�ݺ�ߣ

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur
Statistik
untuk
INDONESIA
(RB GENERAL BPS)

14
Perbaikan manajemen internal
melalui program kerja RB General
harus memiliki dampak signifikan
pada layanan kepada stakeholder
dan masyarakat
RB General BPS
PENAJAMANPERANBPSDALAM
PEMBANGUNANINDONESIA
RENCANA AKSI DAN TARGET PENCAPAIAN
RB 2023
KONTRIBUSINYATA RBGENERAL BPSDI
LINGKUPNASIONAL
2
Outline Paparan
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
EVALUASI RB BPS TAHUN SEBELUMNYA
(2022)
CAPAIAN DAN PENGHARGAAN YANG
DIPEROLEH BPS SELAMA SEPT 2022 - 2023
1.
2.
3.
4.
5.

[JUDUL SLIDE SATU BARIS]
3
3
3
Strategi
Nasional
Pembangunan
Statistik
Penguatan SSN
dan BPS sebagai
Koordinator SSN
Tata Kelola
Akses Sumber
Data, termasuk
Big Data
Sistem
Infrastruktur
Statistik
Nasional
Penguatan SSN dengan
tata kelola yang matang
sehingga konsep berbagi-
pakai data terwujud
dengan ditunjang
manajemen data pada
masing-masing sektor yang
baik. Peran BPS menjadi
Koordinator Statistik
Pembangunan
statistik berkelanjutan
dengan peningkatan literasi
statistik untuk menghasilkan
data sektoral yang
berkualitas dengan ukuran
kematangan statistik sektoral.
BPS berperan
sebagai pembina dan
mentor statistik
Penguatan
infrastruktur statistik dengan
Basis SPBE yang
memungkinkan penerapan
Satu Data Indonesia. BPS
berperan sebagai dirigen
dan fasilitator statistik
Pengembangan metode
pengumpulan data dari
berbagai sumber dan
aksesnya dalam rangka
peningkatan penyediaan
data yang lebih akurat dan
cepat. BPS berperan
sebagai rujukan dan
Koordinator Statistik
Nasional
Penajaman Peran BPS dalam RUU Statistik Baru

4
4
4
Strategi Nasional
Pembangunan
Statistik
Penguatan SSN
dan BPS sebagai
Koordinator SSN
Tata kelola akses
sumber data,
termasuk Big
Data
Sistem
Infrastruktur
Statistik
Nasional
Pembinaan
Statistik K/L
Desa Cinta
Statistik
Pojok Statistik
pada universitas
Tahun 2022
 2162 desa
yang dibina.
Persiapan
untuk SDDI
Tahun 2022
 108 pojok
statistik yang
tersebar di 25
Perguruan
Tinggi
Tahun 2023: 82
Instansi Pusat,
34 Provinsi, dan
508 Kab/kota.
Register based
census
Satu Data
Pangan
Pemadanan
Kodifikasi
SP2020 dengan
metode
kombinasi dan
pemanfaatan
registrasi
(Dukcapil)
Integrasi
pengukuran
produksi
pangan KSA
(BPS) dengan
satellite
(Kementan)
Pemadanan kodi-
fikasi HS, pengelo
-laan database
e-katalog KBBI
Berita Resmi
Statistik
Indikator Kinerja
Makro Pemerintahan
• Inflasi
• Ekspor - Impor
• PDB/PDRB
• Kemiskinan
• dll
• Pertumbuhan Ekonomi
• Kemiskinan
• Pengangguran
• IPM
• Pendapatan Perkapita
• Ketimpangan (gini ratio)
Pemanfaatan Kompromin dan
Big Data
• Satu Data Indonesia
• Regional Data Hub Asia-
Pasifik
• Perban PMSE No. 4/2023
Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Mengukur dan
merekomendasi-
kan perbaikan
statisik K/L/
Pemda
Langkah Strategis BPS dalam Penguatan Statistik Nasional

5
5
5
Manajemen Reformasi Birokrasi di BPS
Fokus Pengelolaan RB yang semula pada 8 Pilar RB
(pembenahan proses) untuk penguatan birokrasi
yang efektif dan efisien
berubah menjadi??
Penanganan RB yang lebih
berdampak (outcomes
oriented) melalui RB General
pembenahan manajemen
internalYang diukur dengan 21
Kegiatan Utama (KU) oleh
instansi leading sektornya
Penanganan RB Tematik
tahun 2023 fokus pada 4
Tema (Kemiskinan,
Investasi, Digitalisasi
Yanlik, Prioritas program
Presiden) .
Lebih efektif jika ditangani oleh
PJK yang berkolaborasi dengan
unit-unit terkait dalam Instansi
Pemerintah
Ditangani oleh Tim PJK
yang spesifik maupun
lintas bidang Eselon I
Penyesuaian Tata Kelola RB BPS terhadap
PermenPAN RB No 3/2023 *
RB General (Hulu) RB Tematik (Hilir)

Instansi
Pusat
Target: 82
93,90%
Pemerintah
Provinsi
Target: 34
97,06%
Pemerintah
Kab/Kota
Target: 508
93,70%
TOTAL LOKUS YANG
SUBMIT PENILAIAN
MANDIRI
93,91%
Total Target: 624
lokus
6
6
EPSS Langkah Awal Terwujudnya
SSN yang Handal
 mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
 meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
 meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik
 Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan
baik dan sesuai dengan standar internasional
 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan
di instansi pemerintah maupun pada Prioritas Nasional secara
berkelanjutan
 Tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem
Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien
Tujuan
Outcomes
6
Nilai IPS tahun 2023 merupakan TITIK AWAL dalam melihat capaian
penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah
Ujicoba EPSS Implementasi EPSS
pertama kali
2022 2023
Reviu dan evaluasi untuk perbaikan
proses bisnis, instrumen, dll
Output: Indeks Pembangunan Statistik (IPS) setiap Instansi Pusat
& Pemerintah Daerah

7
EPSS Langkah Awal Terwujudnya
SSN yang Handal
Progres input ke Portal RB oleh Evaluator Meso
- Hasil Penilaian EPSS telah diinput*
ke Portal RB pada 9-10 November
2023, meliputi:
• Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
• Catatan
• Rekomendasi
*penginputan untuk 584 lokus
- Lokus dengan kategori Baik dan
Sangat Baik akan diberikan apresiasi
dalam award oleh BPS pada awal
Desember 2023
- Surat Rekomendasi Hasil EPSS 2023
akan segera disampaikan ke masing-
masing Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah
- BPS siap berpartisipasi dalam acara
RB XPerience untuk memberikan peer
teaching dan knowledge sharing
terhadap hasil EPSS
Wujud Akuntabilitas BPS sebagai Evaluator Meso

Rencana Aksi dan Target
Pencapaian RB General BPS
2023
Foto oleh Alifaldo Daffa Darmawan (BPS Provinsi Papua)
2.

9
9
1. Penyederhanaan Birokrasi
Rencana Aksi
 Penetapan Peraturan Kepala BPS tentang Uraian Fungsi
Organisasi baik pusat dan daerah dengan pola kerja baru
 Tersusunnya rancangan peta proses, peta sub proses, dan
peta relasi proses bisnis Badan Pusat Statistik pasca
penyederhanaan birokrasi.
 Internalisasi dan monitoring perubahan budaya kerja
Secara Agregate
Progress Penyederhanaan Birokrasi BPS
INTERMEDIATE OUTCOMES
Tercapainya tata kelola baru sehingga transisi
organisasi berjalan dengan optimal serta kontingensi
transisi fungsi yang berjalan dengan smooth
Highlight
Capaian
Baseline
2020
2023
59
58
765
519
3.784
483
Eselon II Eselon III Eselon IV
76,9%
Jabatan Struktural
disetarakan ke JFT pada
tahun akhir tahun 2020
92%
Indeks Penyederhanaan
Birokrasi 2022
(Skala 1 – 100%)
QUICK WIN MANDATORY

10
10
2. Sistem Kerja Baru (Fleksibilitas Kerja
ASN)
• Matriks peran hasil (MPH) telah tersedia dengan
implementasi sistem monitoring kinerja KipApp
• Pola Kerja Berbasis Tim (Squad) yang agile telah
terlaksana.
• Draft tatakelola FWA telah proses disahkan dan
secara bertahap sudah diinternalisasikan
Implementasi
Percepatan keseimbangan kerja yang
efektif dan kualitas pola hidup ASN dalam
menghasilkan output produk dan
layanan statistik dimulai di 2023 dan
rencana fully implemented di 2024
“
“
ISU : Penyederhanaan birokrasi merubah pola
kerja menjadi tim (squad), lebih agile dengan
orientasi pada output serta fleksibilitas ruang
dan waktu
INTERVENSI
1. Penyusunan peraturan tentang mekanisme
kerja baru di lingkungan BPS
2. Penyusunan dasar pelaksanaan Fleksibilitas
Kerja dan Piloting (target implementasi di
semua satker BPS 2024
Piloting FWA selama 6 bulan di Biro Perencanaan sebagai
incubator, dan akan diperluas ke unit kerja yang eligible
pada 2024, secara paralel dilakukan penyempurnaan tools
pendukung, tata kelola, dasar regulasi dan internalisasi budaya
kerja baru demi implementasi yang smooth
Highlight 2023
QUICK WIN MANDATORY

11
11
Video Uji coba
Flexible Working Space (FWS)
Badan Pusat Statistik
Uji coba dilakukan selama 6 Bulan pada Unit Biro
Perencanaan untuk pengujian kestabilan tools KipApp,
dan pengintegrasian penilaian kinerja dengan presensi
yang di lengkapi dengan tagging lokasi. Ujicoba ini juga
dijadikan sarana membenamkan budaya kerja baru
yang berbasis kinerja dan output. Secara paralel
waktu 6 bulan ini juga di gunakan untuk menyelesaikan
payung hukum pelaksanaan FWS di BPS. Direncanakan
awal tahun 2024 FWS akan di perluas kepada Satker
BPS yang eligible (berdasarkan kriteria dan kesiapan
budaya kerjanya

12
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
Dampak
 Kemampuan SDM yang mampu memberikan analisis tajam pada
pengendalian internal dengan memahami proses bisnis auditee.
 Kemampuan komunikasi dan memberikan pendampingan dalam
rangka pencegahan kesalahan administratif.
 Menurunnya rekomendasi temuan audit baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas (temuan ringan berkurang signifikan)
Highlight
Capaian
ISU : Penguatan pemahaman SDM pelaksana SPIP terhadap
three line of defend yang dimulai dari
perencanaan, pendampingan, pencegahan, dan pengawasan
• Pemetaan risiko dan penyusunan rencana tindak
lanjut pengendalian
• Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tim
sekretariat dan asesor atas penilaian mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP
• Peningkatan kualitas hasil penilaian mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP
• Benchmarking dan Konsultasi ke IP pembina
INTERVENSI
12
11 Pegawai
Telah melakukan Diklat
SPIP,(2023) sebagai cikal bakal
evaluator internal SPIP
Regulasi
Manajemen
Risiko (MR)
Tata kelola manajemen risiko telah
dirampungkan, baik untuk kegiatan teknis
maupun administratif dan dalam proses
finalisasi regulasi. Sistem monitoring dan
knowledge management sedang
dalam pengembangan.
3.78 4.00
Capaian
Tahun 2022
Target
Tahun 2023
(Terkelola
& Terukur)
(Terdefinisi)
Skala 0 – 5

13
13
4. Pembangunan Zona Integritas BPS
Dampak
Rencana Aksi
• Optimalisasi peran APIP
sebagai TPI dalam
meningkatkan Quality
Assurance dan
Consulting
• Seluruh Satker BPS
berkomitmen
mendapatkan Zona
Integritas (WBK/WBBM)
 Pemahaman SDM Satker BPS terhadap komponen LKE WBK
dan WBBM semakin matang
 Prioritas terhadap komponen tertentu dalam LKE yang
menjadi persyaratan WBK/WBBM
 Peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan menjadi
perhatian utama
Hightlight
Capaian
“
ISU : Disparitas pemahaman dan sumber daya satker
serta rentang kendali yang lebar, dengan lebih dari 540
satker menjadi tantangan untuk mengakselerasi
pencapaian Zona Integritas yang massive.
6
Satker
WBK
Tahun
2022
Target
Tahun 2023
15
Satker
WBK
Internalisasi Pembangunan
ZI dilakukan secara daring
514
Lolos Evaluasi
Internal TPI
200
Dilakukan asistensi secara
intensif oleh Tim RB dan TPI
68

14
14
Dampak
77,27
Rencana Aksi
 Penyusunan indikator kinerja yang selaras.
 Peningkatan pemahaman pegawai terkait
indikator kinerja dan peran pegawai.
 Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh
penanggung jawab.
 Penguatan implementasi value for money
dalam rangka merealisasikan anggaran
berbasis kinerja
 Penjenjangan kinerja yang jelas dari
organisasi sampai dengan level
individu sehingga pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan tujuan
dan sasaran strategis organisasi
 Pemahaman pegawai terkait komponen
SAKIP meningkat
 Perbaikan tata kelola implementasi
SAKIP sesuai regulasi
 Optimasi IT untuk monitoring
pencapaian kinerja organisasi
 Penyerapan anggaran sesuai target
Tahun 2022
Tahun 2023
85
Skala 1 – 100
 Penjenjangan kinerja yang jelas dari organisasi
s.d level individu sehingga kontribusi pegawai
terhadap organisasi menjadi jelas
 Terlaksananya pembinaan /asistensi SAKIP di
unit kerja BPS Pusat dan Daerah
BB (sangat baik)
A (memuaskan)
5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Terintegrasi (SAKIP)
ISU : Pemahaman terhadap
komponen SAKIP dan
feedback instrumen monitoring
SAKIP
 Pengembangan aplikasi SIMONEV untuk proses
digitalisasi tata kelola SAKIP yang lebih baik
 Pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif
untuk menunjang kinerja
 Implementasi rencana tindak
lanjut rekomendasi PANRB
Highlight
Capaian

15
15
6. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Terintegrasi (IPP)
 Perencanaan BPS yang selaras
dengan perencanaan nasional dan
mendukung prioritas nasional
 Progres pengembangan I-Plan
telah tercapai 85%
Rencana Aksi
Optimalisasi perencanaan instansi
dalam mendukung percepatan
pembangunan nasional (RPJMN)
Perencanaan Renja hingga
RKA sesuai dengan Renstra
dan mendukung RPJMN
Perencanaan yang baik dan
eksekusi yang optimal harus
mampu menyelesaikan
isu nasional
“
“
ISU : Penyelarasan kebijakan internal
dalam Renstra agar menunjang
RPJMN, dan dapat dilakukan
penjenjangan sampai
dengan Indikator Kinerja
Individu. Output dari aktivitas
organisasi harus diwujudkan dalam
bentuk nyata.
• Reviu terhadap Renstra 2020-2024,
untuk evaluasi penyusunan Renstra
teknokratik 2025-2029
• Penyelarasan ke RPJMN 2025-
2029 menuju Indonesia Emas,
• Penajaman sasaran, indikator lebih
SMART berorientasi pada Rincian
Output
Highlight
Capaian
95,00
Target IPP
Tahun 2023
(Sangat Baik)
Skala 1 - 100

16
16
7. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
• BPS berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Bappenas,
Kemenkominfo dan KemenPANRB dan terus berpartisipasi aktif dalam
penyusunan dan penyempurnaan tata kelola arsitektur SPBE Nasional.
• Aktif mereviu dan memberikan masukan agar implementasi SPBE
untuk seluruh IP berjalan baik, mudah, dan memberikan dampak nyata
dalam penguatan pelayanan.
3,81
Rencana Aksi
Tata kelola TI yang lebih efektif sebagai
enabler dalam menghasilkan produk statistik
yang lebih akurat, lebih cepat dan lebih fit
to budget -->
1. Pemanfaatan CAPI & CAWI
mengefisienkan proses pengumpulan
data dan memudahkan pengguna dalam
pengisian kuesioner.
2. Arsitektur SPBE memungkinkan
pertukaran data machine to machine
sehingga prinsip berbagi pakai bisa
terwujud
3. Pengembangan TI menunjang produk
statistik baru yg lebih inklusif, cepat,
dan presisi seperti KSA, SAE, MPD
dan Big Data.
 Optimalisasi dan pengembangan
arsitektur SPBE untuk mendukung
kegiatan statistik  review dan maintain
Baseline
Tahun
2022
Target
Tahun
2023 4,00
Indikator
• Tersedianya kebijakan yg memuat
referensi dan domain arsitektur
SPBE secara lengkap
• Tersedianya peta rencana dan
implementasinya
• Persentase kelengkapan referensi
dan domain arsitektur SPBE
ISU : akselerasi penerapan arsitektur
SPBE perlu akselerasi, kelengkapan
dan kemudahan pemanfaatan teknologi
dalam menyediakan layanan serta
prioritisasi pembiayaan
Dampak Nyata
(Terstandardisasi)
(Terintegrasi & Terukur)
Highlight
Capaian
Skala indeks 1 - 5

17
17
8. Pelaksanaan Arsip Digital (Tingkat Digitalisasi Arsip)
83,94
Intervensi
 Implementasi Aplikasi SRIKANDI
 Pelaksanaan Alih Media
 Pemanfaatan SIKN/JIKN
Capaian Tahun 2022
Target Tahun 2023
86,00
Aplikasi SRIKANDI telah
diimplementasikan dalam
rangka mendukung
implementasi SPBE di
BPS
“
ISU : Pemanfaatan SRIKANDI
sebagai backbone sistem arsip
memerlukan internalisasi dan
proses digitalisasi arsip
mengedepankan partisipatif dari
setiap unit kerja BPS.
 Draf peraturan tata kelola
arsip (75%)
 Aplikasi SRIKANDI telah
terimplementasi
 Arsip telah dilakukan alih
media
 Termanfaatkannya Siste
m Informasi Kearsipan
Nasional (SIKN) dan
Jaringan Informasi
kearsipan Nasional
(JIKN)
Highlight
Capaian
Skala 1 – 100
Kategori A
Kategori A

18
18
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Dampak
92,36
Rencana Aksi
 Penguatan Nilai IKPA
 Penguatan monitoring
capaian anggaran
 Seluruh satker memiliki
kepatuhan dalam
meningkatkan pengelolaan
keuangan
 Terwujudnya pengelolaan
keuangan yang akuntabel
dan terukur
Tahun 2022
Tahun 2023
93,43
 Dokumen Penetapan Nilai IKPA BPS
 Laporan Monitoring Kegiatan dan Anggaran BPS
(predikat “baik”)
(Predikat “baik”)
Highlight
Capaian
Skala 1 – 100
ISU : Diperlukan keberlanjutan
knowledge sharing kepada seluruh
pengelola anggaran untuk
meningkatkan kinerja anggaran
yang lebih efektif dan efisien

19
19
10. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
Dampak
3,21
Rencana Aksi
 Pengelolaan BMN yang Akuntabel
dan Produktif
 Kepatuhan Pengelolaan BMN
terhadap Peraturan Perundangan
 Pengawasan dan Pengendalian BMN
yang Efektif
 Administrasi BMN yang Andal
 Peningkatan kualitas pengelolaan
BMN
 PNBP BPS dapat terealisasai sesuai
dengan estimasi nilai dan jadwal
yang telah ditentukan
 Perencanaan kebutuhan BMN
Pengguna yang berkualitas
 Pengelolaan BMN yang lebih baik
 Optimalisasi pengamanan
administrasi BMN
Tahun 2022
Tahun 2023
3,25
 Jumlah Temuan BPS yang menjadi temuan BPK pada LKPP
 RKBMN Pengguna
 Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna
“
Highlight
Capaian
(Predikat “Baik”)
(Predikat “Baik”)
ISU : Pemeliharaan dan updating
kondisi BMN membutuhkan sistem
dan pengawasan yang
berkelanjutan,

20
20
11. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
 Integrasi aplikasi dengan SP4N LAPOR meningkatkan
akuntabilitas dan proses yang lebih sederhana
 Memberikan kepastian dan rasa aman dalam proses pelaporan
Dampak
N/A
Rencana Aksi
 Peningkatan pengelolaan dan penyelesaian
pengaduan pelayanan publik secara terpadu,
tuntas dan berkelanjutan
 Pengembangan Aplikasi Layanan Pengaduan
dan WBS
 Integrasi Layanan Pengaduan dan WBS
dengan SP4N LAPOR
 Reviu Kebijakan Layanan Pengaduan dan
Pengelolaan WBS
 Memperlancar proses dan
mempercepat
pencatatan administrasi
 Kemudahan dalam aksesibilitas
dan fitur yang terintegrasi
 Memberikan kemudahan dan
jaminan kredibilitas organisasi
Tahun 2022 Tahun 2023
3
(Cukup)
Capaian
 Tersedianya aplikasi Layanan
Pengaduan dan WBS
 Terintegrasinya aplikasi Layanan
Pengaduan dan WBS dengan
SP4N LAPOR
 Tersedianya Peraturan Kepala
BPS tentang Tata Kelola
Layanan Pengaduan
“
Skala 1 – 5
Highlight

21
21
12. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
n.a
Rencana Aksi
 Optimalisasi agenda setting, dan
formulasi kebijakan dalam penyusunan
kebijakan di lingkungan BPS
 Optimalisasi sosialisasi, monitoring, dan
evaluasi implementasi kebijakan di
lingkungan BPS
85,00
Capaian
 Terlaksananya uji publik dan naskah
urgensi dari setiap kebijakan di
lingkungan BPS
 Terlaksananya sosialisasi, monitoring,
dan evaluasi implementasi kebijakan
di lingkungan BPS
Kualitas Kebijakan ditentukan oleh
premis awal dan data pendukung
yang valid, statistik hadir sebagai
lentera untuk kebijakan nasional
“
Capaian
Tahun 2022
Target
Tahun 2023
Highlight
Capaian
 Analisis Impact Peraturan Badan
terkait Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPSS).
 Harmonisasi dan pembahasan
RUU Statistik yang baru,
ISU : Penyusunan kebijakan
masih berdasarkan kebutuhan
sektor atau kepentingan (SILO),
Kebijakan harus bisa diturunkan ke
actionable document (Renstra).
INTERVENSI
Penguatan dan optimalisasi instrumen- instrumen
kebijakan dengan memperluas internalisasi
knowledge sehingga kebijakan bisa berdampak
dan tertuang pada Rincian Output
(Sangat Baik)

22
22
13. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
n.a
Rencana Aksi
 Penyusunan Peraturan Badan
Pusat Statistik tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Badan
Pusat Statistik
 Pemutakhiran dan Integrasi
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pusat
Statistik dan Sistem Pengusulan
Dokumen Hukum BPS
85,00
Hightlight Capaian
 Tersedianya Rancangan
Peraturan Badan Pusat
Statistik tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan
Badan Pusat Statistik
(dalam proses)
 Tersedianya Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum BPS dan Sistem
Pengusulan Dokumen
Hukum BPS yang mutakhir
“
Capaian
Tahun 2022
Target
Tahun 2023
ISU : Pengukuran terhadap
kebermanfaatan regulasi yang
telah ditetapkan masih
dapat dikembangkan lagi
(A/Sangat Baik)

23
23
14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 BPS sebagai evaluator meso telah menyerahkan
seluruh nilai IPS beserta rekomendasinya pada
tanggal 9 November 2023
 BPS memberikan rekomendasi perbaikan terkait
penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan
oleh K/L, Pemprov, dan Pemkab/kota.
Dampak
N/A
Rencana Aksi
 Terselenggaranya pemilihan kegiatan
statistik yang mewakili di setiap
Kedeputian penyelenggara kegiatan
statistik
 Persentase kegiatan BPS yang mewakili
BPS sesuai target penilaian.
 Terlaksananya penilaian mandiri EPSS di
BPS
 Ada peningkatan berkelanjutan
terhadap kualitas penyelenggaraan
statistik pada seluruh kegiatan
statistik di BPS.
 Tersedianya data keunggulan dan
kelemahan terhadap kegiatan
statistik yang dilakukan sehingga
dapat dilakukan perbaikan terhadap
kelemahan yang ada dan
menduplikasi keunggulan pada
kegiatan statistik lainnya
4,03
(Terpadu/ Sangat Baik)
Capaian
 Terpilihnya kegiatan statistik yang
mewakili di setiap Kedeputian
penyelenggara kegiatan statistik
 Terpilihnya dua kegiatan statistik yang
mewakili BPS sesuai target penilaian
 Penilaian mandiri EPSS di BPS
terlaksana
Peran BPS tidak hanya sebagai
penghasil data statistik dasar
tetapi juga sebagai pembina data
statisik sektoral
“
“
Highlight
Skala 1 – 100
Skala 1 – 5

24
24
15. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)
Dampak
52,70
Rencana Aksi
 Optimalisasi pemanfaatan dan sistem pengadaan di BPS.
 Optimalisasi Pengisian Jabatan Fungsional PBJ di BPS.
 Optimalisasi Pencapaian Indeks Kematangan
UKPBJ. (memetakan komposisi pengadaan termasuk PDN)
 Seluruh satker memiliki kepatuhan
dalam meningkatkan pemanfaatan
sistem pengadaan.
 Meningkatkan awareness satker untuk
mengumumkan RUP sesuai dengan pagu
pengadaan.
 Seluruh satker melakukan Pencatatan E-
Tendering, E-Purchasing, Non E-
Tendering, Non E-Purchasing pada SPSE.
Tahun 2022
Tahun 2023
71
 Dokumen kebijakan pemanfaatan dan Sistem Pengadaan.
 Laporan Monitoring pemanfataan dan Sistem Pengadaan; Laporan RUP;
laporan realisasi E-Tendering; Laporan E-Purchasing; Laporan Pencatata Non E-
Tendering/Non E-Purchasing; Laporan realiasi pencatatan E-Kontrak; Laporan
keterisian formasi JF PPKJ; Laporan pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ
level proaktif
Highlight
Capaian
ISU : Identifikasi pengadaan yang
dikategorikan ke dalam pemanfaatan
PDN belum terpetakan pada RUP.
Skala 1 – 100

25
25
16. Indeks Sistem Merit
 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan ASN terutama
Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer
untuk seluruh instansi pengguna
Dampak
324
Rencana Aksi
 Penyempurnaan tata kelola sistem Merit BPS
 Penyempurnaan Human Capital
Development Plan untuk perbaikan pola karir
SDM BPS
 Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis
beban kerja terhadap organisasi hasil
penataan dan penguatan
 Pelaksanaan evaluasi jabatan dan tindak
lanjut hasil evaluasi
 Pengembangan dan penyempurnaan
manajemen talenta BPS
 Menurunnya
inkonsistensi data
kepegawaian
 Tersedianya
rekomendasi formasi,
pengembangan
kompetensi, angka
kredit Jabatan
Fungsional Statistisi,
Asisten Statistisi dan
Pranata Komputer
 Manajemen kinerja
lebih
terintegrasi dengan
menggunakan aplikasi
KipApp
Capaian
Skala 1-400
324
 Data kepegawaian yang lengkap dan update
 Rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka
menengah
 Pengangkatan CPNS lulusan Polstat STIS
dan PKN STAN
 Pengangkatan pegawai PPPK tahun 2022 dan
Pelaksanaan Seleksi PPPK tahun 2023
 Rekomendasi formasi JF Statistisi, Asisten
Statistisi dan Pranata Komputer
 Pemilihan Insan Statistik Teladan
 Pengelolaan disiplin PNS
BPS menerima Anugerah
Meritokrasi pada tahun 2022
“
Kategori:
baik
Kategori:
baik
Highlight

26
26
BPS meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik melalui
Layanan Sistem terintegrasi ICS yang memungkinkan stakeholder
men-generate Kuesioner untuk berbagai survei yang secara
otomatis terhubung dengan metadata managemen sistem dan
Indonesia Data Hub (INDAH) yang dibangun oleh BPS sebagai
pembina Statistik sektoral.
Dampak
4,75
Rencana Aksi
 Pelaksanaan Standardisasi Pelayanan
Internasional.
 Optimalisasi pemantauan dan evaluasi
kinerja penyelenggara pelayanan publik
(PEKPPP) BPS.
 Pengembangan dan pengintegrasian sistem
informasi pelayanan publik dalam rangka
peningkatan akses publik dalam rangka
memperoleh informasi pelayanan
 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Prima.
 Meningkatnya jumlah
pengguna data BPS.
 Peningkatan Kepuasan
Masyarakat.
4,76
Hightlight Capaian
 Surat Keterangan Hasil Audit Surveilen
SNI ISO 9001:2015.
 Kegiatan pembinaan PST yang menjadi
target PEKPPP 2023.
 Terselenggaranya kegiatan
pendampingan PEKPPP kepada Unit PST
BPS Provinsi Lokus terpilih PEKPPP
KemenPANRB
PERINGKAT PERTAMA PELAYANAN PRIMA
2022 untuk pelayanan statistik terpadu
BPS Provinsi Sumatera Selatan.
“
“
17. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
(Pelayanan Prima)
(Pelayanan Prima)

27
27
18. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
 Hasil Statistik Resmi yang digunakan oleh
stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi
program menunjukan
semakin besarnya kepercayaan terhadap BPS
 BPS terus menerus secara konsisten
membina Agen Statistik dan Petugas Pojok
statistik
Dampak
87,84
Kategori B (Kualitas Tinggi)
Rencana Aksi
 Penguatan implementasi kebijakan
bidang pelayanan publik (Standar
Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM).
 Peningkatan strategi komunikasi dengan
stakeholder dan publik terkait perbaikan
pelayanan.
 Peningkatan Kualitas Diseminasi Data
dan Pelaksana Pelayanan.
 Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat terhadap BPS.
 Statistik Resmi yang
digunakan oleh Stakeholder
BPS meningkat
 Meningkatnya kompetensi
Petugas Pojok Statistik dan
agen statistik
89,00
Kategori A (Kualitas Tertinggi)
Capaian
 Final Draft Peraturan BPS tentang
PNBP.
 Terlaksananya Promosi Statistik
 Peningkatan Kapasitas SDM
dalam bidang pelayanan
BPS terus mendorong Peningkatan
Standar Pelayanan Publik agar
Pelayanan kepada Stakeholder
Maksimal
“
“
Highlight

28
28
19. Penguatan Akuntabillitas Keuangan (Predikat WTP)
Dampak
 Pemanfaatan TI mengurangi tingkat
kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti
mencegah risiko pembayaran 2x, mencegah
moral hazard, mempercepat proses approval,,
pemantauan penggunaan anggaran dan
pengawasannya.
 Dashboard tindak lanjut rekomendasi BPK tidak
hanya sebagai media monitoring tapi mampu
berfungsi sebagai knowledge management
sehingga tim yang terlibat mampu menangani
dengan cepat dan lengkap.
ISU : Kemudahan pengelolaan, Skala prioritas,
transparansi, tepat sasaran, dan tertib administrasi
Digitalisasi pengelolaan keuangan
mengakselerasi tertib administrasi,
sehingga persentase tindak Lanjut
Rekomendasi BPK ditargetkan 80%
“ “
INTERVENSI
2022
2016
7x berturut-turut WTP
2023
Target
WTP
1. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan
TI dalam pengelolaan keuangan.  pemanfaatan
aplikasi terintegrasi seluruh Indonesia dengan Back
Office Selindo (BOS)
2. Pengembangan dan implementasi pemanfaatan
TI dalam pengawasan pengelolaan keuangan 
optimalisasi dashboard sebagai monitoring sekaligus
knowledge management atas tindak lanjut
rekomenedasi BPK
Outcomes
Highlight

29
29
56,3
Rencana Aksi
 Penguatan Core Value ASN
BerAKHLAK Kepada seluruh
pegawai.
 Optimalisasi peran Agen
Perubahan dalam mendukung
internalisasi BerAKHLAK.
 Perubahan pola pikir dan
budaya kerja.
 Pengukuran Budaya Organisasi
Mengacu Kepada Core Value
BerAKHLAK
 Peningkatan pemahaman dan
perilaku BerAKHLAK bagi pegawai
BPS.
 Peningkatan kompetensi Agen
Perubahan .
 Terdapat penilaian perilaku
BerAKHLAK dalam SKP tahunan
seluruh pegawai BPS.
60,9
Hightlight Capaian
 Regulasi Perka BPS terkait
Nilai-nilai Dasar Pegawai
BPS.
 Tersedianya nilai persepsi
pegawai terhadap
implementasi budaya kerja
sebagai bahan penguatan
budaya kerja pada setiap
unit kerja BPS
PENGHARGAAN PEMIMPIN
PERUBAHAN 2X BERTURUT-TURUT.
Penghargaan di terima oleh Kepala
BPS tahun 2020 Suhariyanto dan
Kepala BPS 2021-2022 Margo
Yuwono.
“
“
20. Indeks BerAkhlak (SIB)
(Predikat "cukup sehat")
(Predikat "cukup sehat")
DAMPAK
Skala 1 -100

30
30
21. Penguatan Pencegahan Korupsi (SPI)
Dampak
82,8
Rencana Aksi
• Peningkatan peran APIP dalam pengawasan
dan pengendalian akuntabilitas dan kinerja
organisasi.
• Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil
Survei SPI tahun 2022.
 Literasi pencegahan Korupsi telah
meningkat, outcomesnya kesadaran
dalam melaksanakan birokrasi yang
bersih lebih mudah dilaksanakan.
 Sosialisasi antikorupsi telah banyak
dilakukan di BPS, dan berdampak cukup
efektif terhadap pembentukan perilaku
antikorupsi sehingga seluruh Pegawai
BPS memiiki Integritas dan budaya anti
korupsi Tinggi.
Tahun 2022
Tahun 2023
83
(Predikat "TerJAGA")
 Laporan Monitoring Pengisian Hasil
Survei SPI (Internal dan Eksternal).
 Laporan Monitoring Tindak Lanjut
Hasil Survei SPI KPK Tahun 2022
“
 SPI telah dilaksanakan dari Bulan Juli
hingga Bulan Oktober Tahun 2023.
 Sosialisasi pelaksanaan Survei SPI
KPK.
Highlight
Capaian
ISU : Literasi tentang korupsi dan
integritas masih berupa gambaran
besar perlu pendetilan internalisasi
karakter kepada seluruh satker BPS
Skala 1 – 100

31
31
Dampak
Rencana Aksi
 Penguatan implementasi kebijakan
bidang pelayanan publik.
 Pengembangan dan pengintegrasian
sistem informasi pelayanan publik
dalam rangka peningkatan akses
publik dalam rangka memperoleh
informasi pelayanan.
 Peningkatan pelayanan publik
berbasis elektronik yang mudah,
murah, cepat, dan terjangkau.
 Meningkatnya permintaan
data BPS.
 Peningkatan kompetensi
Petugas Pelayanan.
 Peningkatan Pemanfaatan
Hasil Statistik Resmi.
88,78
Hightlight Capaian
 Daftar ARC BPS.
 Pembinaan Agen Statistik.
 Promosi melalui media sosial
dan pameran.
 Terselesaikannya
pengembangan integrasi
sistem.
“
22. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Skala 1 -100
88,77
Kategori “sangat Baik”
Kategori “sangat Baik”
 Pengukuran kepuasan masyarakat
secara berkala dan evaluasi
serta tindak lanjut dari Laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat.
 Peningkatan strategi komunikasi
dengan stakeholder dan publik terkait
perbaikan pelayanan.
 Peningkatan Kualitas Diseminasi Data
dan Pelaksana Pelayanan.

32
32
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
 Website BPS mendapat kan
penghargaan terinformatif
 Pelayanan Tabel Dinamis digital
untuk keperluan data spesifik pada
website BPS
Dampak
ISU : Semenjak Pandemic Covid-19
Pelayanan publik gencar beralih ke
pelayanan digital, infrastruktur digital
dan kompetensi digital diarahkan
untuk menjamin ketersediaan
pelayanan yang aman, mudah, cepat
dan murah
INTERVENSI
Penguatan Pelayanan Publik secara digital,
dengan pengembangan layanan melalui
berbagai inovasi digital
Highlight Produk Inovasi
 Integrated collection System (ICS)
yg bisa digunakan semua IP (TOP
45 inovasi Yanlik terbaik)
 Android App Allstat  kemudahan
mendapatkan data melalui gadget
 Kemudahan layanan M to M, dengan fitur
API dalam layanan berbagi pakai data.
 Digital Pojok Statistik, sarana konsultasi
statistik untuk dunia akademis
• Pelayanan Statistik mampu menyentuh
masyarakat dari berbagai segmen dengan
mudah, cepat dan murah. (ditandai dengan
nilai SKM yang relative tinggi dengan score
88,78)
• Layanan integrasi dan kolaborasi data antar
IP semakin terwujud seperti kolaborasi data
SSHI dengan Dukcapil,
• Layanan Hub Data Regsosek untuk akses
data sosial bersama kolaborasi antara
Bappenas dan BPS dalam kerangka Satu
Data Indonesia

Kontribusi Nyata RB
General BPS di Lingkup
Nasional
3.

34
34
“
Kolaborasi Pengukuran Data
Produktifitas Pangan dengan
Integrasi Metodologi Kerangka
Sampel Area (KSA) dari BPS
dan penghitungan Satelit dari
Kementerian Pertanian
Pembina Data
utk SSN dalam
kerangka Satu
data Indonesia
Perluasan Peran
di Regional Data
Hub Asia
Penyediaan 6 Indikator Kinerja
Makro bagi seluruh Pemda, antara
lain Pertumbuhan Ekonomi, IPM,
angka Kemiskinan, Angka
Pengangguran, Angka
Ketimpangan (Gini ratio),
pendapatan per capita.
Permendagri No 18 /2020
KontribusiNyata RB General BPS di Lingkup Nasional
Kolaborasi Pemadanan dan
Berbagi-pakai data Statistik
Hayati (Kelahiran, Kematian
dan Migrasi) antara BPS dan
Dukcapil (KemenDagri)
Kolaborasi Penyempurnaan data
UMKM antara BPS dan
Kementerian Koperasi dan
UMKM.
Indonesia Berperan melalui
BPS sebagai Regional Data
Hub Asia, yang sebelumnya di
kelola oleh Tiongkok
BPS mendorong implementasi
Satu data Indonesia, dengan
terus mempromosikan 4 prinsip
SDI melalui berbagai kanal
pembinaan Statistik.
Kolaborasi Penyediaan Data
Sosial Ekonomi melalui
Regsosek dan mendorong
prinsip berbagi-pakai data
untuk kebijakan strategis
Penyediaan
Indikator
Sebagai
referensi kinerja
Pemerintah

35
35
“
KontribusiNyata BPS dalam Melayani Kebutuhan Data untuk Berbagai Kebijakan
Pemenuhan data dukung Evaluasi Kinerja IP

36
36
Tugas Tambahan BPS tahun 2023 untuk menunjang PN Agenda Nasional
 Data Sensus Pertanian 2023 sedang
tahap akhir pengolahan dan clearence
 Data UMKM sedang dalam tahap
pengolahan
“
 Data Regsosek telah diserahkan Kepada
BAPPENAS ,
 Saat ini sedang di kembangkan hub data
Regsosek untuk fasilitas berbagi pakai
data
Highlight
Capaian
BPS Melaksanakan 3 ( Tiga) Tugas
Tambahan skala Besar setara dengan
Sensus yang ketiganya dilaksanakan dalam 1
tahun, Data hasil dari ketiga pendataan
tersebut akan digunakan sebagai acuan
kebijakan. Untuk menjamin keberlanjutan
updating datanya, BPS merancang tata Kelola
keberlanjutannya agar leading sector data
tersebut dapat melanjutkan updating data
sesuai standar statistik dengan
pendampingan dari BPS.
1. Pendataan
Regsosek
2. Sensus
Pertanian 2023
3. Pendataan
lengkap UMKM
 Pendataan lapangan dilakukan di
September 2022
 Verifikasi dan FKP dilakukan di awal
tahun 2023
 Pendataan lapangan dilakukan pada
bulan Juni-Juli 2023
 Pendataan lapangan dilakukan pada
bulan Oktober 2023.

Rekomendasi dan Tindak
Lanjut Evaluasi RB BPS Tahun
sebelumnya (2022)
4.

38
38
Tindak Lanjut Rekomendasi LHE RB 2022
Rekomendasi No 1
Tindak Lanjut
• Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap
RB dan Budaya Kerja yang telah diinternalisasikan terhadap
seluruh pegawai.
• Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja oleh
seluruh unit kerja agar mengetahui ketercapaian target
perubahan secara berkala;
• BPS telah melakukan Survei Budaya Organisasi pada tahun 2023
dimana tujuan SBO untuk melihat implementasi nilai dasar ASN
BerAKHLAK dan kekuatan implementasinya.
• Dalam memantau rencana kinerja dan persentase pelaksanaannya
BPS telah telah menggunakan aplikasi KipApp sehingga
Manajemen kinerja lebih terintegrasi.

39
39
Rekomendasi No 2
“
Tindak Lanjut
Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan mendorong
adanya pemetaan keterkaitan kebijakan yang dikeluarkan dengan
kebijakan yang lain dan mengukur sejauh mana dampak kebijakan
berpengaruh pada masyarakat/stakeholder
• Melakukan harmonisasi kebijakan terhadap beberapa peraturan yang
dipergunakan pada segmentasi lebih luas seperti: Peraturan Tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
• Melakukan Pemetaan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat BPS
dan Persiapan pengukuran dampak terhadap efektifitas peraturan
tersebut(rencana 2024).

40
40
Rekomendasi No 3
Tindak Lanjut
Melanjutkan proses penyesuaian struktur organisasi baru dengan mempertimbangkan hasil dari evaluasi
kelembagaan untuk perwujudan organisasi yang semakin baik;
• BPS telah melakukan penyesuaian jabatan Struktural Eselon III dan IV menjadi Jabatan Fungsional.
• Penetapan Peraturan Kepala BPS tentang Uraian Fungsi Organisasi baik pusat dan daerah dengan
pola kerja baru.
Secara Agregate
76,9%
Jabatan Struktural
disetarakan ke JFT pada
tahun akhir tahun 2020
92%
Indeks Penyederhanaan
Birokrasi 2022
(Skala 1 – 100%)
Highlight
Capaian
Baseline
2020
2023
59
58
765
519
3.784
483
Eselon II Eselon III Eselon IV

41
41
Rekomendasi No 4
Tindak Lanjut
Melanjutkan proses penyesuaian peta proses bisnis yang
mengacu pada kinerja organisasi dan menjabarkan peta
proses bisnis menjadi SOP
• BPS telah menyesuaikan struktur organisasi
berdasarkan penyederhanaan organisasi dan
menuangkannya dalam regulasi SOTK
• BPS melakukan penyesuaian proses bisnis dengan basis
SBFA(Statistical Business Framework Architecture)
• BPS telah menyesuaikan proses bisnis kedalam MPH
yang kemudian dituangkan dalam performance
Appraisal(KipApp)

42
42
Rekomendasi No 5
Tindak Lanjut
• Melaksanakan Assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya
sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan
memaksimalkan aplikasi simpeg dalam manajemen ASN
• Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen talenta di
Badan Pusat Statistik dengan mengacu pada peraturan Menteri PANRB No 3
Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta BPS
• BPS telah membangun Assessment Center dan mendapatkan akreditasi dari BKN sehingga saat ini Assessment terhadap
seluruh pegawai dilakukan secara bertahap sesuai dengan segmentasi kebutuhan pengembangan Manajemen
ASN(Pengembangan Karir Pegawai
• Manajemen talenta terus dikembangkan dengan penyempurnaan instrumentasi seperti paying hukum pelaksanaan
manajemen talenta, penyiapan target jabatan dan penyiapan potensi kandidat pengisi target jabatan.

43
43
Rekomendasi No 6
Tindak Lanjut
Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dengan memperbaiki rumusan
indikator kinerja yang ada agar relevan dan sesuai dengan level
penjenjangannya serta memperbaiki penjenjangan kinerja yang sudah
disusun sebelumnya dengan memperhatikan CSF dan hubungan sebab
akibat dalam mencapai kinerja. Hasil dari penjenjangan kinerja yang
diperbaiki agar diterapkan ke seluruh individu dengan menuangkannya ke
dalam SKP
• Melakukan Perbaikan cascading kinerja dengan memperhatikan CSF dan
perbandingan sebab akibat dalam pencapaian kinerja
• Implementasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022, dengan penyusunan
matrik peran hasil yang selaras antara IKU dan IKI dengan penyesuaian
SKP sesuai MPH Unit Kerja.
• Pengembangan Simonev dan KipApp sebagai bentuk digitalisasi
pemantauan kinerja organisasi dan kinerja individu.
Pengisian IKU sesuai PK DBSS Tahun 2023
Pembentukan Tim Kerja pada Direktorat
SKP Tahun 2022

44
44
Rekomendasi No 7
Tindak Lanjut
Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan
internal dan integritas pegawai di lingkungan BPS dengan melakukan
pengukuran tingkat pemahaman seluruh pegawai serta meningkatkan peran
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mengawal tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan
atau organisasi;
• Peningkatan Kapasitas pegawai yang ditugaskan sebagai Assessor SPIP
sebanyak 11.
• Pembangunan system penujang monitoring SPIP

45
45
Rekomendasi No 8
Tindak Lanjut
Mendorong unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBBM agar dapat melakukan pendampingan kepada unit kerja lain
dengan cara memberikan contoh best practices atau saran perbaikan dalam pelayanan kepada stakeholder serta menguatkan peran
TPI dalam proses pembangunan Zl sebagai fasilitator dan evaluator bagi unit kerja, sehingga akan meningkatkan keberhasilan
pembangunan Zona Integritas;
• Telah dilakukan Sosialisasi mengenai Pemahaman Pembangunan Zona Integritas sebanyak 514 Satker
• Melakukan asistensi sebagai satker Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat menuju WBK dan WBBM kepada
68 Satker
• Sharing Session oleh Instansi lain yang telah mendapatkan Predikat WBBM dalam rangka persiapan penilian oleh TPN
Internalisasi Pembangunan
ZI dilakukan secara daring
514
Lolos Evaluasi
Internal TPI
200
Dilakukan asistensi secara
intensif oleh Tim RB dan TPI
68

46
46
Rekomendasi No 9
Tindak Lanjut
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan kompensasi
layanan untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan
diterapkan oleh seluruh unit kerja di Badan Pusat Statistik, khususnya yang
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat/pengguna layanan.
Selanjutnya, memastikan kebijakan tersebut telah disebarluaskan kepada
pengguna layanan dan/atau stakeholder agar fungsi pengawasan
eksternal/masyarakat dapat berjalan dalam proses pelayanan.
• Telah dilakukan internalisasi terhadap seluruh unit kerja pelayanan (PST)
terkait standar pelayanan dan kompensasi yang diwujudkan dalam
maklumat pelayanan prima
• Instrumentasi Maklumat Pelayanan dan Kompensasinya telah terpasang
di seluruh PST BPS

Capaian dan Penghargaan
yang Diperoleh BPS
selama Sept 2022 - 2023
5.

48
48
Capaian dan Penghargaan yang Diperoleh BPS (Sept – Des 2022)
Penghargaan Terbaik Ketiga
dalam Indonesia’s SDGs Action
Awards 2022 Kategori
Kementerian/Lembaga
Integrated Collection System BPS
meraih Top 45 Inovasi Pelayanan
Publik cluster Lembaga 2022,
dan Enam satuan kerja
BPS memperoleh predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) 2022,
serta Peringkat Pertama Kategori
Pelayanan Prima Kementerian
Lembaga Umum untuk Pelayanan
Statistik Terpadu BPS Provinsi (2022)

49
49
BPS meraih penghargaan
Meritokrasi Kategori "Sangat
Baik" yang diselenggarakan oleh
KASN
BPS meraih Kategori Informatif
Badan Publik dengan Predikat
Informatif (kasta tertinggi dalam
penilaian Keterbukaan Informasi
Publik) untuk kategori Lembaga
Negara-Lembaga Pemerintah Non
Kementerian

50
50
BPS raih Predikat Kepatuhan
Standar Pelayanan Publik
BPS grand launching Portal
Satu Data Indonesia Wujud
Nyata Perbaikan Tata Kelola
Data

51
51
BPS sebagai Ketua dari Asean
Community Statistical System
(ACSS) Committee tahun 2023
BPS dianugerahi Kelayakan
Pusat Penilaian Kompetensi
dari BKN
Capaian dan Penghargaan yang Diperoleh BPS (2023)

52
52
BPS berkomitmen dalam
pengendalian perubahan iklim dan
meraih Stand Terbaik Pertama di
Indonesia Green Forestry
Environment Expo 2023
BPS sebagai tuan rumah pada
The 25th Meeting of The
ASEAN Community
Statistical System Sub-
Committee on Planning and
Coordination

53
53
BPS Raih Digital Government
Award untuk Kategori
Pencapaian Indeks SPBE
BPS mendapat kehormatan
untuk berbagi praktik baik
terkait dengan statistik yang
dijalankan di Indonesia dalam
United Nations World Data
Forum 2023

54
54
Badan Pusat Statistik (BPS)
mendapatkan penghargaan
Kinerja Anggaran Terbaik 2022
kelima untuk Kategori
Kementerian Negara/Lembaga
dengan Pagu Sedang
BPS mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK enam kali berturut-
turut

55
55
meraih Peringkat 3 Kategori
Elemen Implementasi
Manajemen ASN dan
Pemanfaatan Sistem Informasi
yang Mencakup Perencanaan
Kebutuhan dan Mutasi
Kepegawaian BKN Awards 2023
Pusdiklat BPS Terakreditasi
sebagai Lembaga
Pengakreditasi Pelatihan
Fungsional

56
56
meraih Terbaik ke-2 Kategori
Kampanye Komunikasi Publik
dan Terbaik ke-3 Kategori Media
Sosial untuk Kementerian/
Lembaga, BUMN, BUMD, dan
Perguruan Tinggi Negeri dalam
Malam Anugerah Media Humas
2023 (AMH 2023)
BPS menjadi Chair dalam
Diskusi tentang Register
Based-Census

57
57
Politeknik Statistika STIS
menyabet penghargaan
internasional yaitu The 2023
Group on Earth Observations for
the Sustainable Development
Goals (GEO SDG Award 2023)
dalam kategori spesial
"Innovation Award"
BPS sabet Dua Juara di
Pekan Nasional Kontak Tani
Nelayan Andalan
(KTNA) 2023, yaitu Juara
Favorit Tingkat Pusat dan
Juara 2 Lomba Stand
Kategori K/L Pusat

�ݺ�ߣ

20231110 Bahan Paparan RB General BPS 2023.pptx

Recommended

More Related Content

Similar to 20231110 Bahan Paparan RB General BPS 2023.pptx (20)

Recently uploaded (7)

20231110 Bahan Paparan RB General BPS 2023.pptx

Editor's Notes