More Related Content
What's hot (20)
Similar to cybercrime and cyberlaw (20)
Recently uploaded (17)
cybercrime and cyberlaw
- 1. Kelompok 2 NAMA NIM 1. Madinah 12117206 2. M.Ali Shodik 12112881 3. Aditiya Fahmi 12112643 4. Shinta juwita 12113675 5. Dewi Astuti 12114161
- 2. • Cybercrime adalah Tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computerkhusunya internet. • Cyberlaw dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang diberlakukan untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (Cybercrime). Pengertian Cybercrime dan Cyberlaw
- 3. Kejahatan Cybercrime sedang menjadi trend bagi beberapa kalangan pengguna jasa internet. pada server-server IRC favorit, seperti:DALnet, UnderNet dan Efnet banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia untuk mencari kartu-kartu kredit bajakan dengan harapan dapat digunakan sebagai alat pembayaran ketika mereka berbelanja lewat Internet.
- 4. JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBER A. Joy Computing Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. B. Hacking Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. C. The Trojan Horse Manipulasi data atau program dengan jalan mengubahdata atu instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain
- 5. D. Data Leakage Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. E. Data Didling Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. F. To Frustate Data Communication ata Diddling Yaitu penyianyiaan data computer G. Software Privaci Yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI
- 6. ASPEK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu : 1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain 2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan 3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku 4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban 5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan 6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah
- 7. Berdasarkan Motif Kegiatan a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal b. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu Berdasarkan Sasaran Kejahatan a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person) b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property c. Cybercrime menyerang pemerintah (AgaintsGovernment)
- 8. • Pengaturan Cybercrime dalam Perundang- undangan Indonesia. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer termasuk cybercrime. Mengingat terus meningkatnya kasus-kasus cybercrime di Indonesia yang harus segera dicari pemecahan masalahnya maka beberapa peraturanbaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapakejahatan ini.
- 9. Contoh Kasus Perjudian Online • Perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet untuk melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan system member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu, atau menghubungi HP ke 0811XXXXXX dan 024-356XXXX. Mereka melakukan transaki online lewat internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi. Untuk setiap petaruh yang berhasil menebak skor dan memasang uang Rp 100 ribu bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu, atau bisa lebih. Modus para pelaku bermain judi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dan sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 303 tentang perjudian dan UU 7/1974 pasal 8 yang ancamannya lebih dari 5 tahun.
- 10. Kesimpulan : 1. Opini umum yang terbentuk bagi para pemakai jasa internet adalah bahwa cybercrime merupakan perbuatan yang merugikan. Para korban menganggap atau memberistigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. 2. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapakejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapatdiantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. 3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lainberkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuanpenyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.
- 11. Saran 1) Undang - undang tentang cybercrime perlu dibuat secara khusus sebagai lexspesialis untuk memudahkanpenegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. 2) Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengancybercrime harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastianhukum bagi masyarakat khususnya pengguna jasa internet. 3) Perlu hukum acara khusus yang dapat mengatur seperti misalnya berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti yang sah dalam kasus cybercrime, pemberian wewenang khusus kepada penyidik dalam melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan kasus cybercrime, dan lain-lain. 4) Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupunpenuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satucara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime.