![PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpamulihanpemilukada2024autosaved-240730153421-148aeb42-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to 664798610-PPT-SOSIALISASI-PEMILU-KEC-NUSA-PENIDA.ppt (20)
Recently uploaded (20)
664798610-PPT-SOSIALISASI-PEMILU-KEC-NUSA-PENIDA.ppt
- 1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMILU 2024 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung
- 2. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD memilih anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas , Rahasia, Jujur dan Adil dalam NKRI berdasarkan Bebas , Rahasia, Jujur dan Adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Pancasila, UUD 1945. Bagi negara demokrasi, Pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggara negara dan pembentukan Pemerintahan. Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun 2022 Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3 1 2 5 4 Keputusan Bawaslu RI Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota 6
- 4. 4 Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan 7 9 8
- 5. 5 1.Memetakan segera potensi Masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. 2.Libatkan Partisipasi masyarakat seluas- luasnya, gencarkan pendidikan politik, literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas. 3.Memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien dan transparan.
- 6. 6 Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Tidak Lepas Dari Peran Serta Dukungan Dari Komponen Selain KPU, Bawaslu Sebagai Penyelenggara.
- 7. PENYELENGGARA PENYELENGGARA (KPU, BAWASLU, DKPP) (KPU, BAWASLU, DKPP) Aparat Keamanan Aparat Keamanan (TNI/POLRI, (TNI/POLRI, SATPOL PP, SATPOL PP, SATLINMAS SATLINMAS Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah 1. Harus On The Track pada tugas, fungsi dan kewenangannya. 2. Bertindak netral dan berintergritas 3. Menjamin hak pilih setiap masyarakat PEMERINTAH: 1.Memberikan dukungan penyelenggaraan; 2.Dukungan keamanan; 3.Menjamin ketersediaan anggaran; 4.Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; 5.Netralitas ASN, TNI, POLRI; 6.Netralitas Peradilan PTUN, MA, MK; 7.Netralitas Penyelenggara lainnya. PASLON, PARPOL PASLON, PARPOL PENDUKUNG PENDUKUNG LEGISLATI LEGISLATI F F MEDIA MEDIA LSM, ORMAS, LSM, ORMAS, NGO, dan NGO, dan MASYARAKAT MASYARAKAT PARTAI POLITIK: 1.Mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme Pemilihan; 2.Mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan kalah; 3.Menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan kecurangan lainnya. LEGISLATIF: 1.Menyusun Produk Hukum legislasi yang adil. MASYARAKAT: 1.Selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang; 2.Mendorong terwujudnya suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar; 3.Masyarkat harus datang ke TPS, karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah; 4.Masyarakat juga meliputi masyarakat dan kelompok- kelompok yang berada di desa 1 2 3 4 5 6 7 Komponen Tersebut Meliputi:
- 8. 8 Sesuai pasal 434 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan tentang Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu adalah: Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud adalah: a.Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; b.Penyediaan sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; c.Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu; d.Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; e.Kelancaran transportasi pengiriman logistik; f.Pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; g.Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- 9. LEBIH DARI 700 BAHASA DAERAH NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DIDUNIA DENGAN 17.504 PULAU LEBIH DARI 1.340 SUKU/ETNIK 6 AGAMA 187 ALIRAN KEPERCAYAAN JUMLAH PENDUDUK TERBESAR KE-4 DI DUNIA 272 JUTA PRESIDEN WAKIL PRESIDEN 575 ANGGOTA DPR 19.817 ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN 17.610 KABUPATEN/KOTA 136 ANGGOTA DPD RI 565 KEPALA DAERAH 37 PROVINSI DAN 425 KABUPATEN/KOTA
- 13. KETIDAKNETR ALAN BIROKRASI PERSOALAN LOGISTIK KETIDAKSIAPAN PENYELENGGARA SIAP MENANG, TIDAK SIAP KALAH NPWP (NOMOR PIRO WANI PIRO) HOAKS BUZER ISU SARA POLITIK IDENTITAS TANTANGAN PEMILU TANTANGAN PEMILU
- 15. N I M H S T A O S S H H A A N N T T I I O M