Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dan analisis jabatan serta penilaian sasaran kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kegiatan ini akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan PNS, pengadaan dan perencanaan PNS, pengembangan karier dan kompetensi, serta analisis jabatan dan penilaian kinerja berdasarkan PP ter
Undangan untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan terbaru. Pelatihan akan membahas perubahan-perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan persyaratan untuk pejabat terkait seperti PPK.
Dokumen tersebut merupakan undangan untuk mengikuti pelatihan tentang Tata Naskah Dinas yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia dengan tujuan memperdalam pemahaman para aparatur pemerintah daerah mengenai penyusunan dan penggunaan tata naskah dinas secara profesional. Pelatihan akan berlangsung selama 3 hari dengan biaya Rp4,5 juta per peserta dan mencakup materi tentang bentuk, susunan, pengg
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Perkotaan (PPSP) yang mencakup sasaran, tahapan pelaksanaan, tugas pokok unit teknis pelaksana, peran unit teknis, sumber pendanaan, dan monitoring evaluasi.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
油
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
13778 surat undangan rapat sd gs dashboard 1 november 2021 e_signwilhan4
油
Surat undangan ini mengundang para peserta untuk menghadiri rapat pembahasan pengembangan SDGs Dashboard tahap 2 untuk memantau capaian indikator SDGs di tingkat nasional dan daerah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 secara daring. Rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan SDGs Dashboard tahap 2, kebutuhan server virtual, dan langkah selanjutnya.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
油
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
油
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
油
Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk rumah homestay di Kota Sungailiat, Bangka, meliputi pengumpulan berkas administrasi, persetujuan dari lurah, camat, dinas pariwisata, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin akhir.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
油
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Surat perintah perjalanan dinas ini memerintahkan La Ode Riwa, SE selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Muna untuk mengikuti Forum Kelitbangan Lingkup Pemda di Kawasan Timur Indonesia yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 21-25 Agustus 2013. Perjalanan dinas ini dilakukan menggunakan kapal laut dan pesawat serta biaya anggarannya dibebankan ke BAPPEDA Kabupaten Muna.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai strategi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan baru.
3. Bimbingan teknis ini akan membahas strategi per
Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah dokumen rencana strategis jangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kabupaten/Kota, mencakup potret kondisi sanitasi saat ini, rencana strategi, dan rencana tindakan pembangunan sanitasi. SSK bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan sanitasi lingkungan.
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloLPMP GORONTALO
油
Standar pelayanan peminjaman fasilitas LPMP Gorontalo meliputi pengisian formulir permohonan, pengecekan kesiapan fasilitas, penyampaian biaya, dan penerbitan surat persetujuan dalam waktu 2 hari. LPMP menyediakan sarana seperti aula, ruang sidang, ruang kelas, dan asrama serta menjamin kesiapan fasilitas dan keamanan selama kegiatan. Kinerja pelaksana dievaluasi setiap tahun untuk mening
Undangan Bimbingan Teknis Nasional tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai PermenDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2020 di beberapa kota besar Indonesia. Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
油
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah (LINKEU-PEMDA). Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah dan akan membahas tentang peraturan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pelati
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
油
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
13778 surat undangan rapat sd gs dashboard 1 november 2021 e_signwilhan4
油
Surat undangan ini mengundang para peserta untuk menghadiri rapat pembahasan pengembangan SDGs Dashboard tahap 2 untuk memantau capaian indikator SDGs di tingkat nasional dan daerah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 secara daring. Rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan SDGs Dashboard tahap 2, kebutuhan server virtual, dan langkah selanjutnya.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
油
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
油
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
油
Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk rumah homestay di Kota Sungailiat, Bangka, meliputi pengumpulan berkas administrasi, persetujuan dari lurah, camat, dinas pariwisata, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin akhir.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
油
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Surat perintah perjalanan dinas ini memerintahkan La Ode Riwa, SE selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Muna untuk mengikuti Forum Kelitbangan Lingkup Pemda di Kawasan Timur Indonesia yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 21-25 Agustus 2013. Perjalanan dinas ini dilakukan menggunakan kapal laut dan pesawat serta biaya anggarannya dibebankan ke BAPPEDA Kabupaten Muna.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai strategi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan baru.
3. Bimbingan teknis ini akan membahas strategi per
Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah dokumen rencana strategis jangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kabupaten/Kota, mencakup potret kondisi sanitasi saat ini, rencana strategi, dan rencana tindakan pembangunan sanitasi. SSK bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan sanitasi lingkungan.
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloLPMP GORONTALO
油
Standar pelayanan peminjaman fasilitas LPMP Gorontalo meliputi pengisian formulir permohonan, pengecekan kesiapan fasilitas, penyampaian biaya, dan penerbitan surat persetujuan dalam waktu 2 hari. LPMP menyediakan sarana seperti aula, ruang sidang, ruang kelas, dan asrama serta menjamin kesiapan fasilitas dan keamanan selama kegiatan. Kinerja pelaksana dievaluasi setiap tahun untuk mening
Undangan Bimbingan Teknis Nasional tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai PermenDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2020 di beberapa kota besar Indonesia. Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
油
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah (LINKEU-PEMDA). Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah dan akan membahas tentang peraturan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pelati
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan sistem administrasi keuangan daerah dan perencanaan bagi pengguna anggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan ini akan membahas mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan tata cara penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa k
UNDANGAN BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKAS...Info Jadwal Bimtek
油
Undangan bimbingan teknis tentang implementasi PermenDAGRI No. 90 Tahun 2019 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Bimtek akan diselenggarakan di beberapa kota dan meminta kehadiran pemerintah daerah. Biaya kontribusi Rp4,5 juta untuk akomodasi dan Rp3,5 juta tanpa akomodasi.
Surat ini mengundang para pegawai pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara pada tahun 2019. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup bidang keuangan, kepegawaian, aset daerah, perpajakan, pengadaan barang/jasa, humas & protokol, kesehatan, perpustakaan, dan DPRD. Biaya pendaftaran berk
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Surat undangan mengikuti bimbingan teknis dan ujian sertifikasi nasional tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan diselenggarakan di beberapa kota besar Indonesia antara bulan Agustus-November 2014 oleh Lembaga Kajian Indonesia bekerjasama dengan LKPP. Surat ini menjelaskan tujuan, kualifikasi peserta, agenda, dan biaya keikutsertaan dalam kegiatan selama 4 hari tersebut.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
油
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undangan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan akan membahas pengantar SIM-RS, perencanaan, tata kelola, standarisasi data, integrasi sistem, sub-sistem rumah sakit, dan asesmen kesiapan. Diselenggarakan di beberapa kota dan biaya kontribusi Rp4,5 juta untuk pengin
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitiannatta sanjaya
油
UNDANGAN BIMTEK Rka 2020
1. DITJEN POLPUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SKT No.01-00-00 / 097/ D.IV / X / 2016 NPWP No.76.390.594.035.000
Sekretariat : Jl.Kalibaru Barat No.1 ,Jakarta Telpon 0213501999 HP 082110200588
www.linkeupemda.com diklatlinkeupemda@gmail.com
No. : B.090/ Linkeu-Pemda / I /2020 Jakarta,25 Januari 2020
Lamp. : 2 lembar
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Nasional :
Kepada Yth,
Gubernur Bupati, Walikota,DPRD
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis SKPD
Direktur Rumah Sakit Provinsi / Kota / Kabupaten
Di Seluruh Indonesia
Di Tempat
Dengan Hormat,
Bimtek Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur
peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur
tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD,
dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan
Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra SKPD juga
menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana
Tahunan (RKPD).
Dengan Ini Kami Dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Sebagai Lembaga Terdaftar Di
Ditjen POLPUM Kementerian Dalam Negeri Dengan Nomor SKT 01-00-00 / 097/ D.IV/X/2016 Bersama Narasumber Ahli
Dari Kementerian Dalam Negeri -RI Dan Bappenas RI Bermaksud Mengundang Saudara Atau Menungaskan Pegawai
nya Untuk Hadir Dalam Bimtek Tersebut Yang akan di selenggarakan Pada :
WAKTU PELAKSANAAN
1.Hari / Tanggal Kamis Jumat 06 07 Februari 2020 1. Hari / Tanggal Kamis Jumat 05 06 Maret 2020
2.Hari / Tanggal Kamis Jumat 13 14 Februari 2020 2. Hari / Tanggal Kamis Jumat 12 13 Maret 2020
3.Hari / Tanggal Kamis Jumat 20 21 Februari 2020 3. Hari / Tanggal Kamis Jumat 19 20 Maret 2020
4.Hari / Tanggal Kamis Jumat 27 28 Februari 2020 4. Hari / Tanggal Kamis Jumat 26 27 Maret 2020
PILIHAN KOTA TEMPAT PELAKSANAAN
JAKARTA (HOTEL IBIS)
Jl. Fachrudin No. 22Tanah Abang
SURABAYA ( HOTEL YELLO )
Jl. Raya Jemursari No.176
LOMBOK (HOTEL FEVE )
Jl. Langko No.21-23
BANDUNG (HOTEL SERELA MERDEKA)
Jl. Cihampelas No.171 Bandung
YOGYAKARTA ( HOTEL GRAGE )
Jl. Sosrowijayan No.242
MAKASSAR ( HOTEL FAVE )
JL. Daeng Tompo No.28
MALANG ( HOTEL AMARIS )
Jl. Letjen Sutoyo No.39
BALI ( HOTEL DAFAM SAVVOYA )
Jl. Mertanadi No.14
Informasi :
Biaya Kontribusi untuk satu peserta pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah). Sudah termasuk Penginapan Hotel Selama 4 Hari 3 Malam, Satu Kamar Untuk 2 Orang/Peserta. modul,
tas, materi/makalah, ballpoint, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung. Biaya Non
Pennginapan Sebesar Rp. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Kontak Person Panitia Bimbingan Teknis
Nasional : HP Amrullah 081213720188 Email : diklatlinkeupemda@gmail.com Website : www.linkeupemda.com
Narasumber : Kemendagri RI , Kemenkeu RI , Mitra Linkeupemda , Bappenas RI ,BKN-RI
Demikian informasi Pelatihan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah
(LINKEU -PEMDA)
Herlina, MD. S.Pd.I
Direktur Program
TATA CARA PENYUSUNAN RKA BERBASIS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH OPD
2. Susunan Acara Bimtek Nasional :
TATA CARA PENYUSUNAN RKA BERBASIS KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OPD
WAKTU HARI PERTAMA
12.00 19.00 Registrasi Peserta/Check In
WAKTU HARI KEDUA
08.00 08.30
08.30 11.00
o Registrasi Peserta
1. Dokumen Pokok Penganggaran Daerah PPAS RPJMD/RKPD Kua Evaluasi RKA-SKPD RAPBD
Perda APBD Penjabaran APBD Anggaran Kas DPA-SKPD
2. Dokumen Pokok Pelaksanaan Anggaran
11.00 13.00 Istirahat dan Makan Siang
13.0 16.00 3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
4. Sistem Penganggaran RPJMD RKPD KU FKPD RAPBD APBD RKA
Nara Sumber : Narasumber Ahli Kemendagri RI /Kemenkeu RI
16.00 16.30 Penutup Materi Pembahasan Hari Pertama
WAKTU HARI KETIGA
08.00 08.30
08.30 11.00
o Registrasi Peserta
5. Alur Penyusunan RKA SKPD
6. Tata Cara Penyusunan RKA Berbasis Kinerja
11.15 13.00 Istirahat dan Makan Siang dan Persiapan Kunjungan Kerja
13.00 17.00 7. Penyusunan RKPD Dengan RKA, KUA-PPAS, DPA Serta Anggaran KAS
8. Perencanaan, Pelaksanaan, Serta Pengendalian Pengelolaan Anggaran.
Nara Sumber : Narasumber Ahli Kemendagri RI /Kemenkeu RI
17.00 Penutup Materi Pembahasan Hari Kedua
WAKTU HARI KEEMPAT
11.30 Check Out
3. Instansi/Perusahaan : ..........................
Alamat Kantor : ..........................
Telp. Kantor : .Fax . e-Mail
.............
NO. NAMA LENGKAP PESERTA JABATAN NO. HP
1.
2.
3.
Formulir diisi dan dikirim Via : Konstribusi Biaya :
e-Mail : linkeupemda@gmail.com
WhatsApp : 082110200588
Rp : 4.500.000,-/Peserta
( Termasuk Penginapan 4 Hari 3 Malam )
Contact Person : Andi Supriadi
Call : 085282379560
Ceklis ( ) Cara Pembayaran
Tunai saat registrasi Transfer
Fasilitas Peserta
Lunch, Coffee Break
Sertifikat Pelatihan LINKEU - PEMDA
BANK BRI
No. Rek: 042401 000925 30 7
A.n. LINKPEMDA
FORMULIR KALO TIDAK CUKUP DI PERBANYAK