Bahan presentasi rtrw pks
Download as ppt, pdf0 likes1,004 views
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi untuk 20 tahun kedepan. Dibahas mengenai karakteristik wilayah, potensi, isu dan limitasi, tujuan kebijakan, strategi, dan arah kebijakan RTRW. Juga diberikan saran untuk penyusunan RTRW yang melibatkan stakeholder, meminimalisir dampak, dan fokus pada pembangunan sektor pertanian.
1 of 17
Downloaded 22 times
Ad
Recommended
Per 37 pb_2009 lamp i
Per 37 pb_2009 lamp iRidwan Usman
油
Dokumen ini adalah berita acara pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai negeri sipil pusat antara dua pihak. Pihak pertama dan kedua telah melakukan pengujian kesesuaian database pegawai dengan dokumen pendukung dan menyepakati bahwa database tersebut telah memenuhi syarat. Dokumen ini disusun untuk keperluan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.Pmk 01 2009_sbu2010
Pmk 01 2009_sbu2010rumputeki
油
Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PM.2/2009 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Umum ini meliputi berbagai jenis biaya seperti honorarium, transportasi, makanan, dan sewa sarana.Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017Panji Kharisma Jaya
油
Dokumen ini membahas inovasi kebijakan reformasi tenurial dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan fokus pada penyelesaian konflik antara masyarakat, pemegang izin, dan pemerintah. Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam menyelesaikan konflik tenurial yang melibatkan pemetaan potensi konflik serta pengembangan kemitraan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Regulasi terbaru juga diuraikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan hutan secara adil.Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesia
Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesiaPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
油
Dokumen ini membahas tantangan korupsi dalam industri minyak dan gas di Indonesia, yang dinyatakan sebagai salah satu sektor paling korup berdasarkan survei internasional. Ringkasan kebijakan ini menyajikan analisis terhadap celah-celah korupsi dalam rantai bisnis migas dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan melalui transparansi dan akuntabilitas. Sebagai sektor strategis, industri migas memiliki dampak besar pada perekonomian nasional, namun juga menimbulkan kerentanan akibat potensi praktik korupsi yang tinggi.KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
油
Dokumen tersebut membahas tentang keserasian penataan ruang antar wilayah di kawasan Jabodetabekpunjur dengan menggunakan kasus Kota Tangerang. Dokumen ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur serta arahan pengembangan Kota Tangerang berdasarkan Perpres tersebut.downlod aja
downlod ajaGun Maulana
油
Dokumen ini menjelaskan tentang efek rumah kaca dan pemanasan global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim ekstrem, mencairnya es di kutub, serta peningkatan permukaan laut. Beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini termasuk mengurangi konsumsi daging, melakukan penghijauan, dan menggunakan produk ramah lingkungan.Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
油
Dokumen ini menjelaskan pengelolaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR) di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, serta pentingnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Selain itu, ditekankan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Terdapat juga isu-isu strategis terkait kerjasama antar daerah dalam implementasi RTR dan perlunya lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di masing-masing pulau.lap-akhir-rencana-detail-tata-ruang-palibelo-4ed.ppt
lap-akhir-rencana-detail-tata-ruang-palibelo-4ed.pptbinnolabs
油
Dokumen ini menguraikan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan Palibelo di Kabupaten Bima, dengan tujuan menciptakan kawasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang dilakukan berdasarkan analisis berbagai potensi dan masalah yang ada, termasuk infrastruktur dan sumber daya alam, serta mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur, zonasi penggunaan lahan, dan perlindungan lingkungan yang diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanFitri Indra Wardhono
油
Dokumen ini membahas pengelolaan pelabuhan di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Terdapat kriteria untuk menentukan wewenang pengelolaan pelabuhan, dan meskipun pelabuhan nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengelolanya dengan persetujuan pusat. Harmonisasi antara hukum komunikasi dan otonomi sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah.Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
油
Dokumen ini membahas kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam konteks implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus utamanya adalah pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pentingnya koordinasi untuk menghindari kevakuman dalam pelayanan publik. Selain itu, dokumen menegaskan perlunya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.PENGUATAN FUNGSI DPRD dalam pemeritahan, pemb dan kemasy.pptx
PENGUATAN FUNGSI DPRD dalam pemeritahan, pemb dan kemasy.pptxRooy Salamony
油
Dokumen ini membahas penguatan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Indonesia, menekankan pada kemitraan antara pemda dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, persetujuan anggaran, serta pengawasan kebijakan daerah. Fungsi DPRD mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dinyatakan dalam UU 23/2014, dengan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pemerintah. Terdapat juga pedoman teknis terkait penyusunan APBD dan perubahan APBD yang mengatur hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD.Pengembangan Kelembagaan Kawasan Lindung
Pengembangan Kelembagaan Kawasan LindungTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas pengembangan kelembagaan kawasan lindung dalam konteks lokal dan internasional, serta tantangan seperti banjir dan lahan kritis. Ditekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk lembaga khusus untuk pengelolaan kawasan lindung. Keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi dan ekologis juga diutamakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruDeki Zulkarnain
油
Dokumen ini membahas pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan daerah hasil pemekaran. RTRW diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, selaras dengan regulasi yang ada, dan harus disusul dengan proses legalisasi yang jelas. Selain itu, dokumen ini memaparkan langkah-langkah penyusunan RTRW serta usulan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses ini.Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SDEW
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SDEWAriefBudiman163
油
Dokumen ini membahas pengaturan persediaan dan alokasi ruang serta tanah untuk pembangunan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Fokusnya adalah pada pengendalian, penertiban, serta solusi kebijakan terkait pemanfaatan ruang dan tanah, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan ruang dan tanah.TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
油
Dokumen ini membahas perkembangan sejarah dan peraturan penataan ruang di Indonesia, dimulai dari tahun 1948 hingga undang-undang penataan ruang yang disahkan pada tahun 1992. Selain itu, dijelaskan tentang rencana pembangunan kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, termasuk upaya untuk memadukan pembangunan hunian dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan ruang terbuka hijau dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi mencakup kebutuhan konservasi air dan perhatian terhadap daerah rawan bencana dalam perencanaan wilayah.Presentasi studio
Presentasi studioHasya Aghnia
油
Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) serta meninjau peraturan perundangan terkait penataan ruang dan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya khususnya Unit Pengembangan Tambak Osowilangun.Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang orientasi tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun 2019 yang membahas proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah serta peraturan terkait.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
油
Dokumen ini merinci rencana penataan ruang strategis untuk Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup isu-isu kebijakan, potensi, dan tantangan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi regional. Provinsi ini memiliki keunggulan dalam sektor migas dan pertambangan, namun menghadapi kesenjangan wilayah yang memerlukan perhatian dalam pelayanan sosial dan infrastruktur. Strategi pengembangan bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPekerja Sosial Masyarakat
油
Dokumen ini membahas potensi pemekaran daerah di Cianjur Selatan dengan analisis kondisi geografis dan demografis, yang menunjukkan bahwa terdapat daya dukung untuk membentuk beberapa provinsi baru di Jawa. Terdapat perhatian pada penataan daerah, penguatan integrasi nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ringkasan juga mencakup dasar hukum dan indikator yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan.Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuPenataan Ruang
油
Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang dan memastikan keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan sektor. Dokumen ini mencakup definisi penting, struktur kelembagaan, serta tujuan penetapan RTR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memulihkan daya dukung lingkungan. RTR ini dijadwalkan sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana tata ruang wilayah nasional yang mengacu pada potensi dan karakteristik lingkungan Maluku.Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
油
Dokumen ini membahas tentang peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mekanisme, standar kerja, dan faktor-faktor penyebab lemahnya fungsi pengawasan. Pengawasan DPRD melibatkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap kinerja kepala daerah dan pemerintah daerah. Kelemahan dalam fungsi pengawasan DPRD disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan dana.Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
油
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat dPertambangan
Pertambanganthiarramadhan
油
Dokumen ini membahas pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Tengah dengan fokus pada peraturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, termasuk UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009. Diuraikan pula tentang prinsip-prinsip good mining practice, perlunya konservasi dan perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan yang baik dan benar.PRESENTASI DIRJEN NILAI STRATEGIS KAPET.pptx
PRESENTASI DIRJEN NILAI STRATEGIS KAPET.pptxNaNaRasdiana
油
Dokumen ini membahas nilai strategis Perpres RTR KAPET sebagai acuan pengembangan wilayah, dengan fokus pada integrasi KAPET dan MP3EI serta revitalisasi kelembagaan KAPET. Isu-isu strategis yang diangkat mencakup ketidakjelasan status KAPET dan pentingnya RPres sebagai landasan hukum. Rencana pengembangan mencakup kebijakan terintegrasi dan penguatan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Man旦
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.Telaah regulasi terkait investasi property
Telaah regulasi terkait investasi propertyUnggul Sagena
油
Dokumen ini membahas telaah regulasi terkait investasi properti di Indonesia, mencakup permasalahan hukum, proses pembangunan, dan pembiayaan. Penekanan diberikan pada regulasi yang mengatur nilai properti, dampak regulasi infrastruktur, serta kebijakan terkait tabungan perumahan. Diskusi juga menyentuh mengenai kondisi makro dan mikro yang mempengaruhi bisnis properti serta tantangan dalam penerapan regulasi yang ada.Usman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruangYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas penegakan hukum dan kepastian hukum dalam penataan ruang sebagai jaminan hak lingkungan dan keselamatan warga, termasuk tanggung jawab masyarakat dan sanksi bagi pelanggaran. Penegakan hukum melibatkan kegiatan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan pengendalian melalui peradilan, dengan penekanan pada hak dan kewajiban masyarakat. Selain itu, struktur hukum dan budaya hukum juga dibahas sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan penataan ruang.Tata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyantoYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi parlemen dalam mengontrol kepastian peraturan tata guna ruang. Ia menjelaskan beberapa tantangan seperti izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan lingkungan, serta perlunya keterlibatan dewan dalam proses perizinan untuk mencegah konflik lahan di masa depan. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturanMore Related Content
Similar to Bahan presentasi rtrw pks (20)
Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanFitri Indra Wardhono
油
Dokumen ini membahas pengelolaan pelabuhan di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Terdapat kriteria untuk menentukan wewenang pengelolaan pelabuhan, dan meskipun pelabuhan nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengelolanya dengan persetujuan pusat. Harmonisasi antara hukum komunikasi dan otonomi sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah.Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
油
Dokumen ini membahas kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam konteks implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus utamanya adalah pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pentingnya koordinasi untuk menghindari kevakuman dalam pelayanan publik. Selain itu, dokumen menegaskan perlunya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.PENGUATAN FUNGSI DPRD dalam pemeritahan, pemb dan kemasy.pptx
PENGUATAN FUNGSI DPRD dalam pemeritahan, pemb dan kemasy.pptxRooy Salamony
油
Dokumen ini membahas penguatan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Indonesia, menekankan pada kemitraan antara pemda dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, persetujuan anggaran, serta pengawasan kebijakan daerah. Fungsi DPRD mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dinyatakan dalam UU 23/2014, dengan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pemerintah. Terdapat juga pedoman teknis terkait penyusunan APBD dan perubahan APBD yang mengatur hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD.Pengembangan Kelembagaan Kawasan Lindung
Pengembangan Kelembagaan Kawasan LindungTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas pengembangan kelembagaan kawasan lindung dalam konteks lokal dan internasional, serta tantangan seperti banjir dan lahan kritis. Ditekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk lembaga khusus untuk pengelolaan kawasan lindung. Keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi dan ekologis juga diutamakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruDeki Zulkarnain
油
Dokumen ini membahas pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan daerah hasil pemekaran. RTRW diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, selaras dengan regulasi yang ada, dan harus disusul dengan proses legalisasi yang jelas. Selain itu, dokumen ini memaparkan langkah-langkah penyusunan RTRW serta usulan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses ini.Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SDEW
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SDEWAriefBudiman163
油
Dokumen ini membahas pengaturan persediaan dan alokasi ruang serta tanah untuk pembangunan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Fokusnya adalah pada pengendalian, penertiban, serta solusi kebijakan terkait pemanfaatan ruang dan tanah, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan ruang dan tanah.TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
油
Dokumen ini membahas perkembangan sejarah dan peraturan penataan ruang di Indonesia, dimulai dari tahun 1948 hingga undang-undang penataan ruang yang disahkan pada tahun 1992. Selain itu, dijelaskan tentang rencana pembangunan kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, termasuk upaya untuk memadukan pembangunan hunian dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan ruang terbuka hijau dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi mencakup kebutuhan konservasi air dan perhatian terhadap daerah rawan bencana dalam perencanaan wilayah.Presentasi studio
Presentasi studioHasya Aghnia
油
Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) serta meninjau peraturan perundangan terkait penataan ruang dan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya khususnya Unit Pengembangan Tambak Osowilangun.Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang orientasi tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun 2019 yang membahas proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah serta peraturan terkait.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
油
Dokumen ini merinci rencana penataan ruang strategis untuk Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup isu-isu kebijakan, potensi, dan tantangan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi regional. Provinsi ini memiliki keunggulan dalam sektor migas dan pertambangan, namun menghadapi kesenjangan wilayah yang memerlukan perhatian dalam pelayanan sosial dan infrastruktur. Strategi pengembangan bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPekerja Sosial Masyarakat
油
Dokumen ini membahas potensi pemekaran daerah di Cianjur Selatan dengan analisis kondisi geografis dan demografis, yang menunjukkan bahwa terdapat daya dukung untuk membentuk beberapa provinsi baru di Jawa. Terdapat perhatian pada penataan daerah, penguatan integrasi nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ringkasan juga mencakup dasar hukum dan indikator yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan.Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuPenataan Ruang
油
Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang dan memastikan keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan sektor. Dokumen ini mencakup definisi penting, struktur kelembagaan, serta tujuan penetapan RTR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memulihkan daya dukung lingkungan. RTR ini dijadwalkan sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana tata ruang wilayah nasional yang mengacu pada potensi dan karakteristik lingkungan Maluku.Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
油
Dokumen ini membahas tentang peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mekanisme, standar kerja, dan faktor-faktor penyebab lemahnya fungsi pengawasan. Pengawasan DPRD melibatkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap kinerja kepala daerah dan pemerintah daerah. Kelemahan dalam fungsi pengawasan DPRD disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan dana.Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
油
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat dPertambangan
Pertambanganthiarramadhan
油
Dokumen ini membahas pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Tengah dengan fokus pada peraturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, termasuk UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009. Diuraikan pula tentang prinsip-prinsip good mining practice, perlunya konservasi dan perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan yang baik dan benar.PRESENTASI DIRJEN NILAI STRATEGIS KAPET.pptx
PRESENTASI DIRJEN NILAI STRATEGIS KAPET.pptxNaNaRasdiana
油
Dokumen ini membahas nilai strategis Perpres RTR KAPET sebagai acuan pengembangan wilayah, dengan fokus pada integrasi KAPET dan MP3EI serta revitalisasi kelembagaan KAPET. Isu-isu strategis yang diangkat mencakup ketidakjelasan status KAPET dan pentingnya RPres sebagai landasan hukum. Rencana pengembangan mencakup kebijakan terintegrasi dan penguatan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Man旦
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.Telaah regulasi terkait investasi property
Telaah regulasi terkait investasi propertyUnggul Sagena
油
Dokumen ini membahas telaah regulasi terkait investasi properti di Indonesia, mencakup permasalahan hukum, proses pembangunan, dan pembiayaan. Penekanan diberikan pada regulasi yang mengatur nilai properti, dampak regulasi infrastruktur, serta kebijakan terkait tabungan perumahan. Diskusi juga menyentuh mengenai kondisi makro dan mikro yang mempengaruhi bisnis properti serta tantangan dalam penerapan regulasi yang ada.Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
油
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
油
More from Yayasan CAPPA (20)
Usman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruangYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas penegakan hukum dan kepastian hukum dalam penataan ruang sebagai jaminan hak lingkungan dan keselamatan warga, termasuk tanggung jawab masyarakat dan sanksi bagi pelanggaran. Penegakan hukum melibatkan kegiatan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan pengendalian melalui peradilan, dengan penekanan pada hak dan kewajiban masyarakat. Selain itu, struktur hukum dan budaya hukum juga dibahas sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan penataan ruang.Tata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyantoYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi parlemen dalam mengontrol kepastian peraturan tata guna ruang. Ia menjelaskan beberapa tantangan seperti izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan lingkungan, serta perlunya keterlibatan dewan dalam proses perizinan untuk mencegah konflik lahan di masa depan. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturanRian
RianYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas penataan ruang di Jambi, menyoroti konflik pemanfaatan ruang antara sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan permukiman. Terdapat tantangan dalam penguasaan sumber daya alam, keselamatan bencana, dan tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan. Luas kawasan lindung di Jambi mencapai 30,94% dari total wilayah, namun hanya 20% ruang yang dikelola oleh masyarakat.Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas problematika sektor kehutanan dan perkebunan di Riau terkait rencana tata ruang, termasuk pelanggaran perizinan yang melibatkan kawasan lindung dan batas kawasan hutan. Terdapat konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang diakibatkan oleh izin yang dikeluarkan serta ketidaktransparanan data terkait rencana tata ruang. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup perlunya moratorium penebangan hutan dan transparansi dalam penyusunan rencana tata ruang.Problematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam trYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas problematika sektor perkebunan-kehutanan di Provinsi Jambi, dengan fokus pada konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, serta penataan ruang yang tidak sinergis. Luas perkebunan kelapa sawit terus meningkat, sementara partisipasi publik dalam proses penataan ruang sangat minim. Masalah lain termasuk izin tambang di kawasan hutan produksi dan tumpang tindih perijinan yang mempengaruhi pengakuan hak masyarakat.Presentasi jambi
Presentasi jambiYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas tentang penandatanganan kesepakatan antara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota sambil mempertimbangkan potensi setiap daerah.Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan ruang yang perlu ditertibkan karena tidak sesuai dengan kriteria lahan, termasuk 1,6 juta ha izin HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha izinPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruangYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Masyarakat harus terlibat aktif dalam berbagai tahapan penataan ruang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta mengurangi kemungkinan konflik. Untuk mencapai partisipasi yang efektif, berbagai mekanisme dan struktur harus dikembangkan sesuai dengan konteks lokal dan dinamika sosial-politik.Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Yayasan CAPPA
油
Dokumen ini merupakan ringkasan rencana tata ruang wilayah provinsi Jambi yang mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang serta rencana struktur dan pola ruangnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflikYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas strategi transformasi dan manajemen konflik dalam pengelolaan hutan tanaman di Indonesia, menyoroti berbagai jenis konflik dan pendekatan penyelesaiannya. Konflik dapat muncul akibat ketidakcocokan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat, dan penanganannya dapat dilakukan melalui metode seperti mediasi dan negosiasi. Pendekatan alternatif seperti ADR (Alternative Dispute Resolution) juga dijelaskan sebagai cara untuk mencapai konsensus tanpa melalui litigasi.Konflik psda dan peluang para pihak
Konflik psda dan peluang para pihakYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas konflik sumber daya hutan dan peran berbagai pihak dalam menyelesaikannya. Beberapa pihak yang terlibat dalam konflik ini antara lain masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah. Dokumen ini menyarankan perlunya kerja sama antar pihak untuk menetapkan tujuan bersama pengelolaan sumber daya hutan serta memaksimalkan peran masing-masing pihak dalam penyelesaianHt dan inisiatif reskon
Ht dan inisiatif reskonYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas pengelolaan hutan tanaman dan konflik yang terkait dengan akses serta pemanfaatan sumber daya hutan di Jawa. Penekanan pada manajemen kolaboratif menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Berbagai inisiatif dan kebijakan, termasuk program-program sosial, telah diimplementasikan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengatasi konflik yang muncul.Fasilitaor
FasilitaorYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas workshop yang membahas sistem tata kelola hutan tanaman industri dan model resolusi konflik dengan studi kasus konflik antara PT. WKS dengan masyarakat Lubuk Madrasah. Workshop ini membahas status kawasan, pengelolaan hukum dan administrasi, pemberdayaan, kolaborasi, dan resolusi konflik. Tujuan akhir workshop ini adalah agar perusahaan dan masyarakat sekitar dapat hidup berdampingan secara harmonis.Restorasi 021109
Restorasi 021109Yayasan CAPPA
油
Dokumen ini menjelaskan upaya restorasi ekosistem hutan dataran rendah di Jambi dan Sumatera Selatan, di mana luas hutan alami telah berkurang drastis, mengakibatkan ancaman terhadap kelestarian hutan. Melalui kolaborasi dengan BirdLife International dan lembaga lainnya, inisiatif telah dibentuk untuk mengimplementasikan restorasi, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, peraturan dan izin terkait pengelolaan hutan telah dikeluarkan untuk memperkuat upaya ini.Penyelamatan hutan gambut
Penyelamatan hutan gambutYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang di Sumatera Selatan. Kawasan ini memiliki ekosistem gambut alami terluas di Sumatera Selatan yang sangat rentan terhadap degradasi akibat konversi lahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pembangunan kanal. Proyek ini bertujuan memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan pKeberpihakan wonosobo arupa
Keberpihakan wonosobo arupaYayasan CAPPA
油
Wonosobo, dengan luas 98.476 ha dan populasi 495.052 jiwa, menghadapi tantangan ekologis dan ekonomi, termasuk lahan kosong akibat rehabilitasi yang gagal serta tingginya kemiskinan di kalangan penduduk desa hutan. Pengelolaan hutan yang transformasional diperlukan, dengan partisipasi masyarakat dalam penentuan pola tanaman dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Forum Hutan Wonosobo dibentuk untuk mendorong pengelolaan sumberdaya hutan secara terintegrasi dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.Hutan adat
Hutan adat Yayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas program pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Dayak Paser di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh organisasi PADI Indonesia sejak tahun 1990-an. Program ini telah mengelola hutan adat seluas 61.800 hektar di 8 desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan masyarakat serta menghasilkan listrik mikrohidro dan produk hutan lainnya. Pelajaran penting dari program ini adalah pentingCappa hd
Cappa hdYayasan CAPPA
油
Dokumen ini membahas pengelolaan hutan di Dusun Lubuk Beringin, yang telah dilakukan secara otonom dan berkelanjutan sejak 1999 dengan fokus pada keberlanjutan ekologis dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat setempat mengelola hutan menggunakan kerangka hukum lokal serta membentuk lembaga desa untuk pengelolaan hutan desa. Terdapat tantangan dalam kepastian wilayah dan kelembagaan, namun tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.Safeguard redd
Safeguard reddYayasan CAPPA
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengamanan hak-hak lingkungan dan masyarakat dalam upaya REDD+ untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon. Deforestasi berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global namun juga berisiko merugikan masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu dibutuhkan 'safeguards' untuk memastikan hak-hak dan kepentingan masyarakat dan lingkungan dilindungiAd
Recently uploaded (20)
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Contoh Jurnal Modul 3 PPG 2025_ Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai - Ha...
Contoh Jurnal Modul 3 PPG 2025_ Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai - Ha...aryadus
油
Contoh Jurnal Modul 3 PPG 2025_ Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai - Halaman all - TribunNeModul Ajar Biologi Kelas 11 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningAnalisis dan Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LAPO...
Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LAPO...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------5553230048_4B_TP
5553230048_4B_TPajenghanas3
油
This document presents a research study titled "Analysis of the Influence of Average Years of Schooling, Per Capita Expenditure, and Regional Minimum Wage on the Human Development Index in Indonesia (2021)". The study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis based on data from 34 Indonesian provinces. The results show that average years of schooling and per capita expenditure have a positive and significant impact on the Human Development Index, while the regional minimum wage has a negative and significant effect. These findings are expected to provide useful input for policymakers in designing more effective and data-driven human development strategies.Modul Ajar IPS Kelas 7 Deep Learning
Modul Ajar IPS Kelas 7 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Overview_PSAK & IFRS: Penyusunan Laporan Keuangan_Pelatihan *Penyusunan LAPOR...
Overview_PSAK & IFRS: Penyusunan Laporan Keuangan_Pelatihan *Penyusunan LAPOR...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional
Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan NasionalDadang Solihin
油
Buku ini hadir sebagai refleksi atas pentingnya pemahaman mendalam mengenai geopolitik global dan bagaimana Asta Gatra, sebagai instrumen analisis ketahanan nasional, dapat digunakan untuk menavigasi berbagai tantangan dan peluang dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Kita berada di tengah pusaran transisi globaldari unipolar ke multipolar, dari konflik bersenjata ke perang teknologi, dari kerawanan ekonomi ke disrupsi sosial budaya. Semua ini menuntut kepemimpinan nasional yang tangguh, visioner, dan berpijak pada nilai-nilai dasar kebangsaan.
Kandungan buku ini pernah diberikan sebagai Materi Pembekalan Gubernur Lemhannas RI pada kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang pada tanggal 22 Februari 2025. Dalam forum tersebut, materi ini mendapat perhatian besar sebagai bagian dari upaya membangun kesamaan pandang strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan geopolitik global.
Melalui buku ini, Lemhannas RI ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpikir lebih luas dan strategis. Para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan generasi muda diharapkan mampu membumikan wawasan kebangsaan dalam konteks global, serta menjadikan ketahanan nasional sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar IPS Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar IPS Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningSchool of Strategic Leaders: Mencetak Pemimpin Bangsa di Era Ketidakpastian G...
School of Strategic Leaders: Mencetak Pemimpin Bangsa di Era Ketidakpastian G...Dadang Solihin
油
School of Strategic Leaders bukan sekadar buku tentang teori kepemimpinan. Ia adalah cermin dari proses pembentukan dan pemantapan kepemimpinan strategis yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri bagaimana Lemhannas RI, sebagai institusi negara yang berpengalaman dalam membentuk kader pemimpin bangsa, merancang dan menjalankan proses pendidikan kepemimpinan strategis yang utuh dan menyeluruh.
Kepemimpinan strategis bukanlah sekadar penguasaan atas kemampuan teknokratis, administratif, atau managerial. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk membayangkan masa depan, menyusun arah, dan memimpin transformasi bangsa dengan kesadaran penuh terhadap konteks geopolitik dan ketahanan nasional. Ia adalah seni mengelola ketidakpastian, keberagaman, konflik kepentingan, dan tantangan masa depan secara simultan, dengan mengedepankan nilai integritas, keberanian moral, kemampuan kolaboratif, serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan budaya bangsa.
Modul Ajar Matematika Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning540533313-Penyusunan-Soal-HOTS-Berbasis-Literasi-Dan-Numerasi-PPT.pdf
540533313-Penyusunan-Soal-HOTS-Berbasis-Literasi-Dan-Numerasi-PPT.pdfRusliRusli39
油
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Kebijakan Tes Kemmapuan Alademik 2025.pdf
Kebijakan Tes Kemmapuan Alademik 2025.pdfadisucipto671
油
Salindia panduan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berbasis Artificial Intellegencia yang mempermudah guru dalam menyusun perangkat ajarnya, yang berpusat pada peserta didik, holistik dan berpihak pada murid. Mari kita pelajari khususnya untuk bapak/ibu guru tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMKModul Ajar Biologi Kelas 12 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningTahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...
Tahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Modul Ajar B Indonesia Kelas 7 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 7 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningTujuan, Fungsi dan Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *...
Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Young Political Leaders: Menjawab Tantangan Zaman, Mengukir Masa Depan Bangsa
Young Political Leaders: Menjawab Tantangan Zaman, Mengukir Masa Depan BangsaDadang Solihin
油
Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendorong tumbuhnya generasi pemimpin muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara moral. Dalam buku ini dibahas sejumlah dimensi penting yang perlu dikuasai oleh para calon pemimpin politik muda, mulai dari pemahaman tentang tata kelola demokrasi, penguasaan isu-isu strategis nasional dan global, keterampilan komunikasi publik, hingga etika politik.
Lebih dari itu, buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik yang transformatif. Pendidikan politik harus membentuk kesadaran kolektif bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya pembibitan kader politik muda dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan oleh berbagai institusi, baik partai politik, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil.
Ad
Bahan presentasi rtrw pks
- 1. SUPRIYANTO, SP Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Prov Jambi
- 2. Funsi DPRD Budgeting Legislasi Controling
- 3. Pembahasan DPRD Eksekutif DPRD Baleg Banmus Paripurna I Penyampaian Nota pengantar, Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Eksekutif, Pembentukan pansus, Laporan akhir pansus Paripurna Istimewa - Pengesahan
- 4. Urgensi RTRW RTRW sebagai kerangka acuan arah pembangunan provinsi jambi 20 tahun kedepan Timbulnya permasalahan seperti konflik lahan, pelanggaran UU atas pembangunan gedung, dll krn tidak adanya RTRW yg jelas Ide-ide Kepala daerah yang muncul sesaat
- 5. KARAKTERISTIK WILAYAH : INTERNAL POTENSI : ISU & LIMITASI : EKSTERNAL INTERNAL ANALISIS FISIK- LINGK INFRASTRUKTUR EKONOMI SOSBUD KEPENDUDUKAN TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI ARAHAN KEBIJAKAN : RTRW N/ RTRP/RTRWK RPJP Nas/Prov/Kab EKSTERNAL S K E NA R I O FISI K/LINGK & INFRASTRUKTUR EKONOMI SOS-BUD, KEPENDUDUKAN RTRW KERANGKA PIKIR Aspek Analisis F A K T O R P E M A C U POLA STRUKTUR KAWASAN STRATEGI S ARAHAN PEMANFAATAN/ PENGENGALIDAN RANPERDA RTRWP PERDA RTRW KONSULTASI SUBSTANSI DEP. PU FOKUS/TUJUAN KONSULTASI UU 26/2007 KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN PELIBATAN MASYARAKAT
- 6. Saran.. 1. Penyusunan Ranperda RTRW seharusnya didahului dengan pengumpulan data selengkap-lengkapnya Survey kondisi riil di lapangan Pemetaan wilayah Pemanfaatan areal
- 7. 2. Melibatkan stake holder yang ada dalam proses penyusunan RTRW - uji publik - pelibatan masyarakat
- 8. 3. Meminimalisir dampak yang akan terjadi - ketika perda RTRW ini diberlakukan ada beberapa bangunan yang melanggar - contoh kasus : bangunan WTC, pelanggaran thdp pasal 53
- 9. GAMBARAN ARAHAN POLA UMUM KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI 1500 3000 mdpl 100 - 500 mdpl 0 - 100 mdpl
- 10. 4. Sinkronisasi RTRW tingkat Kota/Kabupaten - Kerelaan Kota/Kab ttg konsep RTRW Provinsi - Mengambil jalan tengah agar perda dapat berjalan dengan baik
- 11. Pengembangan Pantai Timur Sistem Inftrastruktur & Transportasi Wilayah Alih Fungsi Lahan & Kerusakan Hutan Pemekaran Wilayah Kawasan Rawan Bencana 1 2 3 4 5
- 12. 5. Isu strategis tentang kawasan ekonomi - pusat-pusat perekonomian - kawasan industri
- 13. 6. isu lingkungan Provinsi punya kepentingan ekonomis terhadap kawasan hutan (hutan lindung) Dunia punya kepentingan menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia penyumbang O 2 RTRW harus mampu mensinergikan kepentingan wilayah dan konservasi lahan
- 14. 7. Perda turunan - untuk mempertegas Perda RTRW perlu ada perda-perda turunan yang semakin memperjelas perda ini
- 15. 8. Fokus pengembangan sektor pertanian - penyumbang PDRB terbesar di provinsi jambi adalah pertanian (perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, perikanan, peternakan)
- 16. Penilaian Umum Secara umum RTRW ini belum visioner Memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek Menghilangkan kepentingan politis dan pribadi untuk kepentingan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera
- 17. Content RTRW Telaah pasal (lampiran)