 1. JudulRKTM : Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W 2. UnitKerja : BPTP SUMATERA SELATAN 3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Palembang 30153 Sumatera Selatan 4. Sumber Dana : DIPA TA. 2018BPTP Sumatera Selatan 5. Status Penelitian (L/B) : Lanjutan 6. PenanggungJawab a. Nama : Susilawati, SP, M.Si b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d c. Jabatan : Kepala SubBagianTata Usaha 7. Lokasi : ProvinsiSumatera Selatan 8. Agroekosistem : - 9. TahunMulai : - 10. TahunSelesai : - 11. Output Tahunan : TersusunnyalaporankeuangantingkatSatkerdanWilayahsesuaiperaturan undangan yang berlaku 12. Output Akhir : Terselenggaranyapenyusunanlaporankeuangan Semester I dan SatkerdanLaporantingkatwilayahPropinsiSumatera Selatan Koordinator Program, Penanggung Jawab RKTM Budi Raharjo, STP.,M.Si. NIP 19710828 20003 1 001 Susilawati, SP, M.Si NIP. 19700810 200312 2 001 Mengetahui, Kepala Balai Besar Pengkajiandan Pengembangan Teknologi Pertanian Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi NIP. 19680415 199203 1 001 NIP. 19641104 199203 1 001
- 3. I. PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Perubahan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diundangkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawabKeuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat 2 dan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 55, LaporanKeuangandimaksudterdiridariLaporanRealisasiAnggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK). Selanjutnya UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara bahwabentuk dan isiLaporanKeuangandisajikansesuaistandarAkuntansiPemerintahyang disusunoleh statu komitestándar yang independen dan ditetapkandenganPeraturanPemerintah. UU No. 1 Tahun 2004 selanjutnyamenyatakanbahwaMenteriKeuanganselakuBendaharaUmum Negara (BUN) berwenangmenetapkanSistemAkuntansi dan PelaporanKeuangan Negara. Menindaklanjuti aturan tersebut, telahditerbitkanPeraturanMenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentangSistemAkuntansi dan PelaporanPemerintahPusat dan telahdisempurnakanlagidenganPeraturanMenkeu No. 171/PMK.05/2007
- 4. yang berlakubagiseluruhKementerian Negara/Lembaga yang mengelola APBN. SesuaiPermenkeutersebut, laporankeuangandisusun secara berjenjangolehseluruhtingkataninstansi, daritingkatSatker (UnitAkuntansiKuasaPenggunaAnggaran/Barang/UAKPA/B), ketingkat Wilayah (UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/Barang Wilayah/ UAPPA/BW), ketingkatEselon I (UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/BarangEselon I) sampaiketingkatKementerian/Lembaga (UnitAkuntansiPenggunaAnggaran/Barang). Berdasarkanpasal 18 PeraturanMenteriKeuangannomor 171 tahun 2007. MelaluiPeraturanMenteriPertanian No. 41/Permentan/OT.140/ 09/2008 DepartemenPertaniantelahmenunjukBalaiPengkajianTeknologiPertanian (BPTP) BadanLitbangPertaniansebagaiSekretariat UAPPA/BW internalDepartemenPertanian. Secara operasionalkepala BPTP ditunjuksebagaikepalasekretariat, sedangkanoperator dan verifikatoradalahpetugaspembuatlaporandarisatkerDekon/TP sectorpertanian yang ditunjukolehpimpinandaerah. Balai Besar Pengkajian dan PengembanganTeknologiPertaniansesuaidenganPeraturanMenteriPertanian nomor: 48/Permentan/OT. 140/6/2007 tanggal 18 Juni 2007 Pasal 15 mempunyai tugas mengkoordinasi BPTP bahwaKepala BPTP wajibmenyampaikanlaporanpelaksanaantugasnyakepadaKepalaBadanLitba ngPertanianmelaluiKepala BBPPTP, baikberkalaatausewaktu-waktu. Sehingga BBP2TP berkewajibanmengkoordinasiBPTP dalammelakukanpenyusunanLaporanKeuangan.
- 5. 1.2. Dasar Pertimbangan Penunjukan BalaiPengkajianTeknologiPertanian (BPTP) BadanLitbangPertaniansebagaiSekretariat UAPPA/BW internalDepartemenPertanian. berdasarkanPeraturanMenteriPertanian No. 41/Permentan/OT.140/09/2008 DepartemenPertanian, sedangkanoperator dan verifikatoradalahpetugaspembuatlaporandarisatkerDekon/TP sectorpertanian yang ditunjukolehpimpinandaerah. 1.3. Tujuan 1. UntukmempertahankanOpini LK Kementan WTP 2. TersusunnyalaporanKeuangan Tingkat Satkerdan Wilayah sesuaidenganperaturandanperundang-undangan yang berlaku 3. TersusunnyaLaporanKeuangantingkatwilayahPropinsiSumatera Selatan 4. Mengkoordiinasipelaksanaankegiatan UAPPA/B-W diPropinsiSumatera Selatan 1.4. Keluaran yang diharapkan 1. Terlaksananyakegiatan UAPPA/B-W seluruhsatkerpenerimadana DK,TP dan KD diProp.Sumatera Selatan 2. Tersusunnyalaporankeuangan SAI Tingkat UAPPA/B-W 1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak Manfaat : MeningkatnyapenilaiankualitaslaporankeuanganolehBadanPemeriks aKeuangandenganopinitanpapengecualian; Dampak : 1. Internal
- 6. Mempertinggi tingkat data dan informasi yang disajikan serta menyediakan informasi keuangan dan perlengkapan untuk perencanaan,pengelolaan dan pengendalian kegiatan unit kerja secara efisien 2. Eksternal Secara eksternal, akan penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan keuangan yang optimal akan memberikan informasi yang baik bagi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan lingkup Kementerian Pertanian.
- 7. II. PROSEDUR 2.1. Pendekatan PelaksanaanadministrasikeuangansesuaiPedomanAdministrasiKeuan gansesuaiPermentanNo. 19/Permentan/OT.140/3/2013 sertaperaturankeuangan yang sesuai.DalammelaksanakananggarandanpendapatanbelanjaNegarasecarat ertib,efisien, transparansidanbertanggungjawab. 2.2. RuangLingkup Kegiatan Kegiatanini berlangsungselama 12 bulan (JanuarisampaiDesember) yang meliputisebagaiberikut : A. Manajemen UAPPA/B-W B. Pengelolaankeuangandanperlengkapan 1. Administrasikelengkapan data 2. PengelolaanPerlengkapan, Kearsipandan SAI 3. PembinaanPetugas Operator DK,TP dan KD 4. PenyusunanLaporanKeuangan semester 1 dan II 5. PelaksanaanWorkshop 2.3. TahapanPelaksanaan : a. Menyusunpengelolaanggaranperlengkapan, kearsipandan SAI b. Menyusun program kerja c. Menyusunataumemperbaharui SOP danmensosialisasikan d. Melaksanakankegiatan
- 8. e. Menyusundanmenyampaikanlaporanbulanan, triwulan, semester, tahunan f. Membuatdaftarkearsipan, perbaikan DIR g. Menyusundanmembuatlaporan SAI secaraberkala III. TENAGA ORGANISASI PELAKSANAAN 3.1. Tenaga Yang TerlibatDalamKegiatan NO NAMA/NIP JABATAN DALAM KEGIATAN URAIAN TUGAS 1 Susilawati, SP, M.Si PJ RKTM Mengkoordinir kegiatan mulai perencanaan sampai pelaporan 2 Rosidah, SE Pelaksana keg. SAIBA Melaksanakan tugas UAPPA/B-W 3 Herawati, S.ST Pelaksana keg. BMN Melaksanakan kegiatan UAPPA/B-W 4 Sarni, STP Pelaksana keg. BMN Melaksanakan tugas UAPPA/B-W 5 M. Fikri, AMd Pelaksana keg SAIBA Melaksanakan tugas UAPPA/B-W 6 Susno Pelaksana kegiatan Rumahtangga dan Pemeliharaan sarana/prasarana Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan pemeliharaan sarana/prasarana sampai pelaporan 7 Vinna Septiana, A.Md Pelaksana Pengadaan barang dan Jasa Melaksanakan pengadaan sarana/ prasarana sampai pelaporan 3.2. Jadwal Kegiatan No Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persiapan X X 2. Konsultasidankoordinasi X X X X X X X X 3. Identifikasisatker X X X 4. Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 5. Workshop X X 6. Pembuatanlaporan X X X X X X X X X X X X
- 9. DAFTAR PUSTAKA Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. KeputusanKepalaBadanPenelitiandanPengembanganPertanianNomor: 31/Kpts/OT.160/J/2/07 TentangRincianTugasPekerjaanEselon IV BalaiPenelitiandanBalaiPengkajianTeknologiPertanian Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/33/2014 Tentang Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha. Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/09/2009 tentang penunjukan BPTP sebagai sekretariat UAPPA/B-W