際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif

BRIN
BRIN

Teknologi dan sistem inovasi BPPT menganalisis tantangan pengembangan ekosistem teknopreneur di Indonesia, termasuk komersialisasi hasil riset, kondisi inkubator, SDM, dan pembiayaan. Diskusi menghasilkan empat rekomendasi, yakni penguatan komersialisasi, penyempurnaan regulasi inkubator, pengembangan SDM teknopreneur, dan diversifikasi pembiayaan.

1 of 5
Downloaded 10 times
Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang Kondusif bagi Tumbuhkembangnya PPBT Dr. Yudi Widayanto, S.Si, M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT yudi.widayanto@bppt.go.id A. Ringkasan eksekutif Selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen dari produk global. Hal ini terlihat dari membanjirnya produk impor pada hampir semua jenis produk manufaktur di pasar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wirausahawan Indonesia yang mau menggarap produk manufaktur yang sarat teknologi tersebut, juga karena ekosistem wirausaha di bidang produk berbasis teknologi yang belum kondusif. Sebenarnya banyak sekali ide-ide menarik yang dikembangkan oleh akademisi dan ilmuwan terkait tentang produk berbais teknologi. Namu riset empiris menunjukkan 70% - 90% ide kreatif tidak dapat berubah menjadi inovasi bisnis karena kelemahan ekosistem pendukung. Salah satunya belum mencukupinya inkubator bisnis teknologi dalam usaha menumbuhkan PPBT tersebut. Di sisi lain sebenarnya Indonesia memiliki potensi SDM inovatif, termasuk di dalamnya beberapa pengusaha baru di bidang teknologi (Teknoprener) yang saat ini telah mencapai derajat unicorn. Melalui KTN bidang teknoprener BPPT 2019, berbagai pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, inkubator, perguruan tinggi serta industri diajak untuk bersama- sama mendorong berkembangnya teknoprener di Indonesia. Dengan menggunakan metode FGD yang diselenggarakan tiga kali di bulan Juli dan Agustus 2019 telah dibahas berbagai aspek pengembangan teknoprener. Mulai dari aspek makro yang mendukung tumbuhnya teknoprener, proses komersialisasi, hingga aspek mikro penyelenggaraan inkubator atau akselerator serta pembiayaan dibahas agar ditemukan akar permasalahan dan solusi mendorong tumbuh dan berkembangnya teknoprener di Indonesia. Isu teknoprener diangkat dalam KTN 2019 agar ekosistem technopreneurship Indonesia bisa lebih konusif mendukung pengembangan seluruh potensi yang ada. Dengan jumlah penduduk 260 juta dan rata-rata usia 28 tahun potensi ini sangat mungkin untuk didorong. Belum lagi potensi pasar yang masih terbuka luas di hampir semua jenis produk teknologi mengharuskan kita memperbanyak teknoprener agar mampu membangkitkan usaha di semua sektor yang didorong dengan teknologi. B. Pendahuluan Selama ini telah banyak invensi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), namun masih sedikit yang dikomersialkan dan/atau diindustrikan. Banyak hal yang menyebabkan lemahnya tingkat komersialisasi hasil-hasil riset.
Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Mulai dari aspek kebijakan yang bersifat makro, messo maupun permasalahan teknis komersialisasi, inkubasi dan pembiayaan yang perlu dirampungkan agra lebih kondusif lagi. Pada tataran teknis di lembaga atau unit inkubasi masih memerlukan pembenahan. Mulai dari tahap pra inkubasi, tahap inkubasi dan pasca inkubasi masih perlu mendapat perhatian adar PPBT yang diluluskan dapat bertaha, berdaya saing dan berkelanjutan usahanya. Di samping itu pengembangan SDM teknoprener juga menjadi kunci keberhasilan technopreneurship. Selanjutnya aspek pembiayaan atau pendanaan teknoprener yang diharapkan menjadi energi utama dalam menggerakkan teknoprener masih menghadapi problematika yang pelik. Sesuai dengan tahap perkembangannya penumbuhan start up, mulai dari idea stage, seed stage, early stage, growth stage dan late stage masing-masing membutuhkan skema pendanaan yang berbeda beda. Meskipun telah banyak institusi pemerintah maupun swasta yang menyediakan pendanaan untuk penumbuhan start up, namun apakah semua lini perkembangan stat up sudah terakomodasi? Jika seluruh unsur dalam penumbuhan dan pengembangan teknoprener dapat dioptimalkan peran dan kontribusinya, diharapkan technopreneurship di Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Dinamika keterkaitan antar unsur dan aktor diharapkan akan mengalirkan energi bagi keberlangsungan ekosistem technopreneurship. Energi tersebut dapat berupa sarana prasarana, knowledge, mind set, modal atau pembiayaan, serta tata aturan bagaimana cara pertukarannya antar unsur/aktor yang berpengaruh bagi hidup dan berkembangnya teknoprener. C. Permasalahan Setidaknya ada 4 kelompok permasalahan yang mempengaruhi ekosistem technopreneurship, yaitu: komersialisasi, kondisi inkubator teknologi, SDM, dan pembiayaan. Permasalahan Komersialisasi Masih sedikitnya tingkat komersialisasi hasil riset disebabkan kurangnya pendekatan pasar (market approach) dalam menciptakan invensi (lebih ke pencapaian akademik). Sementara Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang sudah dikembangkan belum dapat efektif mengkomersialisasi hasil riset karena kurang fokus. Selain itu, belum rampungnya regulasi tentang kerjasama industri, kelembagaan, SDM dan infrastruktur menjadi faktor penghambat berfungsinya KST. Hingga saat ini payung hukum pelaksanaan inkubator bisnis teknologi atau kewirausahaan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha belum rampung. Karenanya dasar hukum bagi pemerintah, BUMN(D), organisasi TECHNOPRENEURINKUBATOR PEMBIAYAAN PERIZINAN USAHA MANAJEMEN / PROSE BISNIS SUMBERDAYA KOMERSIALISASI GRANT PENYERTAAN SARANA MENTOR PENGELOLA PK (BUMN), Perseroan Terbatas HKI SERTIFIKASI STANDARISASI Bina Lingkungan (BUMN) PINJAMAN UMI, KUR BIDANG TEKNOLOGI Penelitan dan Pengujian PASAAR MODAL VENTURE CAPITAL SDM ROYALTI INKUBASI INSENTIF Pemerintah ANGEL INVESTOR P to P LENDING PASAR DANA PRA INKUBASI PASCA INKUBASI INVENSI CALON TENANTVALIDASI MITRA PASAR PRIORITAS SDM / INVENTOR IPO (Initial Public Offering) MINDSETPENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN BUDAYA INOVASI Gambar 1. Eksosistem Technopreneurship
Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong masyarakat, perguruan tinggi dan swasta dalam mendesain program-program kewirausahaan terutama pada aspek pembiayaan belum bisa optimal. Skema pembagian royalti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor. PMK tersebut belum banyak dipraktikkan oleh Kementerian atau Lembaga. Hal ini menunjukkan efektivitas peraturan ini masih kurang. Selain itu, PMK 72 ini masihlah berdasarkan dengan undang-undang paten yang lama yaitu Undang-undang No.14 Tahun 2001, sehingga diperlukannya pembaharuan. Telah ada beberapa pembiayaan dan dukungan bagi teknoprener antara lain: Kemenristekdikti dengan program CPPBT dan PPBT; Bekraf dengan bantuan insentif fasilitasi akses modal untuk pelaku ekonomi kreatif; Kementerian Koperasi dan UKM: dengan hibah kepada 2.500 wirausaha pemula (WP) skala mikro hingga Rp. 12.000.000 per WP; Kementerian Keuangan dengan pinjaman skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) sejak 2007 dan UMi (Ultra Mikro) sejak tahun 2017; Kementerian Pemuda dan Olahraga menghadirkan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) memfasilitasi pendampingan wirausaha baru dengan nilai bantuan sebesar Rp. 10 Juta; Permasalahan Inkubator Bisnis Teknologi Pada tahap pra inkubasi masih ada keterbatasan SDM, khususnya dalam mengukur Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan melakukan valuasi teknologi. Tantangan pada tahap inkubasi selain memastikan PPBT siap bersaing di pasar juga memastikan produk yang dihasilkannya memenuhi standar-standar yang ada. Keterbatasan anggaran (misalnya hanya untuk satu tahun) membuat banyak inkubator meluluskan tenant secara prematur yang berdampak pada rendahnya kualitas start up paska-inkubasi. Karenanya perlu adanya program akselerasi bisnis atau pembiayaan inkubasi yang diperpanjang. Unit Inkubator belum dikelola secara profesional, seperti pengelola yang belum fulltime, kurangnya sikap melayani, kurangnya kemampuan menganalisa pasar khususnya tentang rantai pasok produk teknologi, dan kurangnya kerjasama dengan pihak lain. Peran mentor di dalam proses inkubasi adalah memberikan arahan yang tepat dan menstimulasi ide guna memecahkan persoalan yang ada. Permasalahannya belum ada panduan tentang sistem mentor ini secara nasional sehingga bisa menjadi acuan bagi setiap inkubator dalam menjalankan tugasnya. Secara teknis permasalahan dalam hal sertifikasi produk antara lain kesulitan memenuhi persyaratan izin edar, keterbatasan finansial, layout dan kondisi bangunan untuk proses produksi, dan biaya pengujian produk, dan ketidakpastian waktu dalam proses perizinan. Meskipun iklim perizinan sudah dipermudah, namun belum semua teknoprener mampu mengaksesnya. Permasalahan pengembangan SDM teknoprener Secara umum pola pikir teknoprener belum terbangun, masih perlu terus dikembangkan melalui berbagai program pengembangan technopreneurship. Selain itu, belum berkembangnya budaya inovasi di tengah-tengah masyarakat menjadikan kurang bergaungnya jiwa wirausaha bidang teknologi ini. Permasalahan Pembiayaan Pembiayaan maupun pendanaan teknoprener harus sesuai dengan tahap perkembangannya, mulai dari idea stage, seed stage, early stage, growth stage dan late stage. Model pendanaan teknoprener yang berada pada idea stage bisa dilakukan secara individu oleh founder sendiri (bootstrapping), pendanaan start up incubator atau start up event.
Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Pembiayaan pada seed stage biasanya founder melakukan pendekatan intensif kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau angel investor dalam bentuk convertible loan. Pada tahap early stage, start up mulai mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya, dan untuk menyokong dana yang lebih, start up dapat mencari dana dari investor seperti corporate venture capital (CVC) atau venture capital (VC) dengan bentuk pertukaran equity. Sementara pada tahap growth stage dan late stage, start up telah membuktikan product-market fit dan tugas start up pada fase ini adalah membangun reputasi penjualan. Dalam fase ini, investor yang telah menanamkan modalnya ke perusahaan akan mulai mengharapkan likuiditas dari investasinya. Kurangnya sumber pembiayaan teknoprener juga disebabkan belum dioptimalkannya Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi bagi penumbuhan teknoprener. Selain itu, belum tersosialisasikannya instrumen pasar modal sebagai alternatif pembiayaan start up, seperti Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi. Dalam hal ini persyaratan bagi start up untuk dapat masuk Papan Akselerasi sesuai ketentuan dalam peraturan nomor I-V tersebut masih terlalu berat. D. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan pembahasan ekosistem technopreneurship pada KTN BPPT 2019 dihasilkan 4 (empat) rekomendasi bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut: (1) Rekomendasi Penguatan Komersialisasi Kementerian Ristek/BRIN perlu pemrioritasan penguasaan dan penerapan teknologi secara nasional sebagai instrumen menyinergikan anggaran penelitian & perekayasaan yang fokus pada kemandirian bangsa. Selanjutnya diperlukan database penerima insentif atau pendanaan start up dari seluruh lembaga penyedia pendanaan yang terpusat agar terjadi sinergitas dan kesinambungan program penumbuhan teknoprener. Hal ini juga perlu dilengkapi dengan kebijakan data tunggal tentang inovasi & entrepreneurship-technopreneurship yang terkoordinasi. Bagi pengelola KST, perlu pemfokusan kegiatan KST sesuai dengan sumberdaya dan jejaring yang dimiliki. Perlunya payung hukum tentang pelaksanaan inkubator bisnis teknologi yang lebih memfokuskan pada aspek pembiayaan start up. Bagi peneliti/perekayasa calon inventor perlu memperkuat pendekatan pasar (market approach) dalam menciptakan invensi dengan pendekatan design thinking dan bussiness model sebagai suatu kerangka pikir inovatif. Selain itu untuk meningkatkan daya tarik komersialisasi, maka perlu sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Royalti Paten secara lebih luas terhadap lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, dan industri secara lebih masif lagi. (2) Rekomendasi tentang Inkubator Bisnis Teknologi. Untuk menunjang kinerja inkubator diperlukan akreditasi inkubator dan penilaian keberhasilan inkubator yang berfokus pada keberlanjutan usaha PPBT. Sementara bagi unit inkubator perlu mengembangkan profesionalisme SDM pengelola dan sertifikasi SDM dengan spesialis tertentu (seperti: ahli pengukuran TKT dan Valuasi Teknologi).
Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Kemenristek perlu mengeluarkan pedoman sistem mentor inkubasi yang berlaku secara nasional. Termasuk perlunya membangun jaringan antara inkubator baik di level nasional maupun internasional, penyedia pembiayaan, lembaga perizinan dan sertifikasi produk. (3) Rekomendasi Pengembangan SDM Teknoprener Pola pikir teknoprener perlu terus dikembangkan melalui berbagai program pengembangan technopreneurship. Pengembangan budaya inovasi dan entrepreneurship di kalangan muda, kampus dan lembaga litbangjirap. (4) Rekomendasi Pembiayaan bagi Inkubator Bisnis Teknologi dan Start up. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema-skema pembiayaan inovatif sesuai dengan siklus pengembangan teknoprener. Jangan sampai ada tahapan yang mengalami kekosongan sumber pembiayaan. Selain itu pemerintah perlu mengkonsolidasikan pembiayaan- pembiayaan pengembangan teknoprener yang sudah ada dari berbagai K/L agar saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, antara lain : Memanfaatkan skema-skema investasi yang dipayungi oleh revisi PP-1/2008, seperti kerja sama investasi atau pengembangan structured products yang ditujukan untuk pembiayaan inovasi industri skala menengah. Mendorong penggunaan operator investasi BLU/BUMN/BHL sebagai agent, yang akan melakukan kerja sama investasi dengan industri menengah untuk pembiayaan investasi inovasi industri sehingga tidak perlu membentuk lembaga baru lagi. Mengoptimalkan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap) untuk menghasilkan invensi dan inovasi bagi penumbuhan teknoprener. Perlunya sosialisasi lebih luas Peraturan Nomor I-V Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang telah Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat per 22 Juli 2019, untuk mendukung permodalan Start up. Mendorong pihak swasta/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menginisiasi pembiayaan inovatif bagi teknoprener dan mengapresiasi atas partisipasinya (pemberian penghargaan) (5) Rekomendasi Bidang Regulasi Perlu mempercepat pembahasan sampai dengan pengesahaan Rancangan UU Kewirausahaan agar menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan KTN BPPT 2019 Bidang Pengembangan Teknoprener: Ketua: Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE, dengan Anggota: Dr. Yudi Widayanto, Dr. Suripto, Drs. Bhinukti Prapto Nugroho, dan Ai Nelly, S.Si, M.Si. Tim Materi: Adelina Noor Rahmahana, S.T., M.T, Ayu Erliza, S.T., Danis Eka Prasetya Wicaksana, S.T., Nur Fitriana, SE , Afifah Nurmala Karima, S.T. , Ir. Ismoyo Heruputra, M.Eng. , Drs. Irawan Santoso, M.Sc.

More Related Content

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif

  • 1. Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang Kondusif bagi Tumbuhkembangnya PPBT Dr. Yudi Widayanto, S.Si, M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT yudi.widayanto@bppt.go.id A. Ringkasan eksekutif Selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen dari produk global. Hal ini terlihat dari membanjirnya produk impor pada hampir semua jenis produk manufaktur di pasar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wirausahawan Indonesia yang mau menggarap produk manufaktur yang sarat teknologi tersebut, juga karena ekosistem wirausaha di bidang produk berbasis teknologi yang belum kondusif. Sebenarnya banyak sekali ide-ide menarik yang dikembangkan oleh akademisi dan ilmuwan terkait tentang produk berbais teknologi. Namu riset empiris menunjukkan 70% - 90% ide kreatif tidak dapat berubah menjadi inovasi bisnis karena kelemahan ekosistem pendukung. Salah satunya belum mencukupinya inkubator bisnis teknologi dalam usaha menumbuhkan PPBT tersebut. Di sisi lain sebenarnya Indonesia memiliki potensi SDM inovatif, termasuk di dalamnya beberapa pengusaha baru di bidang teknologi (Teknoprener) yang saat ini telah mencapai derajat unicorn. Melalui KTN bidang teknoprener BPPT 2019, berbagai pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, inkubator, perguruan tinggi serta industri diajak untuk bersama- sama mendorong berkembangnya teknoprener di Indonesia. Dengan menggunakan metode FGD yang diselenggarakan tiga kali di bulan Juli dan Agustus 2019 telah dibahas berbagai aspek pengembangan teknoprener. Mulai dari aspek makro yang mendukung tumbuhnya teknoprener, proses komersialisasi, hingga aspek mikro penyelenggaraan inkubator atau akselerator serta pembiayaan dibahas agar ditemukan akar permasalahan dan solusi mendorong tumbuh dan berkembangnya teknoprener di Indonesia. Isu teknoprener diangkat dalam KTN 2019 agar ekosistem technopreneurship Indonesia bisa lebih konusif mendukung pengembangan seluruh potensi yang ada. Dengan jumlah penduduk 260 juta dan rata-rata usia 28 tahun potensi ini sangat mungkin untuk didorong. Belum lagi potensi pasar yang masih terbuka luas di hampir semua jenis produk teknologi mengharuskan kita memperbanyak teknoprener agar mampu membangkitkan usaha di semua sektor yang didorong dengan teknologi. B. Pendahuluan Selama ini telah banyak invensi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), namun masih sedikit yang dikomersialkan dan/atau diindustrikan. Banyak hal yang menyebabkan lemahnya tingkat komersialisasi hasil-hasil riset.
  • 2. Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Mulai dari aspek kebijakan yang bersifat makro, messo maupun permasalahan teknis komersialisasi, inkubasi dan pembiayaan yang perlu dirampungkan agra lebih kondusif lagi. Pada tataran teknis di lembaga atau unit inkubasi masih memerlukan pembenahan. Mulai dari tahap pra inkubasi, tahap inkubasi dan pasca inkubasi masih perlu mendapat perhatian adar PPBT yang diluluskan dapat bertaha, berdaya saing dan berkelanjutan usahanya. Di samping itu pengembangan SDM teknoprener juga menjadi kunci keberhasilan technopreneurship. Selanjutnya aspek pembiayaan atau pendanaan teknoprener yang diharapkan menjadi energi utama dalam menggerakkan teknoprener masih menghadapi problematika yang pelik. Sesuai dengan tahap perkembangannya penumbuhan start up, mulai dari idea stage, seed stage, early stage, growth stage dan late stage masing-masing membutuhkan skema pendanaan yang berbeda beda. Meskipun telah banyak institusi pemerintah maupun swasta yang menyediakan pendanaan untuk penumbuhan start up, namun apakah semua lini perkembangan stat up sudah terakomodasi? Jika seluruh unsur dalam penumbuhan dan pengembangan teknoprener dapat dioptimalkan peran dan kontribusinya, diharapkan technopreneurship di Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Dinamika keterkaitan antar unsur dan aktor diharapkan akan mengalirkan energi bagi keberlangsungan ekosistem technopreneurship. Energi tersebut dapat berupa sarana prasarana, knowledge, mind set, modal atau pembiayaan, serta tata aturan bagaimana cara pertukarannya antar unsur/aktor yang berpengaruh bagi hidup dan berkembangnya teknoprener. C. Permasalahan Setidaknya ada 4 kelompok permasalahan yang mempengaruhi ekosistem technopreneurship, yaitu: komersialisasi, kondisi inkubator teknologi, SDM, dan pembiayaan. Permasalahan Komersialisasi Masih sedikitnya tingkat komersialisasi hasil riset disebabkan kurangnya pendekatan pasar (market approach) dalam menciptakan invensi (lebih ke pencapaian akademik). Sementara Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang sudah dikembangkan belum dapat efektif mengkomersialisasi hasil riset karena kurang fokus. Selain itu, belum rampungnya regulasi tentang kerjasama industri, kelembagaan, SDM dan infrastruktur menjadi faktor penghambat berfungsinya KST. Hingga saat ini payung hukum pelaksanaan inkubator bisnis teknologi atau kewirausahaan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha belum rampung. Karenanya dasar hukum bagi pemerintah, BUMN(D), organisasi TECHNOPRENEURINKUBATOR PEMBIAYAAN PERIZINAN USAHA MANAJEMEN / PROSE BISNIS SUMBERDAYA KOMERSIALISASI GRANT PENYERTAAN SARANA MENTOR PENGELOLA PK (BUMN), Perseroan Terbatas HKI SERTIFIKASI STANDARISASI Bina Lingkungan (BUMN) PINJAMAN UMI, KUR BIDANG TEKNOLOGI Penelitan dan Pengujian PASAAR MODAL VENTURE CAPITAL SDM ROYALTI INKUBASI INSENTIF Pemerintah ANGEL INVESTOR P to P LENDING PASAR DANA PRA INKUBASI PASCA INKUBASI INVENSI CALON TENANTVALIDASI MITRA PASAR PRIORITAS SDM / INVENTOR IPO (Initial Public Offering) MINDSETPENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN BUDAYA INOVASI Gambar 1. Eksosistem Technopreneurship
  • 3. Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong masyarakat, perguruan tinggi dan swasta dalam mendesain program-program kewirausahaan terutama pada aspek pembiayaan belum bisa optimal. Skema pembagian royalti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor. PMK tersebut belum banyak dipraktikkan oleh Kementerian atau Lembaga. Hal ini menunjukkan efektivitas peraturan ini masih kurang. Selain itu, PMK 72 ini masihlah berdasarkan dengan undang-undang paten yang lama yaitu Undang-undang No.14 Tahun 2001, sehingga diperlukannya pembaharuan. Telah ada beberapa pembiayaan dan dukungan bagi teknoprener antara lain: Kemenristekdikti dengan program CPPBT dan PPBT; Bekraf dengan bantuan insentif fasilitasi akses modal untuk pelaku ekonomi kreatif; Kementerian Koperasi dan UKM: dengan hibah kepada 2.500 wirausaha pemula (WP) skala mikro hingga Rp. 12.000.000 per WP; Kementerian Keuangan dengan pinjaman skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) sejak 2007 dan UMi (Ultra Mikro) sejak tahun 2017; Kementerian Pemuda dan Olahraga menghadirkan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) memfasilitasi pendampingan wirausaha baru dengan nilai bantuan sebesar Rp. 10 Juta; Permasalahan Inkubator Bisnis Teknologi Pada tahap pra inkubasi masih ada keterbatasan SDM, khususnya dalam mengukur Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan melakukan valuasi teknologi. Tantangan pada tahap inkubasi selain memastikan PPBT siap bersaing di pasar juga memastikan produk yang dihasilkannya memenuhi standar-standar yang ada. Keterbatasan anggaran (misalnya hanya untuk satu tahun) membuat banyak inkubator meluluskan tenant secara prematur yang berdampak pada rendahnya kualitas start up paska-inkubasi. Karenanya perlu adanya program akselerasi bisnis atau pembiayaan inkubasi yang diperpanjang. Unit Inkubator belum dikelola secara profesional, seperti pengelola yang belum fulltime, kurangnya sikap melayani, kurangnya kemampuan menganalisa pasar khususnya tentang rantai pasok produk teknologi, dan kurangnya kerjasama dengan pihak lain. Peran mentor di dalam proses inkubasi adalah memberikan arahan yang tepat dan menstimulasi ide guna memecahkan persoalan yang ada. Permasalahannya belum ada panduan tentang sistem mentor ini secara nasional sehingga bisa menjadi acuan bagi setiap inkubator dalam menjalankan tugasnya. Secara teknis permasalahan dalam hal sertifikasi produk antara lain kesulitan memenuhi persyaratan izin edar, keterbatasan finansial, layout dan kondisi bangunan untuk proses produksi, dan biaya pengujian produk, dan ketidakpastian waktu dalam proses perizinan. Meskipun iklim perizinan sudah dipermudah, namun belum semua teknoprener mampu mengaksesnya. Permasalahan pengembangan SDM teknoprener Secara umum pola pikir teknoprener belum terbangun, masih perlu terus dikembangkan melalui berbagai program pengembangan technopreneurship. Selain itu, belum berkembangnya budaya inovasi di tengah-tengah masyarakat menjadikan kurang bergaungnya jiwa wirausaha bidang teknologi ini. Permasalahan Pembiayaan Pembiayaan maupun pendanaan teknoprener harus sesuai dengan tahap perkembangannya, mulai dari idea stage, seed stage, early stage, growth stage dan late stage. Model pendanaan teknoprener yang berada pada idea stage bisa dilakukan secara individu oleh founder sendiri (bootstrapping), pendanaan start up incubator atau start up event.
  • 4. Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Pembiayaan pada seed stage biasanya founder melakukan pendekatan intensif kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau angel investor dalam bentuk convertible loan. Pada tahap early stage, start up mulai mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya, dan untuk menyokong dana yang lebih, start up dapat mencari dana dari investor seperti corporate venture capital (CVC) atau venture capital (VC) dengan bentuk pertukaran equity. Sementara pada tahap growth stage dan late stage, start up telah membuktikan product-market fit dan tugas start up pada fase ini adalah membangun reputasi penjualan. Dalam fase ini, investor yang telah menanamkan modalnya ke perusahaan akan mulai mengharapkan likuiditas dari investasinya. Kurangnya sumber pembiayaan teknoprener juga disebabkan belum dioptimalkannya Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi bagi penumbuhan teknoprener. Selain itu, belum tersosialisasikannya instrumen pasar modal sebagai alternatif pembiayaan start up, seperti Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi. Dalam hal ini persyaratan bagi start up untuk dapat masuk Papan Akselerasi sesuai ketentuan dalam peraturan nomor I-V tersebut masih terlalu berat. D. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan pembahasan ekosistem technopreneurship pada KTN BPPT 2019 dihasilkan 4 (empat) rekomendasi bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut: (1) Rekomendasi Penguatan Komersialisasi Kementerian Ristek/BRIN perlu pemrioritasan penguasaan dan penerapan teknologi secara nasional sebagai instrumen menyinergikan anggaran penelitian & perekayasaan yang fokus pada kemandirian bangsa. Selanjutnya diperlukan database penerima insentif atau pendanaan start up dari seluruh lembaga penyedia pendanaan yang terpusat agar terjadi sinergitas dan kesinambungan program penumbuhan teknoprener. Hal ini juga perlu dilengkapi dengan kebijakan data tunggal tentang inovasi & entrepreneurship-technopreneurship yang terkoordinasi. Bagi pengelola KST, perlu pemfokusan kegiatan KST sesuai dengan sumberdaya dan jejaring yang dimiliki. Perlunya payung hukum tentang pelaksanaan inkubator bisnis teknologi yang lebih memfokuskan pada aspek pembiayaan start up. Bagi peneliti/perekayasa calon inventor perlu memperkuat pendekatan pasar (market approach) dalam menciptakan invensi dengan pendekatan design thinking dan bussiness model sebagai suatu kerangka pikir inovatif. Selain itu untuk meningkatkan daya tarik komersialisasi, maka perlu sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Royalti Paten secara lebih luas terhadap lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, dan industri secara lebih masif lagi. (2) Rekomendasi tentang Inkubator Bisnis Teknologi. Untuk menunjang kinerja inkubator diperlukan akreditasi inkubator dan penilaian keberhasilan inkubator yang berfokus pada keberlanjutan usaha PPBT. Sementara bagi unit inkubator perlu mengembangkan profesionalisme SDM pengelola dan sertifikasi SDM dengan spesialis tertentu (seperti: ahli pengukuran TKT dan Valuasi Teknologi).
  • 5. Nomor : 02/PTKSSI/2020 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT lantai 11, Jl. MH. Thamrin no.8 Jakarta 10340 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Kawasan Puspiptek Serpong Kemenristek perlu mengeluarkan pedoman sistem mentor inkubasi yang berlaku secara nasional. Termasuk perlunya membangun jaringan antara inkubator baik di level nasional maupun internasional, penyedia pembiayaan, lembaga perizinan dan sertifikasi produk. (3) Rekomendasi Pengembangan SDM Teknoprener Pola pikir teknoprener perlu terus dikembangkan melalui berbagai program pengembangan technopreneurship. Pengembangan budaya inovasi dan entrepreneurship di kalangan muda, kampus dan lembaga litbangjirap. (4) Rekomendasi Pembiayaan bagi Inkubator Bisnis Teknologi dan Start up. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema-skema pembiayaan inovatif sesuai dengan siklus pengembangan teknoprener. Jangan sampai ada tahapan yang mengalami kekosongan sumber pembiayaan. Selain itu pemerintah perlu mengkonsolidasikan pembiayaan- pembiayaan pengembangan teknoprener yang sudah ada dari berbagai K/L agar saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, antara lain : Memanfaatkan skema-skema investasi yang dipayungi oleh revisi PP-1/2008, seperti kerja sama investasi atau pengembangan structured products yang ditujukan untuk pembiayaan inovasi industri skala menengah. Mendorong penggunaan operator investasi BLU/BUMN/BHL sebagai agent, yang akan melakukan kerja sama investasi dengan industri menengah untuk pembiayaan investasi inovasi industri sehingga tidak perlu membentuk lembaga baru lagi. Mengoptimalkan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap) untuk menghasilkan invensi dan inovasi bagi penumbuhan teknoprener. Perlunya sosialisasi lebih luas Peraturan Nomor I-V Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang telah Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat per 22 Juli 2019, untuk mendukung permodalan Start up. Mendorong pihak swasta/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menginisiasi pembiayaan inovatif bagi teknoprener dan mengapresiasi atas partisipasinya (pemberian penghargaan) (5) Rekomendasi Bidang Regulasi Perlu mempercepat pembahasan sampai dengan pengesahaan Rancangan UU Kewirausahaan agar menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan KTN BPPT 2019 Bidang Pengembangan Teknoprener: Ketua: Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE, dengan Anggota: Dr. Yudi Widayanto, Dr. Suripto, Drs. Bhinukti Prapto Nugroho, dan Ai Nelly, S.Si, M.Si. Tim Materi: Adelina Noor Rahmahana, S.T., M.T, Ayu Erliza, S.T., Danis Eka Prasetya Wicaksana, S.T., Nur Fitriana, SE , Afifah Nurmala Karima, S.T. , Ir. Ismoyo Heruputra, M.Eng. , Drs. Irawan Santoso, M.Sc.