Suplemen Materi Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0, termasuk perlunya meningkatkan kualitas lulusan, pengembangan bidang keilmuan baru, dan model bisnis baru bagi perguruan tinggi."
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
RS Pratama: 1.050
RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
RS Kelas B: 300
RS Kelas A: 100
Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
[Ringkasan]
Logframe merupakan pendekatan untuk merencanakan program secara sistematis dan logis melalui beberapa tahapan seperti analisis stakeholder, analisis masalah, penetapan tujuan, dan pemilihan strategi. Hasilnya berupa matriks logframe yang terdiri atas empat elemen yaitu tujuan, sasaran, keluaran, dan kegiatan serta indikator, sumber verifikasi, dan asumsi untuk masing-masing elemen. Logframe berguna untuk perencanaan, monitoring, dan evalu
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas analis kebijakan agar dapat mendukung organisasi pemerintah menjadi lebih stabil dan berkinerja. Dokumen tersebut juga memberikan panduan mengenai berbagai aspek penting dalam mengoptimalkan peran dan pengembangan kompetensi analis kebijakan.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan singkat tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seseorang bernama Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR. Ringkasannya adalah:
Anindita Dyah Sekarpuri adalah seorang psikolog yang saat ini bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN Pusat. Ia memiliki latar belakang pendidikan S2 dalam bidang Riset Sosial dan S1 Psik
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Dokumen ini membahas dua sasaran advokasi yaitu pejabat publik dan masyarakat. Pejabat publik merupakan sasaran utama advokasi karena memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya untuk pengembangan program kesehatan, sedangkan masyarakat merupakan sasaran tambahan advokasi.
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
油
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."
Policy brief ini membahas tentang pentingnya penelitian dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Ada beberapa kendala dalam memanfaatkan hasil penelitian antara lain adanya gap besar antara peneliti dan pembuat kebijakan, hasil penelitian yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian waktu antara penelitian dan proses kebijakan. Policy brief dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut karena b
Makalah ini membahas mengenai peramalan masa depan kebijakan, termasuk pengertian peramalan, tujuan peramalan kebijakan, dan jenis-jenis masa depan yang dapat diramalkan yaitu masa depan potensial, masa depan yang masuk akal, dan masa depan normatif."
1. Dokumen membahas proses manajemen kebijakan publik dan teori gunung es yang menjelaskan dinamika proses kebijakan.
2. Terdapat agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta hubungannya dengan teori gunung es.
3. Teori gunung es menjelaskan bahwa masalah kebijakan bersumber dari pemikiran mendalam yang terlihat di permukaan sebagai isu publik.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
油
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Dokumen tersebut membahas tentang kemitraan usaha, termasuk definisi, tujuan, manfaat, prinsip, skema, dan implementasinya. Beberapa skema kemitraan yang dijelaskan adalah pola inti plasma, subkontrak, dan keagenan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas analis kebijakan agar dapat mendukung organisasi pemerintah menjadi lebih stabil dan berkinerja. Dokumen tersebut juga memberikan panduan mengenai berbagai aspek penting dalam mengoptimalkan peran dan pengembangan kompetensi analis kebijakan.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan singkat tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seseorang bernama Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR. Ringkasannya adalah:
Anindita Dyah Sekarpuri adalah seorang psikolog yang saat ini bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN Pusat. Ia memiliki latar belakang pendidikan S2 dalam bidang Riset Sosial dan S1 Psik
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Dokumen ini membahas dua sasaran advokasi yaitu pejabat publik dan masyarakat. Pejabat publik merupakan sasaran utama advokasi karena memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya untuk pengembangan program kesehatan, sedangkan masyarakat merupakan sasaran tambahan advokasi.
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
油
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."
Policy brief ini membahas tentang pentingnya penelitian dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Ada beberapa kendala dalam memanfaatkan hasil penelitian antara lain adanya gap besar antara peneliti dan pembuat kebijakan, hasil penelitian yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian waktu antara penelitian dan proses kebijakan. Policy brief dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut karena b
Makalah ini membahas mengenai peramalan masa depan kebijakan, termasuk pengertian peramalan, tujuan peramalan kebijakan, dan jenis-jenis masa depan yang dapat diramalkan yaitu masa depan potensial, masa depan yang masuk akal, dan masa depan normatif."
1. Dokumen membahas proses manajemen kebijakan publik dan teori gunung es yang menjelaskan dinamika proses kebijakan.
2. Terdapat agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta hubungannya dengan teori gunung es.
3. Teori gunung es menjelaskan bahwa masalah kebijakan bersumber dari pemikiran mendalam yang terlihat di permukaan sebagai isu publik.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
油
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Dokumen tersebut membahas tentang kemitraan usaha, termasuk definisi, tujuan, manfaat, prinsip, skema, dan implementasinya. Beberapa skema kemitraan yang dijelaskan adalah pola inti plasma, subkontrak, dan keagenan.
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan risalah kebijakan kesehatan. Ia menjelaskan tentang segitiga kebijakan kesehatan yang terdiri dari konteks, isi, dan proses kebijakan serta aktor-aktor kebijakan. Dokumen ini juga menjelaskan komponen-komponen penting dalam penyusunan risalah kebijakan seperti ringkasan eksekutif, pendahuluan, pendekatan dan hasil analisis,
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan konsep policy brief dan panduan penyusunannya untuk peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat satu. Terdapat penjelasan mengenai pentingnya kebijakan publik bagi keberhasilan suatu negara, karakteristik policy brief, dan tahapan penyusunannya mulai dari mengidentifikasi masalah kebijakan, menganalisisnya, menawarkan alternatif solusi, hingga merekomendasikan kebijak
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxAyunSridamayanti
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas strategi komunikasi kebijakan mulai dari menganalisis audiens sasaran, menyusun dokumen kebijakan seperti policy paper dan policy brief, hingga menggunakan media komunitas dan sosial media dalam advokasi kebijakan.
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakangigin k basar
油
Dokumen tersebut membahas tentang naskah kebijakan dan advokasi kebijakan. Terdiri dari penjelasan struktur dan jenis-jenis naskah kebijakan, faktor-faktor keberhasilan advokasi kebijakan, serta analisis pemangku kepentingan dan perangkat kelembagaan untuk advokasi kebijakan.
Disampaikan pada Workshop Advokasi Kebijakan Obat dan Makanan, Badan POM RI
30 Juli 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara, LAN RI
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifBRIN
油
Teknologi dan sistem inovasi BPPT menganalisis tantangan pengembangan ekosistem teknopreneur di Indonesia, termasuk komersialisasi hasil riset, kondisi inkubator, SDM, dan pembiayaan. Diskusi menghasilkan empat rekomendasi, yakni penguatan komersialisasi, penyempurnaan regulasi inkubator, pengembangan SDM teknopreneur, dan diversifikasi pembiayaan.
Pembiayaan merupakan bagian penting dalam ekosistem technopreneurship. Karena pembiayaan adalah unsur utama mengalirnya energi antar aktor baik untuk membangun kapasitas, menjamin permodalan dan biaya operasional perusahaan pemula berbasis teknologi.
Khusus untuk teknoprener non digital membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi karena jenis produk yang diusahakan menuntut bahan baku dan proses produksi secara fisik yang juga memiliki risiko kegagalan yang tinggi pula. Sudah ada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan, insentif atau hibah mendukung pengembangan wirausaha secara umum, namun untuk wirausaha di bidang produk berbasis manufaktur relatif jarang, serta tidak mencakup seluruh tahapan perkembangan start up. Maka dibutuhkan skema pembiayaan yang lengkap pada setiap siklus hidup start up untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan teknoprener.
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan perbaikan berdasarkan evaluasi implementasi, dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi, dampak krisis, dan peran teknologi. Studi ini akan menganalisis implementasi kebijakan, tantangan, dan peluang untuk meningkatkan penanganan Covid-19 di masa depan.
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...BRIN
油
Makalah ini merupakan bagian dari Disertasi Yudi Widayanto yang berjudul "Model Perumusan Kebijakan Pendukung Pengembangan Industri Kakao Berbasis Kinerja Driver Rantai Pasok
Sebagai provinsi penghasil biji kakao terbesar di Indonesia, Sulawesi Selatan belum menikmati nilai tambah yang layak karena sebagian besar kakao diekspor atau dikirim ke industri pengolahan di Pulau Jawa. Pengembangan industri kakao sebagai upaya peningkatan nilai tambah perlu kajian yang menyeluruh. Pendekatan rantai pasok yang mengintegrasikan seluruh pelaku untuk menghasilkan produk secara efisien sangat tepat untuk melihat kemungkinan pengembangan industri kakao di Sulawesi Selatan. Penelitian pada bagian ini bertujuan menganalisis rantai pasok kakao dalam pengembangan industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan mempelajari fenomena lapangan mengenai rantai pasok kakao. Analisis yang dilakukan meliputi: identifikasi anggota rantai pasok, pemetaan struktur dan hubungan antar pelaku serta upaya perbaikan manajemen rantai pasok. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kemitraan industri dan petani, perbaikan infrastruktur jalan ke sentra produksi, pengawasan perdagangan akan mengatasi hambatan aliran barang. Perluasan akses informasi, penguatan kelompok tani akan memperlancar aliran Informasi. Sementara perluasan akses modal petani akan memperbaiki aliran uang. Secara umum pengembangan kemitraan antara industri dan petani akan mendorong perkembangan industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan.
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaBRIN
油
Makalah ini merupakan bagian dari Disertasi Yudi Widayanto berjudul Model Perumusan Kebijakan Pendukung Pengembangan Industri Kakao Berbasis Kinerja Driver
Rantai Pasok
Abstrak:
Pengembangan industri kakao di Indonesia masih menemui banyak permasalahan.Kondisi di sektor hulu (kebun kakao), perdagangan, hingga industri pengolahan masih banyak mengalami hambatan. Kebijakan dari berbagai sektor telah digulirkan untuk memperbaiki keadaan dan mempercepat peningkatan nilai tambah bagi perekonomian. Namun, perkembangan industri belum mencapai besaran yang dikehendaki. Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebijakan perkakaoan Indonesia. Metode Analisis Kebijakan digunakan untuk memperoleh rumusan masalah dan pemahaman yang mendalam akan kebijakan perkakaoan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama perkakaoan Indonesia di antaranya:produktivitas kebun masih rendah, mutu biji belum standar, konsumsi coklat rendah, dukungan infrastruktur jalan dan pasokan energi untuk industri. Kebijakan sektor keuangan masih mendominasi peranan sektor dalam pengembangan idnsutri kakao.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019BRIN
油
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...BRIN
油
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Teknik ISM diterapkan untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri kakao di Indonesia dengan mempertimbangkan kinerja rantai pasokannya. Metode ISM digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rantai pasokan dan merumuskan kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif p
Bagi penyusun Renstra terkadang mengalami kesulitan mengetahui gambar besar Sistematika Renstra Perangkat Daerah. Maka dengan memahami relasi antar unsur dalam dokumen renstra akan memudahkan penyusun untuk memfinalisasi dokumen resntranya.
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahBRIN
油
Konsep SID ini mendapat perhatian sejak awal 1990an sebagai cara pandang yang menjanjikan dalam memahami isu inovasi
Hal ini sejalan dengan berkembangnya kegiatan industri di wilayah geografis tertentu.
Skala geografi daerah dipandang ukuran yang paling sesuai untuk mengembangkan ekonomi berbasis inovasi
RPK atau Ruang Publik Kreatif dibangun di Universitas Teknologi Sumbawa untuk memfasilitasi aktivitas kreatif mahasiswa dan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan kampus. RPK ini memberikan manfaat akademik, sosial, kreativitas, kesehatan, dan ekologi bagi penggunanya. Diharapkan RPK Sumbawa dapat menjadi contoh pengembangan taman kota yang dirancang berdasarkan kebutuhan komunitas setempat
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017BRIN
油
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Buku ini membahas tentang database teknologi untuk pengembangan daerah cerdas. Terdiri dari 3 bab yang membahas tentang latar belakang, tujuan, dan metode pengumpulan data database teknologi, konsep daerah cerdas, serta teknologi-teknologi yang dapat mendukung pengembangan daerah cerdas berdasarkan 6 dimensinya.
Buku ini akan mengulas dan menghadirkan kembali sebuah pendekatan pembangunan daerah yang sebenarnya sudah cukup lama berkembang, namun karena dia lahir di jaman keterbatasan informasi, sehingga minim peminat dan kurang dikenal di daerah. Pendekatan itu bernama pembangunan daerah berbasis teknologi atau technology based regional development. Pendekatan ini akan membekali Anda pemahaman yang cukup setidaknya untuk bisa berkata iya saya mau! atau tidak nanti dulu! untuk sebuah investasi pembangunan berbasis Teknologi semacam Smart City.
Muqaddimah ANGGARAN DASAR Muhammadiyah .pptxsuwaibahkapa2
油
MUQODDIMAH
惡愕 悋 悋惘忰 悋惘忰
(5) 悋忰惆 惘惡 悋惺悋 (1) 悋惘忰 悋惘忰 (2) 悋惆 (3) 悒悋 惺惡惆 悒悋 愕惠惺 (4) 悋惆悋 悋惶惘悋愀 悋愕惠
(6) 惶惘悋愀 悋悵 悖惺惠 惺 愃惘 悋愃惷惡 惺 悋 悋惷悛
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. (QS Al-Fatihah 1-6)
惘惷惠 惡悋 惘惡悋 惡悋悒愕悋 惆悋 惡忰惆 惶 悋 惺 愕 惡悋 惘愕悋
Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu alaihi wassalam.
AMMA BADU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan thaat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.
Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran:
ル曄惠ル 曄 悖ル悸朏 リ曄惺 悒ル 抉曄悽ル曄惘 ルリ曄莧 惡抉曄リ鉱『悦
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsAinul Yaqin
油
File ini adalah lembar kerja mahasiswa untuk mata kuliah Applied Artificial Intelligence in Information Systems. Tujuan pembelajarannya mencakup pemahaman tentang Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), proses pengambilan keputusan, analisis bisnis, manajemen kinerja bisnis, kolaborasi, manajemen pengetahuan, serta teknologi canggih dan tren terkini dalam sistem informasi.
Lembar kerja ini terdiri dari 14 bab yang mencakup berbagai topik, yaitu:
Decision Support and Business Intelligence
Decision Making, Systems, Modeling, and Support
Decision Support Systems Concepts, Methodologies, and Technologies
Modeling and Analysis
Data Mining for Business Intelligence
Artificial Neural Networks for Data Mining
Text and Web Mining
Data Warehousing
Business Performance Management
Collaborative Computer-Supported Technologies and Group Support Systems
Knowledge Management
Artificial Intelligence and Expert Systems
Advanced Intelligent Systems
Management Support Systems Emerging Trends and Impacts
Setiap babnya memiliki format yang sama, yaitu tujuan pembelajaran, pengantar materi, kegiatan belajar (pemahaman konsep, tugas, diskusi kelompok), penilaian, dan refleksi. Kegiatan belajar sangat bervariasi, mulai dari menjawab pertanyaan, menggambar diagram, analisis kasus, melakukan eksperimen menggunakan tools tertentu, hingga diskusi kelompok dan presentasi.
Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Decision Support and Business Intelligence Systems oleh Turban, E., Sharda, R., & Delen, D.
Lembar kerja ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam kecerdasan buatan terapan pada sistem informasi, melalui kombinasi pembelajaran teoretis dan tugas-tugas praktis.
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"MUMUL CHAN
油
Semoga Modul Ajar Seni Musik Kelas VIII ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan bermanfaat untuk bersama. Aamiin...
Salam Manis
Widya Mukti Mulyani
1. Risalah Kebijakan
(Policy Brief)
Berdasar Peraturan LAN Nomor 28 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis
Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
Oleh : Dr. Yudi Widayanto
2. Tujuan umum Policy Brief
Mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan
keputusan) berdasar informasi yang relevan
(informed evidence-based) pada organisasi-
organisasi yang relevan (memiliki wewenang
untuk membuat kebijakan/membuat
keputusan).
2
3. Muatan dalam Policy Brief
Muatan dalam policy brief menjelaskan
isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan
dampak.
Policy brief mengeksplorasi berbagai penyebab
masalah, hubungan antar berbagai isu terkait,
serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan
dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci.
3
4. Tujuan Utama Policy Brief
Media untuk eksplorasi
sebagai media eksplorasi
yang memberikan sebuah
rekomendasi terpilih
Media untuk advokasi
sebagai media advokasi yang
memberikan pilihan terhadap
sebuah solusi tertentu.
4
5. Beberapa catatan yang harus diperhatikan
1. fokuskan pada satu masalah kebijakan;
2. jelaskan tujuan;
3. identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
4. argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami;
5. susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target
pembaca atau audiens; dan
6. batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan
jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman
(maksimal 8 (delapan) halaman).
5
6. Sistematika Penulisan Policy Brief
a. Judul
1) menarik sehingga pembaca menjadi ingin
mengetahui lebih lanjut.
2) memunculkan minat pembaca.
3) singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif (executive summary)
1) terdapat faktor-faktor yang menjadi akar
masalahnya.
2) mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
3) bagaimana solusi untuk menyelesaikan
masalah tersebut.
4) siapa yang menjadi subjek dalam
menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
1) terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan
tetapi menarik minat untuk membaca
keseluruhan.
2) mengungkapkan urgensi dari topik yang
diangkat.
d. Deskripsi Masalah
1) spesifik langsung ke inti permasalahan.
2) terukur disertai bukti-bukti yang
memadai (evidence-based).
3) analisis (apa, di mana, siapa, mengapa,
dampak/efek).
e. Rekomendasi
1) spesifik memberikan solusi terhadap
permasalahan yang diangkat.
2) terukur, dalam arti solusi yang
ditawarkan sesuai dengan kemampuan
pemangku kepentingan (stakeholder)
serta didukung oleh faktor-faktor yang
ada.
3) alternatif (disertai analisis singkat,
metode penentuan/pemilihan dan
gambaran singkat alternatif yang
dipilih).
f. Apendiks (jika diperlukan)
g. Referensi
6