Hubungan industrial
Download as pptx, pdf1 like1,446 views
Dokumen ini menjelaskan konsep hubungan industrial sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Terdapat berbagai jenis perselisihan hubungan industrial dan prosedur penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pengadilan hubungan industrial memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
1 of 11
Downloaded 79 times
Ad
Recommended
Sekilas Tentang Hubungan Industrial
Sekilas Tentang Hubungan IndustrialDr. Bambang Supriyanto
油
1. Dokumen ini membahas tentang hubungan kerja dan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja melibatkan dua pelaku yaitu pengusaha dan pekerja, sedangkan hubungan industrial melibatkan tiga pelaku yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
2. Pengelolaan hubungan industrial didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan yang disepakati bersama, dan teknik pengelolaan hubCut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrialcutzurnali
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Jenis perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja/buruh. Prosedur penyelesaiannya meliputi bipartit, konsiliasi, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial."Paper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialLiafatra Thohir
油
Perselisihan hubungan industrial di PT Freeport Indonesia berakar dari tuntutan kenaikan gaji oleh karyawan yang merasa gaji mereka tidak sebanding dengan risiko pekerjaan. Aksi pemogokan yang panjang ini menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi perusahaan dan pekerja, serta pelanggaran hak asasi manusia. Setelah perundingan yang alot, akhirnya dicapai kesepakatan untuk kenaikan gaji 40% selama dua tahun dan tidak dikenainya sanksi bagi pekerja yang mogok.Makalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjadede nurcholis
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian dasar tentang ketenagakerjaan menurut undang-undang terkait, termasuk hak-hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan lembaga-lembaga terkait seperti serikat buruh. Dokumen ini juga membahas tentang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan diskriminasi dalam kesempatan kerja.Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanFadilah Aulia Rahmasari
油
Teks tersebut membahas perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ketenagakerjaan. Teks tersebut menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perkembangan melalui undang-undang baru dan mendefinisikan pihak-pihak seperti buruh, pengusaha, organisasi buruh dan pengusaha, serta pemerintah yang terkait dengan hubungan industrial dan perjanjian kerAnalisis kasus ketenagakerjaan
Analisis kasus ketenagakerjaanFranky L. Tobing
油
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanEllys Panggabean
油
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut menjelaskan definisi istilah-istilah yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti tenaga kerja, pekerja, pengusaha, perusahaan, dan serikat pekerja. Dokumen tersebut juga membahas tentang ketentuan pengupahan seperti upah minimum, struktur dan skala upah, serta kondisi di mana penPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanArif Gunawan
油
Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan hak-hak pekerja di suatu negara. Fokus utamanya adalah pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan sosial, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur melalui berbagai perundang-undangan dan perjanjian kerja. Regulasi mencakup masa sebelum, selama, dan setelah kerja, serta jenis-jenis perlindungan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan.Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaRachardy Andriyanto
油
Dokumen ini membahas perjanjian kerja bersama (PKB) sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis. PKB bertujuan untuk mempertegas kesepakatan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dapat meminimalisir perselisihan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. PKB harus disusun dengan itikad baik dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Hubungan industrial
Hubungan industrial iv4nnavi
油
Dokumen ini membahas tentang hubungan industrial, mendefinisikan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks produksi barang dan jasa. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, dengan tiga unsur penting untuk mencapai tujuan ini, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan. Perundingan kolektif juga dijelaskan sebagai proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mencapai kesepakatan yang mengatur hubungan masa depan.Hukum Perburuhan hubungan kerja dan hubungan industrial
Hukum Perburuhan hubungan kerja dan hubungan industrialRizki Gumilar
油
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan unsur-unsur perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta syarat-syarat sahnya perjanjian kerja seperti kesepakatan para pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan, dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak. Dokumen terHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanBenny Benny
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengertian, asas, tujuan, dan definisi terkait tenaga kerja dan pemberi kerja menurut undang-undang yang berlaku. Berbagai aspek yang dijelaskan mencakup hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), perselisihan hubungan industrial, serta hak-hak tenaga kerja dan kewajiban pengusaha. Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja serta menjamin perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmDadang Budiaji
油
Dokumen ini adalah detail tentang program pelatihan untuk legal officer yang berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dilatih oleh drs. Dadang Budiaji, MM. Di dalamnya juga dicakup harapan peserta, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi, dan agenda pelatihan yang mencakup berbagai aspek hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial.Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk definisi, sumber hukum, dan tantangan pengangguran. Terdapat juga rincian mengenai jenis perjanjian kerja dan proses pembuatan serta pengesahan peraturan perusahaan. Dalam konteks globalisasi, penekanan pada keterampilan buruh diidentifikasi sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan.Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaKathleen Pontoh
油
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 dan berbagai peraturan terkait. Hukum ini mengatur hubungan kerja, perjanjian kerja, hak pekerja, serta penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Tujuan utama hukum tersebut adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.Hukum Perburuhan
Hukum PerburuhanDiarta
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003, mencakup pengaturan tentang hubungan kerja, perlindungan pekerja, upah, dan hak-hak pekerja. Terdapat juga ketentuan mengenai perjanjian kerja, waktu kerja, cuti, serta pemutusan hubungan kerja. Hukum ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja dalam lingkungan kerja.Uu no 13_2003
Uu no 13_2003dpbme
油
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang:
1. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Kesempatan kerja dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
3. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan SDM
4. Pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensiMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanZul Kifli
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup definisi, masalah ketenagakerjaan saat ini, dan perkembangan peraturan yang diperlukan untuk menjawab tantangan hubungan industrial. Terdapat penjelasan mengenai perjanjian kerja, jenis-jenisnya, serta prosedur pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan. Selain itu, diuraikan pula pentingnya keterampilan buruh dalam mengatasi pengangguran dan kesenjangan kesejahteraan dalam konteks globalisasi.Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialRia Palupi
油
Dokumen tersebut membahas tentang analisis hubungan industrial di PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY, Jatingaleh, Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengenai hubungan industrial, dan metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanhanggardatu
油
Dokumen ini menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup definisi perjanjian kerja, syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai perlindungan pekerja perempuan dan anak, sistem outsourcing, serta penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Beberapa poin penting seperti perjanjian kerja bersama, mogok kerja, dan kewajiban pembuatan peraturan perusahaan juga diuraikan.7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...claramonalisa09
油
Dokumen ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia, termasuk definisi, dasar hukum, serta jenis-jenis perselisihan antara buruh dan majikan. Selain itu, dijelaskan juga tentang penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan melalui bipartit atau pengadilan. Studi kasus yang dihadirkan menunjukkan kompleksitas hukum perburuhan dengan fokus pada sengketa diskriminasi dalam perusahaan.12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaanRakyatCerdas
油
Dokumen ini membahas aspek hukum ketenagakerjaan menurut UU No. 13 Tahun 2003, mencakup definisi hubungan industrial, peran pemerintah, pekerja, pengusaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, dibahas juga tentang perjanjian kerja bersama, perselisihan hubungan industrial, serta prosedur mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan konflik. Penekanan pada perlindungan hak pekerja dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja juga disoroti secara detail.7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
油
Dokumen ini membahas hukum perburuhan di Indonesia, mencakup pengertian, dasar hukum, jenis perselisihan, dan penyelesaian sengketa kerja. Khususnya, terdapat kajian mengenai kasus perselisihan antara Achmad Rizal Roesindrawan dan PT Toyota Astra Motor yang menyoroti diskriminasi dalam pemecatan. Hukum ketenagakerjaan diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004.Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaanGatot Birowo - STIE AAS
油
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan, meliputi perlindungan pekerja dalam berbagai kondisi seperti sakit atau hamil. Ruang lingkupnya mencakup siapa saja yang dibatasi hukumnya, kapan aturan itu berlaku, wilayah mana yang diatur, serta hal-hal apa saja yang menjadi objek pengaturannya. Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain und4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaanGindha Wayka
油
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum ketenagakerjaan dan perburuhan, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, cakupan isu-isu hukum perburuhan, dan karakteristik hukum ketenagakerjaan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan aturan hukum yang terkait dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja, yang lingkupnyaB90e84da7b658e8bd8b1f65153e259af
B90e84da7b658e8bd8b1f65153e259afGarfild Posumah
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli, sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta asas-asas dan ciri khusus hubungan industrial berdasarkan Pancasila.Forum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT KontrakGunawan Wicaksono
油
Dokumen tersebut membahas tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai syarat PKWT, perubahan PKWT menjadi PKWTT, dan persyaratan kerja tambahan yang harus diatur dalam perjanjian kerja.Pphi work shop ok
Pphi work shop okWahyu Saputro
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana kebijakan ini muncul karena ketidak efektifan peraturan sebelumnya dalam menangani PHK dan perselisihan dalam perusahaan. UU ini mencakup berbagai jenis perselisihan, seperti hak, kepentingan, dan PHK, serta metode penyelesaian seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, undang-undang ini juga melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa melalui berbagai mekanisme yang lebih efektif dan akurat.Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)Wahyu Saputro
油
Dokumen ini membahas tentang hubungan industrial dan perselisihan yang dapat terjadi antara pengusaha dan pekerja di Indonesia, termasuk definisi, jenis-jenis perselisihan, dan mekanisme penyelesaiannya. Penjelasan juga mencakup perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta peran pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Ditekankan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan dan jalur komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.More Related Content
What's hot (20)
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaRachardy Andriyanto
油
Dokumen ini membahas perjanjian kerja bersama (PKB) sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis. PKB bertujuan untuk mempertegas kesepakatan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dapat meminimalisir perselisihan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. PKB harus disusun dengan itikad baik dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Hubungan industrial
Hubungan industrial iv4nnavi
油
Dokumen ini membahas tentang hubungan industrial, mendefinisikan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks produksi barang dan jasa. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, dengan tiga unsur penting untuk mencapai tujuan ini, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan. Perundingan kolektif juga dijelaskan sebagai proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mencapai kesepakatan yang mengatur hubungan masa depan.Hukum Perburuhan hubungan kerja dan hubungan industrial
Hukum Perburuhan hubungan kerja dan hubungan industrialRizki Gumilar
油
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan unsur-unsur perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta syarat-syarat sahnya perjanjian kerja seperti kesepakatan para pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan, dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak. Dokumen terHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanBenny Benny
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengertian, asas, tujuan, dan definisi terkait tenaga kerja dan pemberi kerja menurut undang-undang yang berlaku. Berbagai aspek yang dijelaskan mencakup hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), perselisihan hubungan industrial, serta hak-hak tenaga kerja dan kewajiban pengusaha. Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja serta menjamin perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmDadang Budiaji
油
Dokumen ini adalah detail tentang program pelatihan untuk legal officer yang berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dilatih oleh drs. Dadang Budiaji, MM. Di dalamnya juga dicakup harapan peserta, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi, dan agenda pelatihan yang mencakup berbagai aspek hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial.Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk definisi, sumber hukum, dan tantangan pengangguran. Terdapat juga rincian mengenai jenis perjanjian kerja dan proses pembuatan serta pengesahan peraturan perusahaan. Dalam konteks globalisasi, penekanan pada keterampilan buruh diidentifikasi sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan.Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaKathleen Pontoh
油
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 dan berbagai peraturan terkait. Hukum ini mengatur hubungan kerja, perjanjian kerja, hak pekerja, serta penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Tujuan utama hukum tersebut adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.Hukum Perburuhan
Hukum PerburuhanDiarta
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003, mencakup pengaturan tentang hubungan kerja, perlindungan pekerja, upah, dan hak-hak pekerja. Terdapat juga ketentuan mengenai perjanjian kerja, waktu kerja, cuti, serta pemutusan hubungan kerja. Hukum ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja dalam lingkungan kerja.Uu no 13_2003
Uu no 13_2003dpbme
油
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang:
1. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Kesempatan kerja dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
3. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan SDM
4. Pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensiMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanZul Kifli
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup definisi, masalah ketenagakerjaan saat ini, dan perkembangan peraturan yang diperlukan untuk menjawab tantangan hubungan industrial. Terdapat penjelasan mengenai perjanjian kerja, jenis-jenisnya, serta prosedur pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan. Selain itu, diuraikan pula pentingnya keterampilan buruh dalam mengatasi pengangguran dan kesenjangan kesejahteraan dalam konteks globalisasi.Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialRia Palupi
油
Dokumen tersebut membahas tentang analisis hubungan industrial di PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY, Jatingaleh, Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengenai hubungan industrial, dan metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanhanggardatu
油
Dokumen ini menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup definisi perjanjian kerja, syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai perlindungan pekerja perempuan dan anak, sistem outsourcing, serta penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Beberapa poin penting seperti perjanjian kerja bersama, mogok kerja, dan kewajiban pembuatan peraturan perusahaan juga diuraikan.7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...claramonalisa09
油
Dokumen ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia, termasuk definisi, dasar hukum, serta jenis-jenis perselisihan antara buruh dan majikan. Selain itu, dijelaskan juga tentang penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan melalui bipartit atau pengadilan. Studi kasus yang dihadirkan menunjukkan kompleksitas hukum perburuhan dengan fokus pada sengketa diskriminasi dalam perusahaan.12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaanRakyatCerdas
油
Dokumen ini membahas aspek hukum ketenagakerjaan menurut UU No. 13 Tahun 2003, mencakup definisi hubungan industrial, peran pemerintah, pekerja, pengusaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, dibahas juga tentang perjanjian kerja bersama, perselisihan hubungan industrial, serta prosedur mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan konflik. Penekanan pada perlindungan hak pekerja dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja juga disoroti secara detail.7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
油
Dokumen ini membahas hukum perburuhan di Indonesia, mencakup pengertian, dasar hukum, jenis perselisihan, dan penyelesaian sengketa kerja. Khususnya, terdapat kajian mengenai kasus perselisihan antara Achmad Rizal Roesindrawan dan PT Toyota Astra Motor yang menyoroti diskriminasi dalam pemecatan. Hukum ketenagakerjaan diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004.Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaanGatot Birowo - STIE AAS
油
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan, meliputi perlindungan pekerja dalam berbagai kondisi seperti sakit atau hamil. Ruang lingkupnya mencakup siapa saja yang dibatasi hukumnya, kapan aturan itu berlaku, wilayah mana yang diatur, serta hal-hal apa saja yang menjadi objek pengaturannya. Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain und4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaanGindha Wayka
油
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum ketenagakerjaan dan perburuhan, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, cakupan isu-isu hukum perburuhan, dan karakteristik hukum ketenagakerjaan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan aturan hukum yang terkait dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja, yang lingkupnyaB90e84da7b658e8bd8b1f65153e259af
B90e84da7b658e8bd8b1f65153e259afGarfild Posumah
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli, sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta asas-asas dan ciri khusus hubungan industrial berdasarkan Pancasila.Forum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT KontrakGunawan Wicaksono
油
Dokumen tersebut membahas tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai syarat PKWT, perubahan PKWT menjadi PKWTT, dan persyaratan kerja tambahan yang harus diatur dalam perjanjian kerja.Similar to Hubungan industrial (20)
Pphi work shop ok
Pphi work shop okWahyu Saputro
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana kebijakan ini muncul karena ketidak efektifan peraturan sebelumnya dalam menangani PHK dan perselisihan dalam perusahaan. UU ini mencakup berbagai jenis perselisihan, seperti hak, kepentingan, dan PHK, serta metode penyelesaian seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, undang-undang ini juga melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa melalui berbagai mekanisme yang lebih efektif dan akurat.Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)Wahyu Saputro
油
Dokumen ini membahas tentang hubungan industrial dan perselisihan yang dapat terjadi antara pengusaha dan pekerja di Indonesia, termasuk definisi, jenis-jenis perselisihan, dan mekanisme penyelesaiannya. Penjelasan juga mencakup perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta peran pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Ditekankan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan dan jalur komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhanGindha Wayka
油
Dokumen ini menjelaskan tentang perselisihan perburuhan menurut UU No. 2/2004, yang mencakup sistem hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Perselisihan dapat terjadi karena hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja dan dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, atau arbitrase. Serikat pekerja berperan penting dalam perundingan dan penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial.Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Berbagai jenis perselisihan, seperti perselisihan hak dan kepentingan, harus diselesaikan melalui perundingan bipartit sebelum dapat diajukan ke konsiliasi atau arbitrase. Pengadilan hubungan industrial menangani gugatan perselisihan yang diajukan oleh pekerja atau serikat buruh di tempat kerja mereka.UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialImam Prastio
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan adil dalam konteks ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengidentifikasi jenis-jenis perselisihan, termasuk perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja, serta menetapkan prosedur mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian. Selain itu, undang-undang ini menetapkan peran mediator, konsiliator, dan pengadilan hubungan industrial dalam menangani perselisihan tersebut.hukumkepegawaiandanketenagakerjaan-pertemuan15-210702033236.pptx
hukumkepegawaiandanketenagakerjaan-pertemuan15-210702033236.pptxAninditaKusumawardan
油
Dokumen ini membahas hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan, termasuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diwajibkan melalui musyawarah antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan dapat diselesaikan lewat konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan hubungan industrial, dengan ketentuan spesifik mengenai mogok kerja dan penutupan perusahaan yang harus mematuhi kepentingan publik. Gugatan perselisihan harus diajukan dengan risalah penyelesaian sebelumnya, dan hanya upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan.465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptxmanaf13
油
Dokumen ini membahas hukum acara peradilan hubungan industrial, yang mencakup definisi, landasan hukum, tujuan, ciri-ciri, dan sarana pendukung hubungan industrial. Juga dijelaskan jenis-jenis perselisihan yang dapat terjadi serta tata cara penyelesaian melalui berbagai mekanisme, termasuk pengadilan hubungan industrial dan alternatif di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan diatur agar dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 140 hari, dengan perhatian khusus pada perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja.Uu no.2 thn 2004 tentang phi
Uu no.2 thn 2004 tentang phiHanumarta Seto
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai langkah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil. Berdasarkan penilaian terhadap situasi industri yang semakin kompleks, undang-undang ini memperkenalkan berbagai jalur penyelesaian seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perselisihan yang timbul meliputi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja mengenai hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja.HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxssuser5a3fb1
油
Hubungan Industrial adalah hubungan antara manajemen dan pekerja dalam suatu organisasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya menciptakan ketenangan kerja dan iklim kondusif untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Hubungan ini diselenggarakan melalui sarana seperti serikat pekerja, perjanjian kerja bersama, dan lembaga penyelesaian perselisihan. Pemerintah dan departemen tenaga kerjaPermasalahan Hubungan Industrial - Shaibatul
Permasalahan Hubungan Industrial - ShaibatulShaibatulIslamiah1
油
Dokumen ini membahas potensi masalah dalam hubungan industrial berdasarkan UU No. 13/2003 dan UU No. 2/2004, mencakup definisi hubungan industrial, teori perselisihan, dan jenis masalah yang dapat timbul, seperti perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja. Contoh kasus di PT Riau Media Televisi menunjukkan proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengadilan hubungan industrial setelah perusahaan tidak mematuhi anjuran mediator terkait pemutusan hubungan kerja karyawan. Penyelesaian akhir mencapai gugatan dari mantan karyawan yang dikabulkan oleh pengadilan dengan kewajiban ganti rugi kepada karyawan yang di-PHK.Uu 02 2004
Uu 02 2004People Power
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil. Terdapat beberapa jenis perselisihan yang diatur, termasuk perselisihan hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja, serta prosedur penyelesaiannya melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian yang cepat, tepat, dan murah bagi para pihak yang berselisih.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial
Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndusrialBella Putri J
油
Dokumen ini membahas penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, mencakup jenis-jenis perselisihan seperti hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja. Terdapat juga prosedur penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Selain itu, dijelaskan mengenai peraturan terkait ketenagakerjaan yang melibatkan serikat pekerja.Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.pdf
Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.pdfFarid Muadz Basakran
油
Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan prosedur beracara yang perlu diketahui oleh seorang Advokat atau Pengurus Serikat Buruh. Hukum acara PPHI ini termuat dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hukum acara PPHI ini memuat hukum acara secara bipartite maupun tripartite, baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri. Awalnya merupakan materi penulis yang disampaikan untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat.Perspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialSeta Wicaksana
油
Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi. Hubungan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama untuk mencapai tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptxUmmuFaizah7
油
Dokumen ini membahas perspektif hubungan industrial yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utama hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan kerja, meningkatkan produksi, dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan pentingnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan berbagai peraturan terkait dalam konteks ketenagakerjaan.349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.pptUmmuFaizah4
油
Dokumen ini membahas hubungan industrial di Indonesia, mencakup pengertian, teori, dan pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan. Teori-teori yang diuraikan termasuk unitarisme, pluralisme, dan radikal, serta peran serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam menciptakan kesejahteraan pekerja. Juga dijelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.Artikel ilmiah
Artikel ilmiahmagdalena praharani
油
Dokumen ini membahas pentingnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan semua pihak. Perundingan bipartit menjadi solusi utama untuk mengatasi konflik, dan peran pemerintah adalah untuk menyusun regulasi yang mendukung keseimbangan dalam hubungan ini. Selain itu, komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha diidentifikasi sebagai kunci untuk menjaga hubungan industrial yang dinamis.Ad
Hubungan industrial
- 1. Hubungan Industrial menurut Undang-undang tenaga kerja dan Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat attorney at law Email: ekalegal99@gmail.com Web.: ekapriambodo.blogspot.co.id 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 2. Pengantar Roda ekonomi memutar menstimulus adanya pasang surutnya ekonomi masyarakat. Perusahaan secara umum merupakan part of the ring yang dapat dikatakan mesin penggerak roda perekonomian. Namun, kita perlu melihat siapakah yang berada di dalam Perusahaan itu sendiri, yang berperan dan yang menggerakkan roda tersebut. Di dalam Perusahaan tersebut terdapat yang dapat dikatakan Hubungan Industrial, hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, saling kerjasama, koordinasi, dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dan tentu saja secara tidak langsung memutar roda perekonomian itu sendiri. Hubungan industrial adalah satu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ) Hubungan industrial tidak selalu mulus, karena banyak faktor yang mempengaruhi dan pasti akan berdampak terhadap kegiatan perusahaan itu sendiri. Apa dan bagaimanakah cara menyelesaikan yang menjadi keretakan hubungan industrial dimaksud?. 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 3. Jenis perselisihan Hubungan Industrial A. Perselisihan Hak B. Perselisihan Kepentingan C. Perselisihan pemutasan hubungan kerja D. Perselisihan antar serikat pekerja/sosial buruh hanya dalam satu perusahaan 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 4. Bipartit Perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat; Penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya tanggal perundingan; 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 5. Hasil Bipartit A. Berhasil mencapai mufakat dibuatkan Perjanjian Bersama dan didaftarkan oleh Para Pihak pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. B. Gagal Salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab; 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 6. Mediasi A. mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. B. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. C. Mediasi berhasil, maka dibuatkan Perjanjian bersama oleh para pihak dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 7. Konsiliasi a) Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. b) Wilayah kerja konsiliator meliputi tempat pekerja/buruh pekerja. c) Kesepakatan tercapai, maka dibuat Perjanjian Bersama dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. d) Konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis apabila konsiliasi gagal. 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 8. Arbitrase a) Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaikan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final; b) Hasil pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat acara pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter. c) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan bersifat akhir dan tetap; d) Putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 9. Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Tingkat pertama mengenai perselisihan hak Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan Gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh; 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 10. Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com
- 11. Penutup ------ Semoga Bermanfaat ----- ---- 2/17/2017 ekalegal99@gmail.com