Desentralisasi pendidikan membutuhkan peran aktif masyarakat. Naskah kebijakan ini mengusulkan agar pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pendidikan setempat.
Dewan sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dewan sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi utama dewan sekolah adalah memberikan masukan kebijakan, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaAngga Debby Frayudha
Ìý
Berbicara mengenai kemiskinan tidak akan ada habisnya dari dulu sampai sekarang dan menjadi masalah utama di dunia khususnya di negara berkembang seperti indonesia. Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar. Pada saat ini dapat dikatakan semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan kemiskinan, baik pemerintah, LSM, dan akademisi telah sepakat bahwa kemiskinan adalah persoalan yang bersifat multidimensi. Di dalamnya antara lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi,
Model & pendekatan dalam supervisi pendidikanrofieamirasyka
Ìý
1. Dokumen tersebut membahas model dan pendekatan yang digunakan dalam supervisi pendidikan menurut STAIMUS. Ada beberapa model supervisi seperti supervisi artistik, klinis, dan pendekatan seperti langsung, tidak langsung, kolaboratif.
2. Pendekatan yang tepat bergantung pada prototype guru yang diawasi, seperti guru profesional, tukang kritik, terlalu sibuk, atau tidak bermutu.
3. Supervisor perlu
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan mutu dan pengawasan di Universitas Negeri Medan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian pengawas sebagai tenaga kependidikan profesional yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial, tugas-tugas pengawas sekolah, sistem rekrutmen pengawas sekolah, pembinaan kepengawasan, kompetensi kepengawasan, dan per
SMP-SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) membahas standar pembiayaan pendidikan yang mencakup aspek-aspek seperti biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, dan transparansi serta akuntabilitas. Dokumen ini memberikan pedoman bagi sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah yang melibatkan berbagai pihak serta mengelola dana secara sistematis dan akuntabel.
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)abdul wahidPS
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar anggaran sekolah atau madrasah (RAPBS). RAPBS digunakan untuk merencanakan kegiatan dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sumber dana RAPBS berasal dari pemerintah, siswa, dan masyarakat. Cara penyusunan RAPBS meliputi perencanaan target pendapatan dan pengeluaran untuk satu tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, sasaran, teknik, dan implementasi supervisi pendidikan di sekolah. Secara ringkas, supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui bimbingan dan pembinaan guru serta penilaian program pendidikan.
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA) JOKO PAMUNGKAS
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, perbedaan, tujuan, prinsip, fungsi, jenis, tugas, teknik, pendekatan, dan cara pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi bertujuan untuk memperbaiki pengajaran dengan membantu guru meningkatkan kompetensi mereka. Supervisor berperan mengembangkan profesionalitas guru melalui berbagai teknik seperti kunjungan kelas, diskusi, dan pelatihan.
Dokumen tersebut membahas tentang supervisi pendidikan, meliputi definisi, fungsi, tujuan, teknik, dan ciri-ciri supervisor yang baik. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui bimbingan dan dukungan kepada guru oleh kepala sekolah atau supervisor khusus. Teknik supervisi meliputi kunjungan kelas, konferensi, rapat guru, serta penerbitan buletin. Kepala sekolah perlu mema
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan supervisi pendidikan di Indonesia, pelaku-pelaku supervisi, serta bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Secara ringkas, supervisi pendidikan berkembang dari inspeksi pada abad 19 menjadi pembinaan yang lebih demokratis pada abad 20 dan berfokus pada pembelajaran pada tahun 1984. Supervisi bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengawasan akadem
Dokumen tersebut berisi standar kompetensi untuk guru dan kepala sekolah SMP berdasarkan Instrumen Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat delapan komponen standar untuk guru yaitu kualifikasi akademik, kesesuaian latar belakang pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi prof
Policy Making and Decision Making in EducationDjadja Sardjana
Ìý
What is Policy?
Decision makers, who are used to depending on their past experiences, must make decisions and take actions in the rapidly changing world we face today. In this turbulent environment, the ability to successfully view the current situation through the traditional "good judgment" viewpoint is weakened through increasing external noise (a multitude of information sources on multiple topics) and changing paradigms of how we think about social, cultural, organizational and economic issues, creating internal noise within our prevailing mental models. These noises skew our perception of what is really happening in the world. In addition to facing this constant flux, leaders are being asked to choose the path to the future as well as to explain exactly how they plan to get there. Before putting a stake in the sand, leaders begin by developing and testing hypotheses about possible scenarios, and then eliminate numerous courses of action until a small set of viable choices remain. Once the decision to act is made, the communication of the new initiatives begins. The results of these initiatives usually produce some expected behavior, but almost always, much to our surprise, our actions produce unexpected behavior as well, that once again changes our situation. And so it goes…
Dokumen tersebut membahas beberapa isu kebijakan pendidikan ke depan seperti profesionalisme guru, pengelolaan sekolah, kurikulum dan penilaian, standar dan akreditasi, pendidikan karakter, pendidikan kejuruan, dan program Indonesia Pintar. Dokumen ini juga membahas isu-isu khusus terkait wajib belajar 12 tahun seperti pendanaan, daya tampung, dan ketersediaan guru.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi administrasi pendidikan, termasuk tujuan, prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan ruang lingkup evaluasi administrasi pendidikan. Dokumen ini juga membahas tentang peran evaluasi administrasi kepegawaian dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Dokumen tersebut membahas strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga satuan pendidikan. Strateginya mencakup sosialisasi, pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas, implementasi, kerjasama, dan monitoring evaluasi. Pendidikan karakter akan diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, pengembangan budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan di rumah dan masyarakat. Satuan p
Supervisi merupakan pembinaan yang diberikan kepada staf sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu mengajar. Teknik supervisi meliputi kunjungan kelas, rapat guru, dan penataran.
Laporan penelitian ini menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Gunungkidul. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mengalami penurunan produksi dan pendapatan di atas 50% akibat lesunya daya beli masyarakat dan pembatasan sosial. Koperasi wanita berperan penting dengan menunda pembayaran kredit dan tetap melayani anggota. Namun, peran pemerint
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan mutu dan pengawasan di Universitas Negeri Medan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian pengawas sebagai tenaga kependidikan profesional yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial, tugas-tugas pengawas sekolah, sistem rekrutmen pengawas sekolah, pembinaan kepengawasan, kompetensi kepengawasan, dan per
SMP-SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) membahas standar pembiayaan pendidikan yang mencakup aspek-aspek seperti biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, dan transparansi serta akuntabilitas. Dokumen ini memberikan pedoman bagi sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah yang melibatkan berbagai pihak serta mengelola dana secara sistematis dan akuntabel.
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)abdul wahidPS
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar anggaran sekolah atau madrasah (RAPBS). RAPBS digunakan untuk merencanakan kegiatan dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sumber dana RAPBS berasal dari pemerintah, siswa, dan masyarakat. Cara penyusunan RAPBS meliputi perencanaan target pendapatan dan pengeluaran untuk satu tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, sasaran, teknik, dan implementasi supervisi pendidikan di sekolah. Secara ringkas, supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui bimbingan dan pembinaan guru serta penilaian program pendidikan.
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA) JOKO PAMUNGKAS
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, perbedaan, tujuan, prinsip, fungsi, jenis, tugas, teknik, pendekatan, dan cara pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi bertujuan untuk memperbaiki pengajaran dengan membantu guru meningkatkan kompetensi mereka. Supervisor berperan mengembangkan profesionalitas guru melalui berbagai teknik seperti kunjungan kelas, diskusi, dan pelatihan.
Dokumen tersebut membahas tentang supervisi pendidikan, meliputi definisi, fungsi, tujuan, teknik, dan ciri-ciri supervisor yang baik. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui bimbingan dan dukungan kepada guru oleh kepala sekolah atau supervisor khusus. Teknik supervisi meliputi kunjungan kelas, konferensi, rapat guru, serta penerbitan buletin. Kepala sekolah perlu mema
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan supervisi pendidikan di Indonesia, pelaku-pelaku supervisi, serta bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Secara ringkas, supervisi pendidikan berkembang dari inspeksi pada abad 19 menjadi pembinaan yang lebih demokratis pada abad 20 dan berfokus pada pembelajaran pada tahun 1984. Supervisi bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengawasan akadem
Dokumen tersebut berisi standar kompetensi untuk guru dan kepala sekolah SMP berdasarkan Instrumen Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat delapan komponen standar untuk guru yaitu kualifikasi akademik, kesesuaian latar belakang pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi prof
Policy Making and Decision Making in EducationDjadja Sardjana
Ìý
What is Policy?
Decision makers, who are used to depending on their past experiences, must make decisions and take actions in the rapidly changing world we face today. In this turbulent environment, the ability to successfully view the current situation through the traditional "good judgment" viewpoint is weakened through increasing external noise (a multitude of information sources on multiple topics) and changing paradigms of how we think about social, cultural, organizational and economic issues, creating internal noise within our prevailing mental models. These noises skew our perception of what is really happening in the world. In addition to facing this constant flux, leaders are being asked to choose the path to the future as well as to explain exactly how they plan to get there. Before putting a stake in the sand, leaders begin by developing and testing hypotheses about possible scenarios, and then eliminate numerous courses of action until a small set of viable choices remain. Once the decision to act is made, the communication of the new initiatives begins. The results of these initiatives usually produce some expected behavior, but almost always, much to our surprise, our actions produce unexpected behavior as well, that once again changes our situation. And so it goes…
Dokumen tersebut membahas beberapa isu kebijakan pendidikan ke depan seperti profesionalisme guru, pengelolaan sekolah, kurikulum dan penilaian, standar dan akreditasi, pendidikan karakter, pendidikan kejuruan, dan program Indonesia Pintar. Dokumen ini juga membahas isu-isu khusus terkait wajib belajar 12 tahun seperti pendanaan, daya tampung, dan ketersediaan guru.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi administrasi pendidikan, termasuk tujuan, prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan ruang lingkup evaluasi administrasi pendidikan. Dokumen ini juga membahas tentang peran evaluasi administrasi kepegawaian dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Dokumen tersebut membahas strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga satuan pendidikan. Strateginya mencakup sosialisasi, pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas, implementasi, kerjasama, dan monitoring evaluasi. Pendidikan karakter akan diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, pengembangan budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan di rumah dan masyarakat. Satuan p
Supervisi merupakan pembinaan yang diberikan kepada staf sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu mengajar. Teknik supervisi meliputi kunjungan kelas, rapat guru, dan penataran.
Laporan penelitian ini menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Gunungkidul. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mengalami penurunan produksi dan pendapatan di atas 50% akibat lesunya daya beli masyarakat dan pembatasan sosial. Koperasi wanita berperan penting dengan menunda pembayaran kredit dan tetap melayani anggota. Namun, peran pemerint
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2012 dengan total dana yang dikelola sebesar $70.000, termasuk $40.000 untuk program pendidikan, $50.000 untuk kesehatan, dan $6.000 untuk administrasi.
There are three YSKK’s main programs in 2012; (1) Woman based economic development; (2) Woman Leadership program through PKK’s revitalization; (3) advocate justice and quality education. This annual report will prove snapshot of YSKK’s activity throughout 2012.
Laporan Tahunan 2014 ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Laporan Tahunan 2014 ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk periode 2016-2019. Rencana strategis ini disusun untuk menjadi pedoman YSKK dalam 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Proses penyusunannya melibatkan evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan strategis dengan menitikberatkan pada potensi dan kekuatan yang dimiliki organisasi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program yang diinisiasi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tahun 2003 lalu. Diberlakukannya MEA ini membuat Indonesia memasuki babak baru di bidang perekonomian. MEA memberikan peluang sekaligus tantangan.
Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret, MEDIUM Edisi III mengupas tentang berbagai upaya perempuan dalam menghadapi MEA.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Inisiatif "Sekolah MANTAP" diluncurkan untuk memperkuat praktik-praktik baik pengelolaan dana di sekolah, khususny
Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan desa, dibutuhkan jaminan regulasi dan kabijakan--dalam hal ini berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Politik, pemerintahan dan Pembangunan Desa. Ringkasan kebijakan ini merangkum dan menyajikan temuan-temuan penelitian yang dilakukan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk mendorong Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang afirmatif terhadap perempuan menjelang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan baik fisik dan psikis. Untuk mencegahnya dibutuhkan upaya yang terus menerus dan berdampingan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
MEDIUM Edisi IV akan mengupas tentang parenting education yang diterapkan lembaga PAUD dalam menggalang partisipasi orangtua untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di sekolah, dan informasi lainnya.
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...Dadang Solihin
Ìý
Keberadaan Danantara: Pesimis atau Optimis?
Pendekatan terbaik adalah realistis dengan kecenderungan optimis.
Jika Danantara memiliki perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, maka peluang keberhasilannya besar.
Namun, jika implementasinya tidak disertai dengan strategi mitigasi risiko yang baik, maka pesimisme terhadap dampaknya juga cukup beralasan.
Pada akhirnya, kunci suksesnya adalah bagaimana Danantara bisa dikelola secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dampak positifnya lebih dominan dibandingkan risikonya.
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
Ìý
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 – 11 Agustus 2016