Policy brief pembiayaan teknoprener
0 likes279 views
Pembiayaan merupakan bagian penting dalam ekosistem technopreneurship. Karena pembiayaan adalah unsur utama mengalirnya energi antar aktor baik untuk membangun kapasitas, menjamin permodalan dan biaya operasional perusahaan pemula berbasis teknologi. Khusus untuk teknoprener non digital membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi karena jenis produk yang diusahakan menuntut bahan baku dan proses produksi secara fisik yang juga memiliki risiko kegagalan yang tinggi pula. Sudah ada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan, insentif atau hibah mendukung pengembangan wirausaha secara umum, namun untuk wirausaha di bidang produk berbasis manufaktur relatif jarang, serta tidak mencakup seluruh tahapan perkembangan start up. Maka dibutuhkan skema pembiayaan yang lengkap pada setiap siklus hidup start up untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan teknoprener.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Policy brief pembiayaan teknoprener (20)
More from BRIN (12)
Policy brief pembiayaan teknoprener
- 1. Nomor : 01/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Sudah Tepatkah Pembiayaan Teknoprener di Indonesia? Dr. Yudi Widayanto, S.Si, M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT yudi.widayanto@bppt.go.id A. Ringkasan eksekutif Pembiayaan merupakan bagian penting dalam ekosistem technopreneurship. Karena pembiayaan adalah unsur utama mengalirnya energi antar aktor baik untuk membangun kapasitas, menjamin permodalan dan biaya operasional perusahaan pemula berbasis teknologi. Khusus untuk teknoprener non digital membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi karena jenis produk yang diusahakan menuntut bahan baku dan proses produksi secara fisik yang juga memiliki risiko kegagalan yang tinggi pula. Sudah ada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan, insentif atau hibah mendukung pengembangan wirausaha secara umum, namun untuk wirausaha di bidang produk berbasis manufaktur relatif jarang, serta tidak mencakup seluruh tahapan perkembangan start up. Maka dibutuhkan skema pembiayaan yang lengkap pada setiap siklus hidup start up untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan teknoprener. Rekomendasi kebijakan ini didasarkan atas eksplorasi mendalam terhadap para pelaku pengembangan start up di Indonesia melalui rangkaian FGD KTN BPPT 2019. Dari KTN tersebut telah dihasilkan informasi kebijakan penting guna mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan wirausaha yang ada dan merekomendasikan alternatif pembiayaan teknoprener yang dapat digunakan untuk mendukung penciptaan ekosistem technopreneurship di Indoensia. B. Pendahuluan Teknoprener diartikan secara sederhana sebagai pelaku usaha yang menghasilkan produk (barang/jasa) dengan memanfaatkan teknologi. Teknoprener juga disebut sebagai seorang entrepreneur modern berbasis teknologi karena inovasi dan kreativitas sangat mendominasi aktivitas usaha mereka untuk menghasilkan produk inovatif yang unggul. Seorang Teknoprener mengoperasikan bisnis secara berbeda dari pengusaha lainnya. Bisnis Teknoprener memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, leverage pengetahuan dan kekayaan intelektual yang tinggi pula. Mengapa penumbuhan teknoprener menjadi penting? Indonesia dengan penduduk yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke membutuhkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ekonomi berjalan normal, maka kebutuhan hidup tersebut akan dipasok oleh pasar berdasarkan hukum persaingan sempurna. Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Dengan demikian, siapa yang bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih murah akan menguasai pasar. Jika kondisi ini tidak ada intervensi kebijakan pemerintah, lambat laun produk yang berdaya saing rendah akan tergusur dan digantikan oleh produk yang memiliki daya saing tinggi yang kebanyakan adalah produk dari, negara-negara yang mampu memproduksi barang dengan efisien (harga murah kualitas baik). Pengusaha di bidang teknologi atau teknoprener ini memiliki peranan sangat
- 2. Nomor : 01/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong penting untuk memproduksi produk-produk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia sehingga pada jangka panjang memiliki kemandirian, dapat melakukan penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Perhatian pemerintah pada penumbuhan wirausaha secara umum sudah cukup besar yang ditunjukkan dengan banyaknya program pembiayaan dengan sasaran wirausaha baru. Namun berdasarkan data program atau insentif pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian atau Lembaga menunjukkan belum lengkapnya pendanaan yang mencakup setiap tahapan pada penumbuhan wirausaha pemula terutama penumbuhan teknoprener. C. Permasalahan penumbuhan teknoprener di Indonesia Perusahaan pemula /start up berbasis teknologi (teknoprener) dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar berdasarkan produk yang diusahakan, yaitu digital start up dan non digital start up. Digital start up adalah perusahaan pemula yang mana produk yang dihasilkan adalah produk berbasis digital yang umumnya berupa aplikasi, software, atau games. Sementara non-digital start up adalah perusahaan start up yang mana produk yang diusahakan atau dihasilkan berupa produk manufaktur, baik itu consumer goods atau non-consumer goods. Memperhatikan akan pentingnya peran teknoprener dalam penciptaan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, berdasar identifikasi dari rangkaian FGD KTN 2019 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: a) Investor atau lembaga pembiayaan lebih tertarik mendanai start up digital dibandingkan start up non-digital, khususnya start up yang mengusahakan produk manufaktur non- consumer goods. Padahal sebagai suatu bangsa, Indonesia harus bisa mandiri atau mampu memproduksi sendiri produk-produk kebutuhan masyarakat tersebut. b) Sebagian besar angel investor dan venture capital kurang memahami produk yang dihasilkan oleh start up bidang manufaktur. c) Biaya product-market fit untuk produk berbasis manufaktur relatif lebih besar dan mempunyai risiko kegagalan yang lebih besar, sehingga start up yang bergerak pada usaha ini akan lebih membutuhkan bantuan pendanaan. d) Program bantuan pendanaan start up dari pemerintah masih tergolong kecil. e) Skema pembiayaan bagi teknopener pada tahapan awal perkembangannya masih sangat kurang terutama untuk jenis pembiayaan tanpa kolateral. D. Perlunya Mengkaji Pembiayaan Teknoprener Permasalahan utama yang dihadapi teknoprener yang mulai membangun perusahaannya adalah aspek pembiayaan. Hal ini karena perusahaan pemula dipandang oleh investor termasuk dalam kategori usaha yang berisiko tinggi meskipun juga memiliki potensi pengembalian yang tinggi pula. Ada tiga tahapan Teknoprener membangun strat up nya yaitu (Gambar 1): Problem- Solution Fit, Product-Market Fit, dan Scaling Up. Tiap tahapan memiliki prosesnya masing- masing dengan jenis kebutuhan pendanaan yang berbeda. Jenis pembiayaan menurut siklus perkembangan start up meliputi pembiayaan tahap: inkubasi/incubator, akselerasi/ accelerator, Gambar 1. Tiga tahapan Start up (Ash Maurya, 2012)
- 3. Nomor : 01/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong seed round, series A/B/C, angel investor, venture capital, dll (lihat Gambar 2). Masing-masing memiliki kelompok investor dan persyaratan yang berbeda. Kekosongan skema pembiayaan pada siklus perkembangan start up akan menghambat tumbuhnya teknoprener. Untuk itu perlu dikaji ketersediaan dan kemudahan akses pembiayaan pada setiap tahap perkembangan teknoprener. E. Isu dan Alternatif Kebijakan Berdasarkan hasil kajian tentang berbagai skema pembiayaan dari pemerintah untuk penumbuhan start up dapat dianalisis berdasarkan isu-isu sebagai berikut. a. Jenis Usaha/Produk. Pembiayaan/insentif untuk jenis produk dari start up berbasis teknologi bidang manufaktur selama ini hanya disediakan oleh Kemenristekdikti. Sementara dari Kementerian KUKM tidak mengharuskan berbasis teknologi dan memfokuskan pada usaha skala mikro. Skema pembiayaan dari Kemenpora tidak secara khusus mengharuskan produk manufaktur. Badan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan pemerintah khusus pada start up digital (aplikasi dan games). Sedangkan Kementerian Keuangan lebih bersifat umum dan untuk berbagai jenis usaha, dan tidak harus usaha pemula. Seharusnya pemerintah memperhatikan pengembangan usaha pemula untuk jenis usaha manufkatur sebagai jawaban atas kebutuhan produk masyarakat yang selama ini lebih banyak dicukupi dari produk impor. b. Siklus hidup usaha. Bantuan pemerintah secara umum belum memperhatikan tahapan awal usaha secara terperinci, sehingga bantuan menjadi tidak tepat penggunaannya dan tidak mengetahui tingkat kebutuhan selanjutnya. Kemenpora misalnya, memberikan hibah pada tahap ide bagi Pra Wirausaha Muda Pemula (WMP), tetapi tidak ada tahap pengembangan produk. Kemenristekdikti sudah fokus pada PPBT (perusahaan pemula berbasis teknologi) tetapi tidak mendefinisikan pada tahap/sub tahap apa, sementara karakteritik start up teknologi membutuhkan biaya yang besar pada setiap sub-tahapannya. Kebijakan yang dapat diambil adalah memberikan perhatian berupa program yang mengarah pada penumbuhan start up berbasis teknologi pada tahap idea dan seed, karena pada tahap ini memiliki tingkat kegagalan yang tinggi untuk mewujudkan produk yang dapat diterima pasar. Sementara dana bantuan atau skema pembiayaan dari pihak swasta masih sangat minim. Temuan ini menjadi sangat penting mengingat program pendanaan pemerintah dari berbagai skema insentif dan pendanaan seharusnya suatu rangkaian tahapan yang sistematis. Gambar 2. Fase dan tipe pendanaan teknoprener
- 4. Nomor : 01/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong c. Nilai bantuan. Karena keterbatasan dana pemerintah, saat ini bantuan/skema pembiayaan pemerintah hanya terbatas pada usaha skala mikro dan kecil. Padahal kebutuhan biaya PPBT cukup besar karena pengembangan produk tidak terbatas prototipe awal yang perlu bahan baku, tetapi juga mesin-mesin, pengujian produk, maupun pasar (product-market fit) yang bisa berlangsung lama dan berulang. Sebagai contoh Kemenpora memberikan bantuan untuk Teknoprener Teknologi pemula hanya sebesar Rp. 10 juta. Kebijakan yang diharapkan adalah upaya mengatasi kekurangan dana pemerintah, melalui dorongan penggunaan dana CSR untuk membantu pengembangan PPBT. d. Jiwa teknoprener Jiwa kewirausahaan berbasis teknologi sangat penting untuk dimiliki oleh pemilik start up karena hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan start up. Saat ini aspek karakter wirausaha teknologi ini belum menjadi persyaratan bagi calon penerima dana bantuan pemerintah. Dengan semakin banyak program untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan karakter wirausaha berbasis teknologi diharapkan semakin banyak tumbuh teknoprener baru. F. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan pembahasan dan analisis atas skema pembiayaan inovatif bagi teknoprener maka direkomendasikan kepada: Menteri Koordinator Perekonoman perlu melakukan pembagian peran secara jelas antar kementerian/lembaga pemerintah dalam memberikan program insentif/dana bantuan bagi pengusaha pemula, sesuai dengan jenis usahanya, sehingga dapat menjangkau semua jenis tahapan pendanaan yang dibutuhkan teknoprener. Kementerian/Lembaga yang akan memberikan bantuan pembiayaan/insentif agar lebih mengutamakan PPBT yang berbasis produk manufaktur yang selama ini belum banyak diminati investor swasta. Kementerian/Lembaga yang akan memberikan bantuan agar lebih memfokuskan pembiayaan terhadap PPBT yang berbentuk hibah pada tahapan idea dan seed yang belum atau tidak dilakukan oleh pihak swasta. Kementerian Ristek/BRIN agar menyelaraskan program, mulai dari insentif penelitian pengembangan sampai dengan insentif kemitraan industri dan mengarahkannya pada penciptaan teknoprener dan selanjutnya dapat diteruskan ke program pembiayaan PPBT karena merupakan bagian dari siklus usaha. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi tentang alokasi dana CSR (PK-BL) dari Perseroan Terbatas (terutama BUMN) untuk pembiayaan start up teknologi khususnya tahap seed. Pembiayaan terhadap PPBT harus benar-benar selektif, yaitu PPBT yang mempunyai peluang suksesnya besar. Untuk itu, kriteria PPBT yang akan sukses harus didefinisikan kriterianya terlebih dahulu baik dari sisi jiwa teknoprenernya sebagai seorang penguasaha maupun dari sisi produk/jasa-nya. Ucapan Terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan KTN BPPT 2019 Bidang Teknoprener: Ketua: Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE, dengan Anggota: Dr. Yudi Widayanto, Dr. Suripto, Drs. Bhinukti Prapto Nugroho, dan Ai Nelly, S.Si, M.Si. Tim Materi: Adelina Noor Rahmahana, S.T., M.T, Ayu Erliza, S.T., Danis Eka Prasetya Wicaksana, S.T., Nur Fitriana, SE , Afifah Nurmala Karima, S.T., Ir. Ismoyo Heruputra, M.Eng, Drs. Irawan Santoso, M.Sc.