More Related Content
Similar to BAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptx (20)
Recently uploaded (6)
BAHAN SOSIALISASI PERENCANAAN 2024 .pptx
- 1. PENYUSUNAN RKP DESA PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2020 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN DESA Berbasis IDM & SDGs Desa TAHUN 2024
- 2. DASAR PENYUSUNAN UU No. 6 Tahun 2014 01 Pasal 79 ayat 2 RPJM Desa. RKP Desa. PP No. 43 Tahun 2014 02 Pasal 115 Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa RPJM Desa; RKP Desa; dan DU-RKP Desa. Permendesa No. 21/2020 03 Pasal 22 Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas: RPJM Desa. RKP Desa. 1. RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa. 2. DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa RKP DESA
- 3. a) Pendataan Desa; b) Perencanaan Pembangunan Desa; c) pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d) pertanggungjawaban Pembangunan Desa. PERMENDESA, PDTT 21/2020 Pasal 14 ID M INDEKS DESA MEMBANGUN
- 4. LANGKAH PENYUSUNAN 1. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa. 2. Bedanya, kalau dokumen RPJM Desa itu memuat perencanaan pembangunan selama enam tahun. 3. Sedangkan dokumen RKP Desa itu penjabaran perencanaan pembangunan dari dokumen RPJM Desa kedalam perencanaan pembangundan desa per tahun berdasar skala prioritas 4. Bagi Kepala Desa yang baru terpilih, menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan kewajiban. 5. Disamping, untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye, dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APB Desa. Dengan munculnya SDGs Desa maka arah pembangunan desa harus menyelaraskan dengan SDGs Desa untuk menuju Desa yang Mandiri sejahtera seperti yang sesuai dengan parameter Indeks Desa Membangun (IDM). RKP DESA
- 5. Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa. Rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Mencermati dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan. Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan dokumen RKP Desa dengan Peraturan Desa. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa dan/atau APBD Kabupaten. 01 - TIM PENYUSUN 02 - PENCERMATAN 03 - REVIEW RPJM DESA 04 - PENYUSUNAN RANCANGAN a. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b. Musdes tentang perencanaan desa MUSDES - 06 MUSRENBANG DESA- 05 RKP DESA ALUR PENYUSUNAN
- 6. JULI Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa Permendesa, PDTT 21/2020 JUNI Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RKP DESA JULI Pencermatan ulang RPJM Desa JULI - AGUSTUS 1. Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa 2. Musdes Perencanaan Desa AGUSTUS - SEPTEMBER Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa SEPTEMBER Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa RKTL Pasal 22 Ayat (4): RKP Desa sebagaimana disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- 7. PEMBENTUKAN Tim Penyusun RKP Desa MASUKAN PROSES KELUARAN Identifikasi keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa, terdiri dari: Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Kelompok Disabilitas, Kelompok Miskin dan Marginal, dll 1. Musyawarah mufakat internal Pemerintah Desa; 2. Musyawarah melibatkan unsur-unsur yg akan dibentuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024; 3. Musyawarah dilakukan untuk menentukan dan menyepakati 1 (satu) orang sebagai Ketua Tim Penyusun. 1. Daftar susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 2. SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
- 8. 2 3 4 1 Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. Pencermatan ulang RPJM Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. PEMBENTUKAN Tim Penyusun RKP Desa Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Berjumlah ganjil dan minimal anggota tim 7 orang. Pembina dijabat Kepala Desa. Ketua dipilih secara musyawarah mufakat. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, KPMD, dan unsur masyarakat. Keanggotaan 30% kesetaraan dan keadilan gender TUGAS TIM
- 9. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA MASUKAN PROSES KELUARAN Identifikasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa 1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 2. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan 3. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
- 10. Rp PENCERMATAN DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA MASUKAN PROSES KELUARAN Identifikasi potensi pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta sumber keuangan Desa lainnya Melakukan pencermatan terhadap sumber-sumber potensi pendapatan Desa< a) Perkiraan pendapatan asli Desa; b) Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c) Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; d) Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (BHP); e) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; f) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan g) Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa
- 11. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa. MASUKAN PROSES KELUARAN 1. Dokumen RPJM Desa 2. Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa/IDM 1. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. 2. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa; 1) daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; 2) daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; 3) daftar rencana kerja sama antar Desa; dan 4) daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga. 1. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa; 2. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan 3. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
- 12. PENYUSUNAN TUJUAN RANCANGAN RKP DESA RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan Menyusun Usulan Tim Pelaksana Kegiatan. KEGIATAN Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB; Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun berikutnya.
- 13. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA 01 Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain, serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. MASUKAN PROSES KELUARAN 1. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; 2. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; 3. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; dan 4. daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. 1. Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB; 2. Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; 3. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU- RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 2025. 1) Rancangan RKP Desa Tahun 2024; 2) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 3) Dokumen Desain dan RAB 4) Dokumen Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa); dan 5) Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA
- 14. MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA 02 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa). MASUKAN PROSES KELUARAN 1. Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang sudah disetujui Kepala Desa. 2. Pandangan Resmi BPD. 3. Pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat: Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan; Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas; Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan Kesimpulan dan rekomendasi. A. Persiapan a) BPD membentuk panitia pelaksana Musdes b) Pengumuman pelaksanaan Musdes oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes c) Panitia membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir. B. Pelaksanaan: a) Tata Tertib Musdes b) Pembahasan Materi Musdes c) Pengambilan Keputusan Musdes d) Penutupan Acara Musdes 1) Berita Acara Musdes 2) Dokumen Pandangan Resmi BPD 3) Dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang disempurnakan. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA
- 15. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA MUSRENBANG DESA PRIOARITAS PERNCANAAN PEMBANGUNAN DESA RANCANGAN RKP DESA YANG DISEMPURNAKAN RANCANGAN RKP Desa DISKUSI PERBIDANG KEGIATAN (4 Bidang) TATA TERTIB TUJUAN: menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Musrenbang Desa ini, memuat empat pokok pembahasan rencana, yaitu : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 16. MASUKAN PROSES KELUARAN Dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 dan Rancangan DU-RKP Desa tahun 2025 hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa beserta sumber pendanaannya A. Persiapan: Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Desa dengan membentuk panitia Tugas panitia: 1) Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan; 2) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa; 3) Melakukan registrasi peserta untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. B. Pelaksanaan: Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa. Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa Penutupan Acara Musrenbang Desa 1) Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. 2) Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA MUSRENBANG DESA
- 17. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA MUSRENBANG DESA Pemaparan Kepala Desa mengenai prioritas kegiatan perencanaan pembangunan desa Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah Pemaparan kepala OPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program kegiatan OPD Pemaparan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun Diskusi kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan membahas rancangan DU-RKP Desa Tahun 2025. Diskusi perbidang kegiatan 1. Peny. Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pemb. Desa; 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok. Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dan hasil diskusi kelompok. Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 2024 Dokumen Rancangan DU-RKP Desa tahun 2025 RANCANGAN RKP DESA & DU-RKP DESA
- 18. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA PENGESAHAN DOKUMEN RKP DESA Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan pengesahan RKP Desa. MUSYAWARAH DESA MASUKAN PROSES KELUARAN Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa RKP Desa) A. Persiapan a) BPD membentuk panitia pelaksana Musdes b) Pengumuman pelaksanaan Musdes oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes c) Panitia membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir. A. Pelaksanaan: a) Tata Tertib Musdes b) Pembahasan Materi Musdes c) Pengambilan Keputusan Musdes d) Penutupan Acara Musdes 1) Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024 yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa; 2) Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025; dan 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
- 19. PERDES MUSRENBANG DESA Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal musyawarah, perubahan RKP Desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP Desa. Bedanya, hanya apabila terjadi peristiwa khusus, kita perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang RKP Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. PERUBAHAN RKP DESA
- 20. DIMANAKAH MELETAKKAN SDGs DESA ? Dalam Perencanaan Desa
- 21. 1. Apabila kepala desa baru maka pada saat menuangkan visi dan misi kepala desa kedalam RPJMDes selama 6 tahun harus menyelaraskan dengan SDGs Desa. 2. Apabila kepala desa yang lama maka SDGs Desa dapat menjadi acuan saat penyusunan rancangan RKP Desa Mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa pada SID RPJM DESA SDGS DESA TYPE DESA Ke - 1 Desa Tanpa Kemiskinan Ke - 2 Desa Tanpa Kelaparan Ke - 3 Desa Sehat dan Sejahtera Ke - 4 Pendidikan Desa Berkualitas Ke - 5 Keterlibatan Perempuan Desa Ke - 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi Ke - 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan Ke - 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata Ke - 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan Ke - 10 Desa Tanpa Kesenjangan Ke - 11 Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman Ke - 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan Ke - 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim Ke - 14 Desa Peduli Lingkungan Laut Ke - 15 Desa Peduli Lingkungan Darat Ke - 16 Desa Damai Berkeadilan Ke - 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa Ke - 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif
- 22. SDGs DESA TIPOLOGI - 1 Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan. TIPOLOGI - 2 Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. TIPOLOGI - 3 Desa peduli kesehatan SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. TIPOLOGI - 4 Desa peduli lingkungan SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat. TIPOLOGI - 5 Desa peduli pendidikan SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas. TIPOLOGI - 6 Desa ramah perempuan SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa. TIPOLOGI - 7 Desa berjejaring SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa. TIPOLOGI - 8 Desa tanggap budaya SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. TIPOLOGI DESA
- 23. STATUS DESA MENGGUNAKAN PEMBACAAN HASIL PENGHITUNGAN KUISIONER BAGAIMANAKAH MENINGKATKAN STATUS DESA 1. Download hasil inputan IDM. 2. Lihat nilai dari masing-masing indeks. 3. Bila ditemukan nilai yang masih 0 atau belum angka 1 maka harus ada kegiatan yang bisa menjawab hal tersebut. 4. Kegiatan-kegiatan yang akan menjawab kekurangan tersebut dapat dari luar desa seperti Pemerintah Daerah atau dari pihak luar yang berkompeten disesuaikan dengan kewenanganya. IDM INDEKS DESA MEMBANGUN
- 25. IKS Indeks Ketahanan Sosial INDEKS DESA MEMBANGUN Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016, pada Pasal 3 ayat (2), IKS terdiri dari dimensi: a) modal sosial; b) kesehatan; c) pendidikan; dan d) permukiman.
- 26. IKE Indeks Ketahanan Ekonomi INDEKS DESA MEMBANGUN Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016, pada Pasal 3 ayat (3), IKE memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- 27. IKL Indeks Ketahanan Lingkungan INDEKS DESA MEMBANGUN Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016, pada Pasal 3 ayat (4), IKL memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
- 28. IKS CONTOH KEGIATAN MENJAWAB HASIL KUESIONER
- 29. IKE CONTOH KEGIATAN MENJAWAB HASIL KUESIONER
- 30. IKL CONTOH KEGIATAN MENJAWAB HASIL KUESIONER
- 31. SEBERAPA PENTING Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan Desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan Desa sebagai modal utama dalam PEMBANGUNAN DESA Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena Desa harus mengatur dan mengurus Desa-nya sesuai dengan kewenangan Desa - SAVE GOVERNING COMMUNITY - RKP DESA
- 32. Usaha dan Keberanian tidak Cukup tanpa Tujuan dan Perencanaan Sebuah Tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan