Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
油
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dan analisis jabatan serta penilaian sasaran kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kegiatan ini akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan PNS, pengadaan dan perencanaan PNS, pengembangan karier dan kompetensi, serta analisis jabatan dan penilaian kinerja berdasarkan PP ter
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
油
i. Bimtek bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan baru dan mempersiapkan dokumen pengadaan untuk menghadapi audit.
ii. Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan daerah, belanja honorarium, barang/jasa, perjalanan dinas, dan barang milik daerah.
iii. Pelatihan 2 hari 3 malam dengan biaya Rp3,5 juta tanpa menginap dan Rp4,
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
油
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai strategi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan baru.
3. Bimbingan teknis ini akan membahas strategi per
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan sistem administrasi keuangan daerah dan perencanaan bagi pengguna anggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan ini akan membahas mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan tata cara penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa k
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
油
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
油
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
油
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
油
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
油
i. Bimtek bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan baru dan mempersiapkan dokumen pengadaan untuk menghadapi audit.
ii. Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan daerah, belanja honorarium, barang/jasa, perjalanan dinas, dan barang milik daerah.
iii. Pelatihan 2 hari 3 malam dengan biaya Rp3,5 juta tanpa menginap dan Rp4,
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
油
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai strategi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan baru.
3. Bimbingan teknis ini akan membahas strategi per
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan sistem administrasi keuangan daerah dan perencanaan bagi pengguna anggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan ini akan membahas mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan tata cara penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa k
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
油
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
油
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
油
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
油
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
油
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah (LINKEU-PEMDA). Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah dan akan membahas tentang peraturan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pelati
UNDANGAN BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKAS...Info Jadwal Bimtek
油
Undangan bimbingan teknis tentang implementasi PermenDAGRI No. 90 Tahun 2019 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Bimtek akan diselenggarakan di beberapa kota dan meminta kehadiran pemerintah daerah. Biaya kontribusi Rp4,5 juta untuk akomodasi dan Rp3,5 juta tanpa akomodasi.
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Undangan Bimbingan Teknis Nasional tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai PermenDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2020 di beberapa kota besar Indonesia. Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan
Surat ini mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan tentang penyusunan LAKIP, RENSTRA, dan sistem AKIP yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia. Pelatihan 4 hari ini akan membahas pengertian, komponen, dan indikator RENSTRA dan LAKIP serta prinsip-prinsip good governance. Biaya Rp4,5 juta di bayar tunai dan mencakup akomodasi, makan, dan materi pelatihan.
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Info Jadwal Bimtek
油
Dokumen ini memberikan informasi tentang bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Diberikan jadwal dan lokasi pelaksanaan bimbingan teknis di beberapa kota besar di Indonesia selama Juni-Juli 2019. Peserta diharapkan mengkonfirmasi pendaftaran dan membayar biaya kontribusi pelatihan.
Undangan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan akan membahas pengantar SIM-RS, perencanaan, tata kelola, standarisasi data, integrasi sistem, sub-sistem rumah sakit, dan asesmen kesiapan. Diselenggarakan di beberapa kota dan biaya kontribusi Rp4,5 juta untuk pengin
Undangan bimbingan teknis mengenai implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik. Bimbingan akan diselenggarakan di dua lokasi yakni Bandung dan Jakarta pada bulan Januari-Februari 2020 dengan biaya Rp4,5 juta untuk peserta yang menginap dan Rp3,5 juta untuk non penginapan. Materi bimbingan mencakup kebijakan perce
Keputusan Kepala BPTP Sumatera Selatan menetapkan standar pelayanan publik di BPTP Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas pelayanan. Standar pelayanan mencakup 5 jenis pelayanan yakni informasi dan konsultasi teknologi pertanian, perpustakaan, penyaluran benih, publikasi inovasi, dan kerjasama penelitian. Standar ini mengatur prosedur, waktu penyelesaian, sarana dan fasilitas, serta kompetensi peg
Keputusan Bupati Lombok Tengah membentuk Tim Teknis Rumah Tidak Layak Huni untuk mengawasi program perbaikan rumah masyarakat miskin, dengan anggota dari dinas terkait, camat, dan kepala desa.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RI
1. SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S 3067 KT/ WPJ.06/KP.0203/2018
SKT KEMENKUM - HAM. AHU 0012619.AH.01.07. TAHUN 2018
Sekretariat : Jln. Tanah Abang V. No 59 Jakarta Pusat Telp/Fax: (021) 22623662
Website: pusdikkemnas.com, Email: pusdiklatlsmap.info@gmail.com
Nomor : B.069/JKTPUSDIKLAT LSMAP/II/2020 Jakarta, 10 Februari 2020
Lampiran : Susunan Acara & Formulir Pendaftaran
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis
Kepada Yth,
Kepala Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi, Kabupaten dan Kota
Camat, Lurah/ Kades, Kepala Kampung/ Distrik
Direktur RSUD Provinsi, Kabupaten dan Kota
Di
Tempat
Dengan Hormat,
Para pejabat Instansi Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Struktur Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Sistem Peningkatan Kinerja,
cara Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), strategi Perencanaan Kinerja (RENJA), Analisis Lingkungan (SWOT), Evaluasi
Kinerja SKPD dan Teknik Perumusan Indikator Kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Yang
terakhir adalah LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang
ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan.
Untuk itu kami dari Lembaga Studi Akuntansi Dan Pemerintahan ( PUSDIKLAT LSMAP ) Bersama Narasumber dari
Kemenkeu RI, Kemendagri RI, BPKP RI akan Menyelengarakan Bimtek dengan Tema : Teknik Penyusunan RENSTRA
dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada :
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Tanggal 20 21 Februari 2020
2. Tanggal 27 28 Februari 2020
3. Tanggal 05 06 Maret 2020
4. Tanggal 12 13 Maret 2020
5. Tanggal 19 20 Maret 2020
6. Tanggal 26 27 Maret 2020
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Serela Merdeka,
Jl. Purnawarman, Bandung.
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Fave Yogyakarta,
Jl. I Dewa Nyoman Oka, Yogyakarta.
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Dafam Savvoya Bali,
Jl. Mertanadi, Seminyak, Bali.
Untuk Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bimtek, Diberitahukan Bahwa :
1. Biaya Kontribusi untuk satu peserta pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah). Sudah termasuk Penginapan Hotel Selama 4 Hari 3 Malam, 1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta. modul, tas,
materi/ makalah, ballpoint, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung. Regristrasi/ Chek in
dilakukan 1 hari sebelum pelaksanan Bimtek dan Chek out 1 hari setelah pelaksanaan.
2. Biaya Non Akomodasi/ Tanpa Penginapan Hotel Sebesar : Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke Sekretariat
PUSDIKLAT-LSMAP melalui Fax : (021) 22623662 atau via Email : pusdiklatlsmap.info@gmail.com selambat-
lambatnya 1 hari sebelum kegiatan.
4. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Hubungi Panitia CALL, WA : 0811 157 8484 / 0812 8780 8484.
Demikian kami sampaikan undangan ini, atas perhatian dan keikutsertaan Bapak / Ibu dan Saudara / I, kami ucapkan
terima kasih.
Hormat Kami
LEMBAGA STUDI MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PEMERINTAHAN
Salahuddin, S.M.
( Ketua Umum )
2. SUSUNAN ACARA BIMBINGAN TEKNIS :
Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
HARI PERTAMA
WAKTU HARI PERTAMA
12.00 19.00 Registrasi Peserta/Check In
HARI KEDUA
WAKTU HARI KEDUA
08.00 09.00
09.00 11.30
o Absensi Peserta, Pembukaan dan Foto Bersama
1). Perencanaan Kinerja (Performance Planning) Instansi Pemerintah;
2). Perumusan Strategi dan Perencanaan Strategi;
3). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.30 13.00 ISHOMA
13.00 16.00 4). Penyusunan LAKIP, Format dan Sistematika Pelaporan;
5). Penyusunan LAKIP, Substansi dan Problematika Kinerja Instansi Pemerintah;
6). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam LAKIP;
Nara Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI/Kementerian Keuangan RI/ BPKP
16.00 16.30 Tanya Jawab dan Penutup Materi Pembahasan Hari Pertama
HARI KETIGA
WAKTU HARI KETIGA
08.00 08.30
08.30 11.30
o Absensi Peserta
7). Latar Belakang Penyusunan PP No. 13 Tahun 2019;
8). Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9). Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11.30 13.00 ISHOMA
13.00 16.30 11). Ruang Lingkup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
12). Penyusunan dan Penyampaian LKPJ;
13). Ruang Lingkup Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD);
14). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15). Penyusunan dan Sinergitas Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK).
Nara Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI/Kementerian Keuangan RI/ BPKP
16.30 17.00 Penutupan Kegiatan dan Pembagian Sertifikat
HARI KEEMPAT
WAKTU HARI KEEMPAT
11.30 Check Out Hotel
Catatan :
*Surat asli dapat diterima saat registrasi ulang,
*Selain jadwal diatas, kami menerima kerjasama Bimtek sesuai tupoksi OPD minimal 10 Orang peserta.
3. SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S 3067 KT/ WPJ.06/KP.0203/2018
SKT KEMENKUM - HAM. AHU 0012619.AH.01.07. TAHUN 2018
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Tanggal yang Dipilih : ..........................
Tempat yang Dipilih : ..........................
Instansi/Perusahaan : ..........................
Alamat Kantor : ..........................
Telp. Kantor : .Fax . e-Mail .............
NO. NAMA LENGKAP PESERTA JABATAN NO. HP
1.
2.
3.
4.
5.
Formulir diisi dan dikirim Via : Konstribusi Biaya :
e-Mail : pusdiklatlsmap.info@gmail.com
WA : 081287808484
Rp. 4.500.000,-/Peserta
( Full Fasilitas )
Rp. 3.500.000,-/Peserta
( Tidak Termasuk Penginapan )
Contact Person
Call : 081287808484
Ceklis ( ) Cara Pembayaran
Tunai saat registrasi Transfer
Fasilitas Peserta
Modul, Tas, Training Kit, Flashdisk 4GB
Lunch, Coffee Break
Sertifikat Pelatihan
BANK MANDIRI KCP Jakarta Graha
No. Rek: 121-00-0738303-1
A.n. Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan
Pemerintahan
PESERTA BERPAKAIAN RAPIH DAN MEMBAWA LAPTOP JIKA DIBUTUHKAN