More Related Content
Similar to 1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum 2.pptx (20)
Recently uploaded (20)
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum 2.pptx
- 1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum DISAMPAIKAN OLEH : MARULI SITORUS KETUA BAWASLU KAB. LABUHANBATU UTARA
- 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GBW menjadi UU; Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dasar Hukum.
- 3. Mewujudkan pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu yang : Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian Hukum; Tertib; Terbuka; Proposional; Profesional; Akuntable; Efektif dan Efisien. Tujuan Pembinaan
- 4. Pembinaan dilakukan dengan cara : Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu : Bimbingan Teknis; Penyediaan wadah Konsultasi; Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; Fasilitasi. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu : Supervisi; Pemantauan; Evaluasi; Inspeksi mendadak. Pembinaan berdasarkan Putusan DKPP dan Keputusan Bawaslu. Jenis Pembinaan
- 5. Pembinaan berdasarkan Putusan DKPP. Pembinaan dan Pengawasan sebagai tindaklanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu; Pembinaan dan Pengawasan sebagai tindaklanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kab/Kot dilakukan oleh Bawaslu Provinsi; Pembinaan dan Pengawasan sebagai tindaklanjut Putusan DKPP terhadap anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kot; Pembinaan berdasarkan Putusan DKPP & Bawaslu.
- 6. Lanjutan Pembinaan berdasarkan Keputusan Bawaslu. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Putusan Bawaslu Kab/Kot yang terkait Pelanggaran Etika terhadap Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kot; Pembinaan dan Pengawasan terhadap Putusan Bawaslu Kab/Kot yang terkait Pelanggaran Etika terhadap Anggota Panwaslu Kel/Des dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; Pembinaan dan Pengawasan terhadap Putusan Bawaslu Kab/Kot yang terkait Pelanggaran Etika terhadap Pangawas TPS dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kel/Des.
- 7. Temuan ataupun Penerimaan Informasi/Laporan; Informasi dapat disampaikan oleh Perseorangan ataupun Lembaga berbadan Hukum yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang disertai dengan Identitas pihak pelapor. Kajian; Pengkajian harus melakukan Verifikasi dan atau Kalrifikasi terhadap alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk Pemanggilan; Pemanggilan terhadap seluruh pihak terkait dilakukan paling lama 1 hari sejak temuan/aduan diregistrasi. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja
- 8. Klarifikasi; Klarifikasi dilakukan dengan cara mengundang Pengadu, teradu dan Saksi. Verifikasi; Hasil yang harus dicapai pada Verifikasi adalah kebenaran, keaslian dan/atau keabsahan data, bahan, informasi dan keterangan serta terkumpulnya data, bahan, informasi dan keterangan baru yang bernilai menguatkan. Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan harus didasari pada Berita Acara Pengkajian yang diputuskan melalui Rapat Pleno. Lanjutan
- 9. Sanksi Pelanggaran Kinerja Ringan. Teguran Lisan; Teguran Tulisan. Sanksi Pelanggaran Kinerja Sedang. Peringatan Keras; Penggantian Divusi; Tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai batas waktu yang ditentukan. Sanksi terhadap Pelanggaran Kinerja
- 10. Sanksi Pelanggaran Berat. Penonaktifan Sementara; Tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam Rapat Pleno; Dilaporkan sebagai Pelanggaran Kode Etik ke : DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kot, Panwaslih LN; Bawaslu Kab/Kot bagi Panwaslu Kec, PKD, PTPS. Lanjutan
- 11. Bawaslu Kab/Kot mempunyai anggota sebanyak 3 atau 5 oraang yang terdiri atas : 1 orang Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Divisi SDMO, Diklat dan Datin (Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi); Divisi HP2H (Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat); Divisi PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa). 1 orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Divisi SDMO, Diklat (Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan); Divisi PPH (Pencegahan, Partisipatif Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat); Divisi HPS (Hukum dan Penyelesaian Sengketa); Divisi PP dan Datin (Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi). BanyakAnggota Bawaslu Kab/Kot dan Divisinya.
- 12. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan SDM dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; Pelaksanaan Diklat Panwaslu Kec, PKD dan PTPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan; Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kec; Pembinaan Panwaslu Kec, PKD dan PTPS serta pegawai kesekretariatan; Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan Pengolahan basis data Panwaslu Kec, PKD dan PTPS serta kesekretariatan; Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang SDM, kelembagaan dan/atau organisasi Panwaslu Kec, PKD dan PTPS; Pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kec, PKD dan PTPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran; Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kec, PKD dan PTPS; Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kab/Kot; Pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi SDMO, Diklat dan Datin; Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi SDMO, Diklat dan Datin; Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kot untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kab/Kot berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kot dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kab/Kot berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Divisi SDMO, Diklat dan Datin.
- 13. Penyusunan analisis dan kajian hukum; Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kec, PKD dan PTPS; Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan; Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu; Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas ASN, netralitas anggota TNI/POLRI, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan; Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan; Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga; Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring; Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Prov dan Anggota Bawaslu Prov yang membidangi divisi SDMO, Diklat dan Datin. Tugas Divisi HP2H.
- 14. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan; Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif; Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu; Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu; Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kot, keputusan KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kot dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; Sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan; Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; Pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi SDMO dan datin; Pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tugas Divisi PPPS.