際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
DISKUSI PKN KELOMPOK
BAGIAN DPR
Nadia F. R. (26)
Oktavia D. P (32)
Jihan Navira (17)
Mutiara Q. (25)
DPR
Anggota DPR
Fungsi DPR
Hak-Hak DPR
Kewajiban DPR
Tugas-Tugas DPR
Anggota DPR
 Sebelum Amandemen
Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari
pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT)
 Sesudah Amandemen
Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan
kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain
yang di perlukan.
Fungsi DPR
Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan
mendapat persetujuan bersama.
Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden
Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan UU dan ABN
Hak DPR
Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang undangan.
Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah
air dan dunia Internasional.
Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi
APBN
Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden
yang dilakukan secara tertulis.
Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
dari hasil keputusan yang dibuatnya.
Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
pertanyaan mengenai suatu masalahnya.
Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU.
Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan UU.
 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
 Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan
perundang undangan.
 Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan
NKRI.
 Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
 Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.
 Menaati tata tertib dan kode etik.
 Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain.
 Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala.
Kewajiban Anggota DPR
 Memberikan persetujuan atas RUU yang
diusulkan presiden.
 Memberikan persetujuan atas PERPU .
 Memberikan persetujuan atas Anggaran.
 Meminta MPR untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
Tugas DPR sebelum Amandemen
Tugas DPR setelah
Amandemen
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan
Pemerintah.
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga
negara.
 Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari
tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan
RUU.

More Related Content

What's hot (20)

Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
anik1985
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
Muhamad Yogi
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
Nailuredha Hermanto
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Sherly Anggraini
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Cha-cha Taulanys
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Noviayuana Putri
Pembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesiaPembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesia
salim_perdana
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Ningrum Handayani
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mira Veranita
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
suwaridspd
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
apotek agam farma
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
nurul khaiva
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Achmad Boys Awaluddin Rifai
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
Produk Hukum
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
syanin ayu
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
guruppkn11
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
慍 惺悋 悒惡 忰惆
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
anik1985
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
Muhamad Yogi
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
Nailuredha Hermanto
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Cha-cha Taulanys
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Noviayuana Putri
Pembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesiaPembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesia
salim_perdana
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Ningrum Handayani
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mira Veranita
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
suwaridspd
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
nurul khaiva
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
Produk Hukum
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
syanin ayu
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
guruppkn11
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
慍 惺悋 悒惡 忰惆

Viewers also liked (19)

留厦凌溜留侶1
留厦凌溜留侶1留厦凌溜留侶1
留厦凌溜留侶1
Chara Fotiadou
Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Sergio Moya Casas
Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Fundacion CeiBa
Rosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentationRosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentation
Herman Rosa
00-White privilage
00-White privilage00-White privilage
00-White privilage
mccormick102
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
tiffanygunn
Jordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbedJordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbed
Jerry Jordan
Purnima Amit Sonawane
Purnima Amit SonawanePurnima Amit Sonawane
Purnima Amit Sonawane
Purnima Sonawane
Fii Parte la Diversitate
Fii Parte la DiversitateFii Parte la Diversitate
Fii Parte la Diversitate
ART Fusion
Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016
Sala dengue piura se 31 2016 - avance 12.08.2016
Jacqueline Elizabeth Arellano Ram鱈rez
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Operator Warnet Vast Raha
5 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 25 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 2
5 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 2
Historisches Museum Basel
Tugas tik materi pkn bab 3
Tugas tik materi pkn bab 3Tugas tik materi pkn bab 3
Tugas tik materi pkn bab 3
Agustin Raharyanti
Infecci坦n tracto urinario en pediatr鱈aInfecci坦n tracto urinario en pediatr鱈a
Infecci坦n tracto urinario en pediatr鱈a
Claudio Ramirez
  Retinopatia da Prematuridade   Retinopatia da Prematuridade
Retinopatia da Prematuridade
Laped Ufrn
GLOBALISASI
GLOBALISASIGLOBALISASI
GLOBALISASI
ettimarliyana
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasi
maryuni ,.
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMP
Awanda Gita
留厦凌溜留侶1
留厦凌溜留侶1留厦凌溜留侶1
留厦凌溜留侶1
Chara Fotiadou
Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicolog鱈a, Neurolog鱈a: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Sergio Moya Casas
Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusi坦n Socioecon坦mica - LA EDUCACIN MDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Fundacion CeiBa
Rosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentationRosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentation
Herman Rosa
00-White privilage
00-White privilage00-White privilage
00-White privilage
mccormick102
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
tiffanygunn
Jordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbedJordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbed
Jerry Jordan
Fii Parte la Diversitate
Fii Parte la DiversitateFii Parte la Diversitate
Fii Parte la Diversitate
ART Fusion
Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016
Sala dengue piura se 31 2016 - avance 12.08.2016
Jacqueline Elizabeth Arellano Ram鱈rez
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Operator Warnet Vast Raha
5 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 25 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 2
5 Fragen an Johanna Stammler, 際際滷 2
Historisches Museum Basel
Infecci坦n tracto urinario en pediatr鱈aInfecci坦n tracto urinario en pediatr鱈a
Infecci坦n tracto urinario en pediatr鱈a
Claudio Ramirez
  Retinopatia da Prematuridade   Retinopatia da Prematuridade
Retinopatia da Prematuridade
Laped Ufrn
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasi
maryuni ,.
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMP
Awanda Gita

Similar to DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) (20)

Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
rismaagustina
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Erica Nursanti
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
SMA Taruna Bumi Khatulistiwa
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ahmadkhoiron
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
Septian Muna Barakati
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Izzatul Ulya
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Lukman Priasmoro
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
Operator Warnet Vast Raha
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
Warnet Raha
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
Septian Muna Barakati
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Operator Warnet Vast Raha
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Mitha Ye Es
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
karlinasiti
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
kawidian_putri
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
SMPTahfidz1
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
DPK GmnI FISIP Undip
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
DzakyWiratmoko
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Erica Nursanti
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ahmadkhoiron
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Izzatul Ulya
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Lukman Priasmoro
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Mitha Ye Es
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
karlinasiti
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
SMPTahfidz1
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
DPK GmnI FISIP Undip
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
DzakyWiratmoko

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

  • 1. DISKUSI PKN KELOMPOK BAGIAN DPR Nadia F. R. (26) Oktavia D. P (32) Jihan Navira (17) Mutiara Q. (25)
  • 2. DPR Anggota DPR Fungsi DPR Hak-Hak DPR Kewajiban DPR Tugas-Tugas DPR
  • 3. Anggota DPR Sebelum Amandemen Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Sesudah Amandemen Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang di perlukan.
  • 4. Fungsi DPR Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan mendapat persetujuan bersama. Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU dan ABN
  • 5. Hak DPR Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia Internasional.
  • 6. Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden yang dilakukan secara tertulis. Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya. Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalahnya. Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU. Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu rancangan UU.
  • 7. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan perundang undangan. Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan NKRI. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara. Menaati tata tertib dan kode etik. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kewajiban Anggota DPR
  • 8. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. Memberikan persetujuan atas PERPU . Memberikan persetujuan atas Anggaran. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Tugas DPR sebelum Amandemen
  • 9. Tugas DPR setelah Amandemen Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.