![PPT_PENYIMPANGAN_PEMILU_2024_KEL.4[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpenyimpanganpemilu2024kel-240718223005-f28f19f5-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to contoh TUGAS UAS DASAR DASAR ILMU POLITIK.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
contoh TUGAS UAS DASAR DASAR ILMU POLITIK.pptx
- 1. TUGAS UAS DASAR DASAR ILMU POLITIK MENCEGAH TERJADINYA POLITIK UANG DITENGAH TENGAH MASYARAKAT OLEH : SRIATI NIM : 12345567
- 2. PENDAHULUAN Pemilihan umum serentak Tahun 2019 sebagai sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut terjadi akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan Pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Sesuai data hasil pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu, 2019) menyatakan bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana tertinggi adalah politik uang. Menurut Burhanuddin dkk, 2019, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia. menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi. Sedangkan menurut data Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang Pemilu 2019. Sementara berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 24 putusan tentang politik uang yaitu 23 putusan inkarah dan 1 dalam proses banding. Praktik politik uang sebagian besar terjadi pada hari pencoblosan tanggal 17 April, saat massa tenang selama tiga hari, dan sebelum memasuki masa tenang.
- 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan studi Pustaka, Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan situs internet. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 10 jurnal tentang politik uang, 3 buah buku tentang demokrasi dan politik uang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data mengenai variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal dan laporan. Analisis data dilakukan dengan analisis konten, yang dapat diteliti ulang melalui konteksnya. Peneliti mengamati proses pencegahan dan penanganan kasus politik uang Pemilu 2019 dengan melihat dokumen sumber berupa peraturan dan data-data.
- 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelanggaran pidana Pemilu 2019 terkait penggunaan uang ataupun barang untuk mempengaruhi pemilih paling banyak terjadi menjelang hari pencoblosan tetapi sulit untuk dibuktikan/ditindaklanjuti sebagai kasus pidana Pemilu. Terbukti hanya 24 kasus pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu secara nasional. Padahal diseluruh penjuru negeri terdapat beragam jenis politik uang bahkan politisi semakin kreatif dalam menjalankan aksi politik uangnya, seperti pemberian polis asuransi, dan uang elektornik. Bawaslu menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan, di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan.
- 5. Identifikasi Permasalahan Praktik Politik Uang Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama tahapan Pemilu dapat meningkatkan potensi praktek politik uang. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka berkembangnya politik uang. Berikut adalah beberapa permasalahan yang membuka peluang besar dalam berkembangnya praktik politik uang di Pemilu 2019 yaitu: Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Menempatkan Calon Pada Ketidakpastian Atas Keterpilihannya
- 6. Potensi Politik Uang Pada Tahapan Pemilu 2019 Potensi politik uang yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019, berbagai permasalahan tersebut antara lain: Pendataan Pemilih Pendaftaran Calon Media Dalam Kampanye Kampanye Pemungutan Suara Penghitungan Suara Tahapan Penjaringan Calon Tahap Seleksi Administrasi Calon Tahap Pendataan Pemilih Dan Pengadaan Kartu Pemilih Tahap Kampanye Tahap Pemungutan Suara Tahap Rekapitulasi Suara
- 7. Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dari Berbagai Penelitian di Dunia Pencegahan dan penanganan politik uang dalam tulisan ini berdasarkan best practise yang dilakukan oleh negara-negara luar dan kajian-kajian terdahulu serta disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia. Penanganan politik uang dapat dimulai dengan menghilangkan akar permasalahannya penyebab terjadinya politik uang dan kondisi yang membuat berkembangnya politik uang, dan strategi teknis untuk menyelesaikannya. Faktor utama penyebab timbulnya politik uang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi demografis dan sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan sistem pemilu. Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi Kedua, aspek perilaku memilih Ketiga, politik klientalisme Keempat, aspek moneter Kelima, sistem proporsional terbuka
- 8. Rekomendasi Perbaikan Untuk Pelanggaran Politik Uang Di Tengah Masyarakat Pencegahan mahar politik dan politik uang, dikaji melalui peraturan hukum, lembaga terkait, proses tahapan Pemilu, pengawasan dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan oleh negara- negara luar yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Konsep pencegahan ini mengembangkan model strategi yang diungkapkan oleh IDEA (2017) dan Indah (2016). Strategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, stakeholder terkait dan aspek moneter. Proses pencegahan politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah: Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur) Pembenahan Sistem Pemilu Menekan Praktik Klientaslime Dalam Politik Aspek Moneter
- 9. KESIMPULAN Persoalan politik uang di Tengah Masyarakat perlu dianalisis untuk mendapatkan strategi efektif dalam pencegahannya. Politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cendrung rasional akan menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- 10. Terima Kasih