![2. juknis penilaian hasil belajar m ts [5162].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-200310012113-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![2. juknis penilaian hasil belajar m ts [5162].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-200219152557-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![juknis penilaian hasil belajar m ts [5162].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-200219150410-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to M. Rezi Muda Putra-MK-Manajemen Mutu.pptx (20)
Recently uploaded (20)
M. Rezi Muda Putra-MK-Manajemen Mutu.pptx
- 1. PENJAMINAN MUTU, STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN SN-DIKTI, AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SUMBER : BAN-PT, BAN-SM DAN LAM M. REZI MUDA PUTRA NIM : 22390614801 1445 H/2024 M
- 2. Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 02 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD) REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2016 DASAR HUKUM
- 3. 03 Fungsi dan Tujuan Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu Menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistic, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Fungsi Tujuan
- 4. 04 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah SPMI- Dikdasmen SPME- Dikdasmen PASAL 3 Satuan pendidikan di jalur formal pada Dikdasmen Pemeritntah, Pemda, BSNP, BAN-S/M
- 5. Pendidikan Dasar dan Menengah 05 SPMI PASAL 5 PEMETAAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN MONITORING
- 6. Pendidikan Dasar dan Menengah 06 SPME PASAL 6 PEMETAAN PERENCANAAN FASILITATOR EVALUASI MONITORING AKREDITASI
- 7. Pihak yang berperan dalam penjaminan mutu Dikdasmen 07 Pemerintah Pusat, kementrian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemkot) Satun Pendidikan SEMINAR PROPOSAL
- 8. 8 Tugas dan wewenang Direktoral Jendral 08 Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan SPMIDikdasmen dan SPME-Dikdasmen; Menyusun dan mengembangkan pedoman sistem penjaminan mutu Dikdasmen; Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen; Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
- 9. 8 Tugas dan wewenang Direktorat Jendral 09 Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
- 10. 10 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen; b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya; c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen di wilayah kerjanya; d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan e. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.
- 11. Tugas dan wewenang Pemprov 11 a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMIDikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI- Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; d. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c
- 12. 12 Tugas dan Wewenang tim Penjaminan Mutu Pemprov a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi; dan c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi. a. Bidang Pada Dinas Pendidikan b. Pengawas Sekolah c. Dewan Pendidikan
- 13. Tugas dan Wewenang Pemkot/Kab 13 a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMIDikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar; b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen pada pendidikan dasar; c. Memfasilitasi pemetaaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI- Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; d. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 14. 14 Tugas dan Wewenang tim Penjaminan Mutu Pemkot/Kab a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar; b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota a. Bidang Pada Dinas Pendidikan b. Pengawas Sekolah c. Dewan Pendidikan
- 15. Tugas dan Wewenang Satuan Pendidikan 15 a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen; b. Menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri atas: 1) Dokumen kebijakan; 2) Dokumen standar; 3) Dokumen formulir. a. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; b. Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; c. Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; d. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan
- 16. 16 Tugas dan Wewenang tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan a. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan; b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan a. Perwakilan pimpinan satuan pendidikan; b. Perwakilan guru; c. Perwakilan tenaga kependidikan; d. Perwakilan komite sekolah.
- 17. 17 SANKSI 1) Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu. 2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah. 3) Ketentuan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.
- 18. DASAR HUKUM Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS • • • • • Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- 19. DASAR HUKUM Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima : Sistem Penjaminan Mutu : Standar Pendidikan Tinggi : Akreditasi : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti) Pasal 52 ayat (3) UU Dikti Menteri menetapkan: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) → Permenristek dikti No. 50 Tahun 2018
- 20. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Mutu Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 21. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 22. Budaya Mutu â–ª Pola pikir â–ª Pola sikap â–ª Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti Budaya Mutu â–ª Pola pikir â–ª Pola sikap â–ª Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti SPM Dikti Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) SISTEM PENJAMINAN Pendidikan Tinggi MUTU SPMI P SPME/Akreditasi E P P Budaya Mutu â–ª Pola pikir â–ª Pola sikap â–ª Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti P P P E Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.
- 23. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb: Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti. P Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi E P P P P P E INTI SPME INTI SPMI
- 24. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI + + Standar Nasional Penelitian PKM PT SN Dikti Permenriste k dikti No.44 Tahun 2015 50/2018 Unit Penge lola Prodi Standar Dikti Standar Dikti Ditetapkan Perguruan Tinggi Ditetapkan Perguruan Tinggi dan Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 50/2018 SN Dikti (Standar Minimal) Standar Bidang Non Akademik Standar…. Standar …. Dst Standar Bidang Akademik Standar…. Standar …. Dst Standar Nasional Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Standar Nasional Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 25. P P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi P P P E Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI Ditetapkan Perguruan Tinggi Visi Perguruan Tinggi Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) SN Dikti (Standar Minimal) Ditetapkan Menristekdikti Standar Dikti Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus ‘melampaui’ SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi. SN Dikti Stdr Dikti SN Dikti dapat ‘dilampaui’ sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi Standar Turunan Standar Turunan Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’: a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif Standar Dikti
- 26. P P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi P P P E Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen) Pasal 4, Ayat (4) Permenristekdikti No 62/2016 • • • • • • • • • • • • • • Standar Rekrutasi Standar Masa Percobaan Standar Perjanjian Kerja Standar Penilaian Prestasi Kerja Standar Mutasi, Promosi, Demosi Standar Waktu Kerja Standar Kerja Lembur & Cuti Standar Penghasilan & Penghargaan Standar Jamsos & Kesejahteraan Standar Pengembangan & Pembinaan Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja Standar Disiplin Standar Perjalanan Dinas Standar Pengakhiran Hubungan Kerja Visi Perguruan Tinggi Standar Dikti Standar Dosen Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.
- 27. P P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi P P P E Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan. Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur: 1. 2. 3. 4. Audience Behavior Competence Degree Contoh Rumusan Standar Dikti: Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D). Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)
- 28. P P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi P P P E Tahap Implementasi SPMI Perencanaan SPMI Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI Dokumen/ Buku Manual SPMI Dokumen/ Buku Standar SPMI Dokumen/ Buku Formulir SPMI Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b) Evaluasi Pelaksana an Standar Dikti Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti Peningkatan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi Kaizen SPMI
- 29. P E P P Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti P E Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 ✓ ✓ Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.
- 30. P E P P Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti P E â–ª Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan). â–ª Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas: a. b. c. d. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan; Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. â–ª Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.
- 31. P P P P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti P E Siapa yg melakuka n pengenda- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Pengendalian Standar Dikti Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti Melampaui Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti Belum Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti. Menyimpang dari Standar Dikti
- 32. P P P P Peningkatan Standar Dikti P E PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu. Budaya Mutu â–ª Pola pikir â–ª Pola sikap â–ª Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti PPEPP P SIKAP MENTAL PENYE- LENGGARAAN SPMI PPEPP P 1. 2. 3. Quality first Stakeholder in The next processes is our stakeholder Speak with data Upstream management PPEPP E PPEPP P 4. 5. PPEPP P PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP
- 33. Pertanyaannya, sudahkan PT kita dijalankan / dikelola berdasarkan standar pendidikan tinggi?
- 34. PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu. Standar Dosen Standar Proses Standar Isi
- 36. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Keluaran dan Dampak Tridharma Standar Hasil Penelitian 9 Standar Hasil PKM Standar Kompetensi Lulusan 8 6 7 Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Isi PkM Pendidikan Standar Isi Penelitian Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Proses PkM Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Penilitian Standar Penilaian PkM Standar Penilaian Pembelajaran 3 Mahasiswa 4 SDM Standar Peneliti Standar Pelaksana PkM Standar Dosen dan Tendik Keuangan, Sarana, dan Prasarana Standar SarPras Penelitian 5 Standar Pelaksana PkM Standar SarPras Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Tata Pamong dan Kerja Sama 2 Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pengelolaan PkM Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017 Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)
- 37. Terima Kasih