More Related Content
What's hot (20)
Similar to 5 pemda manajemen asn (20)
Recently uploaded (7)
5 pemda manajemen asn
- 2. AREA INTERVENSI Manajemen ASN5 Optimalisasi Pajak Daerah6 Manajemen Aset Daerah7 Tata Kelola Dana Desa8 Perencanaan & Penganggaran APBD 1 Pengadaan Barang dan Jasa 2 Perizinan 3 APIP 4 KORWIL 38 indikator 103 sub indikator 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%
- 3. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 01 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 02 Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah
- 4. MANAJEMEN ASN EVALUASI JABATAN (25%) KEPATUHAN LHKPN DAN GRATIFIKASI (20%) BENTURAN KEPENTINGAN (10%) PENILAIAN KINERJA (25%) POLA REKRUTMEN, PROMOSI, ROTASI, MUTASI, PEMBERHENTIAN PEJABAT ASN (20%) INDIKATOR
- 5. MANAJEMEN ASN INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 1 2 3 4 5Evaluasi Jabatan 25% Penilaian Kinerja 25% Kepatuhan LHKPN & Pengendalian Gratifikasi 20% Pola Rekrutmen, Promosi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN (20%) Benturan Kepentingan 10% - Evaluasi Jabatan (70%) - Perkada ANJAB ABK (30%) - Kepatuhan LHKPN (50%) - Pengendalian Gratifikasi (50%) - Aplikasi Penilaian Kinerja (50%) - Tambahan Penghasilan Pegawai (50%) - Laporan BKD kepada Kepala Daerah (60%) - Audit Kepegawaian (40%) - Regulasi Benturan Kepentingan (50%) - Evaluasi Benturan Kepentingan (50%)
- 6. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 01 Evaluasi Jabatan (2 sub indikator)
- 7. PEDOMAN PEMDA 01 Evaluasi Jabatan (2 sub indikator) 1. Pemda melakukan Evaluasi Jabatan 2. Pemda berkoordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka validasi Evaluasi Jabatan 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) – Format 5.1 2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD – Format sesuai KemenPAN RB 3. Peta Jabatan seluruh OPD – Format sesuai KemenPAN RB 4. Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPAN RB yang ditandatangani Sekda 5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPAN RB 6. Surat dari KemenPAN tentang Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Evaluasi Jabatan (70%) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN Kepala Daerah menetapkan Analisis Jabatan dan ABK yang merupakan hasil dari validasi Evaluasi Jabatan Perkada tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perkada ANJAB ABK (30%) SUB INDIKATOR
- 8. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 02 Penilaian Kinerja (2 sub indikator)
- 9. PEDOMAN PEMDA 02 Penilaian Kinerja (2 sub indikator) 1. Pemda mengimplementasikan absensi elektronik 2. Pemda membangun dan mengimplementasikan system penilaian kinerja 3. Dalam hal Pemda sudah membangun aplikasi penilaian kinerja, maka aplikasi penilaian kinerja diintegrasikan dengan absensi elektronik 4. Pemda menyusun system pemberian tambahan penghasilan bagi ASN berdasarkan penilaian kinerja 1. Alur dan screenshoot yang menunjukkan bahwa sudah ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja 2. Screenshoot Aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan: • Pelaporan aktivitas harian ASN • Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung • Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja Aplikasi Penilaian Kinerja (50%) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPANSUB INDIKATOR
- 10. PEDOMAN PEMDA 02 Penilaian Kinerja (2 sub indikator) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN 1. Pemda berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Kepala Daerah menetapkan Perkada tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 1. Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Persetujuan Kemendagri tentang Implementasi TPP 3. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 4. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN 5. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP Tambahan Penghasilan Pegawai (50%) SUB INDIKATOR
- 11. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 03 Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi (2 sub indikator)
- 12. PEDOMAN PEMDA 03 Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi (2 sub indikator) 1. Pemda menyusun regulasi kepatuhan pelaporan LHKPN 2. Pemda melakukan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN 1. Perkada tentang Wajib Lapor LHKPN 2. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN 3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif 4. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif Kepatuhan LHKPN (50%) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPANSUB INDIKATOR
- 13. PEDOMAN PEMDA 03 Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi (2 sub indikator) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN 1. Pemda menyusun regulasi pengendalian gratifikasi 2. Pemda melakukan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi 1. Perkada tentang Pengendalian Gratifikasi 2. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi 3. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang mencakup: • Pendahuluan • Maksud dan Tujuan • Waktu Pelaksanaan • Pelaksana • Peserta • Dokumentasi • Penutup 4. Pelaporan Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi (50%) SUB INDIKATOR
- 14. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 04 Pola Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN (2 sub indikator)
- 15. PEDOMAN PEMDA 04 Pola Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN (2 sub indikator) 1. BKD menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN kepada Kepala Daerah 2. BKD menyusun rekapitulasi pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN setiap 3 bulan sekali 1. Laporan Pelaksanaan (Format 5.2) Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN oleh BKD kepada Kepala Daerah (disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan), memuat: • Nama ASN • NIP • Jenis (Rekrutmen/ Promosi/ Rotasi/ Mutasi/ Pemberhentian) • Jabatan Awal • Jabatan Baru • Keterangan 2. Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN setiap 3 bulan sekali (Format 5.3) Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN (60%) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN 1. Inspektorat melakukan audit kepegawaian 2. BKD melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi audit kepegawaian 1. Laporan Hasil Audit Kepegawaian 2. Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Kepegawaian (Format 5.4) Audit Kepegawaian (40%) SUB INDIKATOR
- 16. FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI 05 Benturan Kepentingan (2 sub indikator)
- 17. PEDOMAN PEMDA 05 Benturan Kepentingan (2 sub indikator) 1. BKD menyusun regulasi Benturan Kepentingan 2. Kepala Daerah menetapkan regulasi Benturan Kepentingan Perkada tentang Benturan Kepentingan Regulasi Benturan Kepentingan (50%) AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN Inspektorat melakukan evaluasi benturan kepentingan Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan Evaluasi Benturan Kepentingan (50%) SUB INDIKATOR
- 18. Bersama KITA BISA Mencegah Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. Kuningan Persada Kav-4 Jakarta 12950 Telp: (021) 2557 8300 Faks: (021)2557 8333 Call Center: 198 www.kpk.go.id Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575 Email: pengaduan@kpk.go.id Informasi LHKPN: Email : elhkpn@kpk.go.id Informasi Gratifikasi: Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id Hubungan Masyarakat: Email: informasi@kpk.go.id Unit Koordinasi Wilayah