More Related Content
Similar to IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN ( IRB PD ).pptx (20)
More from MiekeKurniawati1 (20)
Recently uploaded (7)
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN ( IRB PD ).pptx
- 1. RAPAT SOSIALISASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI
- 2. 5 Tahun Pertama DIGITAL GOVERMENT SEKILAS INFO
- 7. Sasaran Strategis 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Investasi 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Stunting 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi) GENERAL TEMATIK Sasaran Strategis 2 Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional TUJUAN: Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional Dan Pelayanan Publik SASARAN STRATEGIS Apaan sih RB ????
- 8. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN (IRB PD)
- 9. PETA JALAN PELAKSANAAN PENILAIAN INDEK RB PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BANTEN
- 10. Tahun 2021 Tahun 2023 Tahun 2022 63,11 (B) 66,11 ( B ) 78,17 ( BB ) Kategori AA 0 PD Kategori AA 0 PD Kategori AA 0 PD Kategori A 0 PD Kategori BB 0 PD Kategori B 0 PD Kategori CC 0 PD Kategori c 0 PD Kategori A 0 PD Kategori BB 0 PD Kategori B 0 PD Kategori CC 0 PD Kategori c 0 PD Kategori A 0 PD Kategori BB 0 PD Kategori B 0 PD Kategori CC 0 PD Kategori c 0 PD IMPLEMENTASI PENILAIAN IRB PROVINSI BANTEN TIDAK BERKONTRIBUSI SIGNIFIKAN THDP PENINGKATAN CAPAIAN PERANGKAT DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 B B B B BB CC 55.08 60.12 61.12 63.11 66.11 78,17 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Banten IMPLEMENTASI PENILAIAN IRB PROVINSI BANTEN TIDAK BERKONTRIBUSI SIGNIFIKAN THDP PENINGKATAN CAPAIAN RB PERANGKAT DAERAH Awal 2023 kita lakukan Impleme ntasi Pergub 45/ 2022 SOTK Kolabora si Inspektor at, bapeda, ORB
- 11. Merencanakan dan Perumusan Program, Menyelenggarakan Koordinasi, Pembinaan , Pengendalian dan Memimpin Pelaksanaan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Organisasi(tata kelola) sesuai Kewenangan, Menyelenggarakan, Mengendalikan dan Mengevaluasi Fasilitasi RB dan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pergub Banten Nomor : 45/2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SETDA
- 12. PRAKTEK BAIK PADA RB TEMATIK BELUM DILAKSANAKAN SECARA MASIF (UTUH) DI SELURUH PERANGKAT DAERAH
- 13. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR) PENERAPAN IRB PD BERBAGI PERAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR PENILAIAN, SEHINGGA HASIL EVALUASI LEBIH OBJEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI MENERAPKAN PRINSIF EMPOWERMENT/PEMBERDAYAAN (memberi otoritas lebih kepada pegawai) DALAM ASISTENSI DAN MONITORING IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH PENYAMPAIAN APRESIASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBERIKAN REWARD AND FUNISHMENT (MALAM ANUGRAH RB)
- 14. PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH ROAD MAP PENERAPAN SERAMBI BANTEN 2024 2025 2026 Evaluasi Implementasi RB PD secara Digital Penerapan Implementasi RB PD secara Digital dan Evaluasi Penyusunan RenAksi RB Evaluasi Penerapan Implemetasi RB Kab/kota secara Digital
- 15. Instrumen Penilaian Indek RB Perangkat Daerah PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 2025 PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 2026
- 16. PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH RENAKSI RB GENERAL RENAKSI RB TEMATIK 1. RENCANA AKSI DIAMBIL DARI RENCANA KERJA/SKP/PK/OUTPUT SUB KEGIATAN DARI LINGKUP SEKRETARIAT PD 2. RENCANA AKSI DIFORMALKAN 3. RENCANA AKSI DISUSUN SECARA LOGIS 4. WAKTU PELAKSANAAN HARUS TEPAT SESUAI DENGAN TARGET RENCANA PELAKSANAAN 5. RENCANA AKSI WAJIB MEMUAT ANGGARAN 6. RENCANA AKSI HARUS DIPASTIKAN TERLAKSANA 1. RENCANA AKSI DIAMBIL DARI RENCANA KERJA/SKP/PK/OUTPUT SUB KEGIATAN DARI LINGKUP BIDANG PD (PELAKSANAAN IKU KEPALA PD) 2. RENCANA AKSI DIFORMALKAN 3. RENCANA AKSI DISUSUN SECARA LOGIS/POHON KINERJA 4. WAKTU PELAKSANAAN HARUS TEPAT SESUAI DENGAN TARGET RENCANA PELAKSANAAN 5. RENCANA AKSI WAJIB MEMUAT ANGGARAN 6. RENCANA AKSI MEMUAT INTERVENSI KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDERS (ANGGARAN PEMPUS/PEMPROV/PIHAK KETIGA) 7. RENCANA AKSI HARUS DIPASTIKAN TERLAKSANA RENCANA AKSI/SKP/PK/OUTPUT SUB KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH MENJADI SUMBER TAGGING RENCANA AKSI RB PEMERINTAH DAERAH
- 17. Penerapan Analytical Hierarchy Process pada Penilaian Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten
- 18. Dalam konteks penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Banten, AHP digunakan untuk membandingkan dua dimensi besar dalam hal ini Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik serta aspek dan indikator-indikator pembentuknya.
- 19. Pelaksanaan Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Laporan Realisasi Anggaran Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Capaian IKU Perangkat Daerah Indeks Budaya Kerja BerAKLAK Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI Capaian Sasaran Strategis Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB Capaian Strategis Pelaksanaan RB General Pelaksanaan RB General Dimensi RB General Aspek Capaian Sasaran Strategis
- 20. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) Indeks Kualitas Kebijakan Publik Tingkat Digitalisasi Arsip Indeks Profesionalitas ASN Indeks Reformasi Hukum Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Capaian Sasaran Strategis Capaian Strategis Pelaksanaan Kebijakan RB Capaian Strategis Pelaksanaan RB General Pelaksanaan RB General Dimensi RB General Aspek Capaian Strategis Pelaksanaan Kebijakan RB
- 21. Indeks Budaya Kerja BerAKLAK Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General Capaian Sasaran Strategis Capaian Strategis Pelaksanaan Kebijakan RB Capaian Strategis Pelaksanaan RB General Pelaksanaan RB General Dimensi RB General Aspek Capaian Strategis Pelaksanaan RB General
- 22. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) Indeks Kualitas Kebijakan Publik Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik Tingkat Digitalisasi Arsip Indeks Profesionalitas ASN Indeks Reformasi Hukum Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Strategi Membangun RB Tematik Capaian Dampak RB Tematik Pelaksanaan RB Tematik Dimensi RB Tematik
- 23. Menentukan Bobot menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria). BOBOT INDIKATOR RB GENERAL RB GENERAL 65 1 Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 5 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 6 3 Capaian IKU Perangkat Daerah 4 4 Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 3 5 Laporan Realisasi Anggaran 3 6 Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK 4 7 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 4 8 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 4 Capaian Sasaran Strategis 1 Indeks Kualitas Kebijakan Publik 4 2 Indeks Reformasi Hukum 4 3 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 4 4 Tingkat Digitalisasi Arsip 4 5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 4 6 Indeks Profesionalitas ASN 4 Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 1 Rencana Aksi Pembangunan RB General 4 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 4 Capaian Strategis Pelaksanaan RB General
- 24. BOBOT INDIKATOR RB TEMATIK Upaya inisiatif atau terobosan Perangkat Daerah (Praktik Baik dengan Isu Strategis terkait Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Peningkatan Investasi, Pengendalian Laju Inflasi, dan kinerja core bisnis perangkat daerah lainnya ) (khusus Penggunaan Produk Dalam Negeri) Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN) Bobot 20 Bobot 4 Capaian Dampak RB Tematik .. 1 Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4 Strategi Membangunan RB Penyampaian 1 Buah "Praktek Baik", Kinerja Lainnya sesuai yang ditargetnya pada Perangkat Daerah (IKU); Bobot 3
- 25. 1 Penanggulangan Kemiskinan 7 2 Peningkatan Investasi 4 3 Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting 5 4 Pengendalian Inflasi 4 5 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 4 6 Capaian Kinerja Core Business Organisasi 3 Capaian Dampak RBTematik RB TEMATIK 35
- 26. KOMPONEN APA YANG DINILAI ??? A. Komponen Pelaksanaan RB General dengan bobot nilai sebesar 65 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut: BOBOT KETERANGAN Evaluator 2 3 4 I. 65,00 33,00 1 Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 5,00 Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 6,00 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Daerah 3 Capaian IKU Perangkat Daerah 4,00 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda 4 Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 3,00 Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP Inspektorat Daerah 5 Laporan Realisasi Anggaran 3,00 Persentase Capaian Realisasi APBD tahun sebelumnya dan tahun berjalan BPKAD 6 Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK 4,00 Budaya Kerja Award / Mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 7 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 4,00 Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 8 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 4,00 Tingkat Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Daerah Capaian Sasaran Strategis A. INDIKATOR PENILAIAN 1 PELAKSANAAN RB GENERAL
- 27. BOBOT KETERANGAN Evaluator 2 3 4 24,00 1 Indeks Kualitas Kebijakan 4,00 Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah/evaluasi kemanfaatan kebijakan BIRO HUKUM 2 Indeks Reformasi Hukum 4,00 Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah BIRO HUKUM 3 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 4,00 Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Tingkat Digitalisasi Arsip 4,00 Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 4,00 Nilai Kepatuhan Pencatatan (Operasional) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6 Indeks Profesionalitas ASN 4,00 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah 8,00 1 Rencana Aksi Pembangunan RB General 4,00 Menilai Kualitas Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (koordinator) 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 4,00 Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General Tim Evaluasi RB INDIKATOR PENILAIAN 1 Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB Capaian Strategis Pelaksanaan RB General B. C.
- 28. B. Komponen Pelaksanaan RB Tematik dengan bobot nilai sebesar 35 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut: BOBOT KETERANGAN Evaluator 2 3 4 II. 35,00 8,00 1 Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4,00 Menilai Kualitas Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat logical framework Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (koordinator) 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4,00 Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik TIM EVALUASI RB Strategi Membangunan RB Tematik INDIKATOR PENILAIAN 1 A. PELAKSANAAN RB TEMATIK
- 29. BOBOT KETERANGAN Evaluator 2 3 4 B. 29,00 1 Penanggulangan Kemiskinan 7,00 TIM EVALUASI RB 2 Peningkatan Investasi 4,00 3 Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting 5,00 4 Pengendalian Inflasi 4,00 INDIKATOR PENILAIAN 1 Capaian Dampak RB Tematik Penilaian RB Tematik dilakukan kepada Perangkat Daerah dengan mengukur : Penyampaian 1 Buah "Praktek Baik", Upaya inisiatif atau terobosan Perangkat Daerah PRAKTEK BAIK/INOVASI Perangkat Daerah Berupa : Program/Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Rencana Strategis Perangkat Daerah /Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang menjadi Core Bisnis Perangkat Daerah SePerti ; Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Investasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kinerja Lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang berdampak kepada public/stakeholders perangkat daerah (Public Services) dalam bentuk Media Publikasi (booklet, brosur, e-books, pamplet yang dikemas secara informatif dan menarik); dan memuat Kolaborasi nyata.
- 30. BOBOT KETERANGAN Evaluator 2 3 4 5 Penggunaan Produk Dalam Negeri 4,00 Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen dalam Negeri (PDN/TKDN) pada Aplikasi LKPP BIGBOX /bulan/Triwulan; 6 Kinerja Lainnya 3,00 Penyampaian 1 Buah "Praktek Baik", Kinerja Lainnya sesuai yang ditargetnya pada Perangkat Daerah (IKU); INDIKATOR PENILAIAN 1 Bukti Dukung silahkan Downlaod Petunjuk Teknis
- 31. MEKANISME DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
- 32. MEKANISME EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH 1. TIM EVALUATOR WAJIB MEMBERIKAN VERIFIKASI TERHADAP INDIKATOR DENGAN KATEGORI TARIK DATA, DIKARENAKAN SUMBER DATA DIKELUARKAN OLEH PERANGKAT DAERAH; 2. TIM EVALUASI MENETAPKAN STANDAR DAN JENIS DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BENTUK BUKTI DUKUNG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU; 3. DALAM TAHAP VERIFIKASI AWAL TIM EVALUASI DAPAT MEMBERIKAN PENILAIAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI YANG SEHARUSNYA (NILAI 0), APABILA TERDAPAT PD YANG BELUM MENYAMPAIKAN DOKUMEN YANG MENJADI KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN INDIKATOR, CONTOHNYA: PD BELUM MENYAMPAIKAN DOKUMEN BERITA ACARA REKONSILIASI 1 Tingkat Kematangan SPBEPerangkat Daerah 5 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 6 3 Capaian IKUPerangkat Daerah 4 4 Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 3 5 Laporan Realisasi Anggaran 3 6 Indeks BudayaKerjaBerAKHLAK 4 7 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 4 8 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 4 Capaian Sasaran Strategis
- 33. 1. TIM EVALUATOR HANYA MEMVERIFIKASI JAWABAN YANG DIINPUT OLEH PERANGKAT DAERAH; 2. VERIFIKASI ATAS PENILAIAN MANDIRI OLEH PD DILAKUKAN DENGAN MENYANDINGKAN JAWABAN YANG DIBERIKAN DENGAN DOKUMEN/EVIDEN YANG DISAMPAIKAN; 3. EVALUATOR DAPAT MEMBERIKAN PENILAIAN SESUAI DENGAN JAWABAN ATAU MENURUNKAN LEVEL JAWABAN ATAU MENINGKATKAN LEVEL JAWABAN, SEPANJANG MENURUT STANDAR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN TELAH MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI; 4. EVALUATOR AGAR MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR DOKUMEN/EVIDEN YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI PEDOMAN DAN MENJAGA PENYAMAAN PERSEPSI MEKANISME EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH 1 Indeks Kualitas Kebijakan Publik 4 2 Indeks Reformasi Hukum 4 3 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 4 4 Tingkat Digitalisasi Arsip 4 5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 4 6 Indeks Profesionalitas ASN 4 Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB
- 34. 1. MENILAI KUALITAS DOKUMEN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RB GENERAL DENGAN TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN SEBAGAI DOKUMEN FORMAL; 2. CAPAIAN RENCANA AKSI/PERSENTASE CAPAIAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RB GENERAL. 1. MENILAI KUALITAS DOKUMEN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RB TEMATIK TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN SEBAGAI DOKUMEN FORMAL MEMUAT LOGICAL FRAMEWORK); 2. CAPAIAN RENCANA AKSI/PERSENTASE CAPAIAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RB TEMATIK. MEKANISME EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH 1 Rencana Aksi Pembangunan RB General 4 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 4 Capaian Strategis Pelaksanaan RB General 1 Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 4 Strategi Membangunan RB Tematik
- 35. VALIDASI DOKUMEN PRAKTEK BAIK DILAKUKAN DALAM 2 (DUA) TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT : 1.VALIDASI AWAL DILAKUKAN OLEH TIM RB UNTUK MEMASTIKAN DOKUMEN PRAKTEK BAIK SUDAH MEMENUHI KRITERIA YANG DIPERSYARATKAN DENGAN MEMBERIKAN VERIFIKASI NILAI UNTUK MELIHAT KESESUAIAN DOKUMEN DAN LINK VIDEO YANG DISAMPAIKAN; 2.VALIDASI AKHIR PRAKTEK BAIK DILAKUKAN BERSAMA EVALUASI PD UNTUK MENJAGA OBJEKTIFITAS DAN MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN SEHINGGA EVALUASI DAPAT LEBIH AKUNTABLE. VALIDASI NILAI REALISASI BELANJA PDN DALAM BELANJA DAERAH PERANGKAT DAERAH DILAKSANAKAN OLEH TIM RB BERKOORDINASI DENGAN TIM P3DN PROVINSI BANTEN MENGENAI CAPAIAN YANG DIPEROLEH BERDASARKAN DATA PADA APLIKASI LKPP BIGBOX; MEKANISME EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH Upaya inisiatif atau terobosan Perangkat Daerah (Praktik Baik dengan Isu Strategis terkait Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Peningkatan Investasi, Pengendalian Laju Inflasi, dan kinerja core bisnis perangkat daerah lainnya ) Bobot (khusus Penggunaan Produk Dalam Negeri) Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN) Bobot Capaian Dampak RB Tematik ..
- 37. PRINSIF DASAR PENILAIAN DILAKUKAN DENGAN MENETAPKAN PARAMETER YANG DAPAT DIUKUR DENGAN JELAS INDIKATORNYA PENILAIAN DILAKUKAN DENGAN MENGHINDARI ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN SERTA MEMPERHATIKAN DATA DAN INFORMASI YANG ADA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI CAPAIAN YANG AKURAT DAN MERUPAKAN DATA RILIS RESMI SEHINGGA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 1. TERUKUR 2. OBJEKTIF 3. AKUNTABEL
- 38. PRAKTEK BAIK/INOVASI PERANGKAT DAERAH BERUPA: PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI CORE BISNIS PERANGKAT DAERAH SEPERTI; PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENURUNAN STUNTING, PENGENDALIAN INFLASI, PENINGKATAN INVESTASI, PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DAN KINERJA LAINNYA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH/ PERANGKAT DAERAH
- 39. SUBTANSI POKOK PENYAMPAIAN PRAKTEK BAIK DOKUMEN PRAKTEK BAIK DISAMPAIKAN BERUPA PAPARAN/MAJALAH ELEKTRONIK DAN VIDEO YOUTUBE YANG MEMBERIKAN GAMBARAN PRAKTEK BAIK DENGAN SUBTANSI MATERI POKOK SEBAGAI BERIKUT: 1. PERMASALAHAN ORGANISASI/PUBLIK YANG INGIN DISELESAIKAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA; 2. SASARAN/TARGET YANG PENERIMA MANFAAT (STAKEHOLDERS) INTERNAL ATAU EKSTERNAL PERANGKAT DAERAH; 3. PERAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP CAPAIAN IKU PERANGKAT DAERAH; 4. PERAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP CAPAIAN IKU PEMERINTAH DAERAH YANG DIAMPU; 5. DATA JUMLAH PENERIMA MANFAAT (CAPAIAN DAMPAK KEMANFAATAN) PRAKTEK BAIK/INOVASI;
- 42. MEKANISME PELAKSANAAN DILAKSANAKA N OLEH PD PEMENUHAN DOKUMEN SESUAI KETENTUAN HASIL PENILAIAN MANDIRI VERIFIKASI RB GENERAL MEMASTIKAN DATA SERTA BUKTI DUKUNG YANG DISAMPAIKAN OLEH TIM PERANGKAT DAERAH TELAH SESUAI DENGAN DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN MELALUI ANALISA DATA MELIPUTI; TELAAHAN SEDERHANA, ANALISIS DAN PENGUKURAN, PEMBANDINGAN, ANALISIS LOGIKA PROGRAM DAN SEBAGAINYA VERIFIKASI RB GENERAL RENCANA AKSI INDIKATOR RB PD PENGAMPU/EVALUATO R BIRO ORB VALIDASI CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK PDN PRAKTEK BAIK TIM RB TEMATIK TIM RB TEMATIK PLENO PENETAPAN NILAI INDEK RB PERANGKAT DAERAH PENILAIAN MANDIRI / SELF ASSESMENT Input Jan-Okt (info selanjutnya) silahkan isi nilai
- 43. TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BANTEN (INDEKS RB PD) Sosialisasi Serambi Banten Input Penilaian Mandiri oleh PD 1 Jan s.d 31 Okt Pengumuman Penilaian Sementara Oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 18 s.d 22 Nov Perbaikan Hasil Penilaian Sementara oleh PD 25 Nov s.d 20 Des Verifikasi dan Validasi Awal oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 1 s.d 15 Nov Verifikasi Akhir oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 23 s.d 31 Des Pleno Penetapa n Nilai Akhir 2 s.d 31 Jan 2025 Sept
- 44. TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BANTEN (INDEKS RB PD) Sosialisasi Serambi Banten Input Penilaian Mandiri oleh PD 1 Jan s.d 29 Nov Pengumuman Penilaian Sementara Oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 9 Des Perbaikan Hasil Penilaian Sementara oleh PD 10 s.d 24 Des Verifikasi dan Validasi Awal oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 2 s.d 6 Des Verifikasi Akhir oleh Evaluator PD/Tim RB Tematik 26 s.d 31 Des Pleno Penetapa n Nilai Akhir 2 s.d 31 Jan 2025 Sept Perubahan Jadwal
- 45. KATEGORI INDEKS RB PERANGKAT DAERAH SANGAT KURANG (0-30) KURANG > 30 - 50 CUKUP > 50 - 60 BAIK > 60 -70 SANGAT BAIK > 70 - 80 MEMUASKAN / DENGAN CATATATAN > 80 - 100 SANGAT MEMUASKAN > 100 AA A /A- BB B CC C D
- 46. PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PADA LEVEL PERANGKAT DAERAH
- 47. PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH Kepala PD Ketua Pelaksana RB General Ketua Pelaksana RB tematik Melaksanakan Penguatan RB General (Tata Kelola) di Perangkat Daerah Melaksanakan Penguatan RB Tematik Sesuai Core Business Perangkat Daerah Ketua Pelaksana RB General Ketua Pelaksana RB tematik SEKRETARIS TIM RB GENERAL (KASUBAG TU) ANGGOTA (JF & PELAKSANA SEKRETARIAT PD) SEKRETARIS TIM RB TEMATIK (KASUBAG PP) ANGGOTA (PA, JF & PELAKSANA PADA BIDANG PD) SEKRETARIS PD KABID TEKNIS SEKRETARIS PD KABID TEKNIS KETUA
- 48. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH TUGAS : 1. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik setiap tahunnya; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja; 3. Melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan 4. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Penilaian Indeks Reformas WEWENANG : 1.Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik di level Perangkat Daerah setiap tahunnya; 2.Menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 3.Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. TANGGUNGJAWAB : 1.Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik; 2.Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 3.Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi.
- 49. MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI SERAMBI BANTEN SERAMBI BANTEN atau Sistem Penilaian Reformasi Birokrasi Terintegrasi Provinsi Banten adalah sebuah sistem yang dibangun guna mempermudah proses Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) dan Penilaian RB Perangkat Daerah Pemeritah Provinsi Banten, melalui sistem ini, diharapkan proses penyusunan RB general dan tematik dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan sistem ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk kontrol dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur.
- 51. Link