Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
Download as pptx, pdf0 likes39 views
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang. Termasuk proses penyusunan rencana tata ruang wilayah, muatan rencana tata ruang wilayah, dan proses penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
1 of 8
Download to read offline
Ad
Recommended
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembangEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxssuser25ec9f1
油
Dokumen ini merinci rencana penyusunan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Binjai Timur untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana ini mencakup langkah-langkah survei, analisis, dan penyusunan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rthLakodi Muhlis
油
Dokumen tersebut menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi, inventarisasi, wawancara, survei, dan pengumpulan data. Prosesnya meliputi analisis spasial, partisipatif, dan studi literatur. Hasil akhirnya adalah program aksi pengembangan kawasan. Metodologinya terBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perkotaan Kisaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan spasial bagi pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dokumen ini mencakup metodologi, kebutuhan data, serta tahapan-tahapan dalam proses pengembangan RDTR.408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdfssuser8e6e69
油
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan peta dasar dan tematik untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kawasan Strategis Nasional di beberapa lokasi, mencakup pendekatan, metodologi, dan tahapan pelaksanaannya."perencanaan ruang di Indonesia UNP draft.ppt
perencanaan ruang di Indonesia UNP draft.pptAhyuniUNP
油
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang di Indonesia, termasuk peraturan dan dokumen penting yang mengatur kebijakan dan strategi penataan ruang di berbagai tingkat pemerintah. Menyentuh pada pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang, serta tantangan dalam perencanaan yang dihadapi, seperti isu kepemilikan lahan dan izin bangunan. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam perencanaan kota dan wilayah.Geomatika di Kementerian Pekerjaan Umum
Geomatika di Kementerian Pekerjaan Umumbramantiyo marjuki
油
Dokumen tersebut membahas tentang teknologi geomatika dan pemanfaatannya di Kementerian Pekerjaan Umum. Geomatika adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan publikasi informasi geografis. Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan geomatika untuk pemetaan, monitoring proyek, inventarisasi aset, dan penyediaan layanan informasi geospasial.DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptxrifa92
油
Dokumen tersebut membahas rencana identifikasi drainase perkotaan di wilayah timur Provinsi Aceh dengan tujuan mengetahui kondisi drainase saat ini, masalah, dan kebutuhan perencanaan drainase berwawasan lingkungan. Sasaran dokumen ini adalah merekomendasikan wilayah-wilayah yang tepat untuk pengelolaan drainase perkotaan dan mengumpulkan data awal untuk perencanaan drainase.Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxCiciDamayanti10
油
Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 mengatur prosedur penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen ini menjelaskan tahapan, substansi, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam lamanya penyusunan, pelibatan pemangku kepentingan, dan penyajian dokumen secara digital untuk akses informasi masyarakat.Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Idham Halid
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bima sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang mencakup aspek penataan dan pemanfaatan ruang di empat kelurahan di Kecamatan Asakota dan Rasanae Barat. Fokus utama adalah identifikasi kondisi, isu strategis, dan potensi ekonomi wilayah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan selama sepuluh tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan analisis terhadap kondisi fisik dan geografis wilayah yang akan ditata.Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasnyTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dengan landasan hukum yang terkait. Penyusunan RPJP/RPJMD harus memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan dan dilakukan secara terkoordinasi serta melibatkan analisis kondisi daerah. Dokumen ini juga mengatur visi, misi, tujuan, dan indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.AR-1101_Modul-6_Pendekatan-dan-Praktik-PWK_2021.pdf
AR-1101_Modul-6_Pendekatan-dan-Praktik-PWK_2021.pdf015AthallahNandaS
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pendekatan dan praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, dibagi menjadi pendekatan sektoral dan spasial yang meliputi berbagai aspek fisik, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Ini juga membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mencakup kebijakan, strategi, dan rencana jangka panjang untuk menghasilkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Selain itu, informasi tentang produk perencanaan tata ruang dan hirarki administrasi pemerintah dalam penataan ruang di Indonesia juga disertakan.TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
油
Dokumen ini membahas perkembangan sejarah dan peraturan penataan ruang di Indonesia, dimulai dari tahun 1948 hingga undang-undang penataan ruang yang disahkan pada tahun 1992. Selain itu, dijelaskan tentang rencana pembangunan kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, termasuk upaya untuk memadukan pembangunan hunian dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan ruang terbuka hijau dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi mencakup kebutuhan konservasi air dan perhatian terhadap daerah rawan bencana dalam perencanaan wilayah.Eksum
Eksummuhfidzilla
油
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Karawang Bagian Utara. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, lingkup wilayah dan substansi, dasar hukum, serta kriteria perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi untuk memandu pembangunan fisik dan pengendalian ruang di kawasan perkotaan.INDRALAYAvbbhhhhhhbbbjnnnnnnnnkmmmmmmmmmmmmm
INDRALAYAvbbhhhhhhbbbjnnnnnnnnkmmmmmmmmmmmmmEkaOktaPuspitaSari
油
Dokumen ini merinci penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Ogan Ilir untuk mendukung pemanfaatan ruang yang ilmiah dan terintegrasi, sebagai dasar bagi perizinan investasi. Terdapat berbagai kebijakan yang menjadi acuan, serta analisis yang mengidentifikasi permasalahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan kota yang cepat. RDTR bertujuan menciptakan keterkaitan kegiatan yang efisien, menyediakan dokumen fakta, dan menyusun peraturan kepala daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang.Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pengumpulan data, evaluasi sistem yang ada, perencanaan penanganan sampah, program pengembangan, dan kriteria pelayanan."Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
油
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk periode satu tahun, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan musyawarah desa, pembentukan tim, serta pencermatan pagu indikatif untuk memastikan kegiatan pembangunan yang terencana dan terstruktur. RKP Desa juga menjadi dasar untuk penyusunan anggaran dan peraturan desa terkait pendapatan dan belanja desa.Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newFormasi Org
油
Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode satu tahun. RKP Desa mencakup perencanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan musyawarah desa untuk menetapkan prioritas dan anggaran. Selain itu, RKP Desa merupakan dasar untuk pengajuan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga.2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptx
2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptxhendrahendarsah
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk periode 6 tahun dan tahunan. Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari musyawarah desa, penyusunan dokumen, hingga pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Selain itu, perencanaan harus mengacu pada kebijakan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptx
2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptxhendrahendarsah
油
Dokumen ini menjelaskan proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Proses ini mencakup penyusunan rencana jangka menengah (RPJMDes) dan rencana kerja (RKPDes) untuk pengelolaan sumber daya desa demi mencapai tujuan pembangunan. Terdapat juga penekanan pada pentingnya musyawarah desa dalam menyepakati program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
油
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.Pemetaan tematik sosial ekonomi statistik
Pemetaan tematik sosial ekonomi statistikCatur Purnomo
油
Dokumen ini menjelaskan pembuatan peta tematik sosial ekonomi berdasarkan statistik mengenai penerima program pertanahan sesuai tingkat kemiskinan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi peta yang mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, serta mempermudah akses data bagi pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan sumber dana dari anggaran tahun 2013, meliputi pengambilan dan pengolahan data di seluruh Indonesia.RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
油
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.Kak fs infrastruktur
Kak fs infrastrukturMaman Suryaman
油
Studi kelayakan infrastruktur ini bertujuan mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini akan menganalisis kondisi saat ini, merumuskan strategi pembangunan, dan menilai kelayakan rencana pembangunan secara finansial, konstruksi, dan sosial. Hasilnya berupa laporan yang merekomendasikan kebijakan dan rencana pengBAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptx
BAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptxArif Bramantio
油
Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, yang mencakup penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam RKP Desa untuk tiap tahun. Proses ini melibatkan tim penyusun yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, serta melibatkan musyawarah desa dan musrenbang untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, RKP Desa harus selaras dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsipengendalianruangjat
油
Dokumen ini membahas kebijakan percepatan pembangunan ekonomi dan penataan ruang di Provinsi Jawa Timur, mencakup program-program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah, serta evaluasi dan konsultasi dalam perencanaan tata ruang. Luas lahan sawah dilindungi dan data demografis serta perekonomian diprovinsi juga disebutkan, dengan jumlah penduduk mencapai 41,14 juta jiwa. Selain itu, terdapat informasi mengenai koordinasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan penataan ruang oleh dinas terkait.nagan raya.pptx
nagan raya.pptxsrimuharrani2
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. RP3KP dirancang untuk mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pembangunan perumahan serta menentukan strategi dan kebijakan untuk perkembangan 20 tahun ke depan. Selain itu, dokumentasi ini mencakup analisis data, perumusan rencana, dan program terkait pembuatan kawasan permukiman yang berkelanjutan.#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptxdanisinaga1925
油
Rakor Kesiapasiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H Kab. Banyumas[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfMore Related Content
Similar to Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx (20)
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxCiciDamayanti10
油
Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 mengatur prosedur penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen ini menjelaskan tahapan, substansi, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam lamanya penyusunan, pelibatan pemangku kepentingan, dan penyajian dokumen secara digital untuk akses informasi masyarakat.Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Idham Halid
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bima sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang mencakup aspek penataan dan pemanfaatan ruang di empat kelurahan di Kecamatan Asakota dan Rasanae Barat. Fokus utama adalah identifikasi kondisi, isu strategis, dan potensi ekonomi wilayah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan selama sepuluh tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan analisis terhadap kondisi fisik dan geografis wilayah yang akan ditata.Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasnyTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dengan landasan hukum yang terkait. Penyusunan RPJP/RPJMD harus memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan dan dilakukan secara terkoordinasi serta melibatkan analisis kondisi daerah. Dokumen ini juga mengatur visi, misi, tujuan, dan indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.AR-1101_Modul-6_Pendekatan-dan-Praktik-PWK_2021.pdf
AR-1101_Modul-6_Pendekatan-dan-Praktik-PWK_2021.pdf015AthallahNandaS
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pendekatan dan praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, dibagi menjadi pendekatan sektoral dan spasial yang meliputi berbagai aspek fisik, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Ini juga membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mencakup kebijakan, strategi, dan rencana jangka panjang untuk menghasilkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Selain itu, informasi tentang produk perencanaan tata ruang dan hirarki administrasi pemerintah dalam penataan ruang di Indonesia juga disertakan.TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
油
Dokumen ini membahas perkembangan sejarah dan peraturan penataan ruang di Indonesia, dimulai dari tahun 1948 hingga undang-undang penataan ruang yang disahkan pada tahun 1992. Selain itu, dijelaskan tentang rencana pembangunan kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, termasuk upaya untuk memadukan pembangunan hunian dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan ruang terbuka hijau dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi mencakup kebutuhan konservasi air dan perhatian terhadap daerah rawan bencana dalam perencanaan wilayah.Eksum
Eksummuhfidzilla
油
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Karawang Bagian Utara. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, lingkup wilayah dan substansi, dasar hukum, serta kriteria perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi untuk memandu pembangunan fisik dan pengendalian ruang di kawasan perkotaan.INDRALAYAvbbhhhhhhbbbjnnnnnnnnkmmmmmmmmmmmmm
INDRALAYAvbbhhhhhhbbbjnnnnnnnnkmmmmmmmmmmmmmEkaOktaPuspitaSari
油
Dokumen ini merinci penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Ogan Ilir untuk mendukung pemanfaatan ruang yang ilmiah dan terintegrasi, sebagai dasar bagi perizinan investasi. Terdapat berbagai kebijakan yang menjadi acuan, serta analisis yang mengidentifikasi permasalahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan kota yang cepat. RDTR bertujuan menciptakan keterkaitan kegiatan yang efisien, menyediakan dokumen fakta, dan menyusun peraturan kepala daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang.Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pengumpulan data, evaluasi sistem yang ada, perencanaan penanganan sampah, program pengembangan, dan kriteria pelayanan."Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
油
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk periode satu tahun, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan musyawarah desa, pembentukan tim, serta pencermatan pagu indikatif untuk memastikan kegiatan pembangunan yang terencana dan terstruktur. RKP Desa juga menjadi dasar untuk penyusunan anggaran dan peraturan desa terkait pendapatan dan belanja desa.Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newFormasi Org
油
Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode satu tahun. RKP Desa mencakup perencanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan musyawarah desa untuk menetapkan prioritas dan anggaran. Selain itu, RKP Desa merupakan dasar untuk pengajuan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga.2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptx
2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptxhendrahendarsah
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk periode 6 tahun dan tahunan. Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari musyawarah desa, penyusunan dokumen, hingga pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Selain itu, perencanaan harus mengacu pada kebijakan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptx
2. Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan;Fix.pptxhendrahendarsah
油
Dokumen ini menjelaskan proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Proses ini mencakup penyusunan rencana jangka menengah (RPJMDes) dan rencana kerja (RKPDes) untuk pengelolaan sumber daya desa demi mencapai tujuan pembangunan. Terdapat juga penekanan pada pentingnya musyawarah desa dalam menyepakati program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
油
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.Pemetaan tematik sosial ekonomi statistik
Pemetaan tematik sosial ekonomi statistikCatur Purnomo
油
Dokumen ini menjelaskan pembuatan peta tematik sosial ekonomi berdasarkan statistik mengenai penerima program pertanahan sesuai tingkat kemiskinan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi peta yang mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, serta mempermudah akses data bagi pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan sumber dana dari anggaran tahun 2013, meliputi pengambilan dan pengolahan data di seluruh Indonesia.RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
油
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.Kak fs infrastruktur
Kak fs infrastrukturMaman Suryaman
油
Studi kelayakan infrastruktur ini bertujuan mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini akan menganalisis kondisi saat ini, merumuskan strategi pembangunan, dan menilai kelayakan rencana pembangunan secara finansial, konstruksi, dan sosial. Hasilnya berupa laporan yang merekomendasikan kebijakan dan rencana pengBAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptx
BAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptxArif Bramantio
油
Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, yang mencakup penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam RKP Desa untuk tiap tahun. Proses ini melibatkan tim penyusun yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, serta melibatkan musyawarah desa dan musrenbang untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, RKP Desa harus selaras dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsipengendalianruangjat
油
Dokumen ini membahas kebijakan percepatan pembangunan ekonomi dan penataan ruang di Provinsi Jawa Timur, mencakup program-program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah, serta evaluasi dan konsultasi dalam perencanaan tata ruang. Luas lahan sawah dilindungi dan data demografis serta perekonomian diprovinsi juga disebutkan, dengan jumlah penduduk mencapai 41,14 juta jiwa. Selain itu, terdapat informasi mengenai koordinasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan penataan ruang oleh dinas terkait.nagan raya.pptx
nagan raya.pptxsrimuharrani2
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. RP3KP dirancang untuk mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pembangunan perumahan serta menentukan strategi dan kebijakan untuk perkembangan 20 tahun ke depan. Selain itu, dokumentasi ini mencakup analisis data, perumusan rencana, dan program terkait pembuatan kawasan permukiman yang berkelanjutan.Recently uploaded (11)
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptxdanisinaga1925
油
Rakor Kesiapasiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H Kab. Banyumas[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaKEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptxyudiy1
油
Pemaparan mengenai kebijakan sertifikasi akreditasi penjaminan mutuMenjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahManajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Ad
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
- 1. TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021
- 2. Proses penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota persiapan; pengumpulan data dan informasi; pengolahan data dan analisis; perumusan konsepsi; dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan Melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik
- 3. Pengumpulan data dan informasi: data wilayah administrasi; data dan informasi kependudukan; data dan informasi bidang pertanahan; data dan informasi kebencanaan; dan peta dasar (merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya) dan peta tematik yang dibutuhkan Pengolahan data dan analisis, meliputi : potensi dan permasalahan regional dan global; kebijakan spasial dan sektoral, termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis; kedudukan dan peran daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dlm wilayah yang lebih luas; fisik wilayah; sosial kependudukan; ekonomi wilayah; transportasi; sarana dan prasarana; penguasaan tanah termasuk penatagunaan tanah; sistem pusat permukiman untuk wilayah daerah provinsi atau kabupaten dan bentuk serta struktur kota untuk wilayah daerah kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pengurangan risiko bencana; kemampuan keuangan pembangunan daerah; penatagunaan sumber daya air; dan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
- 4. Muatan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang Ditambahkan muatan: ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya; ruang terbuka hijau privat; ruang terbuka nonhijau; prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan ruang evakuasi bencana
- 5. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun visi misi RPJPD? Rencana Struktur Ruang, meliputi : rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi/kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota Rencana pola ruang meliputi: kawasan lindung; dan kawasan budi daya Arahan pemanfaatan ruang : arahan pembangunan/pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan RTRW provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000. RTRW kabupaten peta skala 1:50.000. RTRW kota peta skala 1:25.000
- 6. Proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota persiapan; pengumpulan data dan informasi; pengolahan data dan analisis; perumusan konsepsi; dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR kabupaten/kota. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan diselesaikan paling lama 8 (delapan) bulan Melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi public Dituangkan dalam peta skala 1 : 5.000
- 7. Pengumpulan data dan informasi: data wilayah administrasi; data dan informasi kependudukan; data dan informasi bidang pertanahan; data dan informasi kebencanaan; dan peta dasar (merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya) dan peta tematik yang dibutuhkan Pengolahan data dan analisis, meliputi : struktur internal bagian wilayah perencanaan; sistem penggunaan lahan; kedudukan dan peran bagian wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas; sumber daya alam dan fisik atau lingkungan bagian wilayah perencanaan; sosial budaya; kependudukan; ekonomi dan sektor unggulan; transportasi; sumber daya buatan; kondisi lingkungan binaan; kelembagaan; pembiayaan pembangunan; karakteristik peruntukan zona; jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang; kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona; dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzone pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona; gap antara kualitas peruntukan/zona/subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan; karakteristik spesifik lokasi; ketentuan dan standar setiap sektor terkait; dan kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang