Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
油
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Perjanjian ini mengatur hak pakai tanah antara dua pihak untuk jangka waktu tertentu. Pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai perkebunan dan peternakan dengan pembagian hasil 10% untuk pihak pertama dan 90% untuk pihak kedua. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa sewa tanah.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docxEga Jalaludin
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengajarkan kebijaksanaan di perguruan tinggi selain pengetahuan. Universitas seharusnya mendidik mahasiswa untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, memecahkan masalah, dan memahami budaya lain. Kebijaksanaan dapat diajarkan dengan memperkenalkan konsepnya dan memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkannya dalam berbagai konteks. Kurikulum perlu diranc
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Budaya organisasi dijelaskan sebagai sistem nilai dan keyakinan yang dibagikan bersama oleh anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku mereka. Dokumen ini membahas pengertian, manfaat, tingkatan, dan karakteristik budaya organisasi serta hubungannya dengan perilaku etika individu.
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
油
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Perjanjian ini mengatur hak pakai tanah antara dua pihak untuk jangka waktu tertentu. Pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai perkebunan dan peternakan dengan pembagian hasil 10% untuk pihak pertama dan 90% untuk pihak kedua. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa sewa tanah.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docxEga Jalaludin
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengajarkan kebijaksanaan di perguruan tinggi selain pengetahuan. Universitas seharusnya mendidik mahasiswa untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, memecahkan masalah, dan memahami budaya lain. Kebijaksanaan dapat diajarkan dengan memperkenalkan konsepnya dan memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkannya dalam berbagai konteks. Kurikulum perlu diranc
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Budaya organisasi dijelaskan sebagai sistem nilai dan keyakinan yang dibagikan bersama oleh anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku mereka. Dokumen ini membahas pengertian, manfaat, tingkatan, dan karakteristik budaya organisasi serta hubungannya dengan perilaku etika individu.
Dokumen tersebut membahas proses produksi, mesin dan peralatan, material handling, pemeliharaan, kebijakan pembelian dan penggantian mesin, serta penggunaan tenaga kerja dan mesin dalam produksi. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah jenis-jenis proses produksi berdasarkan waktu persiapannya, kelebihan proses yang terus menerus dan terputus-putus, serta upaya mengurangi biaya material handling dengan perencanaan yang baik
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan pengawasan produksi persediaan (PIPC) yang meliputi berbagai istilah dan kegiatan. Beberapa poin penting adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang berbeda untuk komponen PIPC di berbagai perusahaan, urutan operasi produksi, dan komponen-komponen sistem PIPC seperti peramalan permintaan, bill of materials, perencanaan kebutuhan bahan dan kapasitas, serta scheduling produ
Dokumen tersebut membahas tentang manajer strategik dan berbagai tingkatan strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi, mulai dari tingkat korporat, portofolio, bisnis, fungsional, hingga kebijakan perusahaan. Dokumen ini juga menjelaskan model-model strategi seperti model 5 faktor pendorong kompetisi Porter dan berbagai pilihan strategi seperti strategi pertumbuhan, kestabilan, penghematan, pemosisian, keunggulan
Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan bank membantu manusia memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis seperti yang dijelaskan dalam teori kebutuhan Maslow.
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan manajemen yang meliputi pengertian manajer, keahlian-keahlian manajemen, tingkatan manajemen, sifat manajemen sebagai sains dan seni, menjadi manajer melalui pendidikan dan pengalaman, lingkungan organisasi internal dan eksternal, serta budaya organisasi.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan ilmu manajemen, mulai dari peninggalan masa lalu hingga pionir-pionir modern. Beberapa tokoh yang disebutkan antara lain Robert Owen, Charles Babbage, Taylor, Fayol, yang meletakkan dasar-dasar manajemen ilmiah dan administrasi. Kemudian dibahas pula perkembangan perspektif perilaku, kuantitatif, serta teori-teori kontemporer seperti sistem dan kontinjensi.
Pertemuan membahas analisis lingkungan eksternal dan persaingan perusahaan. Terdapat pembahasan mengenai faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan, cara menganalisis lingkungan dan persaingan, serta penyusunan tabel EFAS untuk mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan.
1. CONTOH-CONTOH KASUS PERDATA
Studi Kasus Pada MK. Aspek Hukum dalam Ekonomi
Dosen Pengampu : Ega Jalaludin, S.H., M.M
STIE BINA BANGSA BANTEN 2013
Banyak diantara kita yang tidak bisa membedakan mana yang termasuk kasus pidana dan mana
yang termasuk kasus perdata. Itu disebabkan karena memang untuk bebrapa kasus terjadi
kerancuan sehingga sulit sebagai orang awam pasti akan mengalami kesulitan dalam
membedakan kasus-kasus pidana maupun perdata.
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-
individu dalam masyarakat. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil
dan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, seperti misalnya hukum keluarga, hukum harta
kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.
Hukum perdata yang ada di Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah
di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia tersebut adalah hukum perdata yang
berasal dari hukum perdata barat, yaitu Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda yang dikenal dengan istilah
Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W.
Kasus-kasus yang akan diuraikan di bawah adalah beberapa contoh kasus pidana dan juga
perdata untuk dipelajari para mahasiswa dalam proses pengajaran Mata Kuliah Aspek Hukum
Dalam Ekonomi. Ini dimaksudkan agar tersusunnya pemahaman dan penalaran terhadap
perbedaan aspek perdata dan aspek pidana.
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perdata yang biasa terjadi di sekitar kita:
1. Contoh 1
A menitipkan Handphone pada B selama 1 bulan dan akan diambil kembali pada tanggal 10
Januari 2011. B setuju akan perjanjian itu. Ternyata seminggu setelah itu, Handphone dijual
B pada pihak lain. Pada saat tiba waktu mengembalikan tiba tanggal 10 Januari 2011 B
mengembalikan Handphone itu dengan Handphone lain yang harganya separuhnya.
Walaupun dalam keadaan marah A tetap menerima Handphone itu setelah B berjanji akan
memberikan Handphone pengganti yang asli seminggu kemudian. Ternyata seminggu
kemudian B tidak juga memberikan Handphone pengganti. Pada saat awal ketika B menjual
Handphone tersebut telah terjadi tindak pidana, tetapi ketika A menerima cicilan atau barang
pengganti dari B, maka kasus ini termasuk ke dalam kasus perdata.
2. Contoh 2
Artis A merasa terhina dengan sebuah pemberitaan di Tabloid gosip Ibukota karena
diberitakan artis A sebagai pengedar dan pemakai psikotropika. Karena tidak terima, maka
artis A melaporkan tabloid gosip tersebut ke polisi bahwa tabloid gosip tersebut telah
melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap artis A.
Maka kasus antara artis A dan tabloid gosip tersebut termasuk dalam kasus perdata dan juga
bisa pidana.
3. Contoh 3
Toko A menjual kayu jati kepada perusahaan B dan pembayaran atas pembelian kayu jati
tersebut menggunakan sistem tempo 15 hari kemudian. Suatu hari setelah toko A mengirim
kayu jati ke perusahaan B dan berniat menagih 15 hari kemudian baru diketahui bahwa
perusahaan B dalam proses pailit. Khawatir bila tagihan atas kayu jati tidak terbayar, maka
toko A melaporkan perusahaan B ke polisi sambil membawa bukti-bukti pengiriman dan
pembeliatan atas kayu jati tersebut. Laporan toko A terhadap perusahaan B merupakan
laporan kasus perdata, bukan pidana.
2. 4. Contoh 4
A berhutang kepada B sejumlah 10 Juta dan A membayar hutangnya dengan menggunakan
Bilyet Giro yang terbagi dalam 4 lembar Bilyet Giro. Selama proses pencairan bilyet giro
tersebut ternyata ada 1 lembar bilyet giro yang tidak bisa dicairkan karena saldo di rekening
giro A tidak cukup. Sisa hutang tersebut tidak terbayar selama berbulan-bulan sampai
akhirnya terjadi kesepakatan antara A dan B bahwa A akan melakukan penyicilan
pembayaran atas sisa hutangnya tersebut. Seiring berjalannya waktu ternyata A hanya bisa
menyicil separo dari sisa hutangnya dan kemudian B melaporkan A kepada polisi. Kasus ini
termasuk kasus perdata karena B telah menerima cicilan dari A dan telah terjadi esepakatan
antara A dan B tentang mekanisme penyicilan sisa hutang.
5. Contoh 5
Contoh Hukum Perdata Warisan
Seorang ayah yang ingin mewariskan harta bendanya ketika kelak ia meninggal tentunya
akan menuliskan sebuah surat wasiat. Namun ketika seorang ayah tersebut telah meninggal,
dimana kemudian terjadi selisih paham antara anak-anaknya dan berujung kepada pelaporan
salah seorang anak kepada pihak yang berwenang tentang perselisihan yang terjadi, maka
kasus tersebut juga termasuk salah satu contoh kasus hukum perdata.
Contoh Hukum Perdata Perceraian
Bila terjadi suatu masalah didalam suatu rumah tangga yang tidak menemukan solusi atau
jalan keluar, maka sebagai jalan keluar alternatif yang diambil adalah perceraian. Suatu
perceraian tersebut mungkin menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk
mengakhiri permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga tersebut. Kasus perceraian ini
merupakan salah satu contoh yang masuk dalam kategori hukum perdata.