Dokumen tersebut membahas tentang bab-bab pendidikan kewarganegaraan yang mencakup budaya politik, demokrasi, keterbukaan dan keadilan, hubungan internasional, serta sistem hukum internasional. Terdapat penjelasan mengenai konsep budaya politik, tipe-tipe budaya politik, serta tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia.
Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan proses politik di lingkungannya. Terdapat tiga tipe budaya politik menurut tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat: parokial (pasif), subjek (sedikit partisipasi), dan partisipan (aktif berpartisipasi dalam proses politik). Perkembangan budaya politik dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan reformasi politik.
Budaya politik partisipan adalah tipe budaya politik ideal dimana masyarakatnya memiliki kesadaran dan minat tinggi terhadap politik pemerintahan serta mampu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan penilaian kebijakan pemerintah.
Ada tiga jenis budaya politik utama di Indonesia menurut dokumen ini: budaya politik Abangan, Santri, dan Priyayi. Budaya politik Indonesia dipengaruhi oleh keragaman masyarakat dan sifat ikatan primordial seperti suku dan agama. Terdapat perkembangan dari budaya politik tradisional, Islam, hingga modern yang mencoba meninggalkan karakter etnis dan agama tertentu.
BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIAdina suci
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia. Beberapa karakteristik budaya politik Indonesia adalah sifat hierarkis masyarakat, kecendrungan patronase, dan sifat neo-patrimonialistik pemerintahan. Budaya politik Indonesia juga belum sepenuhnya mendorong terbentuknya masyarakat madani.
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Budaya politik di Indonesia bervariasi dan dapat diklasifikasikan menjadi parokial, kaula, dan partisipan berdasarkan tingkat partisipasi politik dan faktor sosial ekonomi. Indonesia termasuk budaya politik kaula karena memiliki karakteristik negara berkembang seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang relatif rendah.
Budaya politik di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, partai-partai politik tidak dapat berkembang bebas karena ditekan. Pada Orde Lama, nasionalisme dan agama menjadi panduan utama. Orde Baru menganut budaya politik otoriter. Reformasi memungkinkan partisipasi publik namun budaya patrimonial masih kuat.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dibahas pula bagian-bagian budaya politik seperti budaya politik apatis, mobilisasi, dan partisipatif. Juga disebutkan penyebab dan contoh budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.
pentingnya sosial perkembangan budaya politik indonesiaRakha Al
Ìý
Dokumen tersebut membahas pentingnya sosialisasi politik dalam membentuk budaya politik di Indonesia. Sosialisasi politik dapat terjadi melalui keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, pekerjaan, dan media massa. Proses sosialisasi politik membentuk pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik seseorang sepanjang hayatnya.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, termasuk pengertian, jenis, dan pengembangan budaya politik di Indonesia. Secara ringkas, budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup partisipasi politik, jenis perilaku seperti radikal, liberal, dan konservatif, serta konsekuensi dari sikap politik tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik di Indonesia. Terdapat beberapa definisi budaya politik dari para ahli, perbedaan budaya politik masyarakat pedesaan dan perkotaan, faktor yang mempengaruhinya, serta jenis-jenis budaya politik yang berkembang di Indonesia seperti budaya politik tradisional, Islam, dan modern.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik dan partisipasi politik. Secara ringkas, budaya politik adalah cara hidup politik suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam kegiatan politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik melalui berbagai bentuk aktif dan pasif, baik secara individual maupun kolektif.
[Ringkasan]
Budaya politik merujuk pada orientasi individu dan masyarakat terhadap sistem politik, yang terdiri atas tingkat individu dan masyarakat. Orientasi politik mencakup pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan orientasi politik melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan media.
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi politik, unsur-unsur modernisasi politik menurut Myron Weiner, jenis-jenis partisipasi politik, budaya politik demokratis, dan tanggung jawab kewarganegaraan.
Budaya politik adalah orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif seseorang terhadap politik. Terdapat tiga tipe budaya politik yaitu parokial, kaula, dan partisipan. Budaya politik Indonesia saat ini sedang beralih dari kaula ke partisipan yang dicirikan oleh hierarki yang tegas dan kecenderungan patronase. Faktor pengaruh budaya politik antara lain pendidikan, ekonomi, dan reformasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, faktor penyebab, dan budaya politik yang berkembang di Indonesia. Secara khusus, budaya politik didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam politik.
Sosialisasi Budaya Politik dan Partai Politik di Indonesia kwn group 3Ega Saputra
Ìý
1. Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi budaya politik dan partai politik, termasuk pengertian budaya politik, sosialisasi politik, metode dan proses sosialisasi politik, serta manfaat dari sosialisasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan budaya politik di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama budaya politik di Indonesia bersifat parokial dimana partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih rendah. Dokumen juga membahas dampak perkembangan budaya politik terhadap stabilitas politik dan peran partai politik dalam penyusunan kebijakan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan serta kedudukan, tugas, dan wewenang Camat. Syarat pembentukan kecamatan meliputi administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Camat bertugas mengoordinasikan pelayanan umum dan kegiatan pemerintahan
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Budaya politik di Indonesia bervariasi dan dapat diklasifikasikan menjadi parokial, kaula, dan partisipan berdasarkan tingkat partisipasi politik dan faktor sosial ekonomi. Indonesia termasuk budaya politik kaula karena memiliki karakteristik negara berkembang seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang relatif rendah.
Budaya politik di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, partai-partai politik tidak dapat berkembang bebas karena ditekan. Pada Orde Lama, nasionalisme dan agama menjadi panduan utama. Orde Baru menganut budaya politik otoriter. Reformasi memungkinkan partisipasi publik namun budaya patrimonial masih kuat.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dibahas pula bagian-bagian budaya politik seperti budaya politik apatis, mobilisasi, dan partisipatif. Juga disebutkan penyebab dan contoh budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.
pentingnya sosial perkembangan budaya politik indonesiaRakha Al
Ìý
Dokumen tersebut membahas pentingnya sosialisasi politik dalam membentuk budaya politik di Indonesia. Sosialisasi politik dapat terjadi melalui keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, pekerjaan, dan media massa. Proses sosialisasi politik membentuk pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik seseorang sepanjang hayatnya.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, termasuk pengertian, jenis, dan pengembangan budaya politik di Indonesia. Secara ringkas, budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup partisipasi politik, jenis perilaku seperti radikal, liberal, dan konservatif, serta konsekuensi dari sikap politik tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik di Indonesia. Terdapat beberapa definisi budaya politik dari para ahli, perbedaan budaya politik masyarakat pedesaan dan perkotaan, faktor yang mempengaruhinya, serta jenis-jenis budaya politik yang berkembang di Indonesia seperti budaya politik tradisional, Islam, dan modern.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik dan partisipasi politik. Secara ringkas, budaya politik adalah cara hidup politik suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam kegiatan politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik melalui berbagai bentuk aktif dan pasif, baik secara individual maupun kolektif.
[Ringkasan]
Budaya politik merujuk pada orientasi individu dan masyarakat terhadap sistem politik, yang terdiri atas tingkat individu dan masyarakat. Orientasi politik mencakup pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan orientasi politik melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan media.
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi politik, unsur-unsur modernisasi politik menurut Myron Weiner, jenis-jenis partisipasi politik, budaya politik demokratis, dan tanggung jawab kewarganegaraan.
Budaya politik adalah orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif seseorang terhadap politik. Terdapat tiga tipe budaya politik yaitu parokial, kaula, dan partisipan. Budaya politik Indonesia saat ini sedang beralih dari kaula ke partisipan yang dicirikan oleh hierarki yang tegas dan kecenderungan patronase. Faktor pengaruh budaya politik antara lain pendidikan, ekonomi, dan reformasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, faktor penyebab, dan budaya politik yang berkembang di Indonesia. Secara khusus, budaya politik didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam politik.
Sosialisasi Budaya Politik dan Partai Politik di Indonesia kwn group 3Ega Saputra
Ìý
1. Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi budaya politik dan partai politik, termasuk pengertian budaya politik, sosialisasi politik, metode dan proses sosialisasi politik, serta manfaat dari sosialisasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan budaya politik di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama budaya politik di Indonesia bersifat parokial dimana partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih rendah. Dokumen juga membahas dampak perkembangan budaya politik terhadap stabilitas politik dan peran partai politik dalam penyusunan kebijakan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan serta kedudukan, tugas, dan wewenang Camat. Syarat pembentukan kecamatan meliputi administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Camat bertugas mengoordinasikan pelayanan umum dan kegiatan pemerintahan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Tata cara pengenaan sanksi pdrd sesuai uu 28 2009 kab kotaapotek agam farma
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009. Sanksi dapat berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil apabila daerah melakukan pelanggaran prosedur penetapan peraturan daerah.
Dokumen tersebut berisi hasil penilaian kurikuler mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 1 SMK di Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang mencakup nilai harian, ulangan umum, dan nilai raport siswa beserta daftar nama siswa.
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran perempuan dalam politik di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih besar, keterwakilan mereka dalam lembaga politik masih sangat rendah. UU Partai Politik baru mensyaratkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan legislatif, namun capaian saat ini masih jauh di bawah target. Dokumen ini mendorong peningkatan peran politik perempuan.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sinergi antara fungsi legislatif dan eksekutif daerah serta tata tertib DPRD yang komprehensif sesuai UU dan peraturan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendaharawan pengelola dana APBN dan APBD dalam memotong dan membayar pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan 22.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Budaya politik diartikan sebagai sistem nilai bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Terdapat tiga tipe budaya politik menurut Almond dan Verba, yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Di Indonesia, budaya politik tradisional, Islam,
Budaya politik merupakan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara yang mencakup pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian, komponen, tipe, dan perkembangan budaya politik di Indonesia serta beberapa negara lain.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik partisipan. Secara ringkas, dibahas mengenai:
1) Pengertian budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang mendukung terbentuknya sistem politik demokratis dan stabil dimana masyarakat berperan aktif dalam politik.
2) Bentuk-bentuk budaya politik partisipan seperti menjadi anggota masyarakat yang independen dan bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik partisipan. Secara ringkas, budaya politik partisipan adalah budaya politik yang mendukung terbentuknya sistem politik demokratis dan stabil dimana warga negara berperan aktif dalam politik dengan memahami hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dokumen juga membahas bentuk-bentuk dan contoh budaya politik partisipan serta budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangun
Budaya politik di Indonesia ditandai oleh hirarki sosial yang ketat, pola hubungan patronase, dan kecenderungan neo-patrimonialisme dimana birokrasi modern berdampingan dengan tradisi patrimonial. Partisipasi politik rakyat bervariasi dari rezim otoriter hingga demokratis."
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, termasuk pengertian, komponen-komponen, dan tipe-tipe budaya politik. Secara khusus, dibahas definisi budaya politik menurut para ahli seperti Rusadi Sumintapura dan Gabriel Almond, komponen-komponen budaya politik menurut Almond dan Verba, serta tipe-tipe budaya politik berdasarkan sikap dan orientasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik dan sosialisasi politik. Secara ringkas, budaya politik adalah pandangan dan sikap masyarakat terhadap sistem politik dan peran mereka di dalamnya. Sosialisasi politik adalah proses pembelajaran nilai-nilai politik dari generasi ke generasi melalui keluarga, sekolah, media, dan pengalaman langsung. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur budaya demokrasi seperti kebebasan
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat terkait sistem politik dan isu-isu politik. Ia terbentuk melalui proses sosialisasi politik seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai agen seperti keluarga, sekolah, dan partai politik. Budaya politik memiliki berbagai komponen, tipe, dan tingkatan partisipasi politik anggota masyarakat.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
2. Bab :
• Bab 1. Budaya Politik
• Bab 2. Budaya Demokrasi
• Bab 3. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
• Bab 4. Hubungan internasional dan organisasi
• Bab 5. Sistem Hukum dan Peradilan
Internasional.
9. • 1. budaya politik apatis (acuh,masa
bodoh,pasif)
• 2. budaya politik mobilisasi (didorong atau
sengaja di mobilisasi)
• 3. budaya politik partisipatif(aktif)
10. Model kebudayaan politik yang
berkembang dalam suatu masyarakat
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
berikut ini:
11. • 1. tingkat pendidikan warga negara
• 2. tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat
maka semakin tinggi partisipasi politiknya)
• 3. Reformasi politik /political will (semangat
merevisi dan mengadopsi sistem politik yang
lebih baik)
12. • 4. supremasi hukum (adanya penegakan
hukum yang adil ,independen,dan bebas)
• 5. media komunikasi yang independen
(berfungsi sebagai kontrol sosial ,bebas dan
mandiri)
13. • Budaya politik lebih merupakan sifat atau
karakter berpolitik yang berkembang dalam
masyarakat dengan seperangkat objek dan
proses sosial yang bersifat khusus.
15. • 1. orientasi kognitif ,merupakan pengetahuan
masyarakat tentang sistem politik ,peran dan
segala kewajibannya.Misalnya,pengetahuan
mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah.
16. • 2. orientasi afektif,merupakan perasaan
masyarakat terhadap sistem politik dan
perannya,serta para pelaku dan
penampilannya.Perasaan masyarakat ini bisa
saja merupakan perasaan untuk menolak atau
menerima sistem politik atau kebijakan yang
dibuat.
17. • Orientasi evaluatif ,merupakan keputusan dan
pendapat masyarakat tentang objek-objek
politik yang secara tipikal melibatkan nilai
moral yang ada dalam masyarakat dengan
kriteria informasi dan perasaan yang mereka
miliki.
19. • 1. peran atau struktur dari sebuah institusi
politik.Contohnya adalah peran atau struktur
badan legislatif (DPR) dan eksekutif
(pemerintah)atau birokrasi.Yang dituju pada
objek ini lebih pada institusinya,bukan pelaku
atau orangnya.
20. • 2. para pemegang jabatan atau pelaku dari
sebuah institusi negara ,seperti pemimpin
monarki ,legislator,dan administrator.Yang
dituju pada objek kedua ini justru pada pelaku
atau orangnya.
21. • 3.kebijakan,keputusan dan penguatan
keputusan yang dibuat oleh para aktor di
dalam negara.Yang dituju pada objek ketiga ini
adalah produk dari pelaku-pelaku politik.
25. • 1. tingkat pengetahuan umum masyarakat
mengenai sistem politik negaranya,seperti
pengetahuan tentang sejarah,letak
geografis,dan konstitusi negara
26. • 2. pemahaman masyarakat mengenai struktur
dan peran pemerintah dalam membuat
kebijakan.
27. • 3. pemahaman mengenai penguatan
kebijakan yang meliputi masukan opini dari
masyarakat dan media massa kepada
pemerintah.
28. • 4. sejauh mana partisipasi masyarakat dalam
politik dan bernegara,serta sejauh mana
pemahamannya mengenai hak dan
kewajibannya sebagai warga negara.
31. • Dalam masyarakat ini,tidak ada peran-peran
politik yang bersifat khusus.Kepala
kampung,kepala suku,dukun,atau kyai
biasanya merangkum semua peran yang
ada,baik peran yang bersifat
politis,ekonomis,atau religius.
33. • Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai
budaya politik subjek jika terdapat frekuensi
orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan
sistem politik secara umum dan objek output
atau terdapat pemahaman mengenai
penguatan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah.
35. • Mereka memiliki pengetahuan yang memadai
mengenai sistem politik secara umum,tentang
peran pemerintah dalam membuat kebijakan
beserta penguatan dan berpartisipasi aktif
dalam proses politik yang berlangsung.
39. • Adalah budaya politik yang mengedepankan
satu budaya dari etnis tertentu yang ada di
Indonesia.
• Ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-
klien,seperti hubungan antara tuan dan
pelayannya.
41. • Adalah budaya politik yang lebih mendasarkan
idenya pada keyakinan dan nilai agama
islam.Agama islam di Indnesia menjadi agama
mayoritas dan Indonesia merupakan negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia.Tidak
mengherankan apabila islam menjadi salah
satu budaya politik yang cukup mewarnai
kebudayaan politik di indonesia.
43. • Budaya politik yang mencoba meninggalkan
karakter etnis tertententu atau agama
tertentu.
• Budaya politik modern bersifat kuat dan
berpengaruh, di dalamnya terdapat beragam
subkultur seperti kelompok birokrat,
intelektual dan militer.