More Related Content
What's hot (20)
Similar to 9 pengembang blud (20)
Recently uploaded (20)
9 pengembang blud
- 1. BLUD SMK TIM PENGEMBANG SMK BLUD
- 2. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Contents PEJABAT PENGELOLA BLUD DEFINISI BLUD DAN PPK-BLUD DASAR HUKUM SYARAT, ALUR & PENETAPAN BLUD SDM DALAM BLUD KEUNGGULAN ,KENDALA DAN REKOMENDASI SMK BLUD TUJUAN & PELAKSANAAN BLUD MENGAPA SMK HARUS BLUD
- 3. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Penyempurnaan dari PP 61 tahun 2007) DASAR HUKUM
- 4. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Dasar Hukum Berikutnya Diatur oleh Pergub Masing Masing Provinsi contoh : 1. Pergub No. 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Keuangan BLUD Provinsi JawaTimur 2. Pergub No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi JawaTimur
- 5. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
- 6. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD PPK-BLUD â—¼Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik- praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 7. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Tujuan BLUD â—¼ Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan serta manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat â—¼ BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah â—¼ BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah
- 8. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Tujuan-tujuan lainnya 1. Mengembangkan jiwa wirausaha dan entrepreneurship bagi Guru dan siswa 2. Belajar secara riil berwirausaha 3. Diberikan fleksibilitas kepada SMK untuk mengatur manajemen keuangannya dengan mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan keuangan kemenkeu dan Peraturan daerah 4. Menggali potensi bisnis di sekolah yang bisa menghasilkan uang untuk membiayai operasional sekolah
- 9. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD BIDANG USAHA BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Contoh : â—¼Rumah sakit / Puskesmas â—¼Pendidikan (SMK) â—¼Badan badan pelatihan daerah â—¼Kecuali Badan badan perpajakan maupun kepolisian serta TNI lainnya
- 10. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Mengapa SMK harus BLUD Merupakan langkah strategis Direktorat Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka memberi payung hukum kepada SMK agar dapat menjalankan Unit Produksi, Teaching Factory dan usaha-usaha lainnya yang selama ini sebagai sarana meningkatkan kompentensi secara realistis
- 11. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD SDM dalam BLUD Sumber daya manusia BLUD terdiri atas: â—¼Pejabat pengelola; dan Bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan â—¼Pegawai Bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD
- 12. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Struktur organisasi BLUD Lorem Ipsum Lorem IpsumLorem Ipsum Bendahara Penerimaan Pembantu Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem IpsumLorem Ipsum Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ka TU) WMM Pemimpin BLUD Kepala Sekolah Pejabat Teknis Pejabat Keuangan Pendahara Pengeluaran Pembantu WAKA Ka. Kompli Ka. UPS
- 13. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Pejabat Pengelola BLUD ◼ Pemimpin ▪ Pemimpin tertinggi organisasi (SMK – Kepala Sekolah) ▪ Boleh non PNS ◼ Pejabat Keuangan ▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ka TU) ▪ Bendahara Penerimaan ▪ Pendahara Pengeluaran ▪ Wajib PNS ◼ Pejabat Teknis ▪ Penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
- 14. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD PERSYARATAN UMUM BLUD â—¼Syarat Substantif â–ª Terpenuhi apabila tugas dan fungsi UPTD/ Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan barang / jasa publik â—¼Syarat Teknis â–ª Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya â–ª Kinerja keuangan yang sehat
- 15. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD PERSYARATAN ADMINISTRASI BLUD â–ª Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja â–ª Dokumen Pola tata kelola keuangan dan administrasi â–ª Dokumen Rencana strategi bisnis (RSB) â–ª Dokumen Standar pelayanan minimum (SPM) â–ª Laporan Keuangan atau proyeksi keuangan â–ª Tugas dan fungsi
- 16. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD PENILAIAN ADMINISTRASI BLUD No Dokumen administrasi yang diminta Nilai Bobot Sekolah Indikator Bobot/Unsur 1 2 3 4 7 a Kesesuain dengan format dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 2,0 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 a Kesesuain RENSTRA Bisnis 5 tahunan dengan 1,0 Rencana Strategis Bisnis Tergambarkan Kelengkapan Dokumen untuk proses penilaian kelayakan BLUD SMK 5 Unsur yang dinilai Adanya pernyataan kesanggupan management5% Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja1 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2
- 17. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD No Dokumen administrasi yang diminta Nilai Bobot Sekolah Indikator Bobot/Unsur 1 2 3 4 7 a Kesesuain dengan format dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 2,0 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 a Kesesuain RENSTRA Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 1,0 Rencana Strategis Bisnis Tergambarkan Program Strategis Kelengkapan Dokumen untuk proses penilaian kelayakan BLUD SMK 5 Unsur yang dinilai Adanya pernyataan kesanggupan management5% Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja1 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 a Kesesuain RENSTRA Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 1,0 b Kesesuain visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat) 1,0 a Indikator kinerja 1,0 b Target kinerja tahunan berjalan 1,0 a Gambaran progra, 5 tahunan 1,0 b Pembiayaan 5 tahunan 1,0 c Penanggungjawab program 0,5 d Prosedur pelaksanaan program 0,5 a Proyeksi arus kas 0,5 b Proyeksi neraca 0,5 c Proyeksi laporan operasional/aktivitas 0,5 d Proyeksi rasio keuangan 0,5 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 3,0 Laporan Neraca Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku Laporan keuangan pokok bagi SKPD/UKPD Kerja yang sudah ada Proyeksi Keuangan 5 tahunan 30% Rencana Strategis Bisnis Tergambarkan Program Strategis 3 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2 Tersedianya alat pengukuran pencapaian kinerja Gambaran mengenai Rencana Pencapaian 5 tahunan PENILAIAN ADMINISTRASI BLUD
- 18. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD No Dokumen administrasi yang diminta Nilai Bobot Sekolah Indikator Bobot/Unsur 1 2 3 4 7 a Kesesuain dengan format dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 2,0 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 Rencana Strategis Bisnis Kelengkapan Dokumen untuk proses penilaian kelayakan BLUD SMK 5 Unsur yang dinilai Adanya pernyataan kesanggupan management5% Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja1 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2 a Kesesuain RENSTRA Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 1,0 b Kesesuain visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat) 1,0 a Indikator kinerja 1,0 b Target kinerja tahunan berjalan 1,0 a Gambaran progra, 5 tahunan 1,0 b Pembiayaan 5 tahunan 1,0 c Penanggungjawab program 0,5 d Prosedur pelaksanaan program 0,5 a Proyeksi arus kas 0,5 b Proyeksi neraca 0,5 c Proyeksi laporan operasional/aktivitas 0,5 d Proyeksi rasio keuangan 0,5 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 3,0 Laporan Neraca Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 3,0 Catatan atas laporan keuangan dibuat esuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 2,0 Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis 2,0 a. Fokus pada jenis dan mutu pelayaan 1,0 b. Terukur: perlu SPMyang mudah diukur 1,0 c. Dapat dicapai: terlampir pada lampiran SPM 0,5 d. Relevan dan dapat diandalkan 1,0 e Kerangka waktu 0,5 Kelengkapan dan a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan 20% Laporan keuangan pokok bagi SKPD/UKPD Kerja yang sudah ada 4 SPMyang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal Proyeksi Keuangan 5 tahunan 30% Tergambarkan Program Strategis 3 Tersedianya alat pengukuran pencapaian kinerja Gambaran mengenai Rencana Pencapaian 5 tahunan PENILAIAN ADMINISTRASI BLUD
- 19. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD No Dokumen administrasi yang diminta Nilai Bobot Sekolah Indikator Bobot/Unsur 1 2 3 4 7 a Kesesuain dengan format dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 2,0 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 Rencana Strategis Bisnis Kelengkapan Dokumen untuk proses penilaian kelayakan BLUD SMK 5 Unsur yang dinilai Adanya pernyataan kesanggupan management5% Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja1 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2 b Proyeksi neraca 0,5 c Proyeksi laporan operasional/aktivitas 0,5 d Proyeksi rasio keuangan 0,5 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 3,0 Laporan Neraca Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 3,0 Catatan atas laporan keuangan dibuat esuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 2,0 Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis 2,0 a. Fokus pada jenis dan mutu pelayaan 1,0 b. Terukur: perlu SPMyang mudah diukur 1,0 c. Dapat dicapai: terlampir pada lampiran SPM 0,5 d. Relevan dan dapat diandalkan 1,0 e Kerangka waktu 0,5 Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPMyang diberlakukan 1,0 Adanya keterkaitan antara SPMdengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran a Kaitan antara SPMdengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan 4,0 Adanya pengesahan dari Kepala Daerah a Legitimasi Kepala Daerah 1,0 a. Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD 7,0 b. Tahun Audit 3,0 a. Kesesuaian dengan format yang ditetapkan 2,0 b. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja 6 Catatan atas Laporan Keuangan 20% Laporan keuangan pokok bagi SKPD/UKPD Kerja yang sudah ada 4 SPMyang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan 20% Standar Pelayanan Minimal 5 Hasil Penilaian Audit tahunan Adanya Pernyataan Bersedia untuk 5% Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit atau PENILAIAN ADMINISTRASI BLUD
- 20. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD No Dokumen administrasi yang diminta Nilai Bobot Sekolah Indikator Bobot/Unsur 1 2 3 4 7 a Kesesuain dengan format dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 2,0 b Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0 a Struktur Organisasi 1,0 b Prosedur Kerja 1,0 c Pengelompokan yang logis 1,0 d Pengelolaan SDM(penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishmen, pemutusan hubungan kerja? 2,0 a Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntasi dan keuangan) 1,5 c Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5 Ada pernyataan visi dan misi a Pernyataan visi dan misi 1,0 Rencana Strategis Bisnis Kelengkapan Dokumen untuk proses penilaian kelayakan BLUD SMK 5 Unsur yang dinilai Adanya pernyataan kesanggupan management5% Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja1 Adanya kebijakan akuntabilitas Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana 20% Pola Tata Kelola 2 a. Fokus pada jenis dan mutu pelayaan 1,0 b. Terukur: perlu SPMyang mudah diukur 1,0 c. Dapat dicapai: terlampir pada lampiran SPM 0,5 d. Relevan dan dapat diandalkan 1,0 e Kerangka waktu 0,5 Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPMyang diberlakukan 1,0 Adanya keterkaitan antara SPMdengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran a Kaitan antara SPMdengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan 4,0 Adanya pengesahan dari Kepala Daerah a Legitimasi Kepala Daerah 1,0 a. Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD 7,0 b. Tahun Audit 3,0 a. Kesesuaian dengan format yang ditetapkan 2,0 b. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD 8,0 6 SPMyang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan 20% Standar Pelayanan Minimal 5 Hasil Penilaian Audit Adanya Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara 5% Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit atau PENILAIAN ADMINISTRASI BLUD
- 21. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD PENETAPAN â–ª Penerapan BLUD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 22. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Struktur Anggaran di SMK â—¼Dana BOS â—¼Pendapatan BLUD â—¼Dana Hibah dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan serta hibah lainnya
- 23. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Struktur Anggaran BLUD di SMK â—¼ Pendapatan BLUD â–ª Jasa layanan (SPP dan UPS) â–ª Pemanfaatan aset (sewa gedung,lahan dan sarana lainnya) â—¼ Belanja BLUD â–ª Belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang jasa) â–ª Belanja modal (belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja aset lainnya) â—¼ Pembiayaan BLUD Pembayaran utang / pinjaman
- 24. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Pengelolaan Barang â—¼BLUD dalam melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang dan atau jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah
- 25. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Keunggulan SMK BLUD 1. SMK mendapatkan payung hukum/legal formal dalam menjalankan Unit Produksi/ jasa maupun TEFA 2. SMK mendapatkan Flexibilitas dalam pengelo laan keuangan Sekolah sehingga warga sekolah lebih sejahtera dengan hak remunerasinya. 3. Kompetensi siswa dan warga sekolah menjadi lebih profesional. 4. Laporan keuangan sangat akuntabel 5. Tingkat kepercayaan publik dan partner industri meningkat
- 26. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD 5. Mendapat bantuan pembayaran rekening listrik, air, telepon sesuai penggunaan sepanjang tahun. 6. Tidak mengurangi bantuan dasar pendidikan dan bantuan lainnya baik dari Pusat, Pemda maupun bantuan-bantuan dari fihak manapun. 7. Efisiensi peralatan sekolah menjadi lebih tinggi terutama peralatan TEFA Keunggulan SMK BLUD
- 27. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Persiapan SMK menuju BLUD 1. Ka.SMK dan warga sekolah memahami konsep BLUD melalui seminar, pelatihan dan pendampingan 2. Memiliki sistem penjamin mutu 3. Memiliki unit produksi/TEFA yg sudah menghasilkan sejumlah dana 4. Memiliki renstra jangka panjang ,jangka menengah dan jangka pendek 5. Memiliki market place yg diandalkan 6. Memiliki Business plan berpotensi untung 7. Siap melaksanakan persyaratan adm BLUD 8. Warga SMK & Kasek sepakat menjadiBLUD
- 28. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Alur menuju SMK BLUD Pelatihan SMK mendapat pelatihan dan pendampingan dari DitPSMK sebagai calon BLUD Koordinasi Kepsek SMK berkoordinasi dengan Dindik provinsi Proposal SMK menyusun proposal calon BLUD melalui Dindik provinsi ke Gubernur Penugasan Gubernur memberi tugas BPKAD mempersiapkan SMK BLUD Pembinaan SMK calon BLUD akan dibina dan diberikan pelatihan tentang tata kelola keuangan daerah dan administrasi BLUD Penjadwalan Jika persyaratan administrasi BLUD cukup akan ditetapkan tanggal dimulainya tata kelola BLUD SMK Evaluasi BPKAD beserta perangkat daerah lainnya memberikan Evaluasi dan penilaian serta kelayakan kepada calon SMK BLUD Penerbitan SK Gubernur menerbitkan SK penetapan SMK BLUD jika skor mencapai batas lulus yg telah ditetapkan Peresmian SMK telah resmi menjadi SMK BLUD
- 29. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Kendala SMK menjalankan BLUD â—¼ Sulitnya memberikan pemahaman kepada warga sekolah tentang honorarium yang sesuai dengan Permenkeu â—¼ Rencana Penggunaan Anggaran dan tarif penjualan produk/jasa harus dibuat 1 th sebelumnya(-1 year) dan harus disetujui oleh Gubernur/BAPEDA/Ka.BPKAD â—¼ Untuk SMK-SMK yang hasil UP-nya kecil sangat sulit jika harus menjalankan BLUD
- 30. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD Rekomendasi 1. Masing masing provinsi diharapkan memiliki kesamaan dalam pemahaman konsep BLUD termasuk kesamaan proses pendampingan kepada calon SMK BLUD. 2. Tidak mengurangi bantuan biaya dasar pendidikan dan bantuan pengembangan lainnya dari daerah, pusat maupun fihak lain. 3. Sosialisasi dan Pendampingan direktorat pembinaan SMK sangat diperlukan untuk pendirian BLUD SMK
- 31. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD UNJUK KERJA / TAGIHAN 1. BUKTI TELAH MENGIKUTI SOSIALISASI SMK CALON LEMBAGA BLUD DARI DITSMK , DARI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI ,SEKDA , BAPEDA ATAUPUN BPKAD PROPINSI 2. HASIL KOORDINASI DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI 3. ADANYA PROPOSAL CALON SMK BLUD 4. BUKTI TELAH MENGIKUTI PELATIHAN TATAKELOLA KEUANGAN DAERAH DAN ADMINISTRASI BLUD 5. ADANYA KELENGKAPAN ADMISTRASI LEMBAGA SMK BLUD. 6. ADANYA JADUAL PELAKSANAAN TATAKELOLA KEUANGAN SMK BLUD DARI BPKAD PROPINSI 7. HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI SERTA KELAYAKAN TATAKELOLA BLUD SMK 8. ADANYA SK PENETAPAPAN SMK BLUD OLEH GUBERNUR
- 32. DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - KEMENDIKBUD S E K I A N Semoga bermanfaat