More Related Content
What's hot (20)
Similar to Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral (20)
More from monalisaibrahim (20)
Recently uploaded (8)
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
- 1. Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral
- 2. Kebijakan Publik merupakan sejumlah manusia yg memiliki kebersamaan berpikir, perasaan , harapan, sikap dan suatu tindakan yg benar dan bersih berdasarkan nilai norma yg mereka miliki. Memahami pola perilaku Aparat Negara dlm menerjemahkan kepentingan2 rakyatnya. Kebijakan Publik ( Public Policy )
- 3. Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral Membahas secara rinci tentang ukuran ukuran normativ dlm interaksi antara pengusaha, penyelenggara atau Administrator Negara dgn rakyat atau masyarakat umum serta bagaimana seharusnya kebijakan2 publik itu dilaksanakan.
- 4. Contoh kasus Wawasan dan Analisas A. Keadilan Sosial B. Partisipasi dan Aspirasi WA C. Masalah Lingkungan D. Pelayanan Umum E. Moral Individu atau Moral Kelompok F. Pertanggung jawaban Administrasi G. Analisis Etis
- 5. 1. Keadilan Sosial Tolak ukur keberhasilan pranata publik yang harus diperhatikan ialah terwujudnya kemakmuran ekonomis dlm wujud keadilan sosial. 1. Setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf minimum hidup. 2. Negara mempunyai persatuan orang yang bertanggung jawab atasa taraf hidup minimum semua warganya 3. Penempatan kerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh Masyarakat yg seimbang dan teratur sehingga seluruh WN memperoleh kesempatan guna membangun suatu merujuk kpd masyarakat ( society ) atau negara yg dapat berfungsi sbg subjek maupun objek.
- 6. UUD 1945 pasal 27 ayat 1,2 (mengenai kedudukan dan hak WN), Pasal 31 ayat 1,2 (mengenai pertahanan negara) Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai pendidikan) Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai kesejahtraan sosial) Pasal 34 ( mengenai fakir miskin dan anak2 terlantar) GBHN dan Ketetapan MPR pd Pemilihan Umum Mewujudkan keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia Penyelenggraan adm. Pemerintahan yg menuju cita2 kesejahtraan atau keadilan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh aparat negara disetiap jenjang.
- 7. Prinsip keadilan sosial distributif adalah mengandaikan adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil. Kebijakan -kebijakan Publik yg harus menjamin pemerataan sumber2 daya yg terdapat di suatu negara . Yang paling penting dalam prinsip ini adalah meguntungkan kaum fakir dan miskin. Maka para pengambil keputusan perlu menyadari masih banyak kelompok-kelompok yang sangat tertinggal. Dan pengambilan keputusan harus bersifat objektif dalam mengatasi kemiskinan Negara, bukan berdasarkan kepentingan pribadi.
- 8. Delapan Jalur Pemerataan bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia. (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan distribusi pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan kerja, (5) Pemerataan pembangunan, (6) Pemerataan partisipasi dalam pembangunan, (7) Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air, dan (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum.
- 9. Tersisihnya tenaga kerja berpendidikan rendah dari sistem produksi kemudian menyebabkan banyaknya pengangguran dgn berbagai bentuk akibat buruk yg ditimbulkanya. Kemiskinan telah mengakibatkan kurangnya pendidikan dan keterampilan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mengakibatkan daya tawar, daya kerja, dan produktivitas yang rendah. Karena produktivitas yg rendah maka penghasilan yg diperoleh juga rendah yg berarti meluasnya kemiskinan. TIDAK TEPAT SASARAN
- 11. 1. Partisipasi dan Aspirasi Warga Negara Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam : 1. Partisipasi dalam pemilihan. 2. Partisipasi kelompok warga negara. 3. Kontak antara warga negara dan pemerintah. 4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari mamfaat pembangunan
- 12. 3. Masalah Lingkungan Hidup 5 Aspak yg perlu mendapatkan perhatian : 1. Masalah pertumbuhan kependudukan. ( wilayah pemukiman yg sehat, tanpa menganggu potensi alami SDA) 2. Pembangunan sektoral. (pengembangan sektor pariwisata sambil menjaga lingkungan hidup) 3. Media Lingkungan (spt;tanah,air,tata ruang, memiliki master plan) 4. Lingkungan sbg unsur-unsur penunjang (misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan) 5. Legitimasi menerapkan peraturan PerUU formal mengenai lingkungan secara tegas No. 4 thn 1982 ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, PP no.29 thn 1986.
- 13. 4. Pelayanan Umum Menyangkut Bidang Kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, kesejahtraan sosial, gisi, listrik, kebutuhan pokok dll. Kepentingan pribadi dijadikan komoditas yg diperdagangkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan memiliki daya tanggap yg baik terhadap kepentingan2 umum adalah bentuk organisasi adaptif.
- 14. Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan memiliki daya tanggap yg baik terhadap kepentingan2 umum adalah bentuk organisasi adaptif. 1. Berorentasi pada kebutuhan para pemakai jasa 2. Bersifat kreatif dan inovatif 3. Menganggap SDM sbg modal tetap jangka panjang 4. Kepemimpinan yg memiliki kemampuan pemersatu berbagai kepentingan dlm organisasi,sehingga menumbuhkan sinergisme. Para Aparat secara individu hrs lebih peka terhadap kebutuhan2 masyarakat dan tidak membeda-bedakan pelayanan antara warga negara yg satu dengan warga negara lainya.
- 15. 5. Moral Individu/Moral Kelompok Ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara : 1. Aspek lazim yaitu cara-cara dimana kebijakan dan praktek pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja , memperhitungkan kepentingan banyak pihak, pejabat-pejabat atasan, mandat legislatif, dan akhirnya kesejahteraan publik yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri serta mempengaruhi prilaku mereka.
- 16. 2. Aspek terbatas yaitu cara-cara dimana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan. Moral individu mensyaratkan bahwa dalam hubungannya dengan orang lain seseorang harus mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pertanggungjawaban antar manusia. Sedangkan moral kolektif terbentuk karena tergabungnya pertanggungjawaban didalam suatu kelompok sehingga proses tindakan-tindakan etis yang terwujud itu terbentuk karena persetujuan diantara individu-individu yang terdapat didalamnya.
- 17. 6. Pertanggungjawaban Administrasi Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Akan tetapi dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung tiga konotasi. 1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas. Terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. A. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggung jawaban seorang pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. B. Akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. 2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat. Pertangunggjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu
- 18. 3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban. Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu. Tipe-tipe sistem pertanggungjawaban : 1. Pertanggungjawaban birokratis adalah mekanisme yang secara luas dipakai untuk mengelola kehendak-kehendak lembaga negara. 2. Pertanggungjawaban legal adalah mirip dengan bentuk birokrasi karena ia juga melibatkan penerapan kontrol yang terus menerus atas aktivitas administrasi negara. 3. Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh penempatan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasional ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 4. Pertanggungjawaban politis merupakan sistem pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi administrator di negara-negara demokratis.
- 19. Analisis Etis Tidak Mudah untuk menilai tindakan-tindakan seseorang, apakah sudah sesuai dengan norma etika atau belum. Apalagi kalau tindakan tersebut berproses melalui serangkaian keputusan yang panjang. Konsep moralisme legal dapat dirumuskan dari dua sisi tuntutan yang menyangkut tindakan manusia yaitu : 1. Sisi moralis, bahwa tindakan-tindakan tertentu memang secara intrinsik dapat disebut salah. 2. Sisi legal, bahwa tindakan-tindakan yang salah adalah tindakan-tindakan yang ilegal atau melawan hukum. Tipe-tipe pelanggaran atau permasalahan : 1. Ketidakjujuran Para pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya. Berbagai pungutan liar atau penggelapan merupakan contoh yang paling nyata. 2. Perilaku yang buruk Tindakan penyuapan, pemberian uang sogok, suap, atau uang semir merupakan contoh perilaku yang buruk.
- 20. 3. Konflik kepentingan Pembayaran uang jasa oleh para kontraktor kepada pejabat pemerintah mungkin dianggap wajar kalau itu dilakukan secara sukarela. Tetapi jelas ada perbedaan normatif jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang hendak diambil pejabat tersebut. 4. Melanggar peraturan perundangan Bertindak tanpa wewenang yang sah dan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. 5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan Seorang pegawai kerapkali diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan dengan tindakan yang tidak efisien atau kesalahan lainnya.
- 21. 6. Pelanggaran terhadap prosedur Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang- kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan seperti peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi akan lebih baik jika melaksanakannya secara konsisten. 7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan Pejabat-pejabat negara dalam tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian bukan tidak mungkin bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mengikuti kehendak pembuat peraturan.
- 22. 8. Inefisiensi dan pemborosan Pemborosan dana, waktu, barang, atau sumber-sumber daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawaban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 9. Menutup-nutupi kesalahan Pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan-badan legislatif karena merasa bahwa penyimpangan- penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggungjawabnya sendiri, sehingga badan legislatif kemudian diabaikan. 10. Kegagalan mengambil prakarsa. Tidak adanya prakarsa dapat disebabkan oleh : - Ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun organisasi sangat memerlukan perbaikan. - Perasaan tidak aman untuk berbuat karena enggan
- 23. TERIMA KASIH