Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, hak, dan struktur organisasi DPR RI. Fungsi utama DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki hak seperti hak interpelasi, angket, dan imunitas. Struktur organisasi DPR terdiri atas pimpinan, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya.
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...TutikDaryatni
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi pengertian peraturan perundang-undangan, fungsi dan peranannya, serta jenis-jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya sesuai undang-undang yang berlaku."
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Sistem pemerintahan pusat terdiri atas lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD yang berperan membuat undang-undang, lembaga eksekutif diwakili oleh Presiden yang menjalankan kebijakan, dan lembaga yudikatif seperti MA dan MK yang mengawasi pelaksanaan hukum.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
油
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang terdiri atas pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
油
Bab ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum. Din
Struktur organisasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
1. Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang menegaskan bahwa Indonesia merdeka dan berbentuk negara kesatuan republik berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. UUD mengatur tentang kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan presiden beserta lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan lainnya.
3. UUD juga men
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
油
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Sistem pemerintahan pusat terdiri atas lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD yang berperan membuat undang-undang, lembaga eksekutif diwakili oleh Presiden yang menjalankan kebijakan, dan lembaga yudikatif seperti MA dan MK yang mengawasi pelaksanaan hukum.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
油
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang terdiri atas pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
油
Bab ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum. Din
Struktur organisasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
1. Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang menegaskan bahwa Indonesia merdeka dan berbentuk negara kesatuan republik berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. UUD mengatur tentang kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan presiden beserta lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan lainnya.
3. UUD juga men
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
油
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Este estudio presenta el caso de un paciente (FZ) que sufri坦 una lesi坦n en la am鱈gdala derecha tras un infarto. Aunque FZ no pod鱈a reconocer expresiones de miedo expl鱈citamente, las reconoc鱈a impl鱈citamente seg炭n mostraron los potenciales evocados. El estudio concluye que la am鱈gdala derecha es necesaria para el reconocimiento consciente del miedo pero no para el reconocimiento impl鱈cito, y que el procesamiento cortical domina al subcortical a pesar de la lesi坦n am
Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Fundacion CeiBa
油
Este documento propone la Educaci坦n M辿dica Intercultural como una forma de incluir los sistemas de medicina tradicional en Colombia para mejorar la salud p炭blica. Actualmente, el modelo biom辿dico occidental promovido por la OMS desde 1948 domina la medicina colombiana, pero m叩s del 80% de personas en pa鱈ses en desarrollo usan la medicina tradicional. El autor describe un programa piloto en Bogot叩 que entren坦 a estudiantes de medicina en competencias interculturales para mejorar la atenci坦n a pacientes de forma culturalmente sensible. El objetivo es escal
The document discusses smartphone usage statistics. 59% of adults in households earning $75,000 or more own smartphones. 48% of people with a college degree own smartphones. 51% of smartphone owners use their cellphones to get information they need. The document recommends designing mobile websites for smartphones as research shows smartphones will surpass PCs as the most common device for internet access by 2013.
Raven McCormick argues that white privilege no longer exists based on three reasons: the wage gap between races is less than 0.5%, examples of black privilege in college admissions and programs, and discrimination cases tend to favor black plaintiffs over white plaintiffs. McCormick reviewed statistics on wage coverage and dismissal rates of discrimination cases, and examples of how colleges meet racial quotas in admissions to receive federal funding. Based on this evidence, McCormick concludes that white privilege does not exist today and that black privilege could be said to exist instead.
The document analyzes a still image from the 2007 film 300, discussing the narrative, characters, themes, and iconography depicted. It summarizes that the main character is in the midst of an intense battle, as evidenced by his facial expression and raised sword, and the still conveys themes of violence, war, revenge, and sacrifice through the character's posture and the historical military setting and costumes.
Purnima Amit Sonawane's resume summarizes her career experience and qualifications. She has over 10 years of experience in administration, customer relations, sales, and banking. Her most recent role was as an Administration and Customer Relation Manager at Mahindra Silver Jubilee Motors Ltd., where she managed finances, staff, and daily operations. She holds an MBA in Finance and a Diploma in Business Management, and is proficient in Microsoft Office, Excel, and computer basics. Her objective is to work in a challenging environment where she can utilize her legal and innovative skills.
Aceasta culegere de povesti poate fi o lectura de o zi care sa te aduca mai aproape de trairile , emotiile si ambitiile unor oameni pe care nu i-ai intalnit niciodata. Iti poate oferi invataminte, speranta si curaj pentru a accepta o lume diversa.
Aceasta brosura este o Biblioteca Vie mobila, in care veti gasi o serie de povesti ale unor carti vii si o cercetare privind utilizarea metodei Biblioteca Vie.
Este documento presenta la situaci坦n epidemiol坦gica del dengue en la regi坦n de Piura, Per炭 durante la semana epidemiol坦gica 31 de 2016. Hasta la fecha se han notificado 7207 casos de dengue, de los cuales 3235 son confirmados y 3972 son probables. Se han reportado 17 defunciones relacionadas a dengue. Los distritos con mayor n炭mero de casos son Castilla, Sullana y Salitral.
Este documento resume las caracter鱈sticas de la infecci坦n del tracto urinario en pediatr鱈a. Describe los diferentes tipos de infecci坦n como cistitis, pielonefritis aguda e infecci坦n at鱈pica, as鱈 como los factores de riesgo, etiolog鱈a, s鱈ntomas, diagn坦stico e im叩genes utilizadas. Explica los procedimientos para la recolecci坦n de orina, detecci坦n bacteriana, y estudios como ecograf鱈a y cistograf鱈a para evaluar anomal鱈as del tracto urinario.
Retinopatia da Prematuridade- Aula apresentada em Reuni達o Cientifica da Liga Acad棚mica de Pediatria da UFRN - LAPED UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal/RN - Brasil
Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi, politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, dan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan. Globalisasi menyebabkan terjadinya integrasi ekonomi, politik, sosial dan budaya di seluruh dunia. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang menempatkan kerjasama dengan negara lain. Dampak globalisasi meliputi positif seperti pertumbuhan ekonomi dan negatif sepert
Dokumen tersebut membahas tentang pewarisan sifat dari generasi ke generasi pada makhluk hidup. Pewarisan sifat ditentukan oleh kromosom dan gen yang diwariskan dari orang tua ke anak. Kromosom dan gen menentukan genotipe sementara lingkungan menentukan fenotipe yang tampak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga politik utama seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung beserta tugas pokoknya.
2. Juga dijelaskan tentang lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945.
3. Infrastruktur politik didefinisikan sebagai kelompok masy
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
油
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu membentuk undang-undang, melakukan pengawasan, dan menyuarakan aspirasi rakyat. DPR berperan sebagai wakil rakyat yang melaksanakan amanat konstituen untuk membangun negara.
Makalah ini membahas tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Makalah ini menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi DPR serta proses pengisian jabatan, masa jabatan, dan pertanggungjawabannya.
Makalah ini membahas tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, wewenang dan fungsinya. DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif, anggaran dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Makalah ini juga menjelaskan proses pengisian jabatan, masa jabatan, dan pertanggungjawaban DPR.
Makalah ini membahas tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Makalah ini menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi DPR serta proses pengisian jabatan, masa jabatan, dan pertanggungjawabannya.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur lembaga negara Republik Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta tugas dan fungsinya. Lembaga legislatif berfungsi membuat undang-undang, lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif berfungsi mengawal pelaksanaan undang-undang.
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.
Reformasi kelembagaan negara Indonesia terkait hasil amandemen UUD 1945 menciptakan 8 lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (presiden) dan yudikatif (MA, MK, KY dan BPK).
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar politik dan pemerintahan Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai negara hukum, unsur-unsur negara hukum, kedudukan dan wewenang lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan hak serta kewajiban warga negara menurut UUD 1945.
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
油
Kelas Legislative merupakan wadah aktualisasi dalam rangka menambahkan kepekaan dan wawasan kita terhadap parlemen.
Agenda Kelas GmnI FISIP Undip, merupakan agenda yang dikemas melalui mekanisme seminar (webinar). Tema kelas legislatif pertama mengusung judul Peran Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diadakan pada Rabu, 17 Maret 2021.
Dokumen tersebut membahas mengenai lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, termasuk fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung.
3. Anggota DPR
Sebelum Amandemen
Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari
pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT)
Sesudah Amandemen
Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan
kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain
yang di perlukan.
4. Fungsi DPR
Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan
mendapat persetujuan bersama.
Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden
Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan UU dan ABN
5. Hak DPR
Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang undangan.
Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah
air dan dunia Internasional.
6. Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi
APBN
Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden
yang dilakukan secara tertulis.
Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
dari hasil keputusan yang dibuatnya.
Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
pertanyaan mengenai suatu masalahnya.
Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU.
Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan UU.
7. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan
perundang undangan.
Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan
NKRI.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.
Menaati tata tertib dan kode etik.
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain.
Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala.
Kewajiban Anggota DPR
8. Memberikan persetujuan atas RUU yang
diusulkan presiden.
Memberikan persetujuan atas PERPU .
Memberikan persetujuan atas Anggaran.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
Tugas DPR sebelum Amandemen
9. Tugas DPR setelah
Amandemen
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan
Pemerintah.
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga
negara.
Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari
tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan
RUU.