Lki penyusunan apbd 2016 juli nov 2015
Download as DOC, PDF1 like1,282 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (15)
Similar to Lki penyusunan apbd 2016 juli nov 2015 (20)
More from lkibandung (13)
Lki penyusunan apbd 2016 juli nov 2015
- 1. Media riset pendidikan dan pelatihan LEMBAGA KAJIAN INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI ¨C SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011 Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru ¨C Riau Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com Jakarta, 10 Juni 2015 No : 016.3/LKI//BIMTEK/VI/2015 Lamp. : 3 (tiga) Lembar Hal : Sosialisasi ¡°Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016¡± Kepada Yth, Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Para Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Para Kepala SKPD/Unit Kerja/K/L/D/I Para Direktur RSUD/BLU/BUMN/BUMD di- Seluruh Indonesia Dengan Hormat, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas¡±. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di Tahun Anggaran 2016, Lembaga Kajian Indonesia akan melaksanakan Sosialisasi ¡°Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2016¡± (Jadwal & materi terlampir) Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar semua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Anggaran DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendahara (bendahara penerima / pengeluaran) dan Pembantu Bendahara SKPD, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat mengikuti kegiatan ini. Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang sistem pelaksanaan, kami mengharapkan dapat menghubungi kami melalui: (022) 6078479 KONTAK PERSON : HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli). Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih. LEMBAGA KAJIAN INDONESIA Ketua, HARUN KUSNI, SE NIK. 029111 08001 BIMTEK KEPEGAWAIAN Tembusan, : 1. Kepala Pusat Manajemen Keuangan Jakarta 2. Arsip
- 2. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah ¡°Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas¡±. Dalam hal ini Lembaga Kajian Indonesia melalui nara sumber yang berkopenten akan menyampaikan uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Sosialisasi ¡°Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2016¡± dengan harapan seluruh Pemda bisa lebih paham mengenai pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 I. PENDAHULUAN II. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah dalam rangka mempercepat pemahaman terhadap pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 serta Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 untuk dapat diterapkan pada unit kerja masing-masing. III. SASARAN / TARGET PESERTA Sasaran / target peserta dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah ini adalah: 1. Para pimpinan instansi/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) yang berkecimpung dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD); 2. Sekretaris/Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota; 3. Para Bendahara SKPD; 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); 5. Kepala/Staf Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian Keuangan; 6. Akademisi serta Bagian Anggaran atau Staf yang direkomendasikan.
- 3. IV. MATERI BAHASAN ? Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016. ? Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 ? PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 ? Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ? Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Pelaksanaan APBD Tahun 2016 ? Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015 V. NARA SUMBER / TIM PENGAJAR Sebagai Tim Pengajar di Lembaga Kajian Indonesia terdiri dari nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI. VI. METODE PELATIHAN Penyelenggaraan Pelatihan ini dilaksanakan secara klasifikasi selama 2 (dua) hari kerja dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga tercipta interaksi untuk membangun pemahaman bersama. VII. BIAYA PELATIHAN Kami menyadari bahwa biaya merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Namun demi suksesnya penyelenggaraan Bimtek dan Diklat ini kami meminta kontribusi sebagai berikut : Biaya Anggaran Secara Kolektif Biaya Bimtek dan Diklat ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut: 1. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Menginap) 2. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) Fasilitas : 1. Pelatihan selama 2 hari 2. Tanda Peserta Bimtek 3. Konsumsi (Coffe Break, Lunch) dan Dinner ¡°Peserta Menginap¡± 4. Kelengkapan Bimtek / Seminar Kit 5. Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Share) ¡°Peserta Menginap¡± 6. Tas Eksklusif 7. Sertifikat Bimtek VIII. KONFIRMASI PESERTA Lembaga Kajian Indonesia Kantor : Jl. Melong Asih Komplek Saibi Mekar Subur I No. 5 Bandung Telp./fax. : (022) 6078479 Mobile: : 082115050115 / 085314471100 E-mail : Sekretariatlki@yahoo.com IX. PENUTUP Demikian proposal ini disampaikan sebagai acuan untuk pelaksanaan Diklat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
- 4. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA Instansi : ...................................................................................................................... Telepon / Fax : ...................................................................................................................... NO NAMA PESERTA NIP NO HP PESERTA 1 2 3 dst Bersama ini kami menyatakan berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan Pada: Bulan Pelaksanaan Hari dan Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan Dengan Biaya Kontribusi : Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah) / Peserta Termasuk Menginap JADWAL DAN MATERI PELATIHAN HARI PERTAMA 12.00-22.00 : Registrasi peserta dan Check-in Hotel (1 hari sebelum pelaksanaan) HARI KEDUA 07.30-08.00 : Registrasi ulang peserta 08.00-09.00 : Pembukaan 09.00-10.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 10.00-10.30 : Cofee -break 10.30-12.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 12.00-13.00 : Makan Siang 13.00-15.30 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 15.30-15.45 : Coffee-break 15.45-17.00 : Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 HARI KETIGA 07.30-08.00 : Absensi peserta 08.00-10.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 10.00-10.30 : Cofee -break 10.30-12.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 12.00-13.00 : Makan Siang 13.00-15.30 : Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 15.30-15.45 : Coffee-break 15.45-17.00 : Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015 HARI KEEMPAT 07.00-14.00 : Check-out Hotel peserta (1 hari sesudah pelaksanaan)